Hal ini disampaikan oleh Profesor Erliza Hambali dalam Workshop Hilirisasi Sawit, peluang dan tantangannya, yang diselenggarakan oleh Unand bekerjasama dengan IPB.

“Dengan potensi lebih dari 251 ribu kebun sawit (data BPS), tentu merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan, dengan menindaklanjuti melalui hilirisasi sawit.” Katanya

“Kepala Daerah Di Sumbar diharapkan bisa lebih proaktif, menggaet investor, agar mau berinvestasi di Sumatera Barat, dengan mendirikan pabrik – pabrik yang dapat menghasilkan aneka produk dari hilirisasi sawit,” sebut Erliza.

“Ini bisa melalui pemberian kemudahan serta insentif, kepada para investor. Karena kedepannya nilai tambah tidak hanya lapangan pekerjaan, warung warung bisa dibuka, atau meningkat pendapatannya, namu juga nilai tambah bagi pemerintah bisa didapat dari pajak pajak yang ada,” sebut Profesor Erliza Hambali yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Prof. Dr. Erliza Hambali, yang juga Ketua Panitia Pelaksana Workshop, menekankan bahwa kelapa sawit adalah anugerah besar bagi Indonesia, tidak hanya dalam bentuk devisa, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja yang luas.

“Perkebunan sawit masih memiliki banyak masalah, namun bukan tanpa solusi. Dengan kolaborasi, kita dapat mengatasi masalah ini,” ujar Prof. Dr. Erliza, yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Proses di Fakultas Teknologi Pertanian, Institur Pertanian Bogor.

Prof. Dr. Erliza menyatakan keyakinannya bahwa minyak sawit memiliki potensi yang sangat besar, dan manfaatnya harus disebarluaskan.

“Nilai tambah minyak sawit sangat besar dan banyak. Sejauh ini, sudah ada 20 perguruan tinggi di Indonesia yang kita ajak bekerjasama untuk pengembangan teknologi hilirisasi minyak sawit,” ujarnya.

Beliau membandingkan potensi hilirisasi minyak sawit dengan petrokimia yang mampu menghasilkan lebih dari 530 produk hilir, dan mendorong pengembangan penelitian untuk memperbanyak produk hilirisasi dari minyak sawit.

Prof. Dr. Erliza juga mengajak pemerintah daerah untuk mendukung investasi dalam sektor oleokimia dengan menyediakan fasilitas dan regulasi yang memadai. “Ada 26 provinsi penghasil sawit di Indonesia. Karena itu, IPB mengajak banyak universitas untuk mengembangkan penelitian guna memperbanyak hilirisasi sawit,” tegasnya, sembari mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan karpet merah bagi investor di sektor ini.

Workshop yang diikuti lebih dari seratus peserta, termasuk akademisi dan pelaku industri kelapa sawit, dan Kadin Sunbar juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian RI serta kalangan industri, guna membahas berbagai peluang dan tantangan dalam hilirisasi minyak sawit.

Hilirisasi minyak sawit merupakan strategi penting yang dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, diharapkan berbagai tantangan dalam hilirisasi dapat diatasi, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan memperkuat perekonomian nasional.
Manfaat Hilirisasi Kelapa Sawit berikut peluang dan tantangannya ini, menjadi titik fokus dalam Workshop Hilirisasi Minyak Sawit menjadi Produk Oleopangan, Oleokimia, dan Biofuel: Peluang dan Tantangan, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, di Truntum Hotel Padang, (4-5/juli 2024).

Sementara Wakil Rektor IV Universitas Andalas, Dr. Henmaidi, S.T., M.Eng.Sc, menekankan pentingnya hilirisasi minyak sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan dampak positif pada perekonomian lokal. “Workshop memiliki makna mendalam, khususnya dalam upaya memberikan nilai tambah dalam pengelolaan kelapa sawit,” sebut Dr. Henmaidi.

Ditambahkannya meskipun ekspor minyak sawit mentah telah memberikan kontribusi besar pada devisa negara, hilirisasi dapat menciptakan dampak ekonomi lebih merata dengan meningkatkan sirkulasi uang di dalam negeri.

Dr. Henmaidi menyoroti kontribusi Unand dalam pengembangan teknologi hilirisasi minyak sawit melalui berbagai penelitian yang tidak hanya dilakukan di laboratorium tetapi juga di lapangan. “Kita berterima kasih pada IPB University yang mengajak Unand berkolaborasi dalam mengembangkan hilirisasi minyak sawit ini,” tambahnya.

Sebagai contoh, Dr. Henmaidi membandingkan situasi kelapa sawit dengan komoditas Gambir, di mana Sumatera Barat menjadi produsen terbesar di dunia dengan produksi mencapai lebih dari 80 juta ton per tahun. Namun, karena ketergantungan pada satu pembeli, harga Gambir kurang kompetitif. Berbeda dengan hilirisasi minyak sawit, yang memiliki potensi menciptakan pasar yang lebih luas dan kompetitif. (Adh)

The post Kepala Daerah Di Sumbar Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Hilirisasi Kelapa Sawit appeared first on Prokabar.

