Rudiantara mengatakan, Balmon SFR Kelas II Padang, nantinya bertugas mengawasi Spektrum Frekuensi wilayah Sumatera Barat.

“Saya berharap dengan selesainya pembangunan gedung baru, maka kegiatan pengawasan dan monitoring spektrum frekuensi radio dapat terselenggara dengan baik,” katanya dilansir dari MC Sumbar.

Balmon SFR adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap Provinsi dan merupakan ujung tombak sekaligus citra dan wakil bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio ini bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penerbitan.

Serta, evaluasi ,pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

“Karenanya, peran Balmon sangat urgent sekali. Semua frekuensi yang ada, khususnya di Sumatera Barat harus dalam pantauan balai ini, agar tidak terjadi kesemrawutan atau tumpang tindih frekuensi,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Rudiantara juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas perizinan pembangunan gedung Balmon yang dipermudah dan tidak berbelit-belit.

“Tak lupa, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi ke pemerintah daerah atas segala kemudahan yang diberikan sehingga pembangunan gedung dapat segera dimulai,” kata Rudiantara.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan pemerintah daerah siap membantu program pemerintah pusat dan mendukung tugas Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

Gubernur juga berharap pembangunan dari gedung Balmon bisa diselesaikan sesuai jadwal dan prosesnya transparan. (rel/hdp)

The post Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Mulai Dibangun appeared first on Prokabar.

“Dengan adanya literasi media ini diharapkan generasi muda lebih memahami dan memilah tayangan yang baik untuk ditonton,” kata Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis di Padang, Kamis (25/10).

Menurutnya saat ini media mainstream terus diawasi dengan baik, dan beberapa tahun belakangan tayangan-tayangan yang disiarkan juga sudah bagus.

Jika sebelumnya konten anak-anak masih minim, maka sekarang sudah mulai bermunculan, sehingga anak-anak tidak kekurangan bahan tontonan.

KPI, lanjutnya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas siaran televisi dan radio. “Kami juga terus merangkul lembaga penyiaran agar terus memberi manfaat kepada penonton,” ujarnya.

Yuliandre menyebutkan pihaknya saat ini mengawasi 16 jaringan televisi, 25 televisi kabel, dan 15 radio.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan mengimbau masyarakat dan generasi muda agat memilih siaran yang berkualitas, karena meskipun tayangan memberi inspirasi, namun akan ada tontonan yang mempengaruhi pola pikir ke arah negatif.

“Berita dan siaran yang berkualitas mudah dimengerti, karena masyarakat memiliki latar belakang yang bervariasi sehingga ada yang mudah memahami ada yang tidak,” ujarnya.

Kegiatan literasi media tersebut juga dihadiri Komisioner KPI Daerah Sumbar, kemudian Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Robert Cenedy juga dipercaya sebagai moderator. (Rel/hdp)

The post KPI Pusat Gelar Literasi Media Di Sumbar appeared first on Prokabar.

“32 LPS tersebut merupakan radio yang sudah mengajukan syarat perizinannya beberapa waktu lalu,” kata Wakil Ketua KPID Sumatera Barat sekaligus merangkap Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Yumi Ariyati di Padang, Kamis (27/9).

Menurutnya hampir 80 persen pemohon baru sudah sampai dalam tahap Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) atau sudah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip (IPP Prinsip) atay izin sementara.

“Izin sementara tersebut berlaku selama enam bulan untuk radio dan satu tahun untuk televisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan selama izin sementara tersebut, pihak radio harus menyiapkan ISR dan infrastruktur LPS seperti kantor, studio, antena, dan sarana lainnya.

Ia menyampaikan IPP akan diputuskan melalui rapat pleno EUCS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KPID Sumbar dan Balai Monitoring Padang. IPP tetap yang dikeluarkan nantinya untuk radio lima tahun dan untuk televisi sepuluh tahun.

Yumi menyebutkan syarat pengajuan perizinan untuk LPS yakni profil perusahaan, program siaran, administrasi dan teknis.

“Setelah IPP tetap keluar, kami berharap radio dapat menyajikan siaran yang sehat, berkualitas dan mendidik,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih memilah siaran radio maupun tayangan televisi yang akan ditonton, sehingga nilai-nilai budaya Minangkabau tetap terjaga. (Rel/Hdp)

The post 32 Lembaga Penyiaran Swasta Akan Diproses KPID Sumbar appeared first on Prokabar.