“Pemerintah pun terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di beberapa daerah di tanah air,” katanya.

Namun begitu, dengan telah lewatnya proses pendaftaran CPNS, pemerintah kata Jokowi tengah mengupayakan cara lain agar tenaga guru honorer bisa masuk daftar pegawai yang digaji oleh negara.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS.

Ia menambahkan bahwa PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS. “Bapak/Ibu Guru, percayakan ini kepada kami. Tetapi kalau memang ada yang salah tolong saya diingatkan,” katanya, Sabtu (1/12).(*/mbb)