Saat ini infrastruktur perdagangan karbon yang terdiri dari lima sektor untuk skala domestik sudah tersedia. Termasuk sektor pertanian. Bahkan perdagangan karbon juga sudah masuk di bursa saham IDX.

“Dari lima sektor, termasuk sektor pertanian, untuk skala domestik sudah tersedia. Termasuk juga perdagangan karbon di bursa IDX,” ungkap Tenaga Riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanto Rochmayanto usai pembuka Workshop bertajuk “Sosialisasi Karbonisasi Tandan KosongSawit dan Pemanfaatannya sebagai Soil Conditioner untuk Meningkatkan Efisiensi Pemupukan dan Kesuburan Tanah pada Perkebunan Sawit,” Jumat (5/7) di Padang.

Yanto mengungkapkan, setelah satu tahun perdagangan karbon berjalan, yang masuk dan sudah ada transaksi baru sebatas sektor energi. Sementara potensi biochar (arang tempurung) proses karbonisasi untuk masuk dalam carbon offside sangat besar.

“Dalam proses biochar masuk pada perdagangan karbon, tinggal menyusun dokumen, daftarkan ke sistem registrasi nasional dan proses validasi dan verifikasi, untuk mendapatkan sertifikat penurunan emisi,” terang Yanto.

Sementara, Kepala Divisi Teknologi Proses, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, Prof. Dr. Erliza Hambali mengungkapkan, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan dan petani dalam mengelola kelapa sawit di Provinsi Sumbar terletak di bagian hulunya. Yakni, terkait besarnya biaya operasional perkebunan.

Erliza mengungkapkan, dengan melibatkan petani, pengusaha dan perguruan tinggi, telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi biaya perkebunan ini. Salah satunya dengan melaksanakan karbonisasi terhadap lahan sawit yang kosong, sehingga menjadi jadi biochar atau yang dikenal masyarakat dengan nama arang tempurung.

“Jadi biochar ini diberikan ke pokok tanaman. Ini perlu dilakukan, karena Indonesia tidak punya sumber pupuk yang cukup. Seperti pospor. Sebagian besar impor. Pupuk anorganik KCL, kita impor juga dari Rusia dan Kanada. Kalau terjadi perang Rusia Ukraina, supply change terganggu, harga pupuk naik, yang menderita petani,” ungkap Erliza.

Dengan manfaat biochar hasil karbonisasi ini, perlu disosialisasikan sehingga petani “tidak marah” lagi kepada pemerintah karena harga pupuk naik lagi.

“Apalagi dengan kondisi rupiah yang melemah seperti sekarang, Ini salah satu upaya membantu para petani sawit. Karena sawit sumber devisa terbesar dari Indonesia,” terang Erliza pada kegiatan Workshop yang didukung oleh SBRC IPB University dengan dukungan BPDPKS dan APOLIN itu.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Dr. Ir. Indra Dwipa, MS mengatakan, sumbangan perkebunan sawit terhadap devisa Indonesia sangat besar di masa Covid-19, mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini sangat luar biasa karena bisa selamatkan Indonesia di masa Covid-19. Jadi sawit ini yang menyelamatkan perekonomian Indonesia,” ungkapnya.

Indra Dwipa menambahkan, yang menjadi kunci dari budidaya sawit adalah tanaman sawit butuh pemupukan. Kalau tidak dipupuk tidak menghasilkan tandan buah segar (TBS). Menurutnya, prospek antara petani dan pengusaha itu berbeda.

“Petani itu bagaimana TBS itu besar. Nilainya di situ. Dari perusahaan rendemennya tinggi, bisa capai 22 persen. Karena ada ditemukan alat yang menentukan rendemen itu, maka panen bisa meningkatkan rendemen bisa di atas 20 persen,” terangnya.

“Kalau bisa, ke depan petani didorong secara massif sehingga peningkatan petani dapat meningkat. Pengambil kebijakan sangat menentukan, sehingga bukan hanya pengusaha tapi petani terangkat ekonominya,” harapnya.

Sementara Perwakilan PT Bumitama Guna Jaya Agro, Dwi Diar mengungkapkan PT Bumitama Guna Jaya Agro merupakan perusahaan pertama yang sudah produksi biochar dalam skala pabrikasi.

“Setahun belakangan dilakukan penelitian melakukan pembuatan biochar secara konvesional dari tanah kosong. Hasilnya cukup baik, karena berhasil meningkatkan PH tanah,” terangnya.

Dengan kondisi pupuk langka saat ini, perusahaan PT Bumitama Guna Jaya Agro telah mengaplikasikan biochar. Selain menghemat pupuk, sifatnya dapat menahan air dan hara serta meningkatkan organisme.

Apalagi saat ini di Sumbar musim hujan cukup tinggi. Ketika kemarau bisa menahan dan menyimpan air, karena pori-pori tanah menjadi besar.

