Aksi itu rencananya akan digelar di dua titik lokasi, yaitu Kantor Gubernur Sumatera Barat dan Mapolda Sumbar dengan titik kumpul kantor PWI Sumbar.

Demikian seryan aksi tersebut oleh Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) dengan tema “Lawan Upaya Menghalangi Menghalangi Kerja Jurnalis”.

Mengambil titik kumpul : Kantor PWI Sumbar, wartawan akan bergerak ke Kantor Gubernur Sumatera Barat dilanjutkan ke Polda Sumbar mulai pukul 14.00 WIB (berkumpul 13.00 WIB).

Dress code :  Baju Hitam,” demikian seruan aksi tersebut yang beredar di sejumlah Group WhatsApp Selasa pagi.

Seruan itu juga menyertakan list nama yang akan diisi para jurnalis yang akan ikut aksi tersebut.

Sebelumnya, empat organisasi jurnalis di Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk protes pengusiran wartawan saat prosesi pelantikan Wakil Walikota Padang.

Kempat organisasi itu adalah AJI Padang, PFI Padang, IJTI Sumbar dan PWI Sumbar.

Tak hanya itu, LBH Pers Padang juga mengecam pengusiran wartawan itu dengan menyebut sebagai tindak pidana. (Mbb)

The post Buntut Pengusiran Pelantikan Wawako Padang, Insan Pers Gelar Aksi ke Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

“Dengan pemberhentian sebagai anggota maka Basril Basyar tidak bisa dilantik sebagai Ketua PWI Sumatera Barat periode 2022 – 2027”, kata Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang Senin (9/1).

Seperti diketahui sebelumnya Rapat Pleno PWI Pusat memutuskan untuk memberikan waktu enam bulan bagi Basril Basyar untuk mengurus pengunduran dirinya sebagai PNS.

Keputusan tersebut berdasarkan Rapat Pleno PWI Pusat yang dihadiri anggota DK-PWI, dan Penasihat PWI tanggal 4 Agustus 2022.

Selanjutnya, melalui SK Pengurus Harian PWI Pusat Nomor 360 – PLP/PP – PWI/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Plt Ketua PWI Sumbar Sdr Suprapto disebutkan diberikan waktu enam bulan sampai Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) memutuskan Sdr Basril Basyar pensiun dari PNS.

“Namun sampai sekarang belum selesai sehingga status Basril Basyar masih PNS”, katanya.

Pasal 16 ayat 2 Kode Perilaku Wartawan PWI melarang PNS menjadi wartawan kecuali di lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti LKBN Antara, LPP TVRI dan LPP RRI.

Dewan Kehormatan juga meminta agar beberapa anggota PWI yang masih berstatus PNS untuk segera berhenti dari PNS untuk dapat tetap menjadi anggota PWI atau dapat dialihkan menjadi anggota luar biasa dan anggota Kehormatan berdasar mempertimbangkan jasa jasanya bagi pengembangan organisasi selama ini.

Rapat DK PWI dihadiri : Ilham Bintang ( Ketua), Sasongko Tedjo ( Sekretaris), dan anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristianto, Raja Pane, dan Nasihin Masha. (*)

The post Dewan Kehormatan Berhentikan Basril Basyar sebagai Anggota PWI appeared first on Prokabar.

UKW dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu (10 dan 11/9). Acara ini diikuti 72 wartawan, 4 dari Singgalang. Dari 36 itu, yang kompeten hanya 32 dan semua peserta dari Singgalang dinyatakan kompeten.

Ketua Dewan Pers RI, Azyumardi Azra saat membuka acara ini mengatakan , Jurnalis Indonesia dewasa harus Profesional, dan kompeten dibidangnya guna menghadapi tantangan komfergensi media.

“Mau tidak mau seorang wartawan harus meningkatkan kualifikasi dan pengetahuannya dengan cara mengikuti Uji Kompetensi, ” ujar Azyumardi Azra.

Dikatakan, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitus soal penyelenggara sertifikasi kompetensi wartawan, Dewan Pers konsisten dan tidak berhenti bersama Organisasi Wartawan melakukan pembinaan melalaui uji kompetensi wartawan.

“Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan intelektual oleh sebab itu wartawan Indonesia harus menambah wawasan dan keilmunnya,”ujarnya

Azyumardi Azra. juga menyorot tentang turunnya Indek Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumatera Barat, dari peringkat 6 besar menjadi peringkat 20. “Harus menjadi catatan semua pihak agar kedepan lebih baik lagi,” tegasnya.

“Kita berempat lulus semua, “ kata Yuni yang ikut UKW utama.

Empat wartawan Harian Singgalang dinilai  kompeten dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan DP bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu, satu kompetensi wartawan utama. Tiga lainnya untuk kompetensi wartawan madya.

UKW yang berlangsung di Gedung Bung Hatta itu diikuti 72 wartawan. Sebanyak 36 orang utusan dari PWI Sumbar dan 36 lainnya dari IJTI Sumbar. Empat dari 36 wartawan dari PWI dinilai belum kompeten oleh tim penguji. Sementara, untuk IJTI belum diumumkan, karena saat berita ini ditulis, ujian masih berlangsung untuk mereka. Empat orang yang belum kompeten bisa mengulang kembali untuk ujian berikutnya.

