Pasalnya, selain mendekatkan pusat vaksin dengan masyarakat. Peserta vaksin juga mendapatkan sembako dari BINDA.

Salah seorang peserta vaksin, Septrisman (58) mengaku, vaksinasi yang digelar Binda Sumbar adalah bentuk pengabdian BIN terhadap capaian herd immunity kepada masyarakat.

Septrisman sendiri mengikuti vaksinasi Binda Sumbar, untuk melengkapi vaksin booster.

“Alhamdulillah, saya sangat berterimakasih dengan BIN. Akhirnya vaksin saya sudah lengkap menjadi booster ke tiga,” ujarnya.

Selain Septrisman, Amrizal (48) juga mengungkapkan hal yang sama. Amrizal sendiri datang mengikuti vaksin bersama keponakannya yang hendak pergi ke Papua.

Ia mengaku, sangat bersyukur adanya keterlibatan BIN dalam melaksanakan akan vaksin ini.

Sebab dengan adanya keterlibatan BIN, gerai vaksin menjadi aktif dan mudah untuk menjangkaunya.

Karena menurutnya, selama ini sulit mencari pusat vaksin, vaksin keduanya menjadi lama tertunda.

“Alhamdulillah, dengan BIN mengadakan sekarang, saya bisa mendapat vaksin di sini,” ujarnya.

Vaksinasi Binda Sumbar di Puskesmas Salido berlangsung dari pukul 09.00 WIB, hingga pukul 12.00 WIB.

Selain di Puskesmas, BINDA Sumbar juga menggelar vaksin dari rumah ke rumah.

Selain menyasar warga dari rumah ke rumah, BINDA juga menyasar seluruh ASN dan Non ASN di sejumlah kantor pemerintah.

Kepala BINDA Sumatera Barat, Hendra mengatakan, vaksinasi massal ini merupakan lanjutan dari vaksinasi massal sebelumnya.

Ia mengatakan, perintah vaksin sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Covid Pessel, data vaksin booster 25 Agustus 2022 masih di angka 18.47 persen atau 63, 791 orang.

Vaksin 2, 65.07 persen atau 294, 132 orang, dan vaksin 1 di angka 88.95 atau telah mencapai 402.047 orang dari 452,633 target.

“Alhamdulillah, dan kita sangat berterima kasih pada seluruh jajaran, atas dukungan dan sampai saat ini terus berjalan sesuai harapan,” ungkap Kepala Binda Sumbar.

Selain di Pessel, vaksinasi ini kata KaBinda juga dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten/kota di Sumbar.

Selain percepatan vaksinasi Booster binda juga menyediakan vaksinasi dosis 1, 2, juga bagi masyarakat.

“Kita harap ini segala sesuai harapan kita bersama dan bisa terlaksana dengan baik dalam mencapai herd immunity,” terangnya.

Pihaknya mengajak, seluruh masyarakat yang belum memiliki vaksin lengkap atau belum mendapatkan vaksin untuk secara sukarela melaksanakan vaksin Covid-19. (min)

The post Warga Apresiasi Vaksinasi BINDA Sumbar di Pessel appeared first on Prokabar.

RSUD M. Zein Painan sukses menjadi pusat percontohan, setelah berhasil mengelola keuangan rumah sakit dan menuntaskan beban hutang Rp28 miliar dengan baik.

Direktur RSUD M. Zein Painan melalui, Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi, Anfebrianita mengatakan, selain jadi pusat percontohan di Sumbar, juga bagi kabupaten Muko-muko provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah, kemarin RSUD Sijunjung dan Muko-muko dan yang akan datang lagi yakni RSUD Penyambungan, Sumatra Utara, mereka tertarik study banding mempelajari pengelolaan keuangan RSUD M. Zein Painan,” ujar Anfebrianita, didampingi Kasi Pengelola Keuangan, Sri Aria Putri, Selasa (23/8).

Baca Juga : Target Pendapatan RSUD M Zein Painan 2022 Turun, Ini Alasannya 

Sejak November 2021, manajemen RSUD M. Zein Painan menyelesaikan hutang dengan pihak ketiga Rp28 miliar. Angka tersebut tercatat sejak 2016 silam.