“Dengan mengunakan biochar, biaya produksi cukup sedikit peruntukannya dengan perluasan lahan yang kurang saat ini. Dengan karbonisasi, dalam lima tahun sekali semua areal akan meningkatkan karbon dan kesuburan tanah,” tambahnya.(rls)

The post Biochar Berpeluang Masuk Sektor Perdagangan Karbon  appeared first on Prokabar.

Karena, selama ini harga TBS kebun swadaya selalu jauh di bawah harga pasar, dan ada pula pemotongan timbangan di pabrik kelapa sawit (PKS) 8 sampai 12 persen.

Demikian diungkapkan Novermal, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam keterangan tertulisnya, Selasa pagi (1/11).

“Kami sudah memasukan surat usulan pembentukan Pansus ke Sekretariat DPRD pada Jumat (28/10(,” sebutnya.

“Ini kami lakukan guna menyikapi rekomendasi RDP (rapat dengar pendapat) lintas komisi dengan lintas sektoral beberapa waktu lalu, dimana DPRD diminta membentuk tim penyelesaian persoalan harga TBS kebun swadaya,” tambahnya.

Novermal menjelaskan, usulan pembentukan Pansus tersebut adalah langkah yang tepat, karena nantinya akan menghasilkan keputusan DPRD berupa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Bupati.

“Semangatnya adalah, bagaimana ke depan TBS kebun swadaya di Pessel bisa pula dihargai secara proporsional, yaitu sesuai dengan rendemen atau kandungan CPO-nya, dan tidak ada lagi potongan timbangan di PKS,” tegasnya.

Ditambahkan Novermal, untuk menyelesaikan persoalan harga TBS kebun swadaya tersebut, sebenarnya Gubernur Sumbar sudah mengeluarkan Pergub Nomor 28 Tahun 2020.

“Pasal 12 ayat (9) Pergub ini mengamanatkan supaya Bupati setempat membentuk tim penetapan harga TBS kebun swadaya dengan dasar perhitungan dan kesepakatan pekebun swadaya dengan pengusaha pabrik kelapa sawit,” ujarnya.

“Dihitung dulu berapa rendemennya, dan kemudian baru disepakati berapa harga yang pantas,” tegasnya.

“Supaya kelembagaannya cepat terbentuk, untuk sementara, kukuhkan saja pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok dan pemilik kebun jadi anggotanya, dan kemudian dudukan dengan pengusaha PKS guna menyepakati harga yang proporsional,” tegas Novermal.

“Karena Pergub tersebut belum juga dilaksanakan, makanya kita dorong dengan pembentukan Pansus,” tegas Novermal. “Nanti rekomendasi Pansus jadi keputusan DPRD, dan itu wajib dilaksanakan oleh Bupati,” tambahnya.

“Kalau tidak dilaksanakan, DPRD punya Hak Interpelasi untuk mempertanyakannya,” tambahnya lagi.

“Tapi, saya yakin Bupati pasti akan membela hak masyarakatnya, dan pasti juga tidak akan merugikan pengusaha yang berinvestasi di daerahnya,” tegasnya.

Disamping persoalan harga TBS kebun swadaya, lanjut Novermal, pihaknya juga akan mendorong Bupati supaya segera menambah PKS di daerahnya.

Di Pessel ada 76,2 ribu hektar kebun kelapa sawit, dan 41,3 ribu hektar adalah kebun rakyat atau kebun swadaya.

Sementara PKS baru ada 5 unit, dan 2 unit milik Incasi Raya Grup tidak lagi membeli TBS kebun swadaya.

“Untuk itu, Bupati harus tegas mencabut izin PKS yang sudah diberikan, tapi tidak segera menyelesaikan pembangunan pabriknya, dan memberi izin baru kepada investor yang betul-betul serius ingin membangun PKS dan mau bermitra dengan pekebun swadaya,” tegasnya.

Keenam anggota DPRD Pessel yang mengusulkan pembentukan Pansus tersebut adalah, Novermal (PAN), Awarisman (Demokrat), Aljufri (Nasdem), Ronaldi (PDI Perjuangan), Rahman (PKB), dan Yusman (PKS).

“Insya Allah pembentukan Pansus ini akan didukung oleh semua anggota DPRD. Karena, ini menyangkut nasib puluhan ribu keluarga yang bergantung hidup pada kebun kelapa sawit swadaya,” pungkasnya. (rls)

The post Soal Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Swadaya, Enam Anggota DPRD Pessel Usul Pembentukan Pansus appeared first on Prokabar.

“Pemda kita minta mengaudit operasional dua PKS milik Incasi Raya Grup tersebut,” ujar Novermal, SH, MH, Anggota DPRD Pessel melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 29 September 2022. “Alasan mereka ada kerusakan pada peralatan pabrik, tapi pabrik tetap operasi mengolah TBS dari kebun mereka,” tambahnya. “Ini ada apa?,” tanyanya.

“Kalau memang ada kerusakan, mestinya di-off-kan dulu, dan perbaiki segera,” tegas Novermal yang dipercaya menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional itu. “Tidak boleh main menang sendiri seperti itu,” tegasnya lagi.

