Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Pertemuan dihadiri oleh Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan para Pimpinan Parlemen Negara G20, termasuk Speaker of The House of Commons Inggris, Sir Lindsay Harvey Hoyle.

Forum ini merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan dibuka secara resmi Kamis besok (6/10/2022) di Gedung DPR RI. Adapun tema yang dibahas pada Inter-parliamentary Forum P20 adalah tentang ‘Peran Parlemen dalam Memperkuat Multilateralisme di Abad 21’.

“Sebagai tuan rumah pelaksanaan P20 tahun ini, DPR RI berkomitmen penuh untuk mensukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk upaya pemulihan pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia, dengan semangat gotong royongnya siap, mau dan mampu untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam membangun dunia bersama. Dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tenteram dan indah,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Puan menambahkan, saat ini dunia sedang melakukan berbagai upaya pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menempatkan situasi perekonomian domestik membutuhkan respons kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengantisipasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat terus berlanjut dan menjaga agar kualitas kesejahteraan rakyat tidak menurun.

“Kita juga masih memiliki sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lain hal-hal yang berkaitan dangan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” tutur Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menyinggung terjadinya gejolak ekonomi global dan ketidakpastian yang berlanjut di tahun depan. Oleh karenanya, kata Puan, agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan respon negara-negara dunia.

“Kehadiran kita dalam pertemuan P20 adalah untuk dapat membangun komitmen kerja bersama dalam merespons gejolak dan tantangan global tersebut,” sebutnya.

Menurut Puan, kekuatan parlemen dalam mewakili suara rakyat memberikan legitimasi atas upaya Pemerintah negara masing-masing dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara.

“Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, dengan hidup sejahtera, tentram dan memiliki bumi yang berkelanjutan,” ungkap Puan.

Untuk itu, Multilateralisme disebut sangat dibutuhkan untuk membangun kerja bersama antar negara yang efektif. Puan menilai, Multilateralisme dapat menjawab berbagai permasalahan seperti mendamaikan perang dagang, mendamaikan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi, melawan eksploitasi, hingga membangun kemajuan bersama.

“Indonesia mengajak parlemen P20, melalui Multilateralisme, untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect gejolak ekonomi global. Selain itu juga untuk mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, serta memperkuat orkestrasi G20 dalam menggerakan agenda pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.

Bank sentral di seluruh dunia kedepan diperkirakan akan merespons gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan secara bersama-sama. Tentunya, kata Puan, hal tersebut akan berdampak pada resesi ekonomi.

“Gejolak ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarkat global. Krisis ekonomi yang merambat pada krisis sosial. Diperlukan berbagai langkah antar negara, khususnya negara2 G20, untuk dapat memastikan rantai pasok komoditi strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik,” paparnya.

Selain mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dan kepentingan pasar, negara-negara produsen komoditas strategis juga diharapkan membangun kewajiban bersama untuk menjaga kebutuhan stok global yang stabil. Selain itu, diperlukan pula kerja bersama dalam menyediakan stimulus pembangunan yang ditransmisikan untuk keperluan kegiatan ekonomi domestik.

“Sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga. Orkestrasi dari kekuatan negara-negara G20, untuk mempercepat transformasi ekonomi, baik ekonomi digital maupun ekonomi hijau, sangat diperlukan dalam bentuk nyata,” ujar Puan.

Penguatan Inplementasi

Lebih lanjut, Puan Maharani mendukung adanya penguatan implementasi agar ekonomi digital dan ekonomi hijau menjadi ekosistem ekonomi yang inklusif. Ia pun menyinggung soal langkah Indonesia yang telah memperkuat berbagai regulasi untuk mendorong ekonomi digital dan ekonomi hijau.

“Hal ini dilakukan melalui implementasi mengembangkan kemudahan berusaha, bank digital, pajak karbon, dan energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.

Puan merinci, negara-negara dunia membutuhkan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja bersama antarnegara yang efektif dalam merespons gejolak ekonomi dunia dan orkestrasi pembangunan global. Mulai dari komitmen yang dapat dilaksanakan, saling percaya, mengutamakan dialog hingga agenda bersama.

“Kita membutuhkan adanya komitmen yang dapat dilaksanakan pada setiap negara, dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara. Sehingga komitmen tidak berhenti hanya pada kata-kata akan tetapi memiliki wujud dalam bentuk kerja-kerja nyata, sekecil apapun kerja nyata tersebut,” kata Puan.