” Ya hutang sebanyak itu Alhamdulillah sudah lunas,” ungkapnya.

Selain persoalan pihak ketiga, juga terkait sekelumit persoalan keuangan manajemen rumah sakit.

Hutang tersebut tuntas diselesaikan, setelah manajemen menerapkan pola yang baru.

“Setelah itu awal Januari 2022, pihak ketiga-pun mengapresiasi kami dengan selesainya utang ini,” terangnya.

“Untuk kebutuhan obat, kami selalu tegas untuk secepatnya. Karena ini adalah kunci bagi rumah sakit,” sambungnya.

Lanjutnya, saat ini untuk sejumlah rumah sakit umum daerah yang telah melakukan study tiru atau belajar itu, tidak hanya dari dalam Sumbar.

Rumah sakit daerah luar Sumbar, juga tertarik mempelajari cara mengelola keuangan RSUD M. Zein Painan, terutama dalam penyelesaian piutang.

“Juli 2022 lalu, RSUD Sijunjung. Setelah itu RSUD Mukomuko di Agustus kemarin, dan nanti akan ada lagi yang datang,” ulasnya.

Ia berharap, dengan adanya pengelolaan keuangan yang baru ini bisa mengangkat nama RSUD M. Zein Painan.

Apalagi soal kebutuhan pelayanan rumah sakit, baik kebutuhan obat-obatan maupun untuk kebutuhan tenaga rumah sakit.

“Kita berharap ini bisa terus terkelola dengan baik dan menjadi kebanggaan masyarakat Pessel,” tuturnya. (min)

The post Hutang Rp28 Miliar Lunas, RSUD M. Zein Painan Dijadikan Contoh  appeared first on Prokabar.

Direktur RSUD M.Zein, Harefa mengatakan, dirinya tidak memberikan alasan lebih rinci menyangkut target pendapatan RSUD ini diturunkan, hanya saja alasan realistis.

“Target pendapatan tahun 2022 kami turunkan menjadi Rp72 miliar, itu hanya alasan realistis, kenapa tahun-tahun lalu targetnya itu tidak tercapai, karena alasannya tidak realistis, kalau dari awal target tidak tercapai mengapa harus dibesarkan, kan percuma,” ujarnya.

Dia menambahkan, target tersebut sudah masuk ke tim anggaran Pemkab Pessel dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Dari Rp72 miliar target yang kami patok berarti pendapatan dikisaran Rp5,2 miliar perbulannya. Artinya kami tidak punya alasan target lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” ujarnya lagi.

Untuk mencapai target Rp72 miliar itu, Harefa menyebutkan, pelayanan poliklinik dokter spesialis terus ditingkatkan. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis yang ada. Para dokter spesialis tersebut diharapkan mampu melayani pasien yang berobat ke RSUD M. Zein.

Sering itu, pihaknya juga akan membentuk sumber daya manusia seperti tim marketing dan promosi kelapangan untuk menyakinkan masyarakat, bawah fasilitas RSUD ini sudah lengkap.” Saya lebih menginginkan seperti itu,” ungkapnya.

“Kita sudah memiliki dokter spesialis yang beragam, dan personil yang memadai, sehingga pasien dapat pelayanan maksimal,” jelasnya.

Menurutnya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya dokter spesialis ini dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Karena jadwalnya sudah ditentukan, maka masyarakat bisa memanfaatkan sesuai waktu yang ada itu,” tutupnya. (min)

The post Target Pendapatan RSUD M Zein Painan 2022 Turun, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Ya, untuk meningkatkan pelayanan prima atau service excellent di ruangan keperawatan, bidang pelayanan membuat terobosan dengan membuat kelas pelatihan pelayanan prima pada ruangan keperawatan,” ungkap Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan, dr.Sutarman, dilansir Sabtu (15/8).

Dikatakan, RSUD dr.Muhammad Zein Painan terus melakukan peningkatan dan pembenahan semua bidang seperti pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan, SDM dan lainnya.

