Tambang itu berlokasi di Jalan Toman, Palas Ujung, Rumbai, kota Pekanbaru, dan di Desa Pulau Tinggi, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Informasi yang diperoleh media ini, aktivitas Galian C itu berpotensi merusak lingkungan dan diduga banyak Lahan masyarakat yang rusak Akibat Aktivitas falian C tersebut.

Menurut keterangan Dinas ESDM Provinsi Riau, PT yang dimiliki oleh walikota tersebut seharusnya belum dibolehkan beroperasi, karena masih ada izin yang belum selesai.

Bukan hanya di ESDM Provinsi Riau, tapi juga dari pihak PTSP. Karena itu, perusahaan ini belum bisa beroperasional sampai adanya penerbitan izin di DLHK provinsi Riau.

“Kami meminta Kapolda Provinsi Riau yang saat ini baru bertugas bisa memberikan kontribusi nyata pada hasil bumi Riau ini agar tidak ada oknum yang sesuka hati mengambil dan menjual tanpa izin yang lengkap,” tegas Ketua Forum Aktivia Mahasiswa Riau, Wandri Saputra Simbolon.

Wandri juga telah membuat surat Pemberitahuan Aksi Forum Aktivitis Mahasiswa Riau, ke Polresta Pekanbaru.

Aksi tersebut berisi tuntutan :

1. Diduga Walikota Payakumbuh Miliki Galian C Ilegal bertempat di Jalan Toman Ujung (palas) Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai Barat, kota Pekanbaru dan di Jalan Lintas Bangkinang, Kabupaten Kampar.

2. Galian C yang  berlokasi di Rumbai seluas (-+4 H) dan di Kampar seluas (14 H).

3. Kami meminta agar kasus ini segera dilakukan Penyelidikan oleh pihak Penegak Hukum terhadap Galian C Ilegal milik Dr. Zulmetta. Karena kami menduga Galian C dikelilingi oleh salah satu Oknum Penegak Hukum.

Selanjutnya, Forum Aktivis Mahasiswa Riau dalam Surat Pemberitahuannya, Aksi akan dilaksanakan pada Senin (28/04/2025), sekitar Pukul 10.00 WIB dengan jumlah Massa 150 orang.

The post Mahasiswa Riau Laporkan Dugaan Tambang Ilegal Milik Wako Payakumbuh appeared first on Prokabar.

“Ini qadarullah, ketetapan Allah. Nomor Pak Epyardi-Ekos sama dengan nomor urut Pak Prabowo pada Pilpres 2019 dan 2024. Mudah-mudahan ini pertanda Pak Epyardi-Ekos menang Pilgub Sumbar 2024 seperti Pak Prabowo menang Pilpres 2024,” ujarnya.

Puspita mengatakan bahwa Pak Epyardi dikenal sebagai pendukung setia Prabowo. Ia menyebut bahwa Epyardi sejak Pilpres 2014 selalu mendukung Prabowo.

“Pak Epyardi adalah Ketua Harian Tim Pemenangan Prabowo di Sumbar pada Pilpres 2019. Pak Epyardi bahkan pada 2019 keluar dari partainya, Partai Persatuan Pembangunan, karena beliau memilih untuk mendukung Prabowo, sedangkan partainya mendukung Pak Jokowi,” ucapnya.

Puspita mengatakan bahwa Epyardi sudah direstui Prabowo untuk maju pada Pilgub Sumbar 2024. Hal itu dikatakan Prabowo saat presiden terpilih itu bertemu dengan Epyardi dalam Kongres PAN di Jakarta pada Agustus yang lalu.

“Maju terus, Kapten, kata Pak Prabowo kepada Pak Epyardi dalam kongres itu. Pak Prabowo tidak melakukan intervensi dalam pilkada di Indonesia. Beliau menyerahkan semuanya kepada calon-calon kepala daerah,” tuturnya.

Puspita mengatakan, Prabowo dalam Kongres PAN ke-6 pada 24 Agustus 2024 menyebut PAN sebagai partai paling setia kepada Prabowo karena PAN selalu mendukung Prabowo dalam tiga kali pilpres, yaitu Pilpres 2014, 2019, dan 2024. Ia menjelaskan bahwa PAN merupakan partai tempat Epyardi dan Ekos bernaung. Epyardi menjadi sebagai salah satu ketua DPP PAN, sedangkan Ekos menjabat sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum DPP PAN.

