Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan pemindahan anggaran ini untuk menciptakan Ibu Kota masa depan yang berbeda dengan Jakarta.

“Pemerintah ingin ada transformasi. Kota tersebut akan menjadi kota masa depan tak seperti ibu kota saat ini,” kata Tri Handoko, Kamis (5/8).

Tri Handoko menjelaskan anggaran yang banyak ke infrastruktur akan mulai bergeser ke riset dan inovasi.

Menurutnya pembentukan BRIN sangat penting untuk mengintegrasikan riset dari lembaga riset pemerintah, non pemerintah ataupun perguruan tinggi.

Tujuannya agar bisa fokus pada pengembangan riset dan inovasi.

Selain itu, BRIN bisa menjadi sumber rekomendasi kebijakan untuk pembangunan Indonesia ke depannya, khusus untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

Handoko berharap BRIN dapat mendukung kebijakan Science Based Policy (Kebijakan berbasis IPTEK).

Kembali pada pembangunan Ibu Kota Baru, kata Handoko, BRIN akan menjadi pengungkit agar riset dan inovasi dapat menjadi mesin penggerak smart economy, metropolis, nyaman, humanis dan zero emisi.

BRIN kini terus mengupayakan konsolidasi sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran.

Konsolidasi ini dapat menciptakan critical mass, keterlibatan swasta, dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

“Ada dua problem yang membuat kontribusi riset kita minim, pertama aktivitas riset masih didominasi pemerintah, kedua sumber daya riset dan inovasi masih tersebar di berbagai institusi.”

“Jadi inilah yang membuat critical mass itu sangat rendah,” ungkapnya.

Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tuai Kritik

Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyebut pembangunan Ibu Kota baru hanya menambah beban negara.

Indonesia sudah terbebani Covid-19 yang kini membuat perekonomian negara semakin anjlok.

Ecky melihat ini dari defisi anggaran yang melebar hingga 6 persen pada tahun 2020.

Menurut Ecky pemerintah harusnya fokus pada pengentasan Covid-19 yang angka kasusnya menanjak.

“Pemerintah harusnya fokus pada pemlihan bukan melakukan rencana lain,” kata Ecky.

Porsi anggaran negara dalam pembentukan Ibu Kota baru sebesar 19,18 persen atau Rp 89,4 triliun dari keseluruhan anggaran yang mencapai Rp 466 triliun.

Sementara sisa pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dan swasta Rp 253,4 triliun atau 54,38 persen.

Selain itu ada kerjasama dengan BUMN dan BUMD sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,44 persen.

Meski pembangunan Ibu Kota baru tidak sepenuhnya menggunakan anggaran APBN, tapi tetap saja akan menjadi beban dalam kondisi sulit karena pandemi Covid-19.

Dalam perhitungan ekonomi, bisnis pembangunan Ibu Kota Baru masih jauh dari kata layak.

“Rencana pemerintah terhadap pembiayaan di luar APBN sebesar 81 persen tersebut perlu pengkajian ulang,” ungkapnya.

Skema KPBU atau PPP sebenarnya sudah ada sejak 15 tahun lalu. Sayangnya skema tersebut tidak berjalan baik dan hanya sekitar Rp 20 trilun.

Besaran tersebut uuntuk proyek internal rate of return (IRR) di atas 15 persen.

Apalagi pembangunan Ibu Kota baru mayoritas bangunan politik yang tidak memiliki income stream.

“Kekhawatirannya adalah nanti akan tetap menggunakan APBN yang kini sudah sangat terbebani,” jelas Ecky. (*)

The post Anggaran Infrastruktur Ibu Kota Baru Pindah ke Riset appeared first on Prokabar.

Tapi dengan mengetahui ancaman dan potensi, protocol kebencanaan harus ditingkatkan guna meminimalkan risiko. Apalagi  Indonesia berada di cincin api (ring of fire) yang rawan gempa bumi, tsunami, bahkan bencana hidrometeorologi.

Masyarakat harus lebih memahami lokasi yang ditinggalinya,  apakah terdapat ancaman bencana tertentu. “Riset tersebut harus membuat kita lebih waspada dan antisipatif terhadap potensi tersebut,” kata Menteri Bambang dilansir Kamis (1/10)

Menteri Bambang menegaskan, sampai saat ini belum ada metodologi  yang bisa memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi. Untuk itu, mitigasi terhadap dampak bencana perlu terus diperkuat.

Untuk memperkuat mitigasi, para ahli pun melakukan riset, dan kajian yang mendalam potensi bencana,  seperti yang baru saja dipublikasikan oleh tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah institut terkait gempa megathrust diikuti tsunami maksimal setinggi  20 meter di Selatan Jawa.

“Oleh karena itu, riset kebencanaan menjadi salah satu focus  Kemenristek/BRIN. Salah satunya riset sesar gempa yang aktif di Pulau Jawa bagian barat, tengah dan timur. Penelitian kebencanaan di luar Pulau Jawa juga perlu diperhatikan,” paparnya.