“Salah satu peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan adalah pembangunan gedung Paru. Kini pekerjaannya telah dimulai, dan diharapkan rampung sesuai rencana,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Medis, dr. Reyantis Capanay didampingi Kasi Keperawatan, Ns. Adek Imelda Syam mengatakan, pelatihan pelayanan prima adalah semacam pelatihan dalam lingkup kecil tempat.

Berbagi cara meningkatkan pelayanan prima pada perawat di ruangan, dengan penyampaian materi secara kekeluargaan, dengan hati dan berbagi tips dan trik melayani sepenuh hati.

Untuk jadwal pertama, kelas pelatihan pelayanan prima kali ini dilaksanakan di ruangan Anak, dengan dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Medis dr. Reyantis Capanay, Kasi Keperawatan Ns. Adek Imelda Syam, S.Ke., MAP.

“Serta instruktur pelayanan prima, Sri Wahyuni, S.Pdi, yang siap menggebrak sisi terdalam kemanusiaan, tentang hakikat melayani sepenuh hati,” sebutnya.

Selanjutnya, sebagai peserta kelas pelatihan pelayanan prima adalah kepala ruangan dan seluruh perawat di ruangan anak yang berjumlah kurang lebih lima belas orang. (*)

The post Ada Kelas Pelayanan Prima Ruangan Keperawatan di RS M Zein Painan appeared first on Prokabar.

Hendrajoni beralasan, karena 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada sebagian tidak hadir pada agenda sidang paripurna penyampaian Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019, Jumat (17/7).

Padahal, sebelumnya, Hendrajoni sudah berniat. Untuk menyampaikan hasil audit BPKP di depan seluruh anggota DPRD Pessel.

Bupati Pessel, Hendrajoni, mengatakan, dirinya tidak mau menyampaikan hasil audit BPKP tersebut, karena tidak hadirnya seluruh Anggota DPRD Pessel pada sidang hari ini.

“Saya tidak mau menyampaikan hasil audit BPK terkait mangkraknya pembangunan RSUD M. Zein Painan yang berada di Kabun Taranak, Painan hari ini, “ujarnya pada wartawan di Painan.

Dia menginginkan seluruh Anggota DPRD Pessel, hadir saat dirinya menyampaikan hasil audit dari BPKP.

Hadirnya seluruh anggota dewan bisa mendengarkan dengan jelas hasil audit dari BPKP dan tidak ada yang saling serang dan dirugikan.

Hadirnya seluruh anggota dewan, kata Hendrajoni, guna untuk mengantisipasi adanya isu-isu yang tidak sedap terhadap dirinya sebagai bupati.

“Jangan nanti, ada yang goreng-goreng isu yang tidak sedap terkait hasil audit BPKP itu. Saya menginginkan seluruh anggota dewan hadir, kalau sudah hadir seluruhnya barulah saya sampaikan, “ujarnya lagi.

Kendati demikian, hasil audit BPKP tersebut sudah berada ditangannya, dan dia sudah tau hasilnya, apakah dilanjutkan atau tidak, tutupnya. (*)

The post Ini Alasan Bupati Pessel Enggan Sampaikan Hasil Audit RSUD M Zein appeared first on Prokabar.

Ketua LBH Sumbar, Zentoni, mengatakan, aksi Hendrajoni itu merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.

“Dalam waktu dekat. Yang pasti ini tidak main-main atau bukan gertak semata,” ungkapnya dalam siaran persnya nomor 02/ZN/LBH-SB/IX/2019 yang diterima Prokabar.com di Painan, Kamis (19/8).

Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit.

Rencana pembangunan telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan pembangunan dibiayai dengan pinajman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar.

Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.

Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni, ia menghentikan kegiatan pembangunan, tanpa persetujuan DPRD. Ia beralasan, gedung baru itu tidak memiliki dokumen Amdal.

Padahal, lanjutnya, masyarakat di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.

“Nah, yang ada hanya di RSUD M. Zein. Jadi, kami minta nanti Pengadilan Negeri Painan
mengabulkan gugatan ini nanti,” sebutnya.

Sementara, pemilik akun media sosial, Hidayat Kampai dalam postingannya juga menegaskan, yang menghentikan pembangunan RSUD itu dinilai menghambat pembangunan.