“PAN merupakan partai yang sejak awal tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Pak Epyardi-Ekos akan didukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun Sumbar jika menang pilgub,” tuturnya.

The post Epyardi-Ekos Nomor Urut 2, Jubir Muda: Qadarullah, Sama dengan Pak Prabowo appeared first on Prokabar.

Kordiv Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwascam Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Andri Saputra mengatakan, PTPS bertugas mengawasi proses pemungutan suara semasa Pilkada.

Adapun penjaringan awal PTPS berlangsung sejak 12 September hingga 28 September mendatang. Pihak Panwascam yang akan menyeleksi calon pengawas secara langsung.

“Kita telah mulai membuka pendaftaran sejak 12 September kemarin. Besar harapan agar jumlah pendaftar memenuhi hingga akhir pendaftaran nanti,” katanya, Sabtu (14/9).

Andri membeberkan, dari kebutuhan keseluruhan, Kecamatan 2×11 Enam Lingkung membutuhkan 35 Pengawas TPS. Jumah ini berkurang dibanding pada Pemilu lalu yang berjumlah 53 pengawas.

“Pada Pilkada ini, jumlah pengawas mengalami pengurangan akibat jumlah TPS yang mengerucut. Namun, semoga saja hal itu tidak memengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan diri,” ungkapnya.

Setelah tahap pendaftaran berakhir, Andri mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian kelengkapan berkas terlebih dahulu. Tahapan dilanjutkan dengan masa perpanjangan, baru kemudian pengumuman kelulusan administrasi pada 11 Oktober 2024.

Sementara itu tahapan wawancara akan dilakukan dari 12 Oktober hingga 22 Oktober. Adapun agenda pelantikan pengawas TPS dijadwalkan pada 3 hingga 4 November 2024.

Ketua Bawaslu Padang Pariaman Aswar Mardin mengatakan perekrutan pengawas TPS dilakukan serentak di seluruh kecamatan di Padang Pariaman. Jumlah kebutuhan pengawas mengikuti jumlah TPS yakni 845 orang.

“Sekarang kita membuka perekrutan untuk pengawas TPS di seluruh kecamatan di Padang Pariaman. Ada 17 Kecamatan dengan kebutuhan hingga ratusan pengawas TPS,” katanya.

Ia berharap, partisipasi masyarakat tinggi sehingga semua TPS memiliki pendaftar. Namun, apabila sampai habis masa perekrutan masih ada TPS belum terisi, maka akan dilakukan perpanjangan pada 5 November sampai 20 November 2024.

The post Bawaslu Padang Pariaman Buka Loker 845 Pengawas TPS appeared first on Prokabar.

Dijelaskan Andree Algamar via telepon seluler, Selasa (27/8/24), bahwa penunjukan juru bicara Pemko Padang ini dalam rangka menghadirkan pemerintah kota yang lebih informatif dan komunikatif dengan masyarakat Kota Padang dan stakeholder lainnya.

“Sebelumnya belum ada (juru bicara). Tapi kita ingin lebih aktif dalam berkomunikasi dengan warga Kota Padang, sekaligus agar warga kota mendapatkan informasi dari sumber yang jelas sekaitan dengan program, kegiatan atau isu-isu yang berkaitan dengan Pemko Padang. Jadi sekarang kita tunjuk secara resmi,” ujar Andree Algamar.

Andree Algamar mengharapkan dengan telah ditunjuknya juru bicara Pemerintah Kota Padang akan semakin memudahkan warga untuk mendapatkan informasi yang valid, sekaligus bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Padang.

“Kehadiran juru bicara ini sekaligus juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada warga kota. Khususnya dalam hal pelayanan informasi,” tambah pemegang gelar Master dari Universitas Pertahanan ini.

Tommy TRD sendiri bukan orang baru di bidang kehumasan. Lulusan terbaik Magister Ilmu Politik Universitas Andalas dengan IPK 3,98 ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Agam, dan juga pernah berdinas di Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.(rls)

The post Ingin Lebih Komunikatif, Pj Wako Tunjuk Juru Bicara Pemko Padang appeared first on Prokabar.

Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa partainya akan mempertahankan semua calon kepala daerah yang telah diusung di setiap Kabupaten dan Kota.

“PKS akan konsisten untuk tetap mengusung calon-calon kepala daerah di seluruh Kabupaten dan Kota yang sudah diputuskan oleh PKS,” kata Rahmat di Padang, Selasa (20/8/2024).