Penyelenggaraan UKW berlangsung sangat  serius. Seluruh peserta benar-benar “bersitungkin” mengerjakan materi uji dari penguji. Tak ada yang main-main, manajemen waktu dan ketepatan juga menjadi salah satu yang dinilai.

Walikota Bukittinggi Erman Safar pada saat membuka kegiatan itu, menyampaikan keprihatinannya dan juga sangat sedih dengan “grade” wartawan yang sudah mulai rendah. Dari berita-berita yang dibacanya di berbagai portal, ditemukan banyak berita yang sama.

“Saya sangat sedih melihat fenomena yang ada. Ini entah apalah namanya. Saat ini, satu berita yang sama bisa, bisa terbit di media yang berbeda. Apakah ini wartawannya yang hanya “copy paste” saja atau memang kompetensinya yang tidak ada,” ujarnya.

Apa yang disampaikan walikota itu, menjadi pelecut bagi peserta dan khususnya peserta dari Harian Singgalang, untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam UKW yang dilakukan ini.  Dengan kompetensi yang dimiliki wartawan yang telah ikut UKW di Bukittinggi ini, bisa menghilangkan stigma wartawan copy paste seperti yang disampaikan walikota itu.

Perwakilan PWI Pusat, Ocktap Riady pada penutupan kegiatan mengucapkan selamat kepada seluruh 36 orang anggota PWI Sumatera Barat,  yang telak mengikuti UKW selama dua hari, 10- 11 September 2022. Jangan terlalu bangga dengan apa yang didapat hari ini. Teruslah belajar dan belajar untuk lebih baik.

“Selaku penguji kami minta maaf apabila kami terlalu keras dalam menguji. Hal itu kami lakukan agar para peserta benar- benar kompeten dan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik,” terangnya. (*)

The post Ketua Dewan Pers Pantau Langsung UKW Sumbar appeared first on Prokabar.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba mengatakan rencananya konsolidasi ini akan berlangsung dalam tiga gelombang.

“Nantinya Dewan Pengurus Daerah (DPD) seluruh Indonesia akan terkunjungi sampai akhir bulan September,” ungkapnya, Selasa (9/8).

Ia juga mengaku sangat puas dengan berlangsung konsolidasi gelombang pertama ini.

“Beberapa daerah mendapat dukung Pemda setempat, sehingga memberikan harapan baru untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi para anggota,” sambungnya.

Baca Juga : Pengurus DPD dan DPC PJS se Provinsi Gorontalo Dikukuhkan

Lebih lanjut ia mengatakan, teman-teman daerah menggantungkan harapan pada PJS sebagai wadah untuk sama-sama meningkatkan kompetensi dan kemampuan jurnalistiknya.

Mahmud juga menjelaskan, kehadiran PJS sendiri sebagai organisasi pers yang baru lebih menitikberatkan kepada pendidikan dan pelatihan untuk peningkatkan kemampuan para wartawan atau jurnalis.

Guna mencapai hak tersebut, PJS telah membuat program-program pelatihan yang terstruktur, sampai nanti pada tahap Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“PJS akan memberikan pendampingan kepada teman-teman, terutama yang di daerah-daerah,” paparnya.

Terkait hubungan degan organisasi pers yang lain, Mahmud menegaskan tidak ada persaingan atau saling berebut anggota.

“Tentunya dengan PWI, AJI, IJTI ataupun organisasi lain, kita akan bekerjasama dengan baik. Kita akan jadi mitra yang saling mendukung dan saling melengkapi” tegasnya. (*/pk)

The post Wajib Berkompeten, PJS Siapkan Program Pelatihan dan Uji UKW untuk Anggota appeared first on Prokabar.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat di kantor PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, , Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya, konferensi PWI Sumbar telah memilih Ketua baru periode 2022 – 2027 Basril Basyar. Namun kemudian timbul persoalan karena ketua terpilih masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Hal itu dinilai Dewan Kehormatan melanggar Kode Perilaku Wartawan Pasal 16 Ayat 2 yang melarang ASN menjadi wartawan kecuali yang bekerja di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan jurnalistik yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara.

“Karena belum bisa dilantik maka sementara PWI Sumbar akan dipimpin Plt,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Menurutnya, PWI Pusat menunggu sampai pengunduran Basril Basyar sebagai ASN dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari instansi terkait. Adapun batasan maksimalnya adalah enam bulan. Apabila sampai batas waktu tersebut status ASN belum bisa lepas maka akan diadakan konferensi ulang untuk memilih ketua baru.

Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang menegaskan langkah organisasi harus diambil demi menegakkan semua aturan yang ada di organisasi yakni Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

“Kode Etik dan Kode Perilaku Wartawan adalah mahkota wartawan yang paling atas dan harus dijaga demi menegakkan marwah organisasi,” tambah anggota Dewan Penasihat, Edward Depari.

Pada rapat tersebut juga diputuskan untuk pelaksanaan konferensi Jambi akan dipimpin langsung pengurus PWI Pusat setelah sebelumnya ditengarai muncul peraturan peraturan konferensi yang berpotensi melanggar PD PRT.

Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat sepakat untuk mengawal jalannya setiap konferensi di provinsi, termasuk Jambi agar tetap berpedoman pada PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

PD, PRT, KEJ dan KPW merupakan landasan hukum manajemen dan budaya organisasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan organisasi-manajemen secara integral dan menyeluruh, sebagai suatu upaya kolektif mewujudkan Tujuan dan Upaya PWI (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4).

Dewan Penasehat PWI Pusat berpandangan bahwa dalam menegakkan disiplin organisasi, Pengurus PWI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

“Lakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan Dewan Kehormatan dalam menerapkan seluruh ketentuan hukum, etika, dan norma organisasi tersebut sehingga dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah dalam penyelenggaraan Konferensi Provinsi – Kabupaten/Kota,” tegas Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Fachri Muhammad.

Sebagai organisasi profesi, masih kata Fachri, PWI mesti memelopori praktik demokrasi berbudaya yang dihidupkan oleh keseimbangan (harmoni) antara kecerdasan dan kearifan. Karena itu, Fachri menegaskan, PWI tidak menolerir pragmatisme politik yang dicemari oleh cara-cara politicking dan apalagi politik transaksional.

“Senafas dengan hal tersebut, berlaku prinsip menyelesaikan semua masalah internal secara internal dengan asas musyawarah dan mufakat,” imbuhnya.

Hadir juga dalam rapat pleno yang dilangsungkan tatap muka dan hybrid itu, antara lain Tribuana Said, Sasongko Tedjo, Asro Kamal Rokan, Dhimam Abror, Fachry Mohammad, Banjar Chaeruddin, Syamsuddin Ch Haesy, Raja Pane, Aury Jaya, Mirza Zulhadi, Zulkifli Gani Ottoh,Abdul Aziz, Akhmad Munir dan Daud Sinyal.(rls)

The post Hasil Pleno PWI Pusat : PWI Sumbar Sementara Dipimpin Plt Ketua appeared first on Prokabar.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Kamis (7/7)  itu, satu jurnalis perempuan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum suporter.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), melalui PWI Solo dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), PWI DIY mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan terhadap wartawan peliput PSS Sleman.

Ketua PWI Solo, Anas Syahirul menyampaikan bahwa pihaknya meminta panitia pelaksana (panpel) pertandingan untuk berbenah serta mengusut tuntas insiden tersebut.

“Kami mengutuk keras dan menyayangkan kejadian itu. Apalagi, setiap jurnalis dalam kerja peliputan dijamin keamanan dan keselamatannya dalam bertugas,” kata Anas, Minggu (10/7).

Anas mengatakan, kasus tersebut sudah sepatutnya diusut secara tuntas. Pelaku juga harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, ia juga mengharap seluruh stakeholder, mulai dari PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), hingga panpel, harus lebih jeli dan maksimal dalam menggelar pertandingan sepak bola.

“Kami berharap, semua pihak bisa melindungi jurnalis perempuan dan seluruh penonton perempuan dari aksi pelecehan seksual di mana pun berada,” ujarnya.

“Sehingga, kasus tersebut tak terulang, terlebih di stadion saat semua tengah berkampanye untuk menghentikan aksi-aksi serupa,” ia menambahkan.

Sementara itu, Ketua SIWO PWI DIY, Widyo Suprayogi berharap adanya langkah nyata dari panpel pertandingan untuk serius menghentikan aksi-aksi pelecehan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya.

Widyo berharap, ada evaluasi menyeluruh, utamanya dari PSS Sleman, agar insiden serupa tak kembali terulang pada kemudian hari.

“Kami secara tegas mengutuk aksi pelecehan seksual, baik itu pada wartawan olahraga yang tengah menjalankan tugas peliputannya, atau siapapun, khususnya penonton perempuan,” ujar Widyo.

“Kami berharap, ada langkah nyata dari seluruh pihak, juga berhenti mengarahkan opini yang justru menyudutkan penyintas,” ia menambahkan.

PSS Sleman Siap Gunakan Jalur Hukum

Sementara itu, Humas PSS Sleman, James Purba juga memastikan bahwa manajemen klub berjulukan Elang Jawa mengutuk keras aksi pelecehan seksual yang terjadi di Stadion Maguwoharjo itu.

James mengatakan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi panpel pertandingan serta manajemen PSS Sleman.

Manajemen PSS Sleman cukup menyayangkan munculnya insiden pelecehan seksual tersebut.

“Hal inipun berdampak juga pada suporter. Perlu diketahui, bahwa mereka sudah melakukan kampanye antipelecehan seksual tidak hanya dari PSS, tetapi juga dari suporter,” katanya, Jumat (8/7/2022).

Dia memastikan, insiden semacam ini akan menjadi evaluasi bersama. Terlebih, pertandingan sepak bola mestinya bisa menjadi ruang aman bagi semua pihak, terutama perempuan.

“Untuk korban pasti kami lindungi. Ke depan, kami menyiapkan hal-hal yang memang mendukung agar tidak terjadi lagi korban pelecehan seksual,” tuturnya.

“Agar yang menonton di Stadion Maguwoharjo bisa merasa aman dan nyaman, terlebih untuk kaum perempuan,” ia menambahkan.

Manajemen PSS Sleman juga memastikan bahwa tindakan tegas akan ditempuh apabila kejadian serupa kembali terulang di kemudian hari.

James menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk mempidanakan pelaku aksi pelecehan seksual di lingkungan Stadion Maguwoharjo.

