Seperti yang dilakukan oleh Divhumas Polri di Polres Padang Pariaman melalui Forum Group Discussion (FGD), Kamis (1/9).

Dihadapan para tokoh se Kabupaten Padang Pariaman, polisi menyampaikan bahaya dan dampak dari paham radikal, teroris dan intoleran.

“Paham radikal itu bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia, dasar ideologi kita adalah Pancasila. Maka mari kita bersama-sama menolak paham radikal tersebut dan jangan sampai masuk di lingkungan kita,” kata AKBP Erlan Munaji, selaku tim dari Divhumas Polri.

Sementara, Nasir Abas yang merupakan ex. Napiter selaku narasumber menerangkan bahwa pemahaman yang beraliran radikal, mengarah kepada terorisme dan intoleran.

Paham Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan maupun drastis.

“Terorisme, merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban,” katanya menerangkan.

Nasir Abas menuturkan, paham radikalisme yang mengatasnamakan islam saat ini berkeinginan perang melawan pemerintah NKRI, mengganti sistem pemerintahan NKRI menjadi Khilafah.

“Berbagai cara mereka (kelompok radikal) untuk merekrut menjadi kelompoknya. Untuk itu kita jangan sampai terpengaruh dengan ajakan mereka tersebut,” ungkapnya. (*/pk)

The post Polri Kumpulkan Tokoh Padang Pariaman Bersama, Ada Apa? appeared first on Prokabar.

“Agar terbentuknya komponen bangsa yang berkepribadian dan berjiwa bhineka tunggal ika, guna mendukung ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945,” kata Dandim Ahmad.

Letkol Ahmad menjelaskan, radikalisme adalah konsep atau sikap jiwa dalam mengusung perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutar balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis Iewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Sementara separatisme sendiri adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah suatu negara yang muncul karena alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun yang lain.

“Zaman sekarang radikalisme lebih mengarah kepada paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan, ciri-cirinya bisa kita ketahui seperti sikap intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner,” ungkapnya.

Kegiatan ini difokuskan kepada seluruh jajaran yang ada di Pasaman, mulai dari anggota TNI itu sendiri, mahasiswa, ASN, organisasi masyarakat hingga pelajar. (Ola)

The post Cegah Radikalisme, Ini dilakukan Kodim 03/05 Pasaman appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).

Hadi  menuturkan perubahan pola terorisme dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak, tak terkecuali Pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah.

Pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat.

“Optimalisasi peran Pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan kita bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah diminta aktif melakukan pengawasan, kewaspadaan dan pencegahan teror. Pemda terutama diminta melakukan pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Langkah itu, merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror.

Menurutnya, Pemda menjadi perpanjangan penebaran wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pemda juga perlu mengaktifkan dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi.

Adapun upaya Kemendagri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3038/SJ tanggal 17 Mei 2018.
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di daerah.
4. Melakukan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.
5. Bekerjasama dengan Ormas-Ormas dan Tokoh-Tokoh agama.
6. Mengirimkan Radiogram Nomor 300/1807/POLPUM untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan melalui sinergi dan kerjasama dengan Instansi Vertikal
7. Mengirimkan Radiogram Nomor 300/2297/SJ perihal menjaga situasi aman dan kondusif di daerah.
8. Radiogram Nomor 300/3059/SJ Tanggal 10 Juli 2017, antara lain menekankan peningkatan koordinasi dan sinergisitas unsur Forkopimda.
9. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 339/1524 /SJ Nomor: HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok ISIS, atau foreign terrorist fighters (FTF), namun WNI berstatus terlantar tetap dipulangkan. (*)

The post Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Menag saat membuka Sarasehan Bulan Bakti Pendidikan Agama Islam sekaligus launching Buku Teks Pendidikan Agama Islam Tahun 2019 di Hotel Santika Primiere, Kota Bekasi, Sabtu (14/12).

“Pintu pertama masuknya paham radikal itu melalui kurikulum pendidikan dan soal ujian. Baru-baru ini ditemukan soal ujian yang berisi tentang akhlak Rasulullah yang tidak pantas di contoh. Ini jelas tidak pantas. Dan kami di Kemenag sudah berupaya melakukan seleksi ketat dan hati-hati dalam seleksi ketat,” kata Menag yang hadir didampingi istri Hani Fachrul Razi.

