Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menggelar video conference (Vidcon) bersama Bupati dan Walikota terkait dengan Persiapan Tatanan Baru Produktif Aman Covid (New Normal) Sumatera Barat, di ruang kerja, kemarin, (3/6).

Gubernur menyampaikan, sebelum berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III pada 7 Juni 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan kembali untuk persiapan memulai tatanan baru produktifitas aman covid yang dikenal sebutan New Normal terhadap 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

“Saat ini kota Bukittinggi sudah menjalankan tatanan baru produktifitas aman covid terhitung tanggal 1Juni 2020. Tinggal 18 Kabupaten / kota yang mengikuti PSBB tahap III. Rapat hari ini ingin melihat kesiapan daerah terhadap memasuki New Normal atau masih melanjutkan PSBB,” ungkapnya.

Selanjutnya Gubernur menyebutkan ada 15 Kota dan Kabupaten yang mengusulkan setuju memasuki tatanan kehidupan baru yang produktif aman covid atau New Normal.

“Memasuki tatanan kehidupan baru para Bupati Walikota diminta pendidikan Paud, TK, SD SMP bahkan SMA agar mengatur segi jadwalnya bagaimana didaerahnya dalam mengikuti tatanan baru, produktifitas aman covid”, kata Irwan.

Gubernur juga mengatakan perlu melakukan scrining kesehatan bagi guru, tenaga pendidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatan tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular covid-19 dan skrining zona lokasi tempat tinggal guru tenaga pendidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan covid-19 (zona hijau).

“Untuk itu perlu menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan covid dan menyiapkan media sosial dan edukasi pencegahan untuk warga sekolah, pengaturan siswa-siswa belajar disekolah maupun belajar di rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan teruntuk sekolah didaerah zona hijau,” katanya

Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing dengan kondisi instensif dengan fasilitas kesehatan terdekat.

Dan selanjutnya mengajak warga sekolah untuk menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat, maupun mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdo’a dan medekatkan diri kepada Allah. (*)

The post 15 Daerah di Sumbar Bersiap Menuju New Normal appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit disela kunjungannya ke Balaikota Bukittinggi di Gulai Bancah, Rabu (27/05).

Menurut Nasrul, usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB bak gayung bersambut dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menurunkan tim pendisiplinan dari TNI-POLRI untuk 4 provinsi di Indonesia, dimana salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini ia juga meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan sekaitan dengan penerapan New Normal.

Selanjutnya Wagub Nasrul juga mengapresiasi kebijakan yang telah dijalankan oleh Kota Bukittinggi, dimana diakui pemutusan rantai kasus positif dipandang cukup berhasil melalui upaya pelacakan sebaran atau tracing yang gencar dilakukan.

“Sekarang kondisi Covid-19 sudah mulai melandai di Bukittinggi, kasus-kasus baru tidak ada lagi, jadi sudah bisa diatasi secara penanggulangan epidemologi,” jelasnya.

Sementara Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan bahwa banyak alasan yang mendasari Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi.

“Memang kehidupan masyarakat Bukittinggi hanya dua, pariwisata dan perdagangan, jika dua sektor ini tidak jalan, mati semua,” ungkap Ramlan.

Untuk itu secara bertahap pihaknya akan berupaya untuk memulihkan perekonomian di Kota Bukittinggi, baik dengan membuka kembali objek wisata, perhotelan, tempat ibadah dan pasar serta sekolah sesuai dengan persyaratan penerapan New Normal. (*)

The post Bukittinggi Siap Jadi Percontohan Hadapi New Normal di Sumbar appeared first on Prokabar.

Kedatangan Wagub merupakan rangkaian persiapan menjelang berakhirnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II di Provinsi Sumatera Barat, Jumat lusa 29 Mei 2020.

Dalam keterangannya Nasrul mengatakan bahwa hasil refocusing anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, berkemungkinan masih tersedia anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh RSAM Bukittinggi untuk melengkapi apapun kebutuhan yang mendesak.

“Terkait penambahan kapasitas perawatan beserta kelengkapannya, saya minta untuk segera diajukan usulannya, saya mau cepat saja, kalau bisa hari ini dan besok kita bicarakan di provinsi,” jelas Wagub Nasrul.

Hal ini penting mengingat masih adanya penambahan kasus-kasus baru, dimana RSAM Bukittinggi masih harus menyiapkan diri agar penanganan Covid-19 ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan standar protokol kesehatan.