Rahmat menambahkan bahwa tidak ada perubahan yang akan dilakukan terhadap calon yang sudah ditetapkan, serta istilah ‘kocok ulang’ tidak akan diterapkan.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa calon baru hanya akan diperkenalkan jika ada daerah yang belum memiliki keputusan.

“Jika ada calon baru, itu hanya untuk daerah yang belum diputuskan. Untuk daerah yang sudah ada keputusan, akan tetap sesuai keputusan awal,” tambahnya.

Mengenai kemungkinan calon baru untuk Pilgub Sumbar 2024, Rahmat menyatakan bahwa PKS akan menghargai proses tersebut.

“Tentu kita hargai. Insya Allah PKS yakin bahwa calon yang sudah kita putuskan maju dari PKS, bersama Gerindra dan Demokrat, akan siap bertarung, Mahyeldi-Vasko,” tutupnya.

The post Pasca Putusan MK, Rahmat Saleh : PKS Tidak Akan Bongkar Pasang Paslon di Pilkada appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, SH dalam arahan umum Acara Penyuluhan Sosial Keliling Kota Payakumbuh di Agamjua, Payakumbuh, Rabu, 7 Agustus 2024.

Supardi katakan, adanya rangkiang memberikan simbol penyimpanan hasil panen, untuk kebutuhan keluarga, kaum dan nagari bagaimana hidup itu bermasyarakat.

“Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari. Sebab, dalam rangkiang si tanggung lapa telah disiapkan cadangan padi,” ujarnya.

Supardi tambahkan, terakhir, pembenihan untuk ditanam setelah panen juga telah disiapkan dengan adanya rangkiang kaciak.

“Nah, sekarang sebetulnya menurut filosofinya di negeri kita ini tidak mengenal yang namanya gizi buruk, kelaparan, pinjam sini pinjam sana (ngutang) dan lain sebagainya. Kelihatanya makna rangkiang tidak lagi menjiwai dan dijiwai oleh masyarakat kita hari ini,” ungkap Supardi.

Selain itu juga sampaikan di halaman rumah gadang itu juga ada halaman luas, ada kolam dan pohon beringin besar, surau tempat mengaji, yang juga memiliki makna dan isyarat filosofis yang dalam.

“Jika semua orang minang kembali memakai filosofi rumah gadang, tentunya berbagai kondisi sosial yang mencemaskan kita saat ini tidaklah akan menjadi sulit mencari solusi yang,” jelasnya.

Supardi ungkapan persoalan sosial yang amat kritis saat ini di kota Payakumbuh antara lain, tingkat pengangguran, kemiskinan, perceraian dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja.

“Dan pemicu yang paling tinggi mempengaruhi kondisi sosial masyarakat kota Payakumbuh adalah tingginya tingkat pengangguran. Karena itu mesti ada upaya nyata mengembangkan potensi sumberdaya manusia secara berkelanjutan, apakah lewat bintek, penyuluhan sosial dan pelatihan skil yang diminati. Sehingga aktifitas kreativitas masyarakat akan tumbuh melahirkan produk dan lapangan kerja sendiri,” harapannya.

The post Atasi Persoalan Sosial, Supardi : Harus Belajar dari Filosofi Rangkiang appeared first on Prokabar.

Erick Thohir melalui staf khususnya Arya Sinulingga mengungkapkan ini adalah sekolah ke-24 yang kami datangi di beberapa daerah Indonesia membahas pentingnya digitalisasi dan kesehatan mental. Selanjutnya, Arya menyampaikan bahwa bicara tentang resiko kematian saat ini banyak orang meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Kita datang kesini bawa Jasa Raharja agar siswa bisa belajar cara berkendara dengan benar.” ujar Arya.

Dalam kesempatan ini Arya menambahkan seperti kata Pak Erick Thohir yang ingin memotivasi para siswa agar rajin belajar tapi juga aktif berorganisasi, serta menerapkan metode belajar yang disiplin agar bisa masuk ke perguruan tinggi favorit nantinya.” ungkap Arya

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 12 Padang, Parendangan mengungkapkan bahwa kegiatan ini mempunyai makna luar biasa, akan ada lompatan luar biasa bagi sekolah, bisa menjadi salah satu sekolah favorit kedepannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Telkomsel, Jasa Raharja dan BSI yang telah memberikan banyak bantuan kepada siswa dan sekolah. Kedepannya kami berharap dapat berkolaborasi dengan BUMN lainnya.