Dijelaskan Novermal, waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Pessel dengan Lintas Sektoral tentang persoalan harga TBS kebun swadaya di Pessel, Jumat, 23 September 2022, pihak Incasi Raya Grup mengatakan, bahwa pihaknya sudah satu setengah bulan tidak lagi membeli TBS kebun swadaya, karena ada kerusakan pada peralatan pabrik.

“Anehnya, sebelum RDP, dua pabrik tersebut, yaitu Incasi Raya Sodetan POM dengan kode “sdtn”, dan Sumatera Jaya Agro Lestari dengan kode “sjal”, terus merilis harga TBS, dan harganya di bawah Rp1.000,- per kg, dan setelah RDP, dua PKS ini tidak lagi merilis harga seperti sebelum RDP,” papar Novermal. “Ini ada apa?,” tanyanya lagi.

Padahal, tegas Novermal, salah satu syarat mendirikan PKS adalah, wajib membeli TBS kebun swadaya di sekitarnya dengan harga pasar. “Tapi, mereka malah membeli dengan harga seenak perutnya saja. Empat PKS lain beli dengan harga Rp1.800,- per kg, mereka tidak sampai Rp1.000,-,” jelas Novermal sembari menambahkan, diduga ini cara Incasi Raya Grup menolak TBS kebun swadaya, karena kebun mereka lagi panen raya.

“Sekali lagi, saya minta Pemda segera mengaudit kedua PKS milik Incasi Raya Grup tersebut,” tegas Novermal lagi. “Kalau terbukti ada pelanggaran aturan, cabut izin operasinya,” tambah Novermal yang juga menjabat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia itu.

Harga TBS Pesisir Selatan Melorot

Di kesempatan ini, Novermal juga memaparkan harga TBS kebun swadaya Pessel per tanggal 29 September 2022. Yaitu, PKS Kemilau Permata Sawit Tapan (KPS T) turun Rp.100,- jadi Rp.1.660,- per kg, Muara Sawit Lestari (MSL) turun Rp.100,- jadi Rp.1.670,-, dan Usaha Sawit Mandiri (UMS) turun Rp.100,- jadi Rp.1.640,-. “Tiga PKS ini satu grup usaha,” jelas Novermal.

Berikutnya, tambah Novermal, PKS Transco Energi Utama (TUE) turun Rp.120,- jadi Rp.1.745,-, Incasi Raya Sodetan POM (sdtn) tidak merilis harga, dan Sumatera Jaya Agro Lestari (sjal) tidak merilis harga. “Tiga PKS ini milik Incasi Raya Grup,” jelas Novermal lagi.

“Harga yang ditetapkan secara sepihak oleh PKS tersebut jauh di bawah harga TBS kebun swadaya daerah lain,” ujar Novermal heran. “Untuk itu, saya mendesak Bupati segera membentuk Tim Penetapan Harga TBS Kebun Swadaya di Pessel sebagaimana diamanatkan Pergub Sumbar No. 28 Tahun 2020,” tegas Novermal yang juga menjabat Penanggungjawab Redaksi media siber Jurnalsumbar.com itu.

Perlu diketahui, Pergub Sumbar No. 28 Tahun 2020 Pasal 12 ayat (9), berbunyi: Penetapan harga TBS untuk kelembagaan pekebun swadaya yang belum memenuhi persyaratan mutu TBS, didasarkan pada perhitungan dan kesepakatan antara pekebun swadaya dan PKS yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota. (*)

The post Tidak Beli TBS Swadaya Lagi, Anggota DPRD Pessel Minta Pemda Audit Dua PKS Incasi Raya appeared first on Prokabar.

Kuliah Umum dalam rangka Dies Natalis FIB Unand ke-39 hari kedua ini berlangsung pukul 15.00 WIB. Kelas daring diselenggarakan Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

Berkenaan dengan Kelas Daring ini, Adam, sapaan akrab Dr. Zaiyardam M.Hum, menjelaskan latar belakang dari perkebunan sawit ini adalah obsesi pembangunan secara terencana dan terukur. Dirancang tiap lima tahun sekali (Pelita) pada masa orde baru digaungkan Presiden Soeharto untuk memajukan Indonesia.

Hal ini membuat pemerintah menjadi pelaku utama dari setiap proses pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara pembicara utama, Dr. Zaiyardam M.Hum. melalui wawancara via Zoom, topik tentang perkebunan kelapa sawit ini diangkat untuk menimbulkan awareness bahwa dalam ekspansi kapitalisme perkebunan sawit di Indonesia sesungguhnya menyimpan masalah besar.

Adam menjelaskan adanya Tri Dharma Perkebunan, yaitu menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan devisa, dan pemeliharaan kelestarian sumber daya alam. Namun, Tri Dharma tersebut tidak selalu terealisasikan keseluruhan poinnya.

Dampak lainnya, meningkatkan mobilitas penduduk, munculnya kota-kota di pinggir perkebunan sawit, banyak orang Jawa dan Batak yang yang datang bekerja sebagai buruh perkebunan besar. Kemudian membuka peluang bagi para pendatang untuk membeli dan membuka lahan sendiri.