“Kami tidak berharap terjadi lagi. Apabila ada tindakan pelecehan seksual terjadi lagi, kami akan menindak secara lebih tegas lagi,” katanya.

“Tentu saja kami akan melibatkan kepolisian untuk bertindak tegas meringkus pelaku. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” ia melanjutkan.

Salah satu langkah yang akan ditempuh PSS ialah berkoordinasi dengan komunitas suporter. Sebab, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada suporter.

“Kami meminta komunitas suporter untuk bersikap tegas apabila anggotanya kedapatan melakukan pelecehan seksual,” ujarnya.

“Untuk pelaku, kami tidak akan beri kesempatan menonton di Stadion Maguwoharjo apabila itu terjadi lagi. Salah satunya agar ada efek jera,” ia menambahkan.

The post PWI dan SIWO DIY Kecam Keras aksi Pelecehan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan di Stadion Maguwoharjo appeared first on Prokabar.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

” UU Pers No 40/1999 jelas-jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas- tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang.

Rapat DK-PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Membantu program

Namun Atal S Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi Pers secara keseluruhan. Namun bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya. “Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan”, tegasnya.

Beban berat pers

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga Pers akhir akhir ini terutama akibat pandemi Covid 19 lebih dua tahun terakhir.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan Pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi Pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya. Ruh profesi ada disana. Bantuan kepada Pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Sosialisasi PD/PRT, KEJ, dan Kode Perilaku Wartawan

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program program internal organisasi PWI yang belum terlaksana karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. Dalam rapat Atal menjanjikan memprioritaskan sosialisasi seluruh produk kongres PWI Solo 2018 segera dilaksanakan tahun ini, termasuk Rapat Kerja Nasional ( Rakernas PWI).

“Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” kata Atal.

Dhimam Abror Anggota DK-PWI

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu. (*)

The post PWI Tolak Usulan Agar Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah appeared first on Prokabar.

“Silahkan, namun semua yang akan maju dalam pilpres, pilkada dan pemilu legislatif harus mengundurkan diri,” tegas Ketua DK Ilham Bintang seusai rapat secara virtual yang diikuti oleh Sekretaris Sasongko Tedjo, Anggota Tri Agung Kristanto, Asro Kamal Rokan, dan Rajapane Kamis (31/3).

DK-PWI perlu mengingatkan itu sejak awal mengingat Komisi Pemilihan Umum 2024 bakal memulai tahapan pendaftaran bacaleg parpol bulan Mei 2022 mendatang. Dalam PD/PRT PWI bahkan ditegaskan menjadi tim sukses kontestasi politik saja pun harus mengundurkan diri.

DK PWI mencatat berdasarkan pengalaman terdahulu banyak pengurus PWI yang kemudian menjadi calon legislatif. Secara etika hal yang sama berlaku bagi anggota PWI yang menjadi pejabat di pemerintahan seperti duta besar, dirjen atau komisaris BUMN sementara non aktif dulu dengan kegiatan kewartawanan.

“Kita tentu bangga dengan kiprah beberapa wartawan dan pengurus PWI yang dipercaya dan memperoleh tugas tugas penting. Namun demi tetap menegakkan marwah organisasi dan tidak membingungkan masyarakat jangan merangkap pekerjaan wartawan,” tambah Tri Agung Kristanto yang belum lama terpilih sebagai anggota Dewan Pers.

Dalam rapat tersebut Dewan Kehormatan juga menyoroti masih banyak tindakan pengurus maupun anggota PWI yang berpotensi merendahkan martabat profesi.

Berdasar analisis hal tersebut disebabkan masih rendahnya pemahaman maupun kesadaran terhadap nilai nilai etika, kode Perilaku wartawan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Maka DK berpendapat perlu ada sosialisasi yang lebih masif didukung oleh Dewan Pers. Termasuk melalui mekanisme Uji Kompetensi Wartawan.

Di sisi lain, perkembangan media dan Pers yang seperti menghadapi kerancuan di tengah disrupsi media haruslah membuat wartawan berupaya agar kepercayaan dan keutamaan produk produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan yang beretika dan profesional tetap berada di arus utama.

Meskipun ada kecenderungan pula terjadinya pertautan atau kolaborasi dengan media sosial.

“Sudah menjadi hal yang biasa ketika berita pun akhirnya muncul di platform media sosial”, kata Tri Agung Kristanto.

Pada situasi seperti itu menurut Sekretaris DP, Sasongko Tedjo, tugas berat dihadapi Dewan Pers, organisasi media maupun organisasi wartawan untuk tetap konsisten menjaga marwah Pers sehingga tetap dipercaya masyarakat.

DK mengharapkan agar PWI sebagai organisasi wartawan yang terbesar dan tertua mampu mengelola dengan baik kelembagaannya agar kompetensi dan kredibilitas wartawan tetap terjaga.

Walaupun lanskap media makin menghadapi kerancuan namun harapan dan titik terang selalu ada.

Untuk itu harus benar benar bisa membedakan mana produk jurnalistik dan mana yang bukan. Walaupun akhirnya wartawan harus merelakan ketika berita pun menjadi bagian dari konten media sosial. (*)

The post Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Pengurus Nyaleg Harus Mundur appeared first on Prokabar.