“Sampai hari ini kita kan belum sampai dipuncak, kita perlu persiapan, seperti penambahan tempat tidur dan fasilitas lainnya, nantinya akan tersedia 100 tempat tidur, sekarang baru 26 tempat tidur,” ujarnya.

Menurut Wagub, ia juga telah menyampaikan ke Badan Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat untuk melakukan evaluasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Sumbar sekaitan dengan pengadaan barang dan jasa. (*)

The post Jelang Akhir PSBB, Wagub Tinjau Kesiapan RSAM Bukittinggi appeared first on Prokabar.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta personil Dishub dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam pelaksanaan tugas tanpa ada pertimbangan dan bagi pejabat yang berkerja harus ada surat tugasnya.

Selanjutnya Gubernur mengatakan bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020 melarang angkutan darat untuk keluar dan masuk daerah yang menerapkan PSBB seperti Sumbar.

Terkait dengan itu Gubernur juga menyampaikan sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

“Namun ada pengecualian berlaku untuk kenderaan pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang.” ungkapnya.

Lebih lanjut, juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumatera Barat, dikecualikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, namun untuk mereka tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian keluar atau masuk Sumbar.

Gubenur juga berpesan kepada seluruh Personil Dinas Perhubungan, agar tegas menerapkan Permenhub 25 tahun 2020, namun tetap dalam kesantunan dan etika sebagai aparat.

Sementara itu terkait dengan tugas dibandingkan dengan 31 Maret hanya mencatat dan mengecek, yang sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung, ada yang tetap pulang disuruh putar balik. Dan tugas yang kita ikuti harus sesuai dengan kepala Gugus Tugas Nasional, terkait dengan SE No 4 kriteria syarat pengecualian yang diperbolehkan dalam Permenhub 25 tahun 2020. (rel)

The post Pertegas Penerapan PSBB Gubernur Sumbar ‘Lepas’ Personil Dishub appeared first on Prokabar.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Hendri Septa bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait dan seluruh camat se-Kota Padang yang mengikuti vicon, menyatakan setuju atas perpanjangan masa pemberlakuan PSBB untuk tahap kedua sampai 29 Mei 2020 tersebut.

“Kita setuju perpanjangan PSBB sampai 29 Mei nanti. Dan waktu berakhirnya juga sesuai dengan masa berakhir tanggap darurat covid-19 baik di daerah maupun nasional,” Sebut Mahyeldi.

“Semoga semua unsur, elemen dan masyarakat Kota Padang dapat mentaati apa saja aturan dalam penerapan PSBB ini,” lanjutnya, dikutip dari akun FB Humas Kota Padang

Mahyeldi pun juga menyebut pihaknya menyetujui aturan yang lebih memperketat dan mempertegas dalam pemberlakuan PSBB ke depan.

“Maka itu kita Pemko Padang akan berkoordinasi dengan unsur Forkopimda terkait hal ini. Bahkan mungkin kita juga meniru apa yang dilakukan daerah-daerah lain sampai ada pemberlakuan tindak pidana ringan (tipiring) kepada pelanggar aturan,” ujarnya.

Untuk di Kota Padang sendiri terang wako, sampai saat ini selama PSBB 14 hari lalu ternyata sudah berhasil memutus sebanyak 10 klaster penyebaran covid-19. Cuma klaster Pasar Raya Padang dan Pagambiran yang masih berkembang dan menjadi target ke depan.

“Insya Allah, untuk memutus mata rantai penularan covid-19 di Pasar Raya Padang dan Pagambiran ini kita sudah melakukan strategi agar lebih fokus,” tukasnya.

Seiring telah resmi diperpanjangnya masa PSBB, lanjut Mahyeldi, ia pun berharap pengawasan orang yang keluar masuk di masing-masing perbatasan kabupaten/kota lebih ditingkatkan dan diperketat lagi.

Kedepannya Pemko Padang akan memaksimalkan pengawasan dan pencegahan penyebaran covid-19 terutama di Pasar Raya Padang dan pasar-pasar satelit yang ada.

“Termasuk posko ‘check point’ juga akan kita geser ke pasar. Tujuannya agar kita bisa mencegah dan memutus mata rantai di sana. Insya Allah, ke depan kita akan mentracking dengan melakukan swap kepada 1.000 lebih pedagang,” tandasnya mengakhiri. (*/gas)

The post PSBB Diperpanjang, Walikota Minta Warga Padang Taat Aturan appeared first on Prokabar.

Kendaraan yang mengangkut penumpang, disuruh putar balik oleh petugas gabungan dari Satlantas Polres Pasaman, TNI, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Pasaman. Begitu juga dengan kendaraan pribadi yang penumpangnya handak pulang kampung.

