Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, kepada Pj Walikota Padang, Andree Harmadi Algamar, usai apel Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-79 di Kantor Dinas PUPR Kota Padang.

Turut hadir pada penyerahan bantuan itu Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, Sekretaris Dinas PUPR, Imral Fauzi, pimpinan dan ASN Dinas PUPR, serta Dharma Wanita Persaatuan PUPR Kota Padang. Kemudian dari PT Semen Padang hadir Staf Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Idris.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, mengatakan bahwa bantuan toilet portable dari anak usaha SIG ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Bantuan ini diserahkan, dalam rangka mendukung Program Sanitasi Ramah Lingkungan yang digagas Pemko Padang.

“Kami menyerahkan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian PT Semen Padang terhadap pentingnya sanitasi yang layak di Kota Padang. Semoga, toilet portable ini dapat mendukung Program Sanitasi Ramah Lingkungan yang tengah digalakkan oleh Pemko Padang,” ujar Oktoweri.

Pj Walikota Padang, Andree Harmadi Algamar mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah menyerahkan bantuan toilet portable. Karena, fasilitas toilet portable sangat dibutuhkan, terutama untuk berbagai kegiatan Pemko Padang yang sering diadakan di luar ruangan.

“Kami sering menghadapi kendala minimnya fasilitas sanitasi ketika menggelar acara di lapangan. Tentunya, dengan adanya toilet portable bantuan dari PT Semen Padang ini, kami bisa lebih mudah menyediakan fasilitas yang layak bagi masyarakat,” katanya.

Selain bermanfaat untuk mendukung sanitasi pada berbagai kegiatan yang digelar Pemko Padang di luar ruangan atau di tempat terbuka, toilet portable ini nantinya juga dapat dipergunakan untuk penanganan situasi darurat, seperti bencana banjir.

“Kalau ada banjir dan bencana lainnya, masyarakat tentunya sangat membutuhkan toilet portable ini dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sanitasi. Jadi, kami apresiasi sekali PT Semen Padang yang telah menyerahkan bantuan ini,” ujarnya.

Untuk saat ini, katanya, bantuan toilet portable ini dititip ke Pemko Padang. Kemudian, bagi masyarakat atau organisasi yang mengadakan kegiatan di lapangan dan membutuhkan fasilitas sanitasi seperti toilet portable ini, maka bisa meminjam ke PUPR.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, mengapresiasi langkah PT Semen Padang yang telah menyalurkan bantuan toilet portable. Karena, selama ini Pemko Padang belum memiliki toilet portable sendiri, dan bantuan dari PT semen Padang ini merupakan satu-satunya yang imiliki Pemko Padang.

“Selama ini, untuk mendukung kegiatan besar seperti Festival Muaro dan lain sebagainya, Pemko Padang harus meminjam fasilitas sanitasi dari instansi lain, seperti BPBD Provinsi. Makanya, bantuan ini sangat berarti bagi kami,” katanya. (*/Eym)

The post Dukung Program Sanitasi Kota Padang, PT Semen Padang Bantu Toilet Portable appeared first on Prokabar.

Ini lah yang menjadi pekerjaan rumah di sebagian tempat tinggal warga di Kota Padang. Seperti Di kelurahan ampang misalnya. Lurah Ampang Nazwar menyebut, tak kurang 200 rumah membutuhkan septic tank.

Meski ini masih data kasar dan membutuhkan pendataan nyata di lapangan. Namun hasil pemantauan di lapangan memang seperti itu.

Masih banyak warga yang rumahnya belum memiliki sanitasi yang memadai, yakni wc berikut Septic tanknya.

Sebagian masih melarutkan tinja dari WC ke bandar atau saluran drainase yang memang sudah ada sejak masa sebelum Indonesia Merdeka.

Sementara karena keterbatasan kemampuan daerah, Pemerintah Kelurahan melirik alokasi CSR dari perusahaan untuk pemenuhan fasilitas Septic tank di rumah rumah warga.