Nota kesepahaman berisi komitmen Polda Sumbar untuk melaksanakan MoU Dewan Pers dan Kapolri (No.2/DP/MoU/II/2017) tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dalam Nota Kesepahaman itu, Polda Sumbar dan seluruh jajarannya berkomitmen akan melaksanakan mekanisme yang telah diatur dalam MoU diatas atau sesuai UU Pers, seperti menyarankan pelapor untuk memberikan hak jawab,koreksi, jika ada yang keberatan dengan pemberitaan. Selanjutnya akan diteruskan ke Dewan Pers jika masih berlanjut.

Intinya, Polda Sumbar tidak akan langsung menjerat pidana terhadap kasus Pers, seperti yang banyak terjadi di daerah lain.

“Ini bukan janji saya, tapi komitmen Pimpinan Polri pada waktu HPN lalu, maka kita akan laksanakan sesuai dengan komitmen tersebut,” ujar Kapolda Sumbar Irjend Pol Teddy Minahasa.

Ditambahkannya, meskipun begitu diharapakan media harus memakai azas keberimbangan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pernyataan Teddy disambut tepuk tangan para hadirin, yang menghadiri resepsi HPN di Auditorium gubernuran Sumbar.

Sekaitan pernyataan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa, ketua Forum Wartawan Parlemen, penyandang kartu wartawan utama 932, mengatakan, semoga ini menjadi langkah baik untuk jaminan kemerdekaan Pers di Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya.

“Saya berharap ini angin segar bagi kita kalangan jurnalis, namun harus diingat, keberimbangan juga amat perlu, ini sesuai dengan kode etik dan aturan berlaku, sehingga Marwah kita semakin tinggi, dengan profesi terhormat ini,” tegas Novrianto yang kerap dipanggil Ucok ini.

Dia juga menambahkan, bagi instansi dan narasumber juga punya hak untuk menolak, jika dianggap yang datang tidak profesional, karena wartawan bertugas menghimpun berita, bukan datang dengan alasan tertentu.

“Wartawan menghimpun dan meliput berita untuk diekspos di mediannya masing-masing, jadi bukan cuma mencatat lalu berita gak keluar,” tegasnya Ucok mengakhir. (rls)

The post Resepsi HPN di Sumbar, Ketua Organisasi Pers Tanda Tangani MoU dengan Kapolda appeared first on Prokabar.

Mulanya, hanya mau kontrol di RS

Margiono masuk RSPP Modular, Jakarta, Sabtu (22/1) lalu. Ia pasien RS Eka BSD ( Bumi Serpong Damai) yang dirujuk ke RSPP Modular, Jakarta, karena terkonfirmasi Covid19.

Sabtu siang itu, Margiono ke RS Eka hanya untuk check up rutin. Ia memang mengidap sakit ginjal. Setahun terakhir ia rutin sebulan sekali kontrol di RS itu.

“Terkonfirmasi Covid19 pas siang itu di RS Eka. Papa tiba-tiba sesak nafas ketika tiba di RS. Dokter UGD kemudian melakukan swab PCR yang hasilnya positif,” cerita Rivo salah satu putra Margiono, Selasa (1/2) pagi, pertelepon.

Rivo mendapat berita duka tentang ayahnya langsung dari dokter di RSPP tadi pagi. Tidak lama setelah Margiono dinyatakan wafat. Rivo mengaku itu tidak ada keluarga yang sempat melepas kepergian Margiono, karena RS melarang pasien Covid19 ditunggui oleh keluarga.

Rivo terakhir ngobrol dengan ayahnya di kantornya, Sabtu (22/1) pagi di gedung Intermark, milik Margiono, di kawasan BSD.

“Baik saja. Tidak ada tanda menderita sakit. Kami ketemu jam 10 pagi. Sedangkan Papa ke ke RS Eka untuk kontrol pukul 13.30 hari itu. Malamnya baru ketemu lagi di RS, tapi tidak bicara apa-apa lagi,” cerita Rivo.

Semalam sempat membaik

Kondisi Margiono selama diopname di ICU RSPP setelah beberapa kali cuci darah, naik turun. Sempat membaik empat hari lalu. Ini menurut cerita Ratna Susilawati, salah satu direktur di “Rakyat Merdeka”, kelompok usaha milik Margiono.

“Alhamdulillah, kondisi Pak Margiono makin baik. Laporan dari dokternya saturasi bagus, semua parameter menunjukkan perbaikan. Mohon doa,” kata Ratna melalui chat di WhatsApp Sabtu (29/1) malam.

“Tadi malam juga kondisi Papa dilaporkan dokter, membaik. Tensi dan saturasi normal. Tapi kondisi itu tidak bertahan lama. Setelah itu tensinya drop lagi, berkisar 62/47, saturasi 88-90. Kemudian, pagi tadi dikabarkan telah tiada,” papar Rivo.

Pimpin PWI 2 Periode 

Margiono adalah mantan Ketua Umum PWI Pusat dua periode.
Dua periode dalam kepengurusan PWI Pusat (2008-2018) itu kami bahu membahu menjalankan roda organisasi wartawan tertua di Indonesia itu. Saya Sekretaris dan Ketua Dewan Kehormatan PWI. Ada masa-masa sulit, tapi kesulitan itu bisa dibuat mudah oleh Margiono. Bahkan pada priode kepemimpinannya iuran anggota yang sulit ditagih, dibebaskan. Free of charge.

