Dendi menjelaskan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok mengagendakan laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021.

Sebelum membahas hal tersebut, Dendi tentu ingin mempertanyakan status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.

Sebab, sebelumnya ada penunjukkan Pekasana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Solok yang jatuh pada Lucki Efendi.

Baca Juga Milenialisme.com

Penunjukkan ini membuat status Dodi Hendra menjadi perdebatan lantaran Surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat bernomor 120/346/Pem-Otda/2021 tanggal 19 September 2021 masih menyatakan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.

“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra ini sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” kata Dendi.

Politisi PPP ini menginginkan agar rapat paripurna mengumumkan status Dodi Hendra ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar yang masih melekatkan seluruh kewenangan padanya.

“Jadi jangan bawa persoalan ini sebagai penghambat program pemerintah, kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,” jelas Dendi.

Permintaan untuk mengumumkan kejelasan status Dodi Hendra sbeagai Ketua DPRD sebelum membahas APBD Perubahan menurut Dendi sangat penting.

Sebab, kejelasan ini berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

“Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.

Pada Jumat (24/9), saat rapat paripurna memang sejumlah fraksi membahas legal standing Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Saat perdebatan terjadi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda keluar dari rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok..

Dalam video yang beredar, Epyardi menyebut anggota DPRD menghalang-halanginya sebagai Bupati.

Epyardi beridi dari tempat duduknya dan mencoba berbicara.

Namun, sejumlah anggota mencoba menginterupsi hingga akhirnya Epyardi berjalan keluar meninggalkan sidang.

Setelah Bupati Epyardi keluar sidah paripurna akhirnya ditunda.

The post Ketua Fraksi PPP Klarifikasi Tuduhan Menghalangi Bupati Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Keduanya adalah Amasrul, Sekda Kota Padang dan Medi Iswandi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kota Padang.

Medi Iswandi merupakan salah seorang anggota tim perumusan RPJMD Sumbar yang dibentuk Gubernur Mahyeldi.

Tersingkirnya dua pejabat Pemko Padang itu usai hasil penulisan makalah pada seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar.

Sebanyak delapan nama dinyatakan lulus, sementara tiga nama gagal melaju.

Hasil seleksi itu disampaikan Kadis Kominfo Sumbar Jasman Rizal, Jumat (4/6), berdasarkan surat pengumuman itu bernomor: 800/3960/BKD-2021 ditandatangani langsung Ketua Panitia Seleksi yang juga Tenaga Ahli Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Hamdani.

Delapan nama yang dinyatakan lulus itu yakni Hansastri (Kepala Bappeda Provinsi Sumbar), Adib Alfikri (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar).

Lalu Andri Yulika (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Padang), Maswar Dedi AP (Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar) dan Yozarwardi Usama Putra (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar).

Kemudian ada Rida Ananda (Sekda Kota Payakumbuh), Zefnihan (Sekda Kabupaten Sijunjung) dan H Efiyandri (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan).

Sedangkan 3 nama lainnya yang lolos seleksi administrasi namun tidak lolos usai penulisan makalah yakni Amasrul, Jefrinal Arifin (Kepala BPSDM Provinsi Sumbar) dan Medi Iswandi.

Setelah hasil seleksi ini, peserta akan mengikuti uji kompetensi pada 7 Juni 2021 (di BKN Jakarta).

Kemudian tes kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba 14 Juni 2021.

Selanjutnya, presentasi dan wawancara 25 Juni 2021.

Terakhir, pengumuman hasil akhir untuk tiga calon yang kemudian diajukan ke Kemendagri pada 28 Juni 2021. (*)

The post Calon Sekdaprov Sumbar, Dua Orang Dekat Mahyeldi Tersingkir appeared first on Prokabar.

“Salut dan sangat terbuka, terima kasih Ketua Pansel Hamdani atas pengumumannya agar publik mudah mengakses,” ujar Nofal Wiska, Senin (24/5).

Nofal Wiska berharap semangat keterbukaan informasi publik atas seleksi calon Sekdaprov harus sampai akhir.

“Jangan berhenti di pengumuman saja, tapi selanjutnya juga harus pro keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008.”

“Regulasi juga memberikan beberapa informasi publik dengan pengecualian atas proses seleksi tersebut.”

“Seperti nilai atau rekam medis calon itu mesti dihitamkan dalam penyajian publikasinya ke publik,” kata Nofal.

Komisi Informasi Sumbar menikai jabatan Sekdaprov adalah strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik pada badan publik Pemprov Sumbar.

“Kemendagri 3 tahun 2017 menegaskan Sekdaprov adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.”

“Apalagi Gubernur Sumbar Mahyeldi yang menargetkan 2021 kembalikan predikati informatif Sumbar,” lanjut Nofal.

Pada situs http://sumbarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sumbar umunkan membuka pendaftaran seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) mulai 24 Mei hingga 31 Mei 2021.

“Calon terpilih nantinya akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov defenitif paska pensiunnya Pak Alwis pada 1 April lalu,” ujar Ketua Pansel Hamdani.

Pengumuman seleksi secara terbuka melalui website, papan pengumuman Badan Kepegawaian Daerah (BKD), media cetak lokal dan media elektronik.

“Penerimaan berkas pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi madya sekdaprov eselon 1b ini pada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat pada 31 Mei 2021,” ujar Hamdani Minggu kemarin.

Hamdani membeberkan setelah menerima berkas pendaftaran calon, Pansel melakukan seleksi administrasi 2 Juni 2021.

Pengumuman kepastian yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi pada 2 Juni melalui website dan papan pengumuman BKD.

Imbauan Pendaftaran Seleksi Sekda Provinsi

Hamdani sebagai Pansel dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mendaftarkan diri.

Seluruh peserta seleksi yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama.

“Penilaian ada pembobotannya. Bobot tertinggi seleksi adalah presentasi dan wawancara 35 persen, ujian kompetensi 25 persen dan penulisan naskah 20 persen dan jejak rekam calon 20 persen,” ujar Handani

Tim Pansel nantinya menyiapkan tiga nama calon untuk diserahkan kepada gubernur sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk diteruskan ke KASN.

“Setelah adanya rekomendasi dari KASN. Selanjutnya penyerahan berkas kepada Presiden melalui Mendagri,” ungkap Hamdani yang juga Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Tujuan lamaran peserta seleksi kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Ketua Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

“Lamaran dikirimkan melalui email dengan alamat panseljpt@sumbarprov.go.id dan berkas diantarkan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan alamat Jln. Batang Antokan Nomor 4 Padang paling lambat 31 Mei 2021 pada jam kerja,” ujarnya. (*/mbb)

The post Nofal Wiska Salut pada Kertebukaan Pansel Sekdaprov appeared first on Prokabar.

Adalah Alwis. Pejabat senior ini, sebelumnya sudah cukup lama menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumbar.

Selain itu Alwis juga dikenal sebagai spesialis Plt Bupati dan Walikota di Sumbar. Bahkan, sebelumnya Alwis menjabat sebagai Plt Wako Padang selama empat bulan dan beliau juga pernah menjabat Plt Bupati Pessel. Dua daerah itu aman dan lancar pada saat pelaksanaan Pilkada.

Sebelumnya, pelantikan Sekda rencananya akan digelar pada Sabtu siang, 22 September lalu, namun karena permasalahan administrasi akhirnya di undur sepekan. (hdp)

The post Ini Dia Sosok Sekda Prov Sumbar Yang Akan Dilantik Besok appeared first on Prokabar.