Rangkaian Acara Gen Z Talent Activation ini diisi dengan adanya inspiring talk dari Kementerian BUMN dan talkshow dari BUMN serta juga dimeriahkan dengan perlombaan games e- sport, serta simulasi cara berkendara dengan aman.

Sebagai bentuk apresiasi Kementerian BUMN dan BUMN Telkomsel, Jasa Raharja serta BSI memberikan bantuan dana untuk 6 siswa dengan total bantuan sebesar Rp. 15.000.000, penandatanganan MOU antara Telkomsel dengan SMAN 12 Padang terkait produk dan layanan solusi digital bagi sekolah, dan pemberian bantuan penunjang pembelajaran berupa modem internet dari telkomsel kepada sekolah, serta pemberian bantuan lainnya.

Aktivasi Gen Z dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecakapan mereka dalam teknologi dan mempromosikan nilai-nilai seperti kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berbasis nilai. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang memanfaatkan platform digital yang mereka sukai, seperti media sosial atau aplikasi berbasis komunitas, untuk menginspirasi mereka berkontribusi positif dalam masyarakat dan memecahkan masalah global.

The post Gelar Gen Z Activation: Ini Pesan Menteri BUMN Erick Thohir di SMAN 12 Padang appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi,SH disela-sela kegiatannya, Rabu (17 Juli 2024)

Ketua DPRD Sumbar juga menyampaikan segala persiapan festival Maek telah dilakukan oleh tim kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2023.

“Kita juga mengundang beberapa utusan negara Mesir, Jepang dan Australia turut hadir memberikan kaitannya terdapat keberadaan budaya peradaban Maek, termasuk juga kita telah melaporkan Unesco dan BRIN di Jakarta”, ungkap Supardi.

Supardi juga sampaikan, festival Maek merupakan wadah yang mampu membuka ruang besar para peneliti, arkeologi dunia dan wisatawan mancanegara datang ke nagari Maek.

“Kita berharap kegiatan festival Maek dapat menjadi kalender tahunan wisata Sumbar. Tentunya kedepan semua potensi kebudayaan Maek dan daerah sekitar, seni tradisi, pertunjukan kebudayaan akan menambah kemeriahkan festival Maek dimasa-masa mendatang, guna meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara,” harapnya.

Dari imformasi panitia penyelenggaran Festival Maek 2024 di Nagari Maek akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah pukul 20.00 Wib yang juga akan dihadiri Brin, Bupati Limapuluh Kota, Walikota Payakumbuh, kepala OPD terkait dan juga elemen masyarakat Maek.(rls)

(Humas DPRD Sumbar)

The post Festival Maek Membuka Tabir Misteri Peradaban Dunia appeared first on Prokabar.

Rapimwil yang dihadiri oleh para pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota BKPRMI Sumbar dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar yang hal ini diwakili oleh Asisten Daerah 2, Ary Yuswandi. Dalam sambutannya “Pemrov Sumbar berkomitmen membangun karakter pemuda remaja masjid dan kami berharap melalui BKPRMI menjadi pelopor ABS-SBK”.

Ketua DPW BKPRMI Sumbar, Dr. Nurlizam, dalam sambutannya menegaskan BKPRMI tidak ada apa – apanya tanpa ada ujung tombak pada generasi muda yaitu remaja masjid. Oleh karena itu, visi BKPRMI adalah untuk menyiapkan generasi emas 2045

Dilain sambutan Ketua penasehat BKPRMI Sumbar Arkadius Dt Intan Bano juga mengatakan “Kegiatan ini selaras dengan program pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi emas 2045 dengan tagline Sumatera Barat Madani yang berkelanjutan”.

Sementara itu, dalam laporannya Ketua Panitia Kegiatan, Marwansyah, mengatakan tujuan dilaksanakan Rapimwil BKPRMI ini dalam rangka momentum tahun baru islam dimana momen ini menjadikan kita untuk lebih baik.

Dialog kepemimpinan menjadi bagian penting dalam agenda Rapimwil kali ini, dimana para pemimpin muda dari unsur remaja masjid di Sumatera Barat berdiskusi tentang tantangan dan strategi pengembangan organisasi ke depan. ungkap salah seorang peserta dialog.