Sarasehan Bulan Bakti Pendidikan Agama Islam sekaligus launching Buku Teks Pendidikan Agama Islam Tahun 2019 dihadiri ratusan guru PAI dan pengawas dari berbagai daerah di Indonesia. Turut mendampingi Menag, Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin, Direktur PAI Rohmat Mulyana dan Sesmen Khoirul Huda Basyir.

Pintu kedua, lanjut Menag yakni melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pembina ekstrakurikuler harus melalui rekomendasi guru.

Pintu ketiga melalui peran guru. Menag berpesan kepada segenap guru PAI dan pengajar lainnya untuk senantiasa mengusung pelajaran Islam dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan Lil alamin. (*/hdp)

The post Tiga Pintu Masuknya Paham Radikal di Dunia Pendidikan Menurut Menag appeared first on Prokabar.

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan AS:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. (*/hdp)

The post Inilah Kriteria Pelanggaran Yang Dapat Diadukan Melalui Portal Aduan ASN appeared first on Prokabar.

“Kami hadir disini untuk memastikan garda terdepan pendukung kebijakan politik bangsa negara kita yakni ASN punya kompetensi tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, kemarin (12/11).

Sebanyak 11 kementerian /lembaga berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.

Menkominfo mengatakan pihaknya bertugas sebagai fasilitator untuk menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, yakni portal Aduan ASN dengan domain aduanASN.id. Dengan adanya portal ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, pengaduan yang dilakukan harus didukung oleh data dan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keberadaan taskforcenantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat.

“Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” kata Dwi.

Lebih lanjut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN. Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut.

“Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” pungkas Setiawan.

Rekomendasi ini ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.

Adapun lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal tersebut adalah intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. (*/hdp)

The post Cegah Radikalisme di Lingkungan ASN, Pemerintah Bentuk ‘Taskforce’ dan Luncurkan Portal Aduan appeared first on Prokabar.

“Radikalisme itu ya radikalisme, yaitu suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan-aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini dan berkonstitusi seperti ini salah. Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu adalah radikal,” kata Mahfud MD dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore.

Menko Polhukam meyakini, bahwa umat Islam di Indonesia itu hampir seluruhnya menolak radikalisme. Oleh sebab itu salah kalau mengatakan orang Islam itu didiskriminasi dengan tujuan, dengan tuduhan radikal.

“Tidak pernah di pemerintah itu mengatakan orang Islam radikal. Tetapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak,” tegah Mahfud seraya menambahkan, bahwa kebetulan ada yang Islam karena radikalnya, bukan karena Islamnya.

Oleh sebab itu, lanjut Menko Polhukam, salah kalau ada orang mengatakan umat Islam tersinggung karena setiap gerakan Islam dipojokkan, dituduh radikal. “Ndak, dauroh umat Islam ndak tersinggung karena umat Islam nggak dituduh radikal. Siapa yang menuduh umat Islam radikal kan tidak ada,” ujarnya.

Ia menunjuk contoh Nahdlatul Ulama (NU)  misalnya itu bangga tidak radikal, Muhammadiyah tidak radikal. Tapi diingatkan kelompok-kelompok kecil yang memang fakta ada. Namun Menko Polhukam mengingatkan, itu bukan soal Islamnya atau tidak islamnya. Siapapun itu kan ditindak.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada orang yang lalu men-simplikasi persoalan, itu kok Islam semua yang ditindak. “Ndak juga, kalau baca data buka siapa yang ditindak karena melawan ideologi kan banyak, bukan hanya orang Islam,” ujar Mahfud seraya meminta agar  jangan di dramatisir, seakan panas gerakan deradikalisasi, seakan-akan memerangi kelompok tertentu. (*/hdp)

The post Menko Polhukam: Tidak Ada Yang Tuduh Umat Islam Radikal appeared first on Prokabar.

The post Kemendagri Nilai Sebanyak 81 Ormas Berpotensi Sebarkan Paham Radikal appeared first on Prokabar.

“Kita, mengintruksikan kepada Babinsa aktif turun kebawah, memantau hal yang menonjol dan segera melaporkannya secara berjenjang,  agar cepat dilakukan penangananan,” tegas Edwin dilansir Prokabar dari MC Pessel, Senin (14/10).

Dikatakan Edwin, keberadaan ajaran-ajaran radikalisme yang dapat mengganggu situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus sama-sama kita lawan.