“Tahun 2020 lalu terdapat 23 unit rumah mendapatkan bantuan pembangunan Septic tank dari csr Pelindo. Mudah-mudahan tahun ini juga ada kembali CSR serupa, atau dari Perusahaan lainnya melalui kegiatan CSR atau program kemitraan bina lingkungan,” sebut Nazwar Lurah Ampang.

Salah satu warga ampang, chandra (36) menyebut, selama ini memang di rumahnya belum memiliki septic tank atau yang biasa disebut warga bak tenk.

Namun dirinya memang telah berencana untuk membangun septic tank paling lambat tahun depan. Selama ini diakui tinja langsung mengalir ke banda atau drainase yang merupakan anak sungai dari batang kuranji.

“Tentunya kalau ada peluang dari CSR atau PKBL, kami menerima dengan senang hati. Untuk lokasi sendiri, masih terdapat lahan kosong di halaman rumah,” terang chandra.(adh)

The post 200 Rumah Butuh Septic tank Di Kelurahan Ampang appeared first on Prokabar.

Tahun 2020, 1.014 kepala keluarga (KK) menerima bantuan program sanitasi, yakni pemasangan closet perpipaan dan septic tank di 9 titik lokasi.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (DPKP) Mentawai, Budi Siregar menuturkan bahwa sumber anggaran berasal dari dana alokasi khusus (DAK) cadangan pusat dan setiap KK menerima Rp,3 juta.

“Uangnya disalurkan ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan material dan pengerjaannya,” ujar Budi Siregar dilansir Prokabar dari MC Mentawai, Minggu (25/10).

Ia mengimbuhkan bahwa penyaluran bahannya bisa melalui kelompok masyarakat dan bermitra mencari supplier.

Untuk pengerjaannya juga dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat.

Budi mengatakan bahwa anggaran program sanitasi tersebut sebesar Rp,3 juta per KK dan tidak termasuk untuk biaya bahan dinding, sehingga diharapkan swadaya masyarakat dan kelompok untuk menanggulanginya.

Adapun lokasi penerima bantuan program sanitasi tahun 2020

diantaranya, Desa Sigapokna 50 KK, Muara Sikabaluan 50 KK, Saliguma 100 KK, Madobag 200 KK, Muara Siberut 200 KK, Sagulubbeg 100 KK, Simatalu 150 KK, Saumanganyak 100 KK, dan Bulasat 64 KK.

Budi menuturkan bahwa pelaksanaan program sanitasi sudah dimulai sejak

pertengahan september dan diharapkan dapat tuntas pada desember 2020 mendatang. (*)

The post Pemerintah Berikan Bantuan Sanitasi Kepada 1.014 KK di Mentawai appeared first on Prokabar.

Hal tersebut Kepada Dinas Perumahan Takyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Kota Pariaman M.Syukri dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Jumat (21/2)

“Tahun ini kita sudah merencanakan untuk membangun 1000 Tanki Septik untuk 1000 rumah masyarakat yang masuk kategori layak dapat bantuan. Ini kita laksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Pemko Pariaman mewujudkan hidup yang bersih, layak dan sehat, “ ungkapnya.

Tahun 2019, Pemerintah telah membuat Tanki Septik komunal dengan kapasitas 1 ipal menampung 8 s.d 10 rumah. Saat pembuatan ipal selesai, pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan berupa pembuatan Tanki Septik individu.

“Dalam minggu ini kita akan lakukan survei kelokasi yang telah diusulkan oleh pihak desa, apakah rumah tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan pembuatan Tanki Septik. Adapun yang kita prioritaskan nantinya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum mempunyai MCK, “ tambahnya.

Pembuatan Tanki Septik bagi sebagian warga di Kota Pariaman merupakan program dana hibah dari APBN melalui mata anggaran dana talangan yang setelah selesai pekerjaannya dan di evaluasi oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana rembers dari APBN akan masuk melalui pengiriman dana (transfer) daerah.

“Syarat yang paling penting untuk memberikan bantuan Tanki Septik ini keberadaan rumah yang berjarak atau menyebar yang tidak memungkinkan untuk dibuatkan ipal komunal, “ jelasnya.

