<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#revisiruukpk Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/revisiruukpk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/revisiruukpk/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2019 07:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#revisiruukpk Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/revisiruukpk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terkait Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Presiden</title>
		<link>https://prokabar.com/terkait-dewan-pengawas-kpk-ini-tanggapan-presiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 07:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#dewanpengawaskpk]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[#jokowidodo]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#revisiruukpk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=46498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terkait-dewan-pengawas-kpk-ini-tanggapan-presiden/">Terkait Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Presiden</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong>, <strong>Prokabar</strong> — Dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi sejumlah isu dalam RUU KPK yang diajukan DPR, di antaranya soal Dewan Pengawas.</p>
<p>“Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).</p>
<p>Presiden menunjuk contoh dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Karena itu, menurut Presiden, adanya Dewan Pengawas adalah  sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Demikian juga halnya di internal KPK. Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif.</p>
<p>“Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi,” jelas Presiden seraya menyampaikan agar  tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas.</p>
<p>Mengenai keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Presiden Jokowi menilai hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga untuk memberikan kepastian hukum.</p>
<p>Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, Presiden Jokowi meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. “Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3, yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan,” kata Presiden.</p>
<p>Sementara terkait pegawai KPK, Presiden Jokowi yang didampingi Menseneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, bahwa mereka Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).</p>
<p>Menurut Presiden, hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).</p>
<p>“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” terang Presiden.</p>
<p>Kepala Negara berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu terkait revisi UU KPK ini dengan jernih, objektif, dan tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegas Kepala Negara. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terkait-dewan-pengawas-kpk-ini-tanggapan-presiden/">Terkait Dewan Pengawas KPK, Ini Tanggapan Presiden</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presiden Telah Tandatangani Surpres Usulan Revisi UU KPK</title>
		<link>https://prokabar.com/presiden-telah-tandatangani-surpres-usulan-revisi-uu-kpk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 00:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[#jokowidodo]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#revisiruukpk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=46386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai draft usulan revisi Undang-Undang Nomor...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/presiden-telah-tandatangani-surpres-usulan-revisi-uu-kpk/">Presiden Telah Tandatangani Surpres Usulan Revisi UU KPK</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR RI.</p>
<p>“Surpres tersebut juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Mensesneg di Rabu (11/9) malam.</p>
<p>Menurut Mensesneg, Presiden Jokowi akan menjelaskan mengenai sikap pemerintah terhadap revisi undang-undang tersebut. Ia mengungkapkan, pemerintah banyak merevisi draf RUU yang dikirimkan oleh DPR.</p>
<p>“Nanti Pak Presiden akan menjelaskan detail intinya seperti apa. Tetapi bahwa DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU yang dikirim oleh DPR,” ungkap Mensesneg.</p>
<p>Diakui Mensesneg, kewenangan terhadap revisi undang-undang berada di tangan DPR. Meski demikian, revisi tersebut tentunya harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.</p>
<p>“Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya,” tandas Mensesneg.</p>
<p><strong>(*/hdp)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/presiden-telah-tandatangani-surpres-usulan-revisi-uu-kpk/">Presiden Telah Tandatangani Surpres Usulan Revisi UU KPK</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terkait Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Presiden</title>
		<link>https://prokabar.com/terkait-revisi-uu-kpk-ini-tanggapan-presiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 12:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[#jokowidodo]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#revisiruukpk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=46342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terkait-revisi-uu-kpk-ini-tanggapan-presiden/">Terkait Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Presiden</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berjanji akan mempelajarinya lebih dulu sebelum menyampaikan keputusan pemerintah.</p>
<p>“Kita baru lihat DIM-nya dulu. Nanti kalau Surpres (Surat Presiden) kita kirim (ke DPR, red), besok saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pembukaan The 37<sup>th</sup>Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO37), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9).</p>
<p>Intinya, tegas Presiden, jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi KPK jadi terganggu.</p>
<p>Karena itu, Presiden berjanji akan mempelajari DIM Revisi UU KPK itu satu per satu. “Nanti baru disampaikan kenapa ini ‘ya’ kenapa ini ‘tidak’, karena tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” terang Presiden.</p>
<p>Mengenai apakah dirinya minta pendapat pihak lain dalam membahas draf Revisi UU KPK, Presiden Jokowi mengatakan, sudah mulai hari Senin (9/9) dirinya secara maraton meminta pendapat dari para pakar dan kementerian. Karena itu begitu DIM nanti dilihat, menurut Presiden, dirinya sudah punya gambaran.</p>
<p>Saat ditanya apakah pembahasan Revisi UU KPK itu bisa diselesaikan oleh DPR RI yang akan berakhir masa tugasnya 30 September ini, Presiden Jokowi menyerahkannya kepada DPR.</p>
<p>“Itu urusan DPR,” pungkas Presiden Jokowi. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/terkait-revisi-uu-kpk-ini-tanggapan-presiden/">Terkait Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Presiden</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komisi III DPR RI : Revisi UU KPK Jadikan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik</title>
		<link>https://prokabar.com/komisi-iii-dpr-ri-revisi-uu-kpk-jadikan-pemberantasan-korupsi-lebih-baik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 01:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#antikorupsi]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#revisiruukpk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=46087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu disesuaikan kembali, karena diduga sudah tidak relevan dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini. &#8220;UU...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/komisi-iii-dpr-ri-revisi-uu-kpk-jadikan-pemberantasan-korupsi-lebih-baik/">Komisi III DPR RI : Revisi UU KPK Jadikan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu disesuaikan kembali, karena diduga sudah tidak relevan dengan kondisi pemberantasan korupsi saat ini.</p>
<p>&#8220;UU KPK sudah berumur 17 tahun, sehingga perlu di revisi keberadaannya,&#8221; kata Anggota Komisi III DPR RI Natsir Djamil dilansir, Minggu (8/9).</p>
<p>Revisi pada perundangan itu dilakukan untuk mendorong lembaga antirasuah KPK menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Karena harapan masyarakat terhadap lembaga diatas sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.</p>
<p>&#8220;Hasil guna dan daya guna yang dilakukan KPK itu bisa terwujud seperti diharapkan oleh masyarakat luas,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Konteks lebih baik dalam menjalankan tugas, kata Natsir, menjadikan lembaga KPK yang menjalankan kewenangannya secara seimbang. Maksudnya, kewenangan yang dimiliki tidak terlalu kuat, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu.</p>
<p>&#8220;Terlalu kuat kewenangan sebuah lembaga bisa menyebabkan KPK tidak bisa di kontrol,&#8221; katanya.</p>
<p>Sebaliknya, peran KPK tidak boleh memiliki celah hukum yang mempunyai keterbatasan sehingga tidak bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi. &#8220;Alasan revisi bukan semata-semata untuk memperlemah lembaga antirasuah tersebut,&#8221; pungkasnya. (*/<b>hdp</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/komisi-iii-dpr-ri-revisi-uu-kpk-jadikan-pemberantasan-korupsi-lebih-baik/">Komisi III DPR RI : Revisi UU KPK Jadikan Pemberantasan Korupsi Lebih Baik</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 26/86 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.012 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-08 00:26:48 by W3 Total Cache
-->