Komitmen tersebut dinilai juga dapat menghindarkan suatu sistem internasional yang hanya berorientasi kepada keinginan kekuatan besar tertentu saja. Dengan komitmen seperti ini, menurut Puan, diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi.

“Bagaimana kita membangun suatu komitmen kerja bersama apabila di saat yang bersamaan kita memiliki orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda? Inilah pentingnya kita memiliki fondasi saling percaya (trust building) dalam membangun
Kerja bersama antar negara,” terang cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Saling percaya, kata Puan menekankan, harus dapat ditunjukan melalui hubungan yang setara dalam upaya bersama mencapai win-win solution. Sekian itu juga, perlu mengubah paradigma winner takes all dan zero sum menjadi win-win dalam hubungan antar negara.

Tanpa adanya kepercayaan, Puan menilai negara-negara akan terus berkompetisi memaksimalkan keuntungan masing-masing. Untuk itu, diharapkan negara-negara dunia mengedepankan dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global.

“Budaya damai dan toleran (culture of peace and tolerance) semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara. Kerja bersama antarparlemen berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran, yang semakin diperlukan menghadapi ketegangan geopolitik saat ini,” ujar Puan.

Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 itu mengatakan, krisis yang datang silih berganti telah menjadi bagian dari new normal. Puan menyebut, berbagai krisis yang dialami saat ini bukan yang terakhir.

“Oleh karena itu, Parlemen pada kesempatan P20 ini, harus dapat merumuskan suatu agenda, yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global,” imbaunya.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait respons negara-negara G20 terhadap permasalahan perubahan iklim. Sebab dampak perubahan iklim telah dirasakan semakin mengemuka.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang. Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered).

“Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permaslahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antarparlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

“Yang kemudian secara bersama berhasil sepakati Deklarasi guna mengarahkan parlemen di seluruh dunia dalam akselerasi berbagai langkah mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim,” tuturnya.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu DPR juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR.

Puan pun berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif. Menjadi suatu kesempatan bagi parlemen, sebagai penyambung suara rakyat, untuk dapat mengambil peran. Mulai di tingkat nasional, regional, dan global melalui platformnya masing-masing, serta menjadi pemersatu dalam memperkuat komitmen global,” pungkasnya. (*)

The post Ketua DPR RI Ajak Parlemen Dunia Secara Bersama Atasi ‘Scary Effect’ Gejolak Ekonomi Global appeared first on Prokabar.

Demikian penilaian Akademisi Universitas islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, Muhammad Taufik, Senin, ketika diminta pendapatnya tentang kehadiran Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani yang memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyaksikan pergelaran Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022) lalu.

“Menyimpulkan keduanya sebagai pasangan di kontestasi Pemilu 2024 mendatang, terlalu dini pula. Bisa saja ini semacam cek pasar. Apakah konfigurasi seperti ini (agamais dan nasionalis-red), bisa berterima secara politik di tanah air,” ungkap Taufik.

Menurut Taufik, setiap tokoh yang berpotensi maju di putaran Pilpres 2024 mendatang, tentunya akan selalu menjaga ritme tampil di ruang publik. “Formula E, telah mampu membangun spektrum baru, pertemuan arus besar politik tanah air, kelompok nasionalis dan agamais,” ungkapnya.

“Ini sangat menarik untuk dicermati karena pertemuannya jauh dari hal-hal yang berbau formalitas dan bersifat keagamaan, sebagaimana terjadi selama ini di panggung politik tanah air,” tukas Taufik.

“Sebenarnya, arena Pilpres masih sangat jauh. Tapi, setiap tokoh tentu tak mau kehilangan momentum untuk menjaga popularitas dan elektabilitas dirinya. Terlebih bagi Anies yang akan mengakhiri jabatannya di Oktober 2022. Jika tak mampu menjaga popularitas, akan tenggelam dari ruang publik. Membangkitkannya kembali, butuh energi yang amat besar,” nilai Taufik.

Catatan penting dari Taufik, kehadiran keduanya dalam satu panggung, bisa dilihat dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Salah satunya, dalam kerangka keutuhan bangsa yang jauh dari praktek politik pragmatis.

“Pada masanya, politik itu akan dinamis dan cair. Saya yakin, dinamika ini akan terus berkembang,” terangnya.