Ia berharap kedepannya semua masyarakat di Kota Pariaman secara kesehatan sanitasinya sudah sesuai dan layak sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitarnya. (*)

The post Empat Kecamatan di Pariaman akan Dapat Bantuan Pembangunan Septic Tank appeared first on Prokabar.

“Tujuannya selain untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta juga melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya,” bunyi siaran pers Kementerian PUPR, Minggu (13/10).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan masalah sanitasi bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik di DKI Jakarta terdiri atas dua zona pelayanan, yaitu zona 1 dan zona 6. Konstruksi IPAL Zona 1 direncanakan akan dibiayai menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR melalui bantuan Pemerintah Jepang.

Nilai investasi untuk pembangunan IPAL zona 1 sebesar Rp 9,87 triliun (Rp 7,7 triliun Kementerian PUPR dan Rp 2,17 triliun APBD DKI), termasuk untuk jaringan perpipaan dengan sistem interseptor.

IPAL zona 1 akan mulai dibangun pada Februari 2021 di kawasan Pluit dengan luas lahan 3,9 hektar dengan kapasitas sebesar 240.000 m3/hari untuk melayani 220.000 Sambungan Rumah (SR) atau 989.389 jiwa.

“Cakupan layanannya meliputi 41 kelurahan yang tersebar di 8 Kecamatan yakni Kecamatan Menteng, Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan. Saat ini telah diselesaikan Detail Engineering Desain (DED),” bunyi siaran pers itu.

Untuk zona 6 akan dibangun IPAL di kawasan Duri Kosambi dengan kapasitas 282.500 m3/hari menggunakan teknologi pengolahan A2O yang dikombinasikan dengan Integrated Fixbed Film Acivated Sludge (IFAS).

“Target penerima manfaat sebanyak 180.800 jiwa di 2 Kecamatan di Jakarta Pusat, yakni Gambir dan Tanah Abang, serta 8 kecamatan di Jakarta Barat yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, Kembangan, dan Tambora; Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan dan Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara,” jelas siaran pers itu.

Kebutuhan  biaya Pembangunan IPAL zona 6 diperkirakan sebesar Rp 4,6 triliun berasal dari Kementerian PUPR, bantuan luar negeri (BLN) sebesar Rp 3,75 triliun dan Rp 0,85 triliun dari APBD DKI Jakarta.

Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan nota kesepahaman antara Jepang melalui  JICA dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Juli 2019.

Pembangunan IPAL zona 6 terdiri atas 4 fase dan saat ini akan difokuskan pada fase pertama dengan total 4 paket pekerjaan, yakni Paket 1 IPAL (termasuk Stasiun Pompa dan ICB), Paket 2 (Trunk Sewer, Paket 3 (Pipa Servis, Pipa Lateral, dan Pipa Persil dalam model area) serta Paket 4 (Pipa Servis, Pipa Lateral, dan Pipa Persil luar model area). Basic and Detailed Design mulai dilaksanakan pada Agustus 2020 dan diikuti dengan pekerjaan konstruksi. (*/hdp)

The post KemenPUPR Kerjasama Dengan JICA Bangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jakarta appeared first on Prokabar.

Kunjungan ini dalam rangka pembelajaran terkait pencapaian pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan bahwa sanitasi di Sumbar sudah termasuk bagus, sebab Sumbar memiliki program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

“Masalah sanitasi ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, terutama penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan limbah atau sampah rumah tangga yang berujung kepada memburuknya kualitas sumber daya manusia sampai menurunnya produktifitas manusia.” jelasanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sanitasi yang jelek bisa menimbulkan resiko masalah gizi buruk gizi pendek (stunting), bahkan bisa menimbulkan penyakit seperti diare, typus, hepatitis, demam berdarah, malaria dan penyakit lainnya.

“Dulu kita sangat dikenal dengan toilet terpanjang didunia di tahun 70, namun selang berganti dengan Bupati Padang Pariaman (Anas Malik) keluar peraturan, masyarakat dilarang keras untuk buang air besar atau sampah ke pantai maupun ke sungai, kalau melanggar ada sanksinya,” kata gubernur Sumbar.