Apalagi, menurutnya, penghentian kegiatan pembangunan tanpa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gugatan LBH Sah-Sah Saja

Secara terpisah, Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska mengatakan, LBH Sumbar sah-sah saja menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian pembangunan RSUD.

Apalagi, jika itu merupakan atas nama masyarakat Pesisir Selatan. “LBH Sumbar tentu berhak melakukan itu. Tapi tentu harus jelas dulu legal standingnya,” ujarnya.

Kendati demikian, sikap prubadinya selaku amggota DPRD bakal menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar keluar. Karena hasil dan rekomendasi daru hasil audit yang harus ditindaklanjuti.

“Kalau ternyata proses pembangunannya sudah sesuai aturan, tentu pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau ditemukan ada indikasi pidana korupsi, harus diserahkan ke penegak hukum untuk diusut tuntas,” tutupnya. (min)

The post Bukan Gertak Semata, LBH Sumbar Bakal Gugat Bupati Pesisir Selatan, Ini Penyebabnya appeared first on Prokabar.

Kali ini, keluhan datang datang dari Alfis Suhandi, salah seorang warga Kambang Kecamatan Lengayang.

Menurutnya, dokter dan perawat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu belum bisa memberikan layanan terbaik bagi pasien.

Karenanya, ia meminta Bupati Pesisir Selatan menindak tegas perawat dan dokter yang ada di RSUD M. Zein Painan.

“Tolong Pak Bupati Pesisir Selatan ditindak tegas perawat dan dokter yang mengusir isteri saya yang hendak melahirkan di RSUD M. Zein Painan,” unggah dia di halaman media sosialnya, Selasa (11/5).

Secara terpisah, Direktur RSUD, dr. Sutarman dalam keterangan tertulisnya membantah adanya perawat dan dokter yang mengusir pasien.

Ia menjelaskan peristiwa itu bermula ketika Alfis Suhandi membawa isterinya yang hendak melahirkan ke RSUD.

Pasien merupakan rujukkan dari Puskesmas Kambang. Menurut diagnosa medis di, posisi bayi dalam keadaan melintang dan hampir melahirkan (inpartu).

Namun, setelah pemeriksaan dan USG, dokter memerkirakan dapat melahirkan normal. Kemudian diobservasi, sehingga terlihat perkembangan ke arah yang lebih baik.

“Tapi pasien tidak sabar. Melahirkan tentu ada rasa sakit karena kontraksi. Meski sudah kami jelaskan, suaminya tetap tidak mau terima. Ini perlu kami jelaskan, agar tidak bias,” jelas Sutarman.

Sang suami lalu meminta agar isterinya dirujuk ke ke Rumah Sakit BKM, Sago. Sesuai aturan, rumah sakit tipe C tidak boleh merujuk pasien ke rumah sakit dengan tipe D.

Akhirnya pasien minta keluar dari rumah sakit. Namun, dalam ketentuannya, jika pasien meminta pulang paksa, harus melalui prosedur yang berlaku.

Pihak keluarga mesti mengisi formulir dan tandatangan. Dengan demikian, secara medis sudah sesuai Partograf dan SOP pasien melahirkan.

“Intinya, tidak mungkin RSUD mengusir pasien, karena sudah ditanggung Jampersal dan BPJS. RSUD juga memiliki anggaran dana pasien bermasalah,” ulasnya.

Sebelumnya, pasien rawat jalan jantung juga mengeluhkan buruknya pelayanan. Hingga kini, manajement masih belum bisa menyediakan dokter spesialis jantung.

Dari yang dulunya ada, kini menjadi tidak ada. Penderita menjadi terlantar. Parahnya, pasien rawat jalan jantung kini masih harus ditangani di poli penyakit dalam.

“Ini aneh. Kondisi ini sudah berbulan-bulan. Sakit saya lain, spesialis yang menangani juga lain. Padahal sebelumnya ada spesilis jantung di sini,” ungkap Topik (42), salah seorang pasien rawat jalan jantung,” ujarnya,(min)

The post Hendak Melahirkan di RSUD M.Zein Painan, Istri Pemuda Ini Diusir Dokter appeared first on Prokabar.