Tidak hanya itu. Margiono sering pula membiayai atau sekurangnya menalangin kebutuhan dana organisasi PWI dari kantong pribadinya. Dan, itu sejak awal. Dimulai ketika terpilih sebagai Ketua Umum PWI di Kongres Aceh tahun 2008. Renovasi kantor PWI besar-besaran dibiayainya sendiri.

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat, Margiono memang dibekali banyak “perlengkapan”. Nama dan reputasinya cukup membanggakan. Dia dikenal sebagai wartawan pemberani. Salah satu media yang dipimpinnya dulu, Majalah “Detektif Romantika” pernah bikin geger Indonesia. Sampul depannya menampilkan Presiden Soeharto dalam bingkai kartu King.

Seperti bisa ditebak, dan sudah diperhitungkannya, media itu memang kena breidel penguasa. Margiono juga dapat sanksi dari organisasi PWI.

Margiono adalah wartawan dan direksi group media besar “Jawa Pos”. Dua puluh tahun terakhir ia mengembangkan grup media sendiri Rakyat Merdeka. Media ini termasuk berani.

Pernah dalam satu kurun, terutama di awal-awal, Rakyat Merdeka menyajikan isu-isu sensitif yang menyerempet kekuasaan. Salah satu headline nya yang sempat digugat di pengadilan, berjudul “Megawati Minum Solar” terbit di masa pemerintahan Megawati sebagai Presiden RI.

Margiono cerita, masa itulah dia kebingungan. Bersamaan di satu hari medianya menghadapi sidang gugatan di banyak pengadilan. Untuk mengatasinya, dia pun memutuskan mengangkat 11 pemimpin redaksi.

“Supaya semua sidang gugatan bisa dilayani,” katanya.

Kenapa headline Rakyat Merdeka keras semua? Suatu kali ia ditanya itu.
“Ini era yang kalau tidak berteriak keras, tidak ada yang mau perduli aspirasi rakyat,” alasannya.

Kembang HPN

Margiono telah tiada. Ia pergi sepekan sebelum peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, 7-9 Februari mendatang.
Salah satu daya tarik HPN selama masa kepemimpinannnya, adalah dirinya sendiri. Dia adalah “kembang” HPN.
Kemampuannya berpidato memukau mulai wartawan muda dari daerah terpencil hingga orang nomer satu di republik ini.

Saya kira pidato itu salah satu yang akan dikenang banyak orang dari Margiono. Ia hanya bisa ditandingi oleh Tarman Azzam, dalam urusan pidato. Tarman adalah Ketua Umum PWI Pusat, juga dua periode, yang digantikan oleh Margiono. Tarman Azzam wafat 2016.

Pidato Margiono selalu dinanti. Tadi pagi saya sempat jogging dengan Marah Sakti Siregar, wartawan senior, mantan Ketua PWI Jaya. “Masih ada nggak daya tarik HPN sekarang tanpa pidato Margiono,” tanyanya. Satu jam setelah itu Marah pula orang pertama mengirimi saya kabar duka mengenai Margiono.

Tidak berlebihan mengatakan memang banyak yang menghadiri HPN, di mana pun acaranya diselenggarakan, karena mau dengar pidato Margiono. Ah, saya masih terbayang gesture Margiono tiap kali berpidato. Bagaikan aktor Stand Up Komedi menyihir audience.

Margiono sosok wartawan yang sukses sebagai jurnalis dan pengusaha media. Ia mengawali kariernya dari bawah. Makanya ia dekat dengan bawahan. Sikap egaliter itu terbawa hingga menjadi boss besar di kerajaan medianya.
Kebetulan hobbi makan pula. Seperti ditulis Dahlan Iskan, mantan bossnya di Jawa Pos, Margiono cuma mengenal dua kategori makanan. Enak dan enak sekali. Hobbi makan itu menambah sarananya untuk intens bergaul dan urun rembuk dengan para karyswab dan wartawannya. Ketika memimpin PWI ia berlaku seperti itu juga. Mengutamakan kebersamaan dan mau mendengar curahan hati maupun kritik. Lapang dada menerima koreksi dan kritik terhadapnya. Saya termasuk yang sering melakukannya.
Margiono paham para pengurus PWI datang dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Ia tidak menjadikan itu kendala, tetapi dihadapi sebagai kelebihan. Mendengar masukan dan aspirasi seluruh pengurus, dia anggap memudahkan pekerjaannya. Tak percaya? Faktanya banyak hasil rapat PWI yang digodok dalam diskusi para pengurus, tinggal dibungkus Margiono. Tanpa mengeluarkan satu patah kata pun.

Dia mendesain ruang rapat yang besar dan nyaman di kantor PWI Pusat untuk tujuan itu. Agar seluruh komponen pengurus membiasakan diri mengambil keputusan dari mendengar banyak masukan. Caranya, ya itu tadi : melibatkan semua komponen ambil peran. Memberi masukan dan pertimbangan. “Artinya putusan itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada yang merasa ditinggal,” katanya.

Margiono telah pergi. Rasanya cuma sekejap saja. Semoga almarhum mendapat tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi Allah SWT. (*)

The post Ini Memoriam Margiono appeared first on Prokabar.