Acara Rapimwil dan Dialog Kepemimpinan BKPRMI Sumbar 2024 ini menjadi ajang silaturahim dan mempererat tali silaturahmi antar anggota BKPRMI serta menguatkan komitmen bersama dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa.

Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, BKPRMI Sumbar berharap dapat terus berkontribusi positif bagi kemajuan Sumatera Barat dan mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan berakhlak mulia.(rls)

The post BKPRMI Sumbar Gelar Rapimwil 2024 dan Dialog Kepemimpinan: Membangun Sinergi dalam Pengembangan Pemuda appeared first on Prokabar.

Dua bulan jelang pendaftaran paslon ke KPU, adalah masa kritis, untuk calon mendapatkan partai dan pasangan untuk berlaga. Survei menyediakan jawaban itu, berapa elektabilitas, siapa pasangan yang mungkin untuk menang, dan apa strategi yang dilakukan

Menurut akademi dan peneliti dari UIN Bukittinggi, Hardi Putra Wirman, memang tidak ada kewajiban partai politik atau calon yang memesan survei untuk membuka hasilnya ke publik. Itu tergantung kepentingan masing masing

“Setelah lembaga survei memberikan hasil analisanya kepada pengorder maka hasil itu adalah milik parpol atau calon. Untuk membuka hasil ke publik itu tergantung kepentingannya” kata Hardi Putra Wirman.

Hardi yang juga lulusan doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran ini, tidak menampik, hasil survei sering dijadikan untuk bahan jualan hingga mempengaruhi opini publik.

“Hasil survey saat ini tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi berkembang menjadi bahan untuk transaksional calon dan juga mempengaruhi opini publik, karena itu bisa saja hasil survei yang dipublish berbeda dengan hasil survei yang real. Sekali lagi tergantung kepentingan pengorder survei tersebut,” papar Hardi.

Hardi juga mengingatkan kepada lembaga survei untuk tetap konsisten dengan metodologi yang digunakan, sehingga tidak menghasilkan produk yang bias. Namun ketika dipublik oleh oengorder maka itu bukan lagi tanggung jawab lembaga survei.

Ada juga hasil survei yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain, ini tergantung dengan konsistensi dalam menggunakan metode survei. Lembaga survei yang konsisten dengan prosedur metodologinya akan mendapatkan hasil cukup valid, sesuai margin of error jumlah sampel. Berbeda ketika survei dijalankan, tetapi tidak sesuai dengan tahapan metodenya,  hasilnya bias dan bisa saja hasilnya sesuai dengan selera yang mengorder,”  sebut jebolan sarjana Ilmu Politik Unand ini.

Saat ini beberapa lembaga survei tengah melakukan survei elektabilitas yang dipesan oleh partai politik. Tujuanmya adalah untuk melihat berbagai kemungkinan.

“Jika hasil survei itu dipublish, maka yang paling bisa dipercaya adalah partai politik yang tidak punya kepentingan langsung dengan hasil tersebut, misalnya tidak ada kader yang maju di sebuah daerah, maka kemungkinan hasil survei tersebut adalah hasil nyata,” sebut Hardi Putra Wirman.

“Contohnya adalah hasil survei Partai Demokrat yang dilakukan oleh lembaga survei nasional yang kredibel yaitu Voxpol di Payakumbuh. Dari calon yang ada, tidak ada kader Partai Demokrat, sehingga hasil yang muncul saya kira adalah hasil survey yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi,” tutup Hardi.(rls)

The post Survei Politik Jelang Pilkada, Banyak Kepentingan? Begini Penjelasan Peneliti Politik appeared first on Prokabar.

Workshop ini bertujuan untuk meninjau kurikulum Prodi Ilmu Politik Unand agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Workhshop tersebut dimoderatori oleh Dewi Anggraini S.IP, M.Si. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Politik.

Kemudian penyampaian tentang profil singkat dan kurikulum Departemen S1 dan S2 Ilmu Politik oleh Dewi Anggraini dan Doni Hendrik. Dewi menyampaikan bahwa untuk menjadi sarjana ilmu politik, mahasiswa minimal harus menyelesaikan sebanyak 146 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan.

Setelah pemaparan profil dan kurikulum, workshop dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator.

Dalam sesi diskusi, para peserta workshop yang terdiri dari dosen Prodi Ilmu Politik Unand memberikan masukan dan saran untuk pengembangan kurikulum Prodi Ilmu Politik Unand. Prof. Aspinall.

