<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#RUUCiptaKerja Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/ruuciptakerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/ruuciptakerja/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 04:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#RUUCiptaKerja Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/ruuciptakerja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turunan UU Ciptaker, Pemkab Tanah Datar Revisi 3 Perda</title>
		<link>https://prokabar.com/turunan-uu-ciptaker-pemkab-tanah-datar-revisi-3-perda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 04:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#EYM]]></category>
		<category><![CDATA[#RUUCiptaKerja]]></category>
		<category><![CDATA[#TanahDatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=95723</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; TanahDatar, Prokabar- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampaikan 3 ranperda untuk dibahas DPRD menjadi peraturan daerah (perda). Tiga ranperda tersebut diantaranya Rencana Tata Ruang...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/turunan-uu-ciptaker-pemkab-tanah-datar-revisi-3-perda/">Turunan UU Ciptaker, Pemkab Tanah Datar Revisi 3 Perda</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TanahDatar, Prokabar-</strong> Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampaikan 3 ranperda untuk dibahas DPRD menjadi peraturan daerah (perda). Tiga ranperda tersebut diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 – 2041, Retribusi Perizinan Tertentu, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>
<p>Bupati Eka Putra mengungkapkan, tiga Ranperda penyelenggaraan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
<p>“Dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengharuskan setiap daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ataupun Kabupaten guna memperkukuh Ketahanan Nasional, penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan efektif serta efisien sehingga penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat dicapai,” kata Eka.</p>
<p>Sementara itu, Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, dikatakan Pemerintah Daerah Tanah Datar telah tetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 dan diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
<p>Dengan lahir dan berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, adanya perubahan terhadap aturan Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi persetujuan bangunan gedung, izin trayek dan beberapa bidang lainnya.</p>
<p>Terkait Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Bupati Eka Putra mengatakan tujuannya adalah dalam rangka usaha meningkatkan keserasian kesinambungan pembangunan di daerah.</p>
<p>“Perubahan yang dilakukan adalah memecah Badan Keuangan Daerah menjadi dua perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan, yakni menjadi dua badan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,” tukas Bupati Eka Putra. <strong>(eym)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/turunan-uu-ciptaker-pemkab-tanah-datar-revisi-3-perda/">Turunan UU Ciptaker, Pemkab Tanah Datar Revisi 3 Perda</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kronologis Pembahasan RUU Cipta Kerja</title>
		<link>https://prokabar.com/kronologis-pembahasan-ruu-cipta-kerja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prokabar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 15:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#ciptakerja]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[#guspardi]]></category>
		<category><![CDATA[#RUUCiptaKerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=75655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saya Guspardi Gaus Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Fraksi PAN adalah salah seorang anggota Fraksi PAN yangg diamanah kan menjadi anggota Panitia Kerja...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kronologis-pembahasan-ruu-cipta-kerja/">Kronologis Pembahasan RUU Cipta Kerja</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Saya Guspardi Gaus Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Fraksi PAN adalah salah seorang anggota Fraksi PAN yangg diamanah kan menjadi anggota Panitia Kerja (panja) RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.</p>
<p>Kami dari Fraksi PAN yg ditugaskan sebagai anggota panja yaitu sebanyak tiga orang, selain saya adalah DR. H. Ali Taher Parasong, SH, MH. dan Prof. Dr. Zainudin Maliki.</p>
<p>RUU Ciptaker dlm bentuk Omnibuslaw ini adalah merupakan hak inisiatif dari Pemerintah. RUU ini dikirim oleh Pemerintah ke DPR RI 12 Februari 2020.</p>
<p>Sesuai mekanisme maka Bamus ( Badan Musyawarah ) DPR menugaskan Badan Legislasi ( Baleg ) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tsb.</p>
<p>Pada tanggal 20 April 2020 terbentuklah Panitia Kerja ( Panja) RUU Cipta Kerja dalam bentuk Omnibuslaw. Pada saat itu resmilah Panja melakukan pembahasan.</p>
<p>Sebelum Panja terbentuk Pimpinan Baleg meminta kepada Kapoksi (ketua kelompok fraksi) untuk mengirimkan anggotanya untuk dimasukan menjadi anggota Panja yang jumlah anggotanya bersifat proporsional sesuai jumlah anggota dr masing2 kapoksi.</p>
<p>Ketika akan dilakukan pembahasan hanya fraksi Demokrat yangg tdk mau ikut dlm pembahasan dengan alasan pandemi covid 19. Tetapi menjelang dipenghujung pembahasan kira-kira satu setengah bulan menjelang berakhir pembahasan mereka ikut terlibat terhadap pembahasan DIM.</p>
