Buku yang ditulis Linda Juliharti, salah seorang PNS guru SDN di Kota Padang itu menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang PNS yang diangkat menjadi pengawai semenjak tahun 2011 lalu, dan memiliki kendaraan roda dua, mobil, tanah tanpa meminjam uang ke bank, bahkan bisa membeli cash.

Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi tehadap hasil karya tulis Linda Julihati yang mengurai kata-kata menjadi kalimat mengisahkan perjalanan hidupnya.

“Hal ini rasanya pantas ditiru, pertama kreativitas menulis dan yang kedua memilih kehidupan untuk tidak berhutang di Bank atau tidak menggadaikan Sk,” jelasnya dilansir dari halaman Humas.

Menurut Mahyeldi yang juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar itu mengatakan, sudah sepatutnya para pegawai untuk tidak menyimpan SK kepegawaianya di Bank. Sebab, saat ini Pemerintah Kota Padang sedang mengusahakan bagaimana Bank daerah di Kota Padang dapat menyediakan transaksi berbasis syariah.

“Kita akan cobah take over Bank BPR dan Bank Nagari supaya bisa bertranspormasi menjadi bank syariah, sehingga keuangan di Kota Padang dikelolah secara islami,” ungkapnya.

Maka ia berharap, melalui buku ini dapat mensosialisasikan kepada ASN Kota Padang dan masyarakat di Indonesia agar bisa bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan aturan yang ada di negara Indonesia.

“Sehubungan dengan itu kita semua tentu mengenal bagaimana bahaya riba tersebut, dilarang menurut agama Islam. Dengan membaca buku berjudul “Bahagianya PNS Tanpa Riba” dapat memberikan pengalaman sekaligus kiat-kiat bagaimana terhindar dari riba”, tutupnya

Sementara itu, penulis buku “Bahagianya PNS Tanpa Riba” Linda Juliharti mengatakan, buku ini ditulis bertujuan untuk merubah mindset masyarakat supaya jangan memanfaatkan SK PNS dalam meminjam uang ke Bank.

“Kita melihat hari ini banyak PNS yang menggadaikan Sk-nya ke pihak Bank yang bermuara pada riba,” jelasnya.

Ia menambahkan, buku ini juga menceritakan pengalamanya dalam menjalani kehidupan tanpa menggandeng Bank, dan bisa memiliki kendaraan roda dua, mobil, tanah dan rumah. “Saya berharap dengan adanya buku ini dapat merubah mindset para pegawai dan bisa menjalani kehidupan yang Istiqomah tanpa riba,” imbuhnya. (rel/hdp)

The post Bedah Buku Bahagianya PNS Tanpa Riba, Ini Tanggapan Walikota Padang appeared first on Prokabar.

Kerapnya jasa penukaran uang baru saat Ramadan terutama menjelang Lebaran, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menghimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan tidak terpengaruh hal yang tidak baik.

“Jual beli uang recehan baru ada dua jenis hukum. Jika prinsipnya menolong tanpa dipatok berapa jasanya ya boleh saja. Namun jika dipastikan jasanya misalnya penukaran Rp100 ribu yang diterima hanya Rp95 ribu itu riba hukumnya sudah dipastikan haram,” ujarnya, Sabtu (2/6).

Dirinya menambahkan, jika penyedia jasa penukaran uang beranggapan hanya mengambil uang jasa, maka tetap tidak dibenarkan karena pihak berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan perbankan telah menyediakan penukaran secara cuma-cuma.

“Jika penyedia jasa berdalih mereka telah antre untuk menukarkan uang. Dan layak untuk mendapatkan uang atas jasa yang dilakukannya maka ini adalah pemahaman yang salah,”katanya.

Ia mengingatkan Islam tidak melarang jual beli barang dan jasa namun tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara tidak baik.

MUI meminta masyarakat untuk melakukan penukaran uang baru di BI maupun di Bank-bank lain yang tidak memungut uang jasa. Selain itu juga mengimbau masyarakat merayakan Lebaran dengan sederhana.

“Jangan rusak ibadah puasa dengan melakukan hal-hal yang haram,”katanya. (*/hdp)

The post Terdapat Unsur Riba, Tukar Uang di Pinggir Jalan Haram appeared first on Prokabar.