Kegiatan dalam rangka silaturahim antara Jajaran Polres Sijunjung, dibawah pimpinan AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi, S.I.K, M.H, bersama masyarakat Sijunjung, dan insan Pers tergabung dalam PWI SSD tersebut, berjalan dengan kidmat.

Walaupun kesebelasan PWI SSD kalah 3-1 saat berhadapan dengan Kesebelasan Soska Legend, namun pertandingan tampak seru.

Sementara itu, pertandingan antara kesebelasan Soska Legend VS Polres Sijunjung tampak berimbang. Kedua kesebelasan saling serang dan memantapkan misinya untuk mengoyak gawang lawan. Hingga peluit terakhir berbunyi, skor tetap kaca mata, alias 0-0.

Selanjutnya kesebelasan PWI-SSD saat berhadapan dengan Kesebelasan Polres Sijunjung juga terbilang imbang. Pada menit ke 5, hampir saja Kapten kesebelasan Polres Sijunjung AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi, S.I.K, M.H, mengoyak jala gawang PWI-SSD.

10 menit akhir, tempo permainan juga menurun. Pemain sudah tampak lelah. Hingga peluit panjang berbunyi skor tidak berubah, tetap 0-0. (nif)

The post Pertandingan Persahabatan Polres Sijunjung-PWI SSD Berlangsung Seru appeared first on Prokabar.

Dalam kesempurnaan Atan; tu, selain di hadiri oleh seluruh pengurus, juga di hadiri oleh Penasehat PWI Dharmasraya Syafrizal Yasin, tokoh masyarakat Sutan Iskandar, S.E, M.H, Ketua Perwatar Dharmasraya Syamwil, Ketua Pemuda Nagari Tebing Tinggi Abu Kasim, KBO Sat Narkoba IPDA M Isa, serta tokoh pemuda lainnya. 

Ajang silaturahmi antar wartawan tergabung dalam organisasi PWI dengan seluruh tokoh masyarakat itu, diawali dengan makan bersama. Setelah itu, dilanjutkan dengan cengkerama, sehingga tampak keakraban satu dengan yang lainnya. 

Penasehat PWI Kabupaten Dharmasraya Syafrizal Yasin menegaskan, bahwasanya pagelaran Jumat barokah dilaksanakan oleh pengurus, merupakan kegiatan positif terhadap organisasi. 

“Daya tarik dalam kegiatan ini, bukan saja mengundang pengurus dan anggota, tetapi juga menghadirkan para tokoh masyarakat,” paparnya. 

Ia juga menambahkan, poin penting dalam ajang Jumat barokah dilaksanakan PWI Dharmasraya, memupuk hubungan silaturahmi dengan seluruh stakeholder. Sehingga, tampak lebih akrab dan dekat. 

Syafri Piliang, Ketua PWI Dharmasraya saat itu juga menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan antar wartawan, terutama pengurus dan anggota PWI. 

“Terpenting lagi, dapat mempererat hubungan anggota PWI dengan seluruh elemen. Sehingga, tidak ada jurang pemisah antara wartawan dengan narasumber,” tega Feri. 

Sementara itu, Kasasi salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang juga mantan Ketua KPUD Dharmasraya, memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus PWI Dharmasraya yang telah memiliki inisiatif untuk melaksanakan Jumat barokah, sehingga kedepan hubungan antara tokoh masyarakat dengan insan Pers lebih akrab, dan sejalan. (nif)

The post Bersama Tokoh Masyarakat, Pengurus PWI Dharmasraya Gelar Jumat Barokah appeared first on Prokabar.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Dharmasraya Feri Piliang, Sekretaris Yahya, Ketua SIWO PWI Dharmasraya Syaiful Hanif, S.H, bersama anggota PWI lainnya, dan juga tampak hadir para tokoh masyarakat daerah mekar itu, seperti Kasasi, Sutan Iskandar, S.E, M.H, Ridwan Syarif, serta beberapa tokoh masyarakat, tokoh muda lainnya.

Feri Piliang dalam kesempatan itu, menyebutkan bahwa, kegiatan Jumat barokah merupakan ajang memupuk hubungan silaturahmi antar pengurus dan anggota PWI, untuk menuju persatuan dan kesatuan dalam menyatukan Visi dan Misi, sehingga terciptanya Pers berkeadilan dengan mengedepankan pemberitaan yang benar, sehingga mampu memerangi pemberitaan Hoak.

“Adapun kegiatan Jumat barokah ini, akan dilaksanakan setiap pekan, dengan mengundang para tokoh masyarakat, dan tokoh pemekaran secara bergilir, sehingga antara tokoh masyarakat dan insan pers akan lebih dekat, dan lebih kompak untuk mengawasi pembangunan, serta jalannya roda pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Secara terpisah Sutan Iskandar, S.E, M.H, merupakan keturunan Rajo Siguntur menyebutkan, baru sekarang PWI Dharmasraya lebih dekat dengan masyarakat, sehingga sudah tampak menyatu dengan seluruh kalangan.

Adapun acara Jumat barokah dilaksanakan PWI Dharmasraya bukan saja secara internal, tetapi juga melibatkan eksternal. Artinya, PWI sangat legowo, dan menyatu dengan semua kalangan.