Saatnya Bersatu Kembali

Terpisah, Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, kehadiran Mbak Puan dan Bang Anies dalam momentum Formule E tersebut, membuktikan ke publik bahwa hubungan di antara mereka, sangat baik.

“Semoga pertemuan dua tokoh tersebut dapat menyejukan hati masyarakat dan netizen yang terbelah cukup lama. Sehingga, akan menampilkan emoticon senyum tanpa mengeluarkan taring,” ungkap Alex.

Menurut Alex, aneka pembelahan di masyarakat sejak arena Pilpres 2019 yang kemudian terus berlanjut di arena pemilihan kepala daerah, selayaknya dihentikan secara sadar oleh seluruh elemen anak bangsa.

“Sudah saatnya Indonesia bersatu kembali,” tegas Alex.

Walaupun begitu, Alex menilai, publik tetap harus kritis. Melakukan pengawasan tetap harus berjalan, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. “Dalam alam demokrasi, kritik tersebut merupakan fungsi kontrol terhadap pejabat publik, tapi tidak perlu disertai dengan caci-maki,” terang Alex.

Diketahui, kehadiran Mbak Puan di arena Formula E, didampingi Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Charles Honoris. Mbak Puan menyaksikan balapan ini bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC) Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni serta Chief Championship Officer dan Co-Founder Formula E, Alberto Longo di panggung utama.

“Diundang Pak Gubernur nonton balapan formula E dan saya cukup merasa senang, karena balapan Formula E membawa hiburan bagi rakyat Indonesia,” tutur Puan melalui keterangan tertulisnya.

Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Puan berharap, kemeriahan Jakarta E-Prix 2022 dapat mencerminkan nama baik Indonesia, tidak hanya di mata balap internasional, namun juga di mata seluruh dunia.

“Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar. Semoga, ajang balap mobil listrik dunia ini akan meningkatkan citra positif Indonesia,” tutup Puan. (*)

The post Mbak Puan dan Bang Anies Satu Panggung di Formula E, Alex: Saatnya Indonesia Bersatu appeared first on Prokabar.

Pasar Legi diresmikan Kamis (20/1/2022) oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pasar Legi yang baru akan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A-D. Blok A difungsikan sebagai zona semi basah bagi pedagang buah dan sayur, blok B diperuntukkan bagi zona kering, sementara blok C dan D dialokasikan sebagai zona basah untuk lapak pedagang daging segar dan ikan asin.

Salah seorang pedagang, Katih Budiman mengaku senang dengan akan dibukanya kembali Pasar Legi. Selama masa pembangunan, penjual cabai dan bawang ini pindah ke tepi jalan. Katih yang sudah berjualan sejak sebelum Pasar Legi terbakar mengatakan gedung baru ini akan sangat membantu pedagang, “Gedungnya bagus, penataan rapi sehingga lebih nyaman,” ujarnya.

Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan QR code menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir peredaran uang tunai.

Pasar Legi adalah pasar ke-13 di Kota Solo yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai. Transaksi digital diperkenalkan di kota ini sejak 2018 dan rencananya tahun in 44 pasar tradisional di Kota Solo semua sudah bermigrasi ke pembayaran digital.

“Ini untuk mendukung Solo sebagai smart city, memudahkan transaksi, menghindari peredaran uang palsu dan supaya semua transaksi di pasar terekam, ada dokumennya”, ungkap Heru Sunardi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo.

Menanggapi hal ini para pedagang memiliki respon beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sementara sebaliknya pedagang yang masih muda lebih suka dengan transaksi non-tunai. Namun mereka memberikan catatan, salah satunya agar masa tunda pencairan dana ke rekening bisa dipersingkat.

Bagi Katih Budiman penggunaan QRIS di Pasar Legi memudahkan usahanya namun menurutnya para pedagang di pasar ini juga punya catatan tersendiri, “Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena sinyal HP susah, apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh akses jaringan”, ujarnya.

Sebagai kawasan pasar induk, Pasar Legi terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya seperti sentra minyak dan sentra buah di sekitarnya. Pasar Legi juga memasok komoditas pangan hingga ke wilayah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Transaksi harian di Pasar Legi diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar.

Pasca kebakaran akhir 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun kembali Pasar Legi dalam waktu 1 tahun. Pembangunan telah rampung dilakukan akhir tahun lalu dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Solo November 2021, hingga kemudian diresmikan kembali oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/01/2022). (*)

The post Belanja di Pasar Legi Bisa Pakai QRIS, Pedagang Minta Disediakan WIFI appeared first on Prokabar.

Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih.

Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda.

“Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi,” kata Puan.

Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. “Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan,” ungkapnya.

Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. “Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi,” ia mengatakan

Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. “Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?” cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi.

Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. “Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak,” Puan mengatakan.

Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.

Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. “Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran,” katanya.

Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota.

“Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional. Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi,” katanya.

Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok.

“Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal,” katanya. (*)

The post Pasar Legi Beroperasi Lagi, Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi appeared first on Prokabar.

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik. Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak,” kata Puan.

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. “Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera,” katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan.

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo.

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti, Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu.

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. “Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan,” kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum.

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

“Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua,” kata Etik.

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. “Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun” Etik menjelaskan.

Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. “Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya,” kata Puan

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. “Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi,” kata Puan.

Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar.

“Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini,” ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. “Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi,” Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan. (*)

The post Puan Maharani Harapkan Masa Depan yang Baik Bagi Anak Bangsa appeared first on Prokabar.

“Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi,” ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu, Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%.

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres,” jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar.

Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1).

Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (*)

The post Gibran Undang Puan Resmikan Pasar Legi appeared first on Prokabar.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

“Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu,” tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya,” kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (*)

The post SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Vaksin Kedua Bagi Siswa appeared first on Prokabar.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut.

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya.

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin.

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa.

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut.

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi.

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan.

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin. Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut.

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat.

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno.

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik.

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (*)

The post Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali appeared first on Prokabar.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya.

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan.

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki. RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (*)

The post Ketua DPR RI Puan Maharani Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS appeared first on Prokabar.

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna.

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan.

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan.

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna.

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS.

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan. (*)

The post RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres appeared first on Prokabar.

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan.

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan.

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya.

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1).

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres).

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya.

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan. (*)

The post Buka Rapat Paripurna DPR, Puan Sambut Hangat Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan,” ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (*)

The post Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU appeared first on Prokabar.

Dalam diskusi itu banyak corak ragam pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Uni Puan atau pun harapan kepada masyarakat Minangkabau.

Sebelumnya, di berbagai media sosial, media cetak, elektronik dan media mainstream, juga telah berkucatak diskusi dan pandangan-pandangan dari berbagai ragam pendapat masyarakat tentang pernyataan Puan dimaksud.

Dalam hal ini beberapa tokoh masyarakat Minangkabau, Kominfo Pemprov Sumbar  meminta pendapat tentang ucapan Puan dimaksud kepada antara lain, Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno, Prof. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo (Akademisi, tokoh Adat), Prof. Raudha Thaib (Pewaris Kerajaan Pagaruyuang dan Ketua Bundo Kanduang Sumbar), Dr. Alfan Miko (tokoh akademisi, Dekan Fisip Unand 2016-2020) dan Ketua DPW Muhammadiyah Sumbar Dr. Shofwan Karim.

Berikut tanggapan tokoh – tokoh tersebut

1.  Prof. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo.

Menurut tokoh adat ini, Uni Puan khilaf dan tidak ada maksudnya memburukkan kampuangnya.

“Puan Maharani khilaf. Kita berbaik sangka (husnuzzan). Tak ada maksudnya memburukkan kampungnya Sumatera Barat dan sukunya Minangkabau. Apalagi ia bicara dalam internal partainya, konteks membina kader. Mungkin ia tak menyangka, dari internal bocor ke publik. Khilaf. Khilaf itu sifat manusia. Memberi maaf tanda kita satu suku bangsa Minangkabau yang sandi adatnya adalah syara” jelas Yulizal.

Dalam adat syara’ tak ada kamus: tiada maaf bagimu. Memberi maaf sifat mulia. Akhlak karimah. Puan hanya khilaf. Rasanya tak patut pula kita bersikap tak memaafkannya. Apalagi Puan orang Minangkabau juga. Malunya malu kita juga. Suku tak dapat dialih, malu tak dapat diagiahkan. Kito badunsanak, cabiak-cabiak bulu ayam, paruh juga menyelesaikan. Mari dunsanak, tolong kita bersama memberi maaf atas kekhilafan dunsanak kita rang Minangkabau Puan Maharani” ungkap Prof. Yulizal Yunus dengan bijak

2. Dr. Alfan Miko

Mantan dekan FISIP Unand inj berpandangan, bahwa karakter orang Minangkabau itu pemaaf, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi dasar falsafah hidup masyarakat Minangkabau.

