Indonesia Emas 2045 digaungkan sejak dini. Istilah ini muncul untuk menyambut seabad Indonesia.

Pada masa itu, Indonesia harus memiliki SDM yang kuat dan tangguh. Background Study Visi Indonesia 2045 menyebut  proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 319 juta juta jiwa.

Mulai dari sekarang, Indonesia harus berupaya membangun generasi emas sebagai pembaharu dalam kemajuan sosial dan teknologi.

Menrut Kopuew, generasi emas memiliki beberapa defenisi. Pertama, melihat rupa Indonesia dalamusia 100 tahun kemerdekaan. Kedua, Indonesia harus memiliki modal yang luar biasa dari sisi SDM, SDA, dan sumber daya kultural.

Artinya, Indonesia harus semakin baik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Memasuki era 5.0, percepatan dunia digital akan menuntut banyak perubahan dan penyusuaian pada segala bidang, termasuk SDM yang berkualitas dan cerdas.

Produktivitas belajar yang tinggi serta berakhlak merupakan ciri paradigma yang tertanam pada kader HMI.

Tradisi intelektual dan upaya dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan ini demi kepentingan umat dan bangsa.

Sebagai organisasi tertua di Indonesia, apakah HMI mampu berperan dalam peningkatan kualitas SDM dan menyambut Indonesia Emas 2045?

Selama ini perjuangan HMI masih terkendala di dalam kekacauan organisasi.  Banyak yang menjadikan perjuangan organisasi untuk kepentingan pribadi, literasi digital yang kurang, sindrome power, kurangnya kesadaran dan wadah pemberdayaan kualitas SDM dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi sebagai implikasi konstruksi promblematika sosial.

Seharusnya, prinsip budaya,organisasi, dan nilai cita HMI harus bertransformasi dan inovatif dalam perbaikan dan perubahan yang terjadi di era disrupsi.

Hal ini merupakan upaya HMI dalam berjuang ke arah yang lebih baik secara terus menerus.

HMI patut bersyukur bahwa perkembangan bangsa Indonesia beriringan dengan kualitas SDM yang masih sadar akan potensi SDM berupa populasi produktif.

Pada skala keorganisasi kader HMI yang produktif dan teguh dalam perjuangan, organisasi yang lahir di Yogayakarta ini harus memiliki andil dalam peluang bonus demografi.

Mustahil egenerasi emas akan lahir jika HMI tidak dapat menggarap dan mengelola organisasi secara baik dan optimal.

Kader HMI diharapkan untuk senantiasa belajar meningkatan kemampuan diri dan sangguo menghadapi dan mencari solusi atas tantangan global di era 5.0.

The post Indonesia Emas 2045: Peranan HMI dalam Peningkatan SDM appeared first on Prokabar.

Program ini muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan I Tahun 2021 melaporkan 19,10 juta jiwa penduduk usia kerja menganggur karena terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan Indonesia butuh empat juta wirausaha baru untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha ini bisa menjadi solusi dari banyaknya pengangguran dan mengatasi permasalahan lainnya.

Pada tahun 2020, sebanyak 915 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sudah menyelenggarakan program tersebut.

Jumlah peserta LKP ketika itu mencapai 16.676 orang.

Sementara untuk Pelatihan Kecakapan Wirausahaa atau (PKW) di tahun 2021 ini, Wikan mengaku sudah menjaringkan dan mencocokkan dengan potensi pengembangan usaha daerah.

Bahkan, kata Wikan, sudah mendapatkan dukungan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Perbankan atau lembaga permodalan serta lembaga pemasaran.

“Sumber Daya Manusia (SDM) kitadi bawah beberapa negara Asia, kita harus memperbaiki ini,” kara Wikan.

Wikan berharap PKW dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menampung SDM yang lebih banyak dan ungul.

“Program PKW merupakan misi Ditjen Pendidikan Vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ungkapnya.

Lapangan Pekerjaan Minim

Direktur Kursus dan Pelatihan Wartanto menambahkan selama pandemi banyak karyawan yang tidak bekerja lagi.

Hal ini juga menunjukkan lapangan pekerjaan semakin terbatas.

Mengingat itu, Wartanto mengaku Ditjen Pendidikan Vokasi sangat mendorong tumbuhya wirausaha baru.

Pendidikan vokasi serta pembangunan karakter kewirausahaan ini plus teknologi terbarukan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat.

Wartanto mengharapkan peran industri sangat penting dalam penyelenggaraan PKW untuk menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan industri.

“Kalau lulusan ini membuat sebuah bisnis dan usaha kemudian berhasil, maka akan menjadi awaban mereka untuk membuka peluang kerja baru dan mengurangi angka pengangguran,” kata Wartanto lagi.

The post Pengangguran Meningkat, Pemerintah Bikin Program PKW appeared first on Prokabar.

“Ke depannya, Pemerintah akan membangun sumber listrik di tempat-tempat bekas tambang batubara sehingga polusinya bisa dinetralisir,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dilansir Sabtu (18/1).

Peluang ini, jelas Arifin, sebagai jawaban atas tantangan semakin menipisnya sumber energi berbasis fosil dan keterbatasan bantuan global atas pendanaan finansial untuk proyek-proyek yang menggunakan energi fosil. “Kita menuju transformasi dari energi fosil ke EBT kendati butuh waktu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto menjelaskan detail rencana tersebut lahan bekas tambang. Pemerintah sudah melakukan evaluasi awal terhadap 200 hektare (ha) lahan bekas tambang yang siap digarap untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Ini akan selaras dengan pembangunan transmisi listrik,” ujarnya beberapa waktu lalu usai konferensi pers Capaian Sektor ESDM.