“Dua hari penerapan kebijakan ini, sebanyak 14 unit kendaraan bermotor diminta putar balik ke daerah asal ketika hendak melintasi perbatasan Pasaman-Madina, Sumut,” kata Kasat Lantas Polres Pasaman, AKP Bezaliel Mendrofa, Rabu (29/4).

Langkah ini diakui Bezaliel, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Selama kebijakan larangan pulang kampung belum dicabut oleh pemerintah, pihaknya kata dia, akan terus melakukan penghentian mobilisasi orang, baik yang akan masuk dan keluar Sumatera Barat alias dari kedua arah.

“Ini akan terus kita lakukan sampai ada pencabutan dari pemerintah, tergantung situasi,” lanjut Bezaliel.

“Ada tiga titik Pos PAM Operasi Ketupat Singgalang 2020 yang kita dirikan untuk antisipasi keluar masuk orang ke wilayah ini, yaitu di Tugu Equator Bonjol, Pasar lama Lubuk Sikaping dan Muara Cubadak, Rao, di Perbatasan Pasaman, Sumbar – Madina, Sumut,” pungkasnya. (Ola)

The post Pulang Kampung Dilarang, Belasan Kendaraan Pengangkut Perantau Putar Balik Dari Sumut appeared first on Prokabar.

Entah terinsiprasi dengan polisi India, di Sentani Papua beredar video sosialisasi pihak kepolisian mengingatkan warga agar tidak beraktivitas di luar rumah diatas pukul 14.00. Warga yang membandel diancam akan dipukul menggunakan rotan oleh aparat.

Video tersebut diunggah oleh akun YouTube Floreslamika Channel pada 18 April 2020. Pihak kepolisian disebut akan menerapkan hukuman rotan bagi warga yang melanggar.

“Kami akan melaukan penindakan kepada setiap orang yang melanggar. Ada anak muda yang berkeliaran tanpa kepentingan akan dirotan tulang belakang,” ujar salah seorang anggota polisi seperti dikutip Suara.com, Minggu (19/4.

Dari keterangan dalam video, video tersebut terjadi di daerah Sentani, Papua. Pembatasan aktivitas warga tersebut disebut akan mulai dilakukan pada Senin, 20 April mendatang. Nantinya, seluruh aktivitas warga diatas pukul 14.00 akan dihentikan. Seluruh warung makan, bengkel hingga kendaraan roda dua dan empat dilarang beroperasi guna mencegah penyebaran virus corona.

Pembatasan aktivitas tersebut dilakukan karena jumlah kasus positif virus corona di daerah tersebut terus mengalami peningkatan. Polisi itu mengimbau agar warga mempersiapkan diri dan mematuhi aturan tersebut. Aparat gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah akan terus melakukan patroli menjaga agar pembatasan aktivitas tersebut dipatuhi warga.

Di Cilegon, pihak kepolisian sedang mempersiapkan strategi baru untuk membubarkan kerumunan massa atau yang keluyuran. Polres Cilegon menyiapkan 3 anjing pelacak K9 untuk membubarkan massa berkerumun dan berkumpul selama masa pandemi Corona (COVID-19). Langkah pembubaran pakai anjing tersebut jadi opsi terakhir yang dilakukan polisi.

Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana mengatakan langkah pembubaran massa berkerumun selama pandemi COVID-19 dilakukan jika warga Cilegon tak mengindahkan imbauan aparat gabungan terkait physical distancing.

Metode pakai anjing pelacak juga diterapkan pparat Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Mereka tak main-main dalam memerangi coronavirus atau COVID-19. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah adanya warga kurang disiplin menjalani himbauan pemerintah.

Bahkan Polda Sulsel menerjunkan anjing pelacak atau K5 untuk ikut mengawal kebijakan pemerintah. Apalagi ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.

“Kita siapakan semua potensi dan peralatan yang ada. Jika warga Kota Makassar tetap tidak mengindahkan imbauan social distancing dan physical distancing dari pemerintah pusat dan daerah biar gonggongan anjing yang membubarkan,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Tak hanya itu, semprotan air dari mobil canon water dan mobil Damkar juga sedang disiapkan untuk masyarakat yang tak taat aturan. Sebab, kalau PSBB tak dibarengi perilaku displin warga, hasilnya juga tak akan maksimal.(*/mht)

The post Mengatasi Warga yang Masih Bandel dan Keluyuran; Rotan, Anjing Pelacak, dan Canon Water jadi Pilihan appeared first on Prokabar.