Namun menurutnya, terdapat adanya kecurangan dalam praktek perkebunan sawit ini, salah satunya adalah land grabbing atau perampasan tanah oleh para pelaku usaha. Ada tiga kelompok pelaku usaha yang melatarbelakangi perbuatan ini, yaitu perusahaan negara (PTPN), perusahaan konglomerat nasional, serta perusahaan asing.

Dalam praktek curang ini, pihak yang dirugikan lagi-lagi rakyat kecil, seperti para petani. Saat terjadi sengketa lahan antara petani dan perusahaan, petani berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Ketika petani menuntut haknya, hegenomi negara sangat kuat membuat perlawanan petani menjadi tertutup, aparat keamanan banyak yang memihak pemerintah dan perkebunan besar, namun hanya sedikit saja yang ingin melawan secara terbuka.

Dr. Zaiyardam M.Hum kembali menambahkan bahwa banyak kepemilikan tanah oleh para petani maupun rakyat kecil tidak diakui oleh para pemilik modal tersebut. “Bisnis sawit sangat menjanjikan, tetapi penuh dunia hitam,” ungkap Adam.

Kesimpulan dalam praktek kapitalisme banyak merugikan rakyat kecil dan penduduk asli, banyak memunculkan broker yang merugikan pemerintah, banyaknya terjadi pelanggaran tentang hukum adat menyangkut tanah pemilik modal, dan munculnya relasi antara penguasa dan pengusaha versus petani.

Kontribusi Dr. Zaiyardam M.Hum dalam pembahasan kelapa sawit ini tidak dapat diragukan lagi. Banyak buku dan jurnalnya membahas tentang perkebunan kelapa sawit. Adam menyebutkan ketertarikannya pada topik ini sebagai “Sejarah Kontemporer; Sejarah Para Petani. Disertasi doktornya yang berjudul, “PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010,” merupakan karya besarnya yang membahas praktek-praktek pemilik modal yang banyak merugikan para petani.

Karena ketertarikannya ini pula yang membuatnya dapat mengisi kuliah umum daring yang diadakan prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Kedepannya, Adam menyampaikan keinginanya untuk kembali melakukan riset tentang perkebunan sawit di Sumatera Barat, Riau, serta Kalimantan.

Adam memberikan informasi sesuai dengan pengetahuannya tentang dunia sawit. Kuliah umum daring tersebut diakhiri dengan diskusi para peserta acara dengan melontarkan gagasan-gagasan yang informatif. (rel/rud)

The post Pemahaman Praktek Ekspansi Kapitalisme dalam Perkebunan Sawit appeared first on Prokabar.

“Penetapan harga penting untuk memberi kepastian nilai jual TBS antara petani dengan pabrik kelapa sawit dan dalam waktu dekat kami akan membicarakan hal ini dengan dinas terkait,” kata Ketua DPD Apkasindo Pesisir Selatan, Afrizal Kirun dilansir Minggu (13/9).

Ia menjelaskan secara keseluruhan penetapan harga berpatok pada Permentan Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Daerah.

Pada peraturan Gubernur itu, ungkapnya, khusus di pasal 12 poin sembilan, secara gamblang disebutkan bahwa penetapan harga TBS untuk kelembagaan pekebun swadaya yang belum mematuhi persyaratan mutu TBS, didasarkan pada perhitungan dan kesepakatan antara pekebun swadaya dan pabrik kelapa sawit yang ditetapkan bupati melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perkebunan.

“Petani kelapa sawit di Pesisir Selatan menantikan lahirnya perbup ini, karena di 11 dari 15 kecamatan di Pesisir Selatan sebagian ekonomi penduduknya bergantung pada penjualan TBS,” ungkapnya.

Penyebaran lahan mulai dari Kecamatan Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa IV Balai Tapan, Lunang dan Silaut yang mencapai lebih kurang 90 ribu hektare

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan, Nuzirwan menyebut penetapan harga memang dibutuhkan, dan pihaknya akan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020 itu dengan menyusun peraturan bupati.

Pada peraturan tersebut, lanjutnya, pihaknya juga berencana untuk menyematkan sanksi bagi perusahaan kelapa sawit yang tidak mematuhi kesepakatan harga. “Kegiatan ini sedikit memakan waktu karena setelah disusun akan disampaikan ke biro hukum provinsi untuk dibahas lebih lanjut,” ungkapnya. (*)

The post Apkasindo Pessel Dorong Penerbitan Perbup Tentang Penetapan Harga TBS appeared first on Prokabar.

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT.

Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Januari 2020,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/12).

BK CPO untuk Januari 2020 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Desember 2019 sebesar USD 0/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Januari 2020 sebesar USD 2.571,64/MT naik 1,74 persen atau USD 44 dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2.527,64/MT. Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Januari 2020 menjadi USD 2.282/MT, naik 1,92 persen atau USD 44 dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2.240/MT.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. (*)

The post Harga Referensi CPO dan Biji Kakao NaikPada Periode Januari 2020 appeared first on Prokabar.