Menurut Sutijastoto, pembangunan PLTS pada bekas lahan tambang membutuhkan rentan waktu yang lebih singkat dibandingkan pembangkit yang lain. Setidaknya, pembangunan PLTS dinilai bisa dilakukan dalam 1 tahun saja.

Rencananya, penggunaan lahan bekas tambang untuk lokasi pembangkitan tidak hanya bisa dilakukan oleh penambang, namun terbuka untuk pelaku bisnis lainnya.

“Kalau cukup Business to Business (B to B) ya cukup di situ nggak harus yang punya tambang,” jelas Sutijastoto.

Pemerintah sendiri memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT sekaligus memenuhi target investasi EBT pada 2020 sebesar USD2,3 milar. Optimalisasi dimanfaatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.

“Kita akan memanfaatkan sumber-sumber kita untuk meredukusi kebutuhan BBM. Kita tidak bergantung pada sumber-sumber fosil. Dengan begitu, beberapa dekade ke depan bisa menjadi negara yang berdaulat energi,” tegas Arifin di akhir paparannya. (*)

The post Pemerintah Akan Ubah Lahan Bekas Tambang Jadi Sumber EBT appeared first on Prokabar.

Kepala UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, Haris Priadi mengatakan, sejak Januari sampai awal Oktober 2019, pihaknya sudah melaksanakan pelatihan dengan berbagai subkejuruan baik di BLK maupun nagari.

“Di samping kita melaksanakan pelatihan di BLK, juga dilakukan di nagari-nagari supaya cakupan peserta pelatihan lebih luas. Satu subkejuruan peserta pelatihan sebanyak 16 orang,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Minggu (6/10).

Menurutnya, jika pelatihan hanya dilaksanakan di BLK, peserta cuma anak muda yang baru tamat sekolah atau putus sekolah. Apabila dilakukan di nagari, sasaran pesertanya bisa sampai kepada ibu rumah tangga yang rawan ekonomi.

“Sampai saat ini kita sudah melaksanakan pelatihan dengan 14 subkejuruan dan 37 waktu pelaksanaan, baik di BLK maupun di nagari. Bahkan sekarang masih ada pelatihan yang sedang berlangsung,”ujarnya.

Ke-14 subkejuruan yang dilaksanakan seperti, servis sepeda motor konvensional empat kali, menjahit pakaian sesuai style lima kali, pengelasan SMAW 3G tiga kali, pembuatan roti dan kue tujuh kali, pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir manual empat kali, membuat souvenir tiga kali.

Kemudian pengolahan ikan dua kali, asisten pembuat pakaian dua kali, servis sepeda motor injeksi satu kali, perakitan komputer dua kali, teknisi telepon seluler satu kali, operator pembuat sprey dan bed cover satu kali, pemasangan listrik bangunan sederhana satu kali dan practical office advanced satu kali.

Sedangkan pelatihan yang masih berlangsung yaitu subkejuruan practical office advanced di BLK, menjahit pakaian sesuai style di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, pengelasan SMAW 3G di Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, pembuatan roti dan kue di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, servis sepeda motor konvensional di Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu.

“Dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan pelatihan di Kecamatan Palembayan dengan subkejuruan menjahit pakaian sesuai style dan lembaga pemasyarakatan klas II B Lubuk Basung perbaikan bodi kendaraan ringan,” tuturnya.

Dengan gencarnya menggelar pelatihan, Haris mengharapkan ke depan lahirnya masyarakat yang mandiri, karena mereka sudah memiliki bekal ilmu yang bisa diaplikasikannya untuk menjadi penghasilan dalam keluarga. Sehingga dapat menekan angka pengangguran di daerah itu. (*/hdp)

The post Ini Upaya Pemkab Agam Hasilkan SDM Unggul appeared first on Prokabar.

“APBN 2019 akan difokuskan pada pembangunan SDM, seperti melalui pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and matchdengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/8).

Dijelaskannya, dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Umum Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusannya bisa lebih adaptif di era revolusi industri 4.0.

Peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas karena dapat memacu produktivitas dan daya saing sektor industri nasional. Ada pun, lima sektor manufaktur yang tengah dikembangkan adalah industri makanan dan minuman, otomotif, elektronika, kimia serta tekstil dan pakaian.

“Sektor ini memiliki potensi dan keunggulan komparatif serta berkontribusi 60 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, akan ditingkatkan kapasitasnya hingga dua kali lipat.

“Dengan adanya peningkatan kapasitas dan jangkauan, diharapkan program vokasi tersebut mampu menyentuh berbagai lini masyarakat dan di seluruh daerah di Indonesia,” sebutnya.

Oleh karena itu, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran pada 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut guna mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.

“Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha industri baru,” sebutnya.

Hingga tahap keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin mampu melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK.

“Upaya yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” tambahnya.

Berdasarkan RUU APBN 2019 yang mengangkat tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.

Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019, salah satunya akan ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.

Pihaknya juga tengah mendorong percepatan pembangunan klaster industri berbasis sentra di sejumlah wilayah seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah hingga Papua.

“Diperkirakan proyek-proyek tersebut akan dimulai pada 2022-2023, karena untuk 2018-2021, akan dibuat terlebih dahulu roadmap dan blueprint desain klaster industri di sana,” ungkapnya.

Kemudian, Kemenperin fokus terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengoptimalkan program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di proyek-proyek sektor migas dan kelistrikan. (*/hdp)

The post Pembangunan SDM Jadi Prioritas APBN 2019 appeared first on Prokabar.