Dengan peraturan tersebut masyarakat mulai memahami manfaatnya, pemerintahpun memberikan toilet gratis kepada masyarakat. Hal ini dibuktikannya sampai saat ini sepanjang pantai Pariaman bersih Buang Air Besar (BAB).

“Kita bisa buktikan, saat ini pantai tersebut bukan dikenal sebagai toilet terpanjang di dunia, tetapi pantai tersebut dikenal sebagai desinasi pariwisata yang bernama pantai Gandoria dan pantai Kata,” jelasnya.

Lanjut gubernur juga menjelaskan, bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai komitmen untuk mencapai target SDGs tahun 2030 dengan target nomor 6 (Air Minum dan Sanitasi) yang berkelanjutan.

“Di Sumbar kami sudah memberikan sarana sanitasi gratis (supply improvement) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu kita juga melakukan monev Desa Open Dumping Free (Desa ODF) and veritication city ODF,” tuturnya.

Menurutnya semua ini berkat kerjasama dengan semua pihak, sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi berjalan dengan baik, “Mulailah stop buang air besar sembarangan,” tutup Irwan Prayitno.  (*/hdp)

The post Gubernur Sumbar Terima Kunjungan Internasional Leraning Even Wash V4CP appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi SNV Indonesia, PKBI dan Forum Editor Sumatera Barat. Jumat (19/7) sore. Hadir dalam diskusi tersebut Bambang Pujiatmoko dari SNV Indonesia, Firdaus Jamal, Direktur PKBI, Heranof Firdaus, Ketua Forum Editor dan belasan Pemred dan wartawan senior Kota Padang.

Dalam diskusi tersebut juga dikemukan, Sumbar ternyata memiliki masalah dalam persoalan sanitasi. Selain akses, berdasarkan data STBM Smart Kemenkes, 23 persen atau 1 juta orang penduduk Sumbar, masih buang air sembarangan.

“Ini merupakan prilaku yang sangat tidak sehat, karena banyak sumber penyakit yang berasal dari BAB, seperti diare, typus, kolera, cacingan, dan lain sebagainya” jelas Bambang Pujiatmoki, advisor SNV Indonesia. SNV merupakan LSM berpusat di Belanda, dan fokus dalam persoalan sanitasi.

Sanitasi yang buruk, menurut Bambang berdampak luas kepada kesehatan masyarakat. “Beberapa persoalan seperti kematian bayi, air sumur yang tercemar virus e coli, pencemaran berat aliran sungai, stunting dan persoalan ekonomi disebabkan oleh sanitasi yang tidak diperhatikan,” kata Bambang.

Sementara itu, direktur PKBI, Firdaus Jamal menyebutkan dampak langsung dari persoalan sanitasi ini adalah terjadinya stunting atau tinggi badan yang tidak normal, akibat kekurangan gizi. Stunting ini bisa terjadi akibat diare sebelum umur 2 tahun, yang menyebabkan usus anak rusak. Sehingga asupan gizi tidak sempurna. Penyebab diare yang paling dominan adalah sanitasi.

“Di Sumatera Barat kita fokus pada 3 kabupaten untuk menurunkan angka kasus stunting ini, yaitu Pasaman, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok. Salah satu cara yang kita lakukan adalah penyadaran terhadap sanitasi kepada masyarakat,” ungkap Firdaus Jamal.

Terkait persoalan ini, salah seorang anggota Forum Editor, Gusfen Khairul meminta agar pemerintah serius menangani persoalan sanitasi ini. “Harus ada gerakan bersama, kalau perlu libatkan dai dan ulama dalam sosialisasi,” jelasnya.

“Pemerintah memang harus serius, contohnya empat tahun lalu Indonesia berada di posisi 2 negara dengan sanitasi terburuk. Sekarang kata Menteri Bappenas, masih nomor 2,” sambung Eko Yanche Edrie.

Forum diskusi ini menyepakati akan dilakukan beberapa aksi tindak lanjut, sehingga persoalan sanitasi di Sumbar cepat diselesaikan (laf)

The post Satu Juta Masyarakat Sumbar masih BAB Sembarangan appeared first on Prokabar.