<p>Adapun langkah pertama yang dilaksanakan Panja dalam pembahasan RUU ini adalah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakan.</p>
<p>Setelah RDPU dilaksanakan barulah Panja mengadakan rapat pembahasan RUU ini dengan pihak pemerintah. Panja dalam melaksanakan pembahasan Pimpinan Panja meminta kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mengirimkan DIM ( Daftar Inventarisasi Masalah ) ke Pimpinan Panja guna untuk dibahas didiskusikan dan disinkronisasikan serta diambil kesepakatan dan keputusan oleh fraksi-fraksi serta dari pihak Pemerintah.</p>
<p>Setelah DIM ini disisir dibahas disinkronisasikan disepakati lalu diputuskan DIM tersebut satu demi satu sampai dengan DIM yang terakhir.</p>
<p>DIM2 yg diputuskan satu demi satu tsb &#8221; tidak ada satupun yang dilakukan secara voting &#8221; tetapi dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.</p>
<p>Setelah Panja bersama Pemerintah menyelesaikan tugasnya terhadap pembahasan DIM tersebut. Pimpinan beserta anggota Panja menyepakati untuk membentuk Tim Perumus yangg tugasnya adalah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pembahasan yang sudah disepakati.</p>
<p>Tim Perumus daalm melaksanakan tugasnya tidak boleh merubah atau mengganti subtansi yang sudah disepakati. Hasil yang sudah dikerjakan Timmus dilaporkan kembali kepada Panja.</p>
<p>Setelah Panja menyepakati hasil laporan Timmus lalu Panja menyampaikan semua hasil pembahasan RUU ini kepada pleno Baleg dan masing-masing fraksi di Badan Legislasi diminta untuk menyampaikan pandangan mini fraksinya.</p>
<p>Dengan penyampaian mini fraksi tersebut berarti DPR sudah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama dan itu dilakukan pada hatr sabtu, 3 oktober 2020.</p>
<p>Pada tanggal 5 okt 2020 dilaksanakan Paripurna yang merupakan pembahasan tingkat kedua.</p>
<p>Baik pad tingkat pertama dan kedua fraksi yg menolak RUU Cipta kerja untuk dijadikan sebagai undang-undang adalah fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.</p>
<p>Pembahasan RUU Cipta kerja ini pada umumnya dilakukan di Ruang Badan Legislasi dan dilaksanakan pada siang hari. Namun demikian pada masa reses Panja juga melaksakan pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR dan itu dibenarkan dan diatur dalam tatib.</p>
<p>Selain itu juga perlu disampaikan bahwa pada menjelang akhir pembahasan juga ada pembahasan dilaksanakan pada malam hari dan 3 atau 4 hari dilakukan di hotel.</p>
<p>Perlu juga disampaikan bahwa pembahasan RUU Cipta kerja ini setiap dimulai rapat Pimpinan Panja tdk pernah lupa menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ini terbuka untuk umum dan bisa diakses lewat TV Parlemen dan Website DPR RI.</p>
<p>Demikian Sekelumit Perjalanan Panja RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan dalam mengemban amanah diberikan</p>
<p>Fastabiqul Khairat.</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kronologis-pembahasan-ruu-cipta-kerja/">Kronologis Pembahasan RUU Cipta Kerja</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelompok Cipayung di Padang Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya</title>
		<link>https://prokabar.com/kelompok-cipayung-di-padang-tolak-uu-cipta-kerja-ini-alasannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 16:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#cipayung]]></category>
		<category><![CDATA[#omnibuslaw]]></category>
		<category><![CDATA[#RUUCiptaKerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=75462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar &#8211; Organisasi mahasiswa ekstra kampus, yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus, mendesak pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sudah diketuk palu...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kelompok-cipayung-di-padang-tolak-uu-cipta-kerja-ini-alasannya/">Kelompok Cipayung di Padang Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar</strong> &#8211; Organisasi mahasiswa ekstra kampus, yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus, mendesak pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sudah diketuk palu DPR. Mahasiswa ini menilai, pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan covid 19.</p>
<p>&#8220;Kami menolak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut, karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan banyaknya poin poin yang kontroversial,&#8221; sebut gabungan organisasi mahasiswa itu melalui pernyataan sikapnya.</p>
<p>Kelompok Cipayung ini terdiri dari organisasi PMII, GMNI, HMI, PMKRI, GMKI dan IMM.</p>
<p>&#8220;Mengecam keras disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi covid 19 yang meningkat,&#8221; kata mahasiswa ini.</p>
<p>Sedangkan pada poin 3 pernyataan sikap, kelompok Cipayung mendesak pemerintah untuk fokus penanganan covid 19 dalam tempo sesingkat-singkatnya.</p>
<p>Selain mengeluarkan pernyataan sikap organisasi mahasiswa ini juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumbar pada Kamis (8/9). Jumlah massa diperkirakan mencapai 800 orang mahasiswa.</p>
<p>Aksi unjuk rasa juga sudah dilakukan mahasiswa dari BEM se Sumatera Barat. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.(laf)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kelompok-cipayung-di-padang-tolak-uu-cipta-kerja-ini-alasannya/">Kelompok Cipayung di Padang Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/81 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/14 queries in 0.432 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-21 21:31:09 by W3 Total Cache
-->