Dalam keterangannya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN.

“Kita ketahui sudah cukup banyak letter of interest yang disampaikan kepada kami di otorita IKN, jumlahnya per hari ini 209. Dan dari letter of interest 209 itu sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyebutkan bahwa Badan Otorita IKN diminta untuk mempercepat proses investasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan investor dan peraturan perundang-undangan.

“Ini memang memerlukan waktu tapi tadi kami saya dan Pak Dhony memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terealisasi apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Bambang menyebut bahwa pemerintah juga akan membentuk unit pelayanan satu pintu (one stop shop) yang akan menindaklanjuti kebutuhan investor di IKN.

“Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini kami diminta untuk membuat satuan stop shop yang akan juga diikuti atau pun ada lembaga kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop,” ucap Bambang.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Dengan demikian, diharapkan tanah yang akan ditawarkan kepada investor sudah matang.

“Kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” lanjutnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek swasta dalam beberapa bulan ke depan sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN.

“Dalam bulan-bulan ke depan kami akan segera mengumumkan istilahnya beberapa proyek yang memang sudah matang oleh para pelaku usaha yang nonpemerintah non-APBN. Di situ misalnya ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan, dan sebagainya,” tuturnya. (*)

The post Presiden Jokowi Pimpin Ratas Soal Perkembangan Investasi di IKN appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali, 300, 300. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura,” ujar Presiden.

Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bantuan tersebut, menurut Presiden, diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini.

“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.

“Jadi selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut.

“Nanti kami akan selesaikan, jadi kami punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kita. Kayak kemarin kita sudah ke Nduga, kita khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi,” ucap Risma.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, pada Senin lalu (29/8). (*)

The post Perdana Salurkan BLT BBM, Presiden Jokowi: Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on Prokabar.

Memasuki usia kemerdekaan yang ke-77 tahun, Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan yang manis dari segi perekonomian. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil bangkit dengan cepat dari pandemi COVID-19 dan bertahan dengan kestabilan ekonomi di tengah banyaknya tantangan global yang ada serta ancaman gelapnya perekonomian dunia.

“Walaupun risiko resesi Indonesia masih dinilai rendah, dunia usaha harus tetap mempersiapkan diri dalam mengantisipasinya dengan mengubah tantangan-tantangan global menjadi sebuah peluang. Terlebih, di 2024 Indonesia akan merayakan pesta demokrasi. Semua pemimpin bangsa diharapkan untuk bersama-sama menjaga kestabilan politik dan ekonomi sebelum, selama dan setelah pesta demokrasi melalui ajang Bertanding untuk Bersanding,” ucap Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid.

Arsjad juga menambahkan KADIN Indonesia optimis, Indonesia Emas 2045 dapat tercapai
melihat fundamental perekonomian Indonesia yang bagus melalui beberapa upaya yang sudah dilakukan KADIN untuk mendorong percepatan ekonomi Indonesia.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, KADIN Indonesia sudah berkomitmen dalam mendukung dan berpartisipasi penuh dalam program-program pemerintah seperti mendukung transisi energi melalui KADIN Net Zero Hub untuk mendukung komitmen Net Zero di tahun 2060. Tak hanya itu, KADIN juga mendorong percepatan digital ekonomi, terutama bagi UMKM dengan membentuk
wikiwirausaha dan pendampingan kemitraan close loop,” jelas Arsjad.

Tak hanya itu, KADIN juga mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia serta mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggelar diskusi dengan lebih dari 200 sektor usaha dan asosiasi bisnis terkait investasi di IKN.

KADIN juga telah melakukan reformasi struktural dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap UU HPP, menyampaikan masukkan dari pelaku usaha untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja dan HPP, serta dialog sosial dan menandatangani MOU dengan berbagai serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Konfederasi Seluruh Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) demi mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan sejahtera.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pun mengatakan hal yang serupa, yaitu meskipun perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, Indonesia harus tetap waspada, realistis namun tetap optimis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat menjadi ekonomi ke – 4 dunia pada 2045.

“Saya berharap kita semua dapat terus berperan aktif dan berkontribusi nyata dalam upaya membangun perekonomian daerah dan nasional ke depan bