Didampingi Wagub Sumbar Nasrul Abit, Irwan menandatangani 10 tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumbar itu. Menurutnya, tuntutan yang dilayangkan mahasiwa sejalan dengan Pemprov Sumbar.

“Ini sudah kita lakukan dan Alhamdulillah kita di Sumbar sudah swasembada peternakan, pertanian dan pangan,” kata Irwan.

Mahasiswa juga menuntut agar Pemprov memperluas lahan pertanian, menjaga inflasi, mengurangi impor pertanian, dan menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Tuntutannya masuk akal. Coba kalau dituntut memberikan mosi tidak percaya atau mengganti menteri, saya tolak itu. Apalagi kalau soal UU KPK, itu kan ke DPR RI,” katanya.

Di depan peserta aksi, Gubernur juga mengajak mahasiswa mendoakan para perantau Minang korban kerusuhan di Wamena.

Sementara itu koordinator pusat Aliansi BEM se-Sumbar, Ananda Harahap mengatakan, pihaknya telah berhasil menemui gubernur, setelah sebelumnya beberapa kali aksi tidak ditemui Gubernur.

“Alhamdulillah sekarang kita sudah dipertemukan dengan gubernur, kita membawa keresahan masyarakat,” katanya.(gas)

The post Temui Mahasiswa, Gubernur Sumbar Tandatangani 10 Tuntutan Massa appeared first on Prokabar.

“Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini,” kata Presiden Jokowi saat menerima tokoh-tokoh agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Sejumlah tokoh agama yang hadir dalam kesempatan itu antara lain  Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini; Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah  D.I. Yogyakarta Dr. H. Agus Taufiqurrahman; Ketua Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo; Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang; Ketum Persatuan Ummat Budha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono; Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo; dan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan Papua, kemudian yang berkaitan dengan masalah undang-undang KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini. (*/hdp)

The post Presiden Bertemu dengan Sejumlah Tokoh Agama, Ini yang Disampaikan appeared first on Prokabar.

Massa melempar bebatuan dan botol air mineral kenarah barisan polisi dan jendela serta pintu gedung DPRD  mulai memaksa untuk masuk ke gedung DPRD.

Massa mulai berusaha meberobos barisan polisi di depan pintu masuk utama gedung DPRD. Terjadi desak-desakkan antara mahasiswa.

Aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan berbaris rapat di depan pintu masuk utama gedung DPRD.

Setelah berhasil masuk dan melewati penjagaan aparat,  demonstran acak-acak isi gedung DPRD Sumbar.

Mereka menghancurkan kaca kaca, kursi, meja rapat, lemari dihancurkan, dan beberapa surat  surat.

Selain ruang rapat paripurna diacak-acak, dinding juga dicoret-coret, pot-pot bunga dipecahkan, serta merusak banyak ruangan.

Hingga pantauan saat ini mahasiswa masih mengkudeta banyak ruangan. Banyak mahasiswa berkumpul dri ruang rapat paripurna dengam menginjak meja dan menendang-nendang banyak barang yang ditemui. Seluruh ruangan tak luput dari kerusakan.

Hingga berita ini diturunkan massa masih berkeliaran dilingkungan DPRD. (gas)

The post Mahasiswa Terobos Gedung DPRD Sumbar, Sejumlah Fasilitas Rusak appeared first on Prokabar.

Temui ribua mahasiswa yang melakukan orasi, Anggota DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, Irwan Afradi dan Maigus Nasir menandatangani surat yang berisi tuntutanan para pendemo. Yakni penolakan revisi sejumlah undang- undang.

Wakil ketua sementara DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar mengatakan mendukung aspirasi mahasiswa. Maka surat tuntutanan demo tersebut pun ia dan beberapa anggota dewan lain tandatangani.

“Kami akan sampaikan dan ikut perjuangan aspirasi dan tuntutanan para pendemo ini,” ujar Irsyad Safar di depan ribuan massa demo. (gas)

The post Anggota DPRD Sumbar Tandatangani Surat Tuntutan Mahasiswa appeared first on Prokabar.

Pantauan Prokabar dilapangan, akses jalan menuju khatib Sulaiman menuju Simpang presiden di tutup.

Para mahasiswa memakai almamater universitas mereka masing masing.

Mereka membawa spanduk bertuliskan #save KPK, revisi UU KPK Cacat.

Saat ini, halaman gedung DPRD Sumbar, di banjiri demonstran. (gas)

The post Ribuan Mahasiswa Sumbar Demo ke DPRD appeared first on Prokabar.

“RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik,” kata Presiden Jokowi usai menerima pimpinan DPR, ketua fraksi DPR, dan ketua komisi DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9) malam.

Untuk itu, Presiden menyampaikan harapannya agar pembahasan sejumlah RUU tersebut dapat dilakukan oleh DPR periode mendatang sehingga dapat menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

“Saya sampaikan agar sebaiknya masuk nanti ke DPR RI berikutnya,” ucap Presiden.

Terkait aksi penolakan sejumlah RUU seperti RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan inisiatif DPR RI, Presiden Jokowi menyarankan agar menyampaikannya kepada DPR RI.

“Masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR.  Sampaikan, bawa draf materinya, bawa materinya, bawa substansinya yang harus dimasukkan ke DPR,” tutur Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Terkait Penolakan RUU KPK, Presiden Sarankan Agar Disampaikan ke DPR appeared first on Prokabar.

“Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (21/9) kemarin.

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat.

“Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus,” jelas Bamsoet.

Seperti diketahui pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHP itu sudah dilakukan kemarin di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa 24 September.

Menurut Ketua DPR RI, itu jika pada rapat Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

“Sebagai pimpinan DPR, kemarin kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial,” kata Bamsoet seraya menambahkan, ini akan dibahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat.

Beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara.

Ditegaskan Ketua DPR RI, itu memang tidak mudah berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda.

“Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita,” ungkap Bamsoet.

Sebelumnya, mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meminta agar pembahasan RUU KUHP itu ditunda.

“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu, agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata Presiden dalam konperensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (20/9) siang. (*/hdp)

The post DPR RI Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP appeared first on Prokabar.

“Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konperensi pers tentang Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/9) malam. Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI itu adalah: 1. Firli Bahuri (sekaligus sebagai Ketua); 2. Alexander Marwata; 3. Nurul Ghufron; 4. Nawawi Pamolangi; dan 5. Lili Pintauli Soregar.

Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

“Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegas Presiden.

Terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya, Presiden Jokowi membantahnya.

“Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Ini Tanggapan Presiden Terkait Terpilihnya Pimpinan KPK yang Baru appeared first on Prokabar.

“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu,” kata Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.

Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9) pekan lalu.

Pemerintah, lanjut Yasonna, akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.

Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar draft revisi undang-undang tersebut dipelajari dengan hati-hati.

Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi  apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (*/hdp)

The post Pemerintah Pelajari Draf Revisi UU KPK appeared first on Prokabar.