“Inilah yang dinamakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel sudah dimulai industrialisasi, sehingga kita setop yang namanya ekspor bahan mentah nikel,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pelepasan ekspor perdana Isuzu Traga di pabrik PT Isuzu Astra Motor Indonesia, di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/12) siang.

Presiden tidak mempermasalahkan adanya gugatan atas kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi komoditas-komoditas itu. Kepala Negara mengajak jajaran pemerintah untuk tidak grogi dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Ya kita hadapi. Karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added valuenya, ada nilai tambahnya,” tegas Presiden seraya menambahkan, kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi maka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. “Ini ke situ ,bukan kemana-mana, larinya akan ke situ,” sambungnya.

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, untuk kepentingan nasional, untuk national interest,apapun yang diprotes negara lain akan dihadapi, tidak perlu ragu.

Menurut Presiden, baru kemarin sore pemerintah merapatkan mengenai ini (digugat WTO, red). Presiden memerintahkan untuk menghadapi, dengan menyiapkan lawyer-lawyer yang paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu.

“Jangan kita digugat kita keok, digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punya,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menganggap biasa gugatan tersebut dalam hidup bernegara. “Digugat ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat saja mundur, apaan. Kalau saya nggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah,” tegasnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Digugat WTO, Presiden Siapkan ‘Perlawanan’ appeared first on Prokabar.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa sejauh ini berjalan baik. Kedua pihak memiliki posisi yang sama dalam banyak masalah global. Selain itu, kedua pihak menghormati huum dan prinsip internasional.

Namun Presiden mengakui, dari sisi ekonomi Indonesia dan Uni Eropa mengalami batu sandungan. Ia menyebutkan, Indonesia terus-menerus menerima diskriminasi dalam hal kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa.

“Data dan informasi yang kami sampaikan dan produsen minyak sawit lainnya tidak mendapat perhatian dari UE,” kata Presiden Jokowi.

Tentu saja, lanjut Presiden, Indonesia tidak akan tinggal diam dengan diskriminasi ini. Ia memastikan, negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-UE akan terus berlanjut, kelapa sawit pasti akan menjadi bagian darinya.

“ASEAN dan UE telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja minyak kelapa sawit. Saya berharap, kelompok kerja dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kelapa sawit,” tutur Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Terima Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, Presiden Sampaikan Kritikan Ini appeared first on Prokabar.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, PNG, Ghana, Honduras dan Brazil.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Bali, 2 November 2017 silam, pada kesempatan kali ini dibahas beberapa masalah penting bagi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Diantaranya, meningkatkan produktivitas petani kecil, mengatasi pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit di negara-negara konsumen utama dan mengatasi masalah pasar konsumen utama.

Menko Airlangga, dalam opening remarks-nya mengutarakan keberhasilan Indonesia dalam implementasi program B20, dan saat ini Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kepala sawit di atas US$600 per ton.

“Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ungkap Airlangga dalam siaran pers yang diterima Prokabar.com.

Dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, dan kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar dan kebijakan perdagangan internasional.

Selain itu, pertemuan ini coba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Kemudian, guna memberikan informasi dan gambaran terkini dari industri kelapa sawit juga dihadirkan dua narasumber terpercaya, yaitu Dr James Fry dan Prof Pietro Paganini.

Setelah mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, dilanjutkan diskusi dengan para peserta, kegiatan yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Industri Utama Malaysia tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik terutama untuk petani/pekebun rakyat.

Kedua, melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, di mana pada saat ini proses uji coba (trial) sedang berlangsung.

Ketiga, komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020.

Keempat, melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).

Kelima, mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC); dan
Keenam, meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Saat ini, kebun rakyat di Malaysia dan Thailand menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan Indonesia. (beb)

The post Indonesia Ajak Negera Produsen Sawit Jalankan Program Mandatori B20 appeared first on Prokabar.

“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.

“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa.,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, kita perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.

“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden seraya menambahkan, dalam konteks ini ia menyampaikan kembali concern Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

Sementara di bidang investasi, Presiden Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air. (*/hdp)

The post Presiden Harapkan Dukungan Belanda untuk Hadapi Uni Eropa Soal Kelapa Sawit appeared first on Prokabar.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Agam, Isman Imran, selama ini masyarakat setelah membersihkan lahan lebih cenderung melakukan pembakaran, tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan baik kepada manusia maupun tanaman lainnya.

“Padahal sisa pembersihan lahan bisa dijadikan kompos dan dapat dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman selanjutnya,” ujarnya dilansir Prokabar dari MC Agam, Minggu (29/9).

Dikatakan, jika dilakukan pembakaran kabut asap akan tebal di udara. Sehingga dapat menghalang sinar matahari dan mempengaruhi fotosintesis, karena tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh lebih baik. Apalagi Agam sebagai salah satu daerah memperoduksi berbagai pertanian yang membutuhkan banyak sinar matahari.

Untuk itu dikatakan Isman Imran, Agam sangat perlu penanganan asap secara serius. Tidak hanya menyangkut persoalan manusia tapi juga komoditi pertanian, karena 43 persen pertanian berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto Agam.