“Jumlah mata kuliah pada program magister ilmu politik unand terlalu banyak, sedangkan kami di Australia paling banyak hanya empat mata kuliah saja.” Kata Aspinall.

“Salah satu yang lebih menonjol di Australian National University itu di bidang metodologi. Ketika kami serius mau bersaing di Internasional kami benar-benar menekankan di bidang metodologi kualitatif, kuantitatif, interpretatif, dan research design. Tujuannya adalah agar mahasiswa mendapatkan ruang training dalam menerbitkan jurnal-jurnal yang levelnya tinggi.” lanjutnya.

Kemudian Prof. Aspinall juga menyampaikan Di prodi S1 ANU mata kuliah wajib hanya ada empat mata kuliah.

“Jadi perbedaanya adalah kami lebih memfokuskan pada mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib seperti di Unand. Sistem yang kami terapkan lebih longgar di ANU, kemudian pada prodi S1 saya rasa kurang membahas tentang comparative politic. Begitu juga dengan prodi S2 harus lebih menekankan lagi di bidang comparative politic.” jelas Aspinall.

Ketua prodi S1 Departemen Ilmu Politik Unand, Dewi Anggraini S.IP, M.Si. di akhir menyampaikan terima kasih kepada Prof. Edward Aspinall atas kesediaannya menjadi narasumber dalam workshop ini. Ia berharap workshop ini dapat menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Workshop ini merupakan bagian dari upaya Departemen Ilmu Politik Unand untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang unggul. Prodi Ilmu Politik Unand berkomitmen untuk menjadi program studi yang terdepan dalam ilmu politik di Indonesia.(rls)

The post Universitas Andalas Gelar Workshop Peninjauan Kurikulum Prodi Ilmu Politik Bersama Prof. Edward Aspinall appeared first on Prokabar.

Ini dituturkan Pj Wali Kota Padang Andree Algamar usai disambangi oleh Direktur Bina Op Kementerian PUPR M. Adek Rizaldi dan Kepala BWS Sumatera V Dian Almakruf di kediaman resminya, Minggu, (30/6/2024).

Didampingi Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Andree menyebut secara garis besar banjir di Kota Padang terbagi oleh dua wilayah. Pertama, wilayah pinggir kota, dengan keadaan sungai yang sudah mengalami pendangkalan atau penyempitan.

“Kedua wilayah dalam kota, pada umumnya terusan drainase di dalam kota tidak mampu menampung air saat intensitas hujan yang lebat. Ditambah bersamaan dengan naiknya pasang air laut, itulah yang menyebabkan banjir,” tutur Andree.

Mengatasi permasalahan ini, Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat melalui BWS Sumatera V sebutnya akan menyusun master plan drainase 2025. Selain itu, proyek master plan ini juga akan dibantu oleh Direktorat Bina Op Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Dian Almakruf menyebutkan pihaknya juga sudah mulai mendesain drainase hingga sistem polder guna menanggulangi banjir. Ia berharap desain master plan ini bisa selesai dengan matang, sehingga saat pengerjaan tidak terdapat halangan ke depannya.

The post Tanggulangi Banjir, Pemko dan BWS Sumatera V Sinergi Siapkan Master Plan Drainase 2025 appeared first on Prokabar.

Prof. Aspinall dalam paparannya yang komprehensif mengupas tuntas berbagai aspek mengenai politik uang. Beliau menyampaikan bahwa Politik uang menjadi sesuatu yang krusial dalam demokrasi, dengan berjalannya waktu politik uang telah menjadi sesuatu yang terlembagakan di masyarakat.

“Tingkat penerimaannya semakin tinggi dan golongan masyarakat yang menganggap politik uang selalu meningkat sehingga akan sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut,” kata Aspinall.

“Namun untuk kasus di Indonesia bisa menjadikan Korea Selatan dan Taiwan sebagai contoh yang berhasil memutus lingkaran setan tersebut. Keberhasilan tersebut tentunya ada pengaruh juga dari aspek ekonomi dan kemajuan dari negaranya.” lanjut Prof. Aspinall.

Selain itu beliau juga menyatakan bahwa Konsep patronase dan klientalisme merupakan dua konsep yang berbeda, dimana patronase membahas mengenai sumber daya para aktor sedangkan klientalisme memfokuskan terhadap relasi antara patron dan klien.” jelasnya.

