Siswa, mahasiswa, guru serta dosen bakal mendapatkan bantuan ini untuk proses belajar dan mengajar.

“Untuk bantuan paket internet selama tiga bulan kita menganggarkan Rp 479 miliar,” kata Menteri Agama Yaqut Cholol Qoumas, Kamis (5/8).

Selain bantuan paket data internet, Kementerian Agama juga menetapkan kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kebijakan ini berupa pengurangan UKT dan penyicilan UKT pada PTKN BLU.

Yaqut mengatakan kebijakan Kementrian Agama ini merupakan wujud komitmen pemerintah memastikan proses pembelajaran berjalan lancar selama pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut juga dapat mencegah angka putus sekolah atau kuliah yang meningkat.

Bantuan paket data internet dan UKT ini merupakan kolaborasi dari tiga kementrian, Kemenag, Kemdikbud, dan Kemenkeu.

Kemenag juga menyiapkan kebijakan penanggulangan lain di bidang pendidikan selama Covid-19.

Yaqut menyebut Kemenag akan memfokuskan kembali anggaran Ditjen Pendis sebesar Rp 574 miliar untuk mengembangkan kurikulum darurat Madrasah, Program Jaga Pesantren dan Paket Imun, serta vaksinasi guru, siswa dan mahasiswa.

Program Kemenag selain Internet dan UKT

Kemenag juga menyiapkan program pengembangan kompetensi guru  untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Begitupun dengan penyaluran BOS Madrasah sebesar Rp 3,668 triliun sebagai penunjang pembelajaran digital dan optimalisasi sanitasi madrasah.

“Demi pengembangan digitalisasi pendidikan kami sudah mengupayakan sejumlah terobosan seperti platform SuperAPP,” katanya lagi.

Ke depan aplikasi ini akan menjadi rumah digital bagi Kemenag untuk menunjang pendidikan jarak jauh.

Anggaran lainnya dari Kemenag pada tahun 2021 ini adalah bantuan Afirmasi Madrasah untuk optimalisasi sanitasi dan program digitalisasi pendidikan dengan besaran Rp 399,9 miliar untuk 2,666 madrasah.

Yaqut menyadari pandemi Covid-19 ini berdampak serius pada bidang pendidikan.

Sejak Maret 2020 seluruh satuan pendidikan dan perguruan tinggi tutup. Akibatnya lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa binaan kemenag terdampak Covid-19 dan harus belajar mengajar dari rumah.

“Lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa terdampak Covid-19 dan harus belajar dari rumah,” tutupnya.

The post Kemenag Alokasikan Anggaran Besar di Bidang Pendidikan appeared first on Prokabar.

Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, terbitnya KMA ini sebagai respon atas dampak yang dialami mahasiswa PTKN akibat pandemi Covid-19. Dampak itu berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai. Hal itu berpotensi menghambat kelancaran pembayaran UKT pada PTKN.

“KMA ini juga terbit untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran UKT,” jelas Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (15/06).

“Dengan begitu, keringanan ini diharapkan dapat meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada PTKN,” sambungnya.

Menurut Kamaruddin, ada tiga skema keringanan yang pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa PTKN, yaitu: pengurangan UKT, perpanjangan waktu pembayaran UKT, atau angsuran UKT bagi mahasiswa pada PTKN yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Keringanan tersebut, kata Kamaruddin,  dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali. Status dimaksud misalnya, orang tua meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, serta menurun pendapatannya secara signifikan.

“Permohonan Keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

KMA ini juga memberikan mandat kepada Rektor/Ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT. Rektor/Ketua PTKN juga dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa.

“Rektor/Ketua PTKN harus melaporkan pelaksanaan keringanan UKT kepada Direktur Jenderal paling lambat pada akhir semester berjalan,” tandasnya. (*)

The post Kemenag Beri Keringanan UKT Mahasiswa PTKN appeared first on Prokabar.