Disebutkan, sebagai mitigasi, teknologi system peringatan dini tsunami sudah dilakukan  oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menghasilkan buoy dan system kabel bawah laut.

“Penduduk yang terekspos  bencana juga perlu lebih berhati-hati. Pembangunan di daerah rawan bencna juga perlu dibangun lebih hati-hati,” ungkapnya. (*)

The post Riset Kebencanaan Bukan Dimaksudkan Membuat Takut Masyarakat appeared first on Prokabar.

“Industri nasional kita ternyata telah mampu membuat berbagai produk dengan teknologi unggulan. Semuanya dari dalam negeri di antaranya _drone_ MALE Elang Hitam, ini kolaborasi antara BPPT, BUMN, TNI, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian katalis Merah Putih, ini bahan konversi CPO ke bahan bakar nabati yang dikembangkan ITB dan Pertamina yang juga sudah saya lihat,” ujar presiden dalam siaran pers.

Presiden mengatakan, produksi produk-produk unggulan tersebut tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Nyatanya, pengembangan teknologi tersebut memerlukan dukungan pendanaan riset yang memadai agar dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas unggul.

“Hal ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta,” ucapnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa pihaknya harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai tahapan riset hingga produksi massal untuk mendukung penelitian terhadap produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tugas pemerintah bukan hanya melakukan hilirisasi industri saja, melainkan turut melakukan hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dan inovasi dalam negeri.

“Hasil riset yang dihasilkan di lembaga-lembaga riset dan universitas harus tersambung dengan dunia industri sehingga bisa diproduksi secara massal dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya perbaikan besar-besaran dalam ekosistem hilirisasi hasil riset dan inovasi tersebut. Tidak boleh lagi ditemukan adanya hambatan birokrasi terhadap implementasi hasil-hasil riset dan inovasi anak bangsa.

“Begitu pula hambatan investasi dalam pengembangan industri produk-produk teknologi unggulan dalam negeri yang harus dipangkas, dibuka lebar, jangan justru dipersulit,” tuturnya.

Selain itu, pengembangan industri produk unggulan sebagai hasil dari riset dan inovasi tersebut juga harus diarahkan agar terintegrasi dengan rantai pasok nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan strategi bisnis dalam industri nasional kita yang mampu menghubungkan mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya.

“Misalnya tujuh jenis katalis yang saat ini dikembangkan ITB bersama Pertamina harus disambung dengan industri hilirnya seperti oleochemical, industri pupuk, maupun industri pengolahan bahan bakar nabati. Semua harus disambungkan dengan industri hilirnya sehingga produk industri itu menjadi kompetitif,” tandasnya. (beb)

The post Presiden Dorong Hilirisasi Riset dan Inovasi Produk Unggulan Nasional appeared first on Prokabar.

“Sebenarnya begini, saya mengusulkan kepada Presiden RI bahwa lembaga riset yang ada di Indonesia itu ada di Kementerian dan Lembaga. Sementara lembaga itu mendapatkan alokasi anggaran, dan riset itu dilakukan terjadi (pemborosan) redundancy, duplikasi,” kata Nasir.

Menurutnya, kalau riset bisa disentralkan menjadi satu badan, maka akan lebih efisien. “Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden kalau ini akan lebih baik. Ke depan itu harus ada satu badan riset nasional yang bisa mengintegrasikan ini,” terangnya.

Dengan demikian lanjut Nasir, nanti diketahui mana yang bertanggung jawab terhadap riset dasar, mana riset terapan, dan mana yang sudah inovasi. “Ini harus kita pilah sesuai dengan kebutuhan kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini,” tuturnya.

Selanjutnya, tinggal mengaplikasikan. “Ini mengintegrasikan ke depan tanggung jawabnya ke Kemenristekdikti, dan Kemenristekdikti akan mengeluarkan suatu regulasi, mereka  yang melaksanakan, jadi nanti penugasannya bisa di bagi-bagi,” ungkapnya.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  ingin membangun jembatan layang dengan kondisi kekuatan tertentu, riset akan dilakukan di situ. “Kalau Kementerian Perhubungan membutukan motor listrik riset bisa dilakukan di situ, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Nasir mengatakan, hal ini tidak bisa dilakukan Kemenristekdikti, karena menyangkut masalah anggaran, karena kalau digabung anggaran itu bisa mencapai Rp24,9 triliun,  bahkan  jika di 2018 itu bisa mencapai Rp29 triliun. “Jadi kalau itu satu badan betapa besarnya, jadi terkait ini presiden menyambut positif,” tambahnya. (*/hdp)

The post Menristekdikti Usulkan Dibentuknya Badan Riset Nasional ke Presiden RI appeared first on Prokabar.