Prof. Aspinall menambahkan bahwa Fenomena politik uang di tiga negara yang pernah ia teliti yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia memiliki pola yang berbeda.  Contohnya Indonesia cenderung menggunakan dana pribadi dalam melakukan politik uang sehingga banyak terdapat kasus seperti bunuh diri maupun stress yang dialami oleh kandidat calon yang berkampanye. Fenomena tersebut adalah sesuatu yang aneh bagi negara lainnya.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ditemukan oleh Prof. Aspinall diantara negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Malaysia, birokrasinya terlebih dahulu, kemudian partai yang kuat merebut kekuasaan, lalu insentif yang kuat untuk koordinasi. Filipina, pemilihan umum terlebih dahulu, oligarki lokal merebut kekuasaan, kemudian beberapa insentif untuk koordinasi.

Sedangkan di Indonesia Rezim otoriter yang kuat membangun birokrasi, warisan masih membatasi akses politisi terpilih terhadap sumber daya dan insentif yang lemah untuk koordinasi.

Di akhir sesi Prof. Aspinal menyimpulkan bahwa sebetulnya unsur timbal balik sering kali tidak ada dalam politik tersebut.

“Politik uang yang besar tidak menjamin Jumlah suara yang didapatkan. Hubungannya sangat lemah dan penggunaan politik uang bagi seorang calon kandidat seperti sebuah tiket masuk, If you haven’t money, you can’t come.”jelasnya.

Sesi tanya jawab dalam seminar ini menjadi momen yang dinantikan oleh para peserta. Antusiasme mereka terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Prof. Aspinall.

Para peserta ingin menggali lebih dalam tentang berbagai isu terkait politik uang. Prof. Aspinall menjawab semua pertanyaan dengan sabar, lugas, dan informatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para peserta.

Seminar ini diakhiri dengan sesi penutupan oleh Moderator, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prof. Aspinall atas paparannya dan kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya. Beliau juga berharap agar seminar ini dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk terus belajar dan berdiskusi tentang politik uang di Indonesia.(rls)

The post Pakar Politik Edward Aspinall Bahas tentang Politik Uang di Unand appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra mengatakan, rakor ini untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam mensukseskan PSU calon DPD RI dapil Sumbar di Kota Padang.

“Kita gelar rakor dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang. Ini sebagai bentuk arahan dari KPU provinsi sebelum pelaksanaan PSU, untuk menyampaikan bahwa kita melaksanakan PSU untuk pemilihan DPD pada 13 Juli 2024,” ujarnya, Selasa (25/6).

Dorri Putra menyampaikan harapannya untuk Kota Padang pelaksanaan PSU sukses dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kota Padang. Menurutnya, penyelenggaraan bukan dari KPU dan Bawaslu, namun juga suksesnya PSU salah satu faktornya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang.

“Jadi, PSU DPD ini dilaksanakan di hari libur dan tidak ada masa kampanye sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya didampingi Komisioner KPU Padang Arianto, Arset Kusnadi, Jefrie Ariyanto dan Randy Ary Tama, serta Sekretaris KPU Kota Padang, Agustian.

Lebih jauh Dorri Putra mengatakan, strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi yang masif. Saat ini KPU telah melantik PPK dan PPS untuk Pilkada, mereka inilah diberikan tugas tambahan untuk melakukan PSU DPD.

“Jadi, teman-teman petugas PPK dan PPS di Pilkada diberikan tugas tambahan untuk PSU DPD. Tugasnya sama pada prinsipnya sama dengan dengan pemilu sebelumnya, tapi perbedaan hanya satu surat suara saja,” katanya dengan menghadirkan seluruh camat, lurah, dan instansi lainnya yang ada di Kota Padang.

Sedangan untuk KPPS, kata Dorri Putra, KPU akan menetapkan pada 2 Juli 2024, KPPS yang direkrut sama dengan KPPS Pemilu 14 Februari 2024. Jika ada KPPS yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, tidak mau ikut serta, artinya jika tidak memenuhi syarat akan diganti.

Dikatakannya, pemilih di Kota Padang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu sebanyak 666.178 pemilih, dengan 2.681 TPS. Kemudian, melibatkan 55 anggota PPK, 312 anggota PPS, dan 18.767 KPPS serta 5.362 petugas ketertiban TPS.