“Setelah sekian lama peristiwa ini terjadi, seyogyanya masyarakat Minangkabau kembali ke karakter dasar nilai-nilai berperilaku sebagai bangsa pemaaf, yaitu sesuatu yang diajarkan oleh adat dan agama yang berlandaskan Islami dan telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Minangkabau seperti Hamka, Hatta, Syahrir dan lainnya terhadap orang-orang yang telah menzalimi mereka,” sebut Alfan Miko.

“Mudah-mudahan setelah kejadian ini, Puan semakin lebih dewasa bersikap dan juga mendorong keinginan hatinya untuk mendekatkan dirinya dengan tanah leluhurnya di Ranah Minangkabau ini,” jelasnya.

3. Prof. Raudha Thaib.

Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat berpesan Adat dan budaya Minangkabau baalam lapang ba padang leba. Ndak ado kusuik nan indak salasai, karuah nan indak ka janiah.

“Soal pernyataan Puan, tak perlu lagi diperpanjang. Persoalan maaf memaafkan itu dalam budaya Minangkabau sudah membudaya. Saya berharap, mari kita lakukan dialog dengan Puan Maharani, namun harus dengan pendekatan kebudayaan, jangan pendekatan politik.” tuturnya.

4. Dr. H. Shofwan Karim

Ketua DPW Muhammadiyah ini berharap persoalan ini tidak berlarut lagi. Sifat orang Minangkabau yang egaliter, demokratis sudah terbiasa dengan dinamika perbedaan pendapat.

“Perbedaan pendapat sudah merupakan air mandi keseharian masyarakat Minangkabau yang egaliter, demokratis. Dinamika masyarakat memang telah terasah dalam perbedaan. Dalam kasus dengan Uni Puan, setidaknya nanti merupakan awal dari membuhul silaturrahim yang lebih erat lagi antara masyarakat Minangkabau dengan Uni Puan. Bagaimanapun Uni Puan Maharani adalah dunsanak kita juga. Biasalah basilang kayu di tungku mako api ka nyalo,” ucap Buya Shofwan.

5. Prof. Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar ini juga mengajak semua rakyat Sumatera Barat untuk dapat memaafkan Uni Puan dan agar dapat memandangnya dari perspektif positif.

“Kalaulah ucapan bu Puan dianggap menyinggung perasaan masyarakat Sumbar, saya mengajak masyarakat agar memaafkan beliau dan mari ke depan kita jalin silaturahmi untuk kepentingan Sumbar” ajak Gubernur Irwan

Lebih lanjut Irwan Gubernur Sumbar dua periode ini menyatakan tetap memandang positif ucapan bu Puan dan terimakasih kami sudah didoakan. Bila ada kesalahan di Sumbar, mari kita perbaiki bersama.(rls)

The post Tokoh Masyarakat Sumbar : Kami Sudah Maafkan Uni Puan, Pulanglah ke Kampung appeared first on Prokabar.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), M Rafik Perkasa Alamsyah melalui pernyataan tertulis, Jumat (4/9). Rafik mengungkapkan, terminologi urang awak itu dipakainya karena darah minang mengalir di tubuh Megawati maupun Puan Maharani.

“Bundo Megawati dan Uni Puan, bukan lah orang lain bagi masyarakat Minang. Baiknya, otokritik yang disampaikan Ibu Megawati dan Uni Puan itu, diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Minang,” harap Rafiq.

Fatmawati, ibunda dari Megawati Sukarnoputri adalah anak Hasan Din dan Siti Chadijah yang merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Darah minang itu makin kental di tubuh Puan Maharani, karena ayahnya, Taufik Kiemas, juga berdarah Minang bahkan bergelar adat, Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanahdatar.

Menurut Rafiq, unsur tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin beserta bundo kanduang di Sumatera Barat, selayaknya segera mengajak keduanya berdialog, terkait pernyataan mereka yang kutipannya tampak menggantung dilansir media massa.

“Bundo Megawati dan Uni Puan, merupakan tokoh nasional yang menerima beragam informasi tentang Sumatera Barat. Jika mereka menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat Sumatera Barat, maka ajaran Islam yang dianut masyarakat Minang, memerintahkan kita untuk ber-tabayun,” urai Rafik.

“Mari kita selesaikan sesuai nilai-nilai kearifan masyarakat Minang. Mari ajak dunsanak kita itu berdialog dalam biliak ketek. Begitu nilai-nilai adat Minang mengajarkan,” tukas dia.