Danramil yang ada di Kodim 0311 Pesisir Selatan harus bisa mengoptimalkan keberadaan Babinsa, untuk aktif turun kebawah melakukan sosialiasi, dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat. 

“Harus ada pemahaman lagi kepada masyarakat, agar tidak mudah terhasut dengan ajaran radikalisme dan terorisme,”ujarnya.

Bersama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan komponen lainya untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pesisir Selatan. Bukan itu saja, Edwin akan turun sendiri melakukan penyuluhan hukum ke sekolah dan kampus yang ada di Pessel.

Dirinya berharap pada generasi muda, pelajar dan mahasiswa di Pesisir Selatan agar tidak ikut-ikutan hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Hanya ada satu kata “NKRI” harga mati.

“Jika ada hal menonjol dapat menggangu Kamtibnas, Kita akan tindak tegas sesuai aturan dan Undang-Undang yang ada,” tuturnya. (*)

The post Ini Cara Dandim 0311 Pessel Cegah Radikalisme appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis di Padang, Kamis mengatakan perempuan memiliki peranan penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikalisme yang mengarah ke arah terorisme.

Ia mengatakan di dalam rumah tangga peranan perempuan sangat kuat untuk menentukan perilaku anggota keluarganya.

“Di tangan ibu-ibu kunci meluas atau tidaknya paham radikalisme,” kata dia dalam sosialisasi peranan perempuan dalam mencegah terorisme di Hotel Kryad Bumiminang Kota Padang, Kamis (10/10).

Ia mengatakan terorisme yang dipicu radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang merusak keamanan umat manusia di seluruh dunia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tapi juga merusak bangunan, harta benda dan yang juga tak kalah penting adalah merusak keberagaman dan kerukunan antar umat beragama.

“Radikalisme dan terorisme merupakan hal yang potensial merusak kedaulatan satu bangsa dan harus dicegah dan diberantas,” kata mantan pasukan elit TNI, Kopassus itu.

Ia mengatakan salah satu upaya pencegahan dilakukan dengan dan dari berbagai jalan salah satunya adalah dari peranan kaum perempuan

“Tapi perempuan juga merupakan kelompok yang rawan terpapar paham radikalisme terorisme,” katanya

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui bahwa saat ini bangsa ini masih terus diganggu oleh aksi-aksi terorisme.

“Berbagai cara telah dilakukan pemerintahan baik melalui aparat keamanan dengan pendekatan penindakan maupun pencegahan,” katanya

Ia mengapreasiasi BNPT dan FKPT yang memberi penguatan kepada kaum perempuan agar bisa menjadi agen perdamaian dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikalisme di Sumatera Barat.

“Di Sumatera Barat, perempuan adalah elemen yang penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau,” katanya.(*/mbb)

The post FPKT Sumbar Rangkul Perempuan Cagah Paham Radikalisme appeared first on Prokabar.

Salah satunya dengan merangkul anak muda usia 15-25 tahun dengan membentuk piece ambassador (duta damai).

Disampaikannya saat ini BNPT sudah memiliki 680 duta damai dari seluruh Indonesia termasuk juga Provinsi Sumatera Barat.

“Anak-anak yang berusia 15-25 tahun ini direkrut dan didik serta dilatih meliputi IT, Design Grafis maupun juga penulisan blog yang dapat menunjang kebutuhan untuk desiminasi informasi di dunia maya (media social),” ungkapnya, kemarin (22/8) saat berada di Padang.

Menurutnya, kalau yang disasar anak muda yang bisa menetralisir tentu anak muda juga dengan bahasa milenialnya untuk menyampaikan pesan-pesan damai.

“Karena kalau kita yang menyampaikan dengan bahasa-bahasa birokrat tidak bakal didengerin, nggak akan nyambung,” ungkapnya.

Saat ini ia juga merekrut anak-anak muda di Asean untuk menjadi duta damai yang dididik di Jakarta, kedepan ia ingin membentuk duta damai dari seluruh Negara yang ada di dunia.

Disamping membentuk duta damai, BNPT juga memeliki Pusat Media Damai (PMD) untuk menciptakan perdamaian di dunia maya. (*/hdp)

The post Tangkal Radikalisme, BNPT Rangkul Anak Muda Bentuk Duta Damai appeared first on Prokabar.

Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Zabendri mewakili Wali Kota Padang membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penanganan Radikalisme di Kota Padang di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (19/8).