Sutan Iskandar, yang akrab di sapa Onga Is itu juga menyebutkan, bersatunya tokoh masyarakat, bersama insan Pers memiliki legalitas yang jelas, tentu akan mampu membawa dampak baik terhadap pembangunan daerah.

Sementara itu, Sulistiyo, S.H, mantan wali nagari Sikabau, juga Ketua harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dara Jingga, menyebutkan hal yang sama.

“Dekatnya, insan pers dengan tokoh masyarakat, tentu akan mampu memberikan warna bagi pembangunan. Sehingga saling bekerja sama dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Tokoh pemekaran kabupaten Dharmasraya itu, juga mengingatkan kepada pelaksana daerah, dalam membangun agar kembali lagi kepada tujuan awal pemekaran. Sehingga visi dan misi pemekaran tercapai.

“Jangan hanya sebatas mencari jabatan, setelah duduk, lupa akan tujuan perjuangan pemekaran,” tegas tokoh pemekaran itu. (nif)

The post Pertemuan Pengurus PWI Dharmasraya Bersama Tokoh Masyarakat Diapresiasi appeared first on Prokabar.

Selain itu, rencananya organisasi yang dipimpin Rismainaldi ini juga bakal melakukan kegiatan bakti sosial bagi-bagi masker.

“Ya benar, organisasi PWI Kabupaten Pasaman bakal mengelar lomba lagu perjuangan antar wartawan se-Kabupaten Pasaman, dan Kegiatan bakti sosial bagi-bagi masker. Kegiatan ini rencananya dalam rangka memeriahkan rangkaian HUT RI ke-76,” ujar Rismainaldi didampingi Sekretaris Budhi Hermawan Minggu (8/8).

Rismainaldi menyebutkan, lomba lagu  itu ada dua kategori, lomba lagu perjuangan dan lomba lagu bebas.

Masing-masing peserta akan membawakan dua buah lagu, satu lagu wajib berjudul 17 Agustus 1945 atau selendang sutra dan gebyar-gebyar), dan satu lagi lagu bebas.

“Untuk pendaftaran peserta gratis. Tempat lomba lagu Studio Alek Tampuniak, waktu pelaksanaan 15 Agustus mendatang,” lanjut Rismainaldi.

Ketua PWI Pasaman juga menyebutkan bahwa, dalam lomba lagu perjuangan tersebut, panitia juga akan menyediakan hadiah bagi juara I, II dan III.

Selain itu kegiatan bagi-bagi masker gratis direncanakan sebanyak 1000 lembar kepada pengendara dan masyarakat yang dipusatkan di depan lampu merah depan Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman. (Ola)

The post PWI Pasaman Bakal Gelar Lomba Nyanyi Lagu Kebangsaan dan Aksi Sosial appeared first on Prokabar.

Penyaluran empat jenis bibit buah itu melalui Program PWI Agam Peduli Berbagi melalui Safari Ramadan ke empat lokasi.

Mursidi, Ketua PWI Agam menyebutkan penyaluran pertama sebanyak 100 bibit kepada jemaah Masjid Inyiak De Er, Nagari Sungai Batang, Jumat (30/4).

Pembagian bibit masing-masing 25 buah dari empat jenis bibit buah yang tersedia. Seperti 25 buah bibit durian montong, 25 buah bibit pokat, 25 buah bibit jambu madu dan 25 buah bibit mangga.

“600 buah bibit itu merupakan bantuan dari BKSDA Resor Agam yang kami bantu salurkan ke masyarakat. Bibit unggul dengan hak paten dari Binjai, Sumatera Utara. Kami salurkan melalui Program PWI Agam Berbagi, Safari Ramadan,” ungkap Ketua PWI Agam, Mursidi kepada Prokabar.com, Minggu malam (2/5).

Penyaluran kedua berlanjut ke jemaah Masjid Nurul Hidayah Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari.

“Tidak ada ubahnya di Masjid Inyiak De Er di Sungai Batang, Jemaah Masjid Nurul Hidayah Batu Kambiang basirabuik menerima bibit buah yang disalurkan PWI Agam bersama BKSDA Resor Agam, Sabtu malam (1/5),” terangnya.

Begitu juga di lokasi ke tiga di Masjid Al Huda Silayang Tinggi Jorong VI Parik Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Minggu malam (2/5).

Bibit buah tetap sangat diminati masyarakat. Dikarenakan sudah menjadi profesi masyarakat sebagai petani dan peladang.

Lokasi yang disalurkan merupakan daerah yang berdekatan dengan kawasan Cagar Alam Maninjau. Program di tahun kedua dari BKSDA Resor Agam.

Tahun 2020 lalu, menjadi perdana dan telah menyalurkan 5000 bibit dengan empat jenis bibit buah. Di tahun 2021 ini, meningkat menjadi 10 ribu bibit buah yang sama.

“Program ini sesuai dengan gerakan Indonesia Menanam dari Pemerintah Pusat. Serta Program Agam Menyemai.

Masyarakat cukup hobi dan gemar berladang, dikarenakan hampir seluruh wilayah Agam berada di perbukitan dengan lahan yang cukup bertanam,” tutupnya. (rud)

The post PWI Agam bagikan Bibit Buah BKSDA, Masyarakat “Basirabuik” appeared first on Prokabar.