“Mari kita berpikir positif. Pernyataan beliau berdua, dalam bingkai kritik. Orang mengkritik itu tanda peduli,” tegasnya.

Rafiq mengakui, gejala sekelompok urang awak yang tak sepakat dengan Pancasila itu memang nyata.

“Saya salah satu saksi hidup yang terlibat pembicaraan dengan salah satu kelompok di Sumbar yang mengatakan Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Walau kelompok ini terbilang kecil, tetap saja ini mengkhawatirkan kita semua, terlebih bagi saya sebagai salah satu aktivis pemuda di nasional,” terangnya.

Rafiq melihat, pernyataan politik Uni Puan dan Bundo Mega itu, juga tak lepas dari informasi serupa yang diperolehnya itu. “Sebagai seorang adik, saya juga mengkritik pernyataan keduanya karena dilakukan dalam momen yang tak sesuai. Terlebih, aroma panas Pilpres 2019 kemarin kembali menghangat pada pemilihan serentak 2020 ini,” tukasnya.

Menghangatnya kontestasi pada pemilihan serentak 2020 ini, dinilai Rafiq, membuat pernyataan Uni Puan dan Bundo Mega, mulai dimanfaatkan sekelompok orang jadi komoditas politik.

“Pernyataan itu tampak mulai digoreng. Mari kita selesaikan dalam biliak ketek rumah gadang sesuai ajaran adat kita, Minangkabau,” tukasnya.

Puan Maharani dilahirkan 6 September 1973 di Jakarta. Tahun lalu, Puan Maharani dilantik jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Dia merupakan perempuan Minangkabau pertama yang menjabat sebagai ketua lembaga tinggi negara tersebut.

Sementara, Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam adalah presiden kelima Republik Indonesia. Artinya, Megawati dan anaknya Puan Maharani adalah penerus sejarah ketohonan Minangkabau di pentas Negara Kesatuan Republik Indonesia. (rls/mbb)

The post Ketua IPPMI : Otokritik Megawati dan Puan Baiknya Diselesaikan dengan Kearifan Budaya Minang appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Megawati Soekarno Putri mengalir darah Minang. Darah itu dialirkan melalui ibunya, Fatmawati yang asli orang Minang. Ayah Fatmawati bernama Hasan Din, lahir di Padang, Sumatera Barat. Ibunya Siti Chadijah, keturunan Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan.

Keduanya lalu merantau ke Bengkulu. Hasan Din lalu dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah paling berpengaruh di Bengkulu. Orang Bengkulu akrab memanggilnya “Datuk”.

Selain aktif berdakwah, Hasan juga dikenal sebagai saudagar sukses. Dia bahkan pernah diangkat menjadi Direktur Bank Muslim Indonesia. Setelah kemerdekaan dia mendirikan perusahaan ekspor impor, perusahaan ini diberi nama PT Mega. Diambil dari nama cucunya Megawati Soekarno Putri.

Di Minangkabau, garis keturunan ditarik dari ibu atau matrilinial. Jika Siti Chadijah adalah Minang, maka Fatmawati juga adalah bundo kanduang, walaupun dia berada di perantauan. Kemudian Megawati otomatis bersuku Minangkabau, dan terakhir Puan Maharani, adalah orang Minang.

Masih ragu dengan darah Minang Puan Maharani ? Ayah Puan adalah Taufik Kiemas. Walaupun dia besar di Palembang, namun ibu Taufik berasal dari Minangkabau, tepatnya di Sabu, Batipuh, Tanah Datar. Dia bersuku Sikumbang. Semasa hidupnya, Suami dari Megawati ini juga adalah niniak mamak di kaumnya, bergelar Datuak Basa Batuah. Saat pengukuhan tahun 2003 itu, Megawati juga diberi gelar Puti Reno Nilam.

Garis keturunan itu menjelaskan bahwa Puan Maharani berdarah Minangkabau. Tidak bisa dibantah.

Lalu ketika dia mengkritik Sumatera Barat untuk mendukung negara Pancasilais, tidak seorangpun tahu motifnya. Apakah dia punya pengalaman buruk tentang Sumatera Barat, atau menjadi otokritik bagi dirinya sendiri. Hanya Puan dan Tuhan yang tahu.(laf)

The post Siapa Bilang Puan Maharani Bukan Berdarah Minang, Ini Silsilahnya appeared first on Prokabar.