“Untuk replanting kelapa sawit nanti, kita mengharapkan masyarakat tidak melakukan pembakaran. Pembakaran memang mempercepat proses pengerjaan, tapi efeknya sangat buruk kepada manusia dan tanaman,” imbuhnya.

Lebih jauh Isman Imran mengatakan, replanting dilaksanakan tergantung kesepakatan antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), perbankan, Dinas Pertanian Agam dan petani.

“Perkebunan sawit yang akan direplanting diusulkan seluas 2.440 hektar, dengan target tahun ini 800 hektar. Namun yang selesai rekomtek baru 172 hektar,” sebutnya.

Disebutkan, apabila dalam waktu dekat keputusan BPDPKS keluar, akan dilaksanakan penandatangan kerjasama dan langsung dilakukan pengerjaan. Sebab pihaknya sudah mulai mengumpulkan data dari beberapa kelompok tani di daerah itu.

Terkait hal ini, Hari Purnama dari PT. AMP Plantation Agam, mengatakan, untuk replanting kelapa sawit tidak harus melakukan pembakaran. Sebab di perusahaannya sudah 2.400 hektar mereplanting tidak satupun sawit yang dibakar.

“Diperusahaan kita replanting sudah ada SOP manajemennya yaitu, zero burning atau tidak melakukan pembakaran. Upaya lain yang kita lakukan adalah secara chipping atau cincang,” jelasnya.

Hari mengatakan, pihak perusahaan selalu mensosialisasikan hal ini kepada pekerja di lapangan, supaya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan di kawasan perkebunan dipasang papan pemberitahuan dilarang melakukan pembakaran. (*/hdp)

The post Pemkab Agam Replanting Sawait Seluas 800 Hektar appeared first on Prokabar.

“Bencana Karhutla harus digunakan oleh Pemerintah untuk membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan perusak lingkungan. Menurut saya, cerita ini akan sedikit memulihkan citra buruk industri sawit kita di mata dunia,” ujar Wakil Ketia DPR RI Fadli Zon dalam keterangan persnya yang dilansir dari laman Parlementaria, kemarin.

Fadli mengungkapkan, bagaimana mungkin bisa merayu negara-negara Eropa untuk terus membuka pasarnya bagi produk sawit Indonesia, ketika pada saat bersamaan semua tuduhan mereka atas perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan dan melakukan deforestasi justru dikonfirmasi bahwa bencana karhutla yang 99 persen itu akibat ulah manusia yang sudah terus menerus terjadi.

Seperti diketahui, awal tahun ini 28 negara Uni Eropa sepakat untuk memasukkan minyak sawit Indonesia sebagai kategori tidak berkelanjutan. Sehingga tidak akan digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi akibat adanya budidaya sawit yang masif. “Mulai 2030, Uni Eropa akan melarang total konsumsi sawit Indonesia. Artinya, sebelum itu mereka akan mulai mengurangi konsumsi sawit asal Indonesia,” tutur Fadli.

Dari sisi dagang, sambung Politisi Partai Gerindra ini, keputusan Uni Eropa tersebut tentu saja merugikan Indonesia. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategi nasional, khususnya dalam kelompok non-migas. Meminjam hasil riset Perkumpulan Prakarsa, minyak sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama kurun 1989-2017.

“Saat ini produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44 juta ton sampai dengan 46 juta ton per tahun, dengan luas lahan sekitar 14 juta hektare. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) memperkirakan produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini.

Ironisnya, lanjut Fadli, peningkatan produksi sawit tadi berbanding terbalik dengan pasar ekspor nasional yang tengah menghadapi ancaman boikot. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada 2018 ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapai 4,7 juta ton.

“Dari jumlah itu, 60 persen diantaranya digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Jumlah ekspor ke Eropa itu mencapai 14 persen dari total ekpor sawit Indonesia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Uni Eropa sepenuhnya menghentikan impor sawit dari Indonesia?” tandas Fadli.

Fadli menyayangkan, Pemerintah belum terbuka dalam melakukan audit industri sawit. Padahal, audit terbuka merupakan bagian dari kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). “Seharusnya seluruh perusahaan sawit diperiksa oleh auditor independen yang bertugas memverifikasi apakah betul industri sawit kita tidak mendegradasi lingkungan atau melakukan ‘land cleansing’ dengan cara-cara yang merusak lingkungan,” pungkas Fadli. (*/mbb)

The post Bencana Asap dan Kebakaran Hutan Coreng Diplomasi Sawit Indonesia appeared first on Prokabar.

“Sekarang perkebunan sawit hanya fokus pada hulu, sementara industri hilir sangat kurang. Kita minta GAPKI menfasilitasi,” katanya usai pelantikan Kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar periode 2019-2024 di Padang, Rabu.

Menurutnya, pabrik pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel merupakan salah satu yang sangat strategis dibangun di Sumbar, karena luas lahan yang cukup luas sekitar 400 ribu hektare.

