Walikota Padang, Mahyeldi mengatakan Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

“Untuk itu, dengan adanya kendaraan operasional ini, diharapkan peran Pendamping PKH Kota Padang benar-benar dirasakan RSTM. Dan segala tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan sebaik mungkin”, ujarnya dilansir dari Humas Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi, mengatakan, pada Februari 2020 direncanakan juga akan diserahkan 65 unit kendaraan operasional lagi bagi Pendamping PKH Kota Padang yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 91 orang.

“Kendaraan operasional diberikan untuk meningkatkan kinerja Pendamping PKH dalam memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat PKH”, imbuhnya lagi. (*)

The post Pemko Padang Salurkan 25 Motor Untuk Pendamping Program PKH appeared first on Prokabar.

Disambut baik masyarakat, bila ini terlaksana. Supaya lebih mudah masyarakat lainnya memantau manfaat program ini apakah tepat sasaran dan bagaimana perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan.

“Wacana tersebut sangat baik. Bahkan kalau tidak salah sudah diterapkan di sejumlah daerah. Dengan adanya label itu masyarakat umum akan lebih mudah mengetahui siapa saja penerima bantuan PKH itu. Tepat sasaran atau tidak,” kata Yulisman, salah satu warga Pasaman, Kamis (20/6).

Menurut Yulisman, dengan adanya wacana itu setidaknya setiap penerima PKH yang memang tidak layak menerima bisa sadar diri dan menyerahkannya kepada yang calon penerima yang lebih berhak.

Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Weldi yang menilai wacana Kemensos itu akan lebih menilai tingkat efektivitas penerima program PKH saat ini.

“Jadi program PKH ini jelas bisa dinilai masyarakat umum memang tepat sasaran. Kemudian kepada penerima yang memang keadaan ekonominya layak, bisa dengan sadar bahkan didorong untuk mengundurkan diri. Disamping itu kita juga bersama pemerintah akan lebih mudah memantau progres atau perkembangan ekonomi si penerima usai mendapatkan dana PKH itu,”kata Weldi.

Weldi juga berharap kepada Pemerintah kembali menyeleksi penerima program PKH yang saat ini dirasa sudah tidak layak lagi menjadi penerima. (Ola)

The post Warga Pasaman Dukung Pemberian Label Rumah Penerima PKH, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.