“Radikalisme adalah suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam waktu singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku”, jelas Zabendri.

“Untuk mencegah penyebaran paham yang mengancam keutuhan NKRI ini diperlukan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif, sekaligus membentengi anak bangsa agar tidak terpapar radikalisme”, lanjutnya.

Zabendri menegaskan, Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menangkal bahaya radikalisme. Selepas kegiatan ini diharapkan peserta dapat melakukan deteksi dini di lingkungan masing-masing. Seandainya ada kejadian yang mencurigakan, baik orang maupun gerakan, segera laporkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang.

Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang Imral Fauzi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta mengenai dampak dari paham radikalisme dan menguatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap penyebaran paham radikalisme.

“Peserta berjumlah 550 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan dan organisasi masyarakat se-Kota Padang, yang kehadirannya dibagi dalam 4 (empat) hari pelaksanaan, yaitu 19 hingga 22 Agustus 2019. Sedangkan narasumber kegiatan yaitu: Kapolresta Padang, Dandim 0312 Padang, Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Kota Padang dan Ketua Forum Penanggulangan Terorisme Provinsi Sumatera Barat”, jelas Imral. (rel/hdp)

The post Pemko Padang Gelar Sosialisasi Penanganan Radikalisme appeared first on Prokabar.

“Pemerintah hendaknya tidak meremehkan kecenderungan dua persoalan tersebut. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilisnya, Selasa (20/11).

Menurut data Badan Intelijen Negara (BIN), sambungnya, dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

Bamsoet menyampaikan, hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo juga telah mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

“Pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI,” tandasnya.

Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, lanjut Bamsoet, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.

“Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Pemerintah Diminta Segera Bersihkan PNS Anti Pancasila appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diutarakan Rektor UB Prof Muhammad Bisri di Malang, Jawa Timur, Selasa (5/6). “Kami memang minta bantuan intelijen untuk melihat pergerakan mahasiswa, terutama yang dari luar kampus. Dan, biasanya ketika ada mahasiswa yang meresahkan atau menrugikan, intel yang menghubungi saya langsung,” ungkapnya

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis tujuh kampus yang diduga kuat menjadi lahan subur tumbuhnya radikalisme, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

Berdasarkan pantauan BNPT, Fakultas Eksakta dan Kedokteran di UB terpapar radikalisme. Menanggapi hal ini, Muhammad Bisri mengakui pihaknya (internal rektorat) tidak mungkin mengawasi setiap kegiatan mahasiswa secara detail karena jumlah mahasiswa di kampus ini lebih dari 60 ribu. 

“Memang susah, nantinya wakil rektor (WR) III yang akan berkoordinasi dengan intelijen,” ujarnya seperti yang dilansir dari Antara.

Selain itu, organisasi atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ditengarai bisa menjadi salah satu masuknya radikalisme, juga sudah dipantau, termasuk organisasi ekstra kampus juga diawasi. Sedangkan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bisa terlihat dan mereka tidak ada masalah.

Menurut dia, yang tidak terdeteksi adalah mereka yang begerak dengan sembunyi-sembunyi, khususnya yang tidak terorganisir atau bergerak secara individual. “Ini juga susah dipantau oleh rektorat. Dulu sempat akan melarang satu organisasi yang dianggap radikal untuk tidak melakukan kegiatan terbuka di UB, sayangnya sampai sekarang prosesnya masih alot,” katanya.

Namun, lanjutnya, sekarang sudah dilarang oleh pemerintah, mau tidak mau organisasi itu wajib bubar, sehingga sekarang lebih enak pengawasannya.

Selain menggandeng intelijen, kata Bisri, pihaknya juga melakukan langkah internal, yakni memperkuat karakter moralnya, di masjid-masjid sudah ada penguatan karakter bagi mahasiswa. 

Selain itu, ada mata kuliah yang sudah dirancang dengan memasukkan poin-poin Pembinaan Karakter Berbasis Religi (PKBR) yang merupakan pembinaan kepribadian yang berhubungan dengan keagamaan. Hanya saja, implementasinya tidak selalu berhubungan dengan ketuhanan. PKBR juga membantu mahasiswa membentuk kepribadian profesional. “Mata kuliah ini sudah dipetakan dengan baik,” ujarnya.

(*/hdp)

The post UB Gandeng Intelijen Tangkal Radikalisme Dilingkungan Kampus appeared first on Prokabar.