Pengembangan industri hilir itu diharapkan bisa menjaga harga sawit di tingkat petani agar tidak tidak terlalu fluktuatif bergantung pada harga pasar dunia.

Ia berjanji akan memberikan kemudahan untuk investasi pabrik biodiesel di daerah itu, termasuk menfasilitasi dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

“Sekarang tidak masanya lagi mempersulit investasi. Semua dipermudah untuk kesejahteraan rakyat juga,” katanya.

Ketua Umum GAPKIJoko Supriyono mengatakan hingga saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bisa mengubah persepsi negatif masyarakat tentang sawit.

“Adanya informasi negatif sawit yang merusak lingkungan, ini dihembuskan negara-negara Eropa. Bahkan mereka sudah mengadopsi aturan baru tentang penggunaan sawit di negara mereka. Intinya mereka melarang sawit dimanfaatkan di negara mereka,” terang Joko.

Meski begitu GAPKI bersama perintah pusat terus melakukan upaya, salah satunya dengan membentuk tim untuk persoalan sawit yang dihembuskan negara Eropa sebagai tanaman perusak itu.

“Kami juga saling koordinasi dengan banyak stakeholder dan saling berbagi informasi, sehingga kami punya pemahaman yang sama tentang sawit. Harapannya, sawit tidak lagi dianggap sebagai barang haram apalagi di negeri sendiri,” ujarnya.

Sawit sebutnya adalah kekayaan negara ini dan andalan hidup rakyat. Ada 17 juta orang yang menyandarkan hidup dari sawit di Indonesia.

Sementara, Ketua GAPKI Sumbar terpilih Bambang, mengatakan sebagai ketua baru akan meningkatkan dana CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan sawit.

“Sesuai pesan Pak Wagub tadi, kami akan meningkatkan dana CSR untuk masyarakat. Terutama di masyarakat di lingkaran 2, 3 dan 4, sebab selama ini kami baru fokus untuk lingkaran satu masyarakat sekitar perusahaan kami,” ujar Bambang.

Saat ini sebutnya terdapat sekitar 414 ribu hektare lahan sawit di Sumbar. Sekitar 188 ribu hektar dikelola swasta, baik nasional atau pun asing. Sisanya swadaya masyarakat. Ke depan produksi sawit di daerah ini akan meningkat, tentunya dengan penggunaan bibit unggul.(*/mbb)

The post Wagub Sumbar Minta GAPKI Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir Sawit appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkannya disela-sela Seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah Tentang Industri Kelapa Sawit yang mengangkat tema Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi.

“Sayangnya keputusan Komisi Uni Eropa pada 13 Maret yang cenderung mendiskriminasi kelapa sawit. Untungnya pemerintah Indonesia dengan gagah berani siap melawan keputusan itu. Seharusnya memang minyak sawit harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan minyak nabati lainnya,” katanya

Lebih lanjut ia menjelaskan, Isu deforestasi, HAM hingga terakhir RED II (renewable energy directive) yang mengharuskan sawit dikeluarkan sebagai bahan baku biofuel di Uni Eropa.

“Kriteria ILUC (indirect land use change) tidak fair dalam menghitung emisi karbon dalam perkebunan kelapa sawit,” sambungnya..

Dalam konteks ILUC, dirinya mengkritisi Uni Eropa dalam menganalisis tutupan lahan dan cut off date dalam perhitungan deforestasi. Eropa menghitung berdasarkan selisih karbon stok hutan primer dengan karbon stok setelah menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai emisi sawit tanpa melihat sejarah lahan sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Padahal kenyataannya lebih dari 70% pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari degraded land, yakni lahan terbuka, semak belukar, dan bekas areal pertanian, di antaranya perkebunan karet,” katanya.

“Ini tidak fair, seharusnya selisih karbon dihitung dari  penggunaan lahan tersebut sebelum menjadi kebun sawit. Selain itu, cut off date penghitungan deforestasi dimulai dari periode 2008, padahal deforestasi untuk pembukaan lahan minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari di Eropa dan Amerika sudah jauh lebih dulu dilakukan,” tegasnya.

Jika membandingkan ekspansi perkebunan minyak nabati di dunia, Departemen Pertanian AS (USDA) 2017 menyebutkan pada 1965, dari seluruh lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati, luas kebun kedelai mencapai 52%, bunga matahari 17%, rapeseed 16%, dan kelapa sawit 8%.

Lalu, pada 2016 luas perkebunan kedelai 61% , bunga matahari 12%, dan rapeseed 17%, serta kelapa sawit 10%. Produktivitas pohon kelapa sawit 6-9 kali lipat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

“Jadi sesungguhnya, Eropa dan Amerika telah melakukan deforestasi besar-besaran, tetapi tidak pernah dibicarakan. Sedangkan Eropa meributkan Indonesia yang tengah berjuang membangun bangsa dengan isu deforestasi,” terangnya.

Lebih lanjut, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, isu keberlanjutan tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi. (hdp)

The post Diskriminasi Eropa Jadi Kendala Perkembangan Industri Sawit Indonesia appeared first on Prokabar.