Dorri Putra menambahkan, terkait anggaran KPU Padang masih menyusun anggaran tersebut, KPU RI menyebutkan anggaran PSU sudah ada dialokasikan untuk PSU DPD di Sumbar. Penganggaran dari KPU provinsi semua logistik, surat suara, kotak dan bilik suara, sedangkan KPU Padang melaksanakan rekrut badan adhoc untuk kecamatan, kelurahan hingga TPS.

“Semuanya dari KPU provinsi, kesiapan kita sudah disampaikan kebutuhannya untuk logistik di KPU Padang. KPU provinsi siap untuk mengakomodir untuk menyukseskan PSU. Target pemilih kita tidak ada, yang penting semua masyarakat bisa menggunakan hak pilih untuk memilih di PSU DPD,” ujarnya.

Sedangkan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Yosefriawan mengatakan, kesiapan Pemko Padang berkewajiban untuk mengkolaborasi dengan KPU, Pemko wajib membantu penyelenggaraan PSU dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikan kepada warga padang atau pemilih yang memiliki hak pilih.

“Tidak ada kampanye hanya ada sosialisasi, kita siap melalui camat, lurah mensosialisasikan supaya warga yang punya hak pilih datang ke TPS pada 13 Juli untuk memilih para senator wakil daerah. Kita akan maksimal mensosialisasikan supaya para pemilih tergerak hatinya untuk memilih. Ini adalah hak politik, kita harapkan semua memberikan hak pilihnya,” ucapnya. (rls)

The post KPU Padang Mantapkan Kesiapan PSU DPD Sumbar appeared first on Prokabar.

“Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mencatat, kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat hingga Mei 2024 sebanyak 5,8 juta orang. Sedangkan Mei 2023 tercatat 7,3 juta orang,” kata Luhur Budianda, Kadis Pariwisata Sumbar dalam pembukaan acara.

Ia menyebutkan banjir bandang hanya mempengaruhi wisatawan nusantara terutama dari Riau. namun tidak berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan mancanegara.

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mencatat, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Barat hingga Mei 2024 mencapai 23 ribu orang. “Sedangkan di periode yang sama tahun 2023, tercatat 13,3 ribu orang,” jelasnya

Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pokok – pokok pikiran anggota DPRD Sumbar, Hidayat SS MH itu akan menarik wisatawan datang kembali ke Sumatera Barat.

Senada, Hidayat, SS.MH menyebutkan Festival Multi Etnis memang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan. “Jika wisatawan banyak datang, terjadi juga peningkatan ekonomi,” sebutnya

Festival Multi Etnis sebut Hidayat juga membuktikan tingkat kerukunan dan keberagaman di Sumatera Barat terutama Kota Padang.

Dalam Festival Multietnis akan ditampilkan kesenian Minang seperti Tari Piring. Tarian khas Minangkabau yang menggunakan piring sebagai alat utama. Randai yaitu teater tradisional Minang yang menggabungkan cerita, musik, dan seni bela Talempong, musik tradisional Minang yang menggunakan alat musik talempong.

Kesenian Mentawai berupa tari tradisional Mentawai yaitu tarian yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan ritual adat suku Mentawai.

Sedangkan kesenian etnis lain yaitu, kesenian Jawa berupa seni Campur Sari, yaitu Ansambel musik tradisional Jawa yang menggunakan instrumen seperti gong, saron, dan kendang. kesenian Sunda yaitu Sisingaan, yakni pertunjukan seni tradisional di mana anak-anak diarak di atas replika singa.

Hadir juga Kesenian Batak Toba yaitu Si Gale gale, tarian tradisional Batak Toba yang biasanya dilakukan dalam upacara adat. Dari Melayu berupa kesenian Tari Zapin, tarian yang enerjik dan penuh ritme, biasanya diiringi oleh musik tradisional Melayu.

Kesenian India yaitu Tarian klasik India yang penuh dengan gerakan ekspresif dan cerita mitologis. Bollywood Dance, tarian modern yang penuh semangat dan berwarna-warni, populer dari industri film Bollywood.

Kesenian Tionghoa yang ditampilkan berupa Gambang Tionghoa, adalah salah satu jenis musik tradisional Tiongkok yang kaya akan warisan budaya dan sejarahnya. Musik ini biasanya dimainkan dengan instrumen musik tradisional Tiongkok seperti pipa, guzheng, erhu, dan beberapa jenis perkusi.(rls)

The post Festival Multi Etnis Bantu Wisata Sumbar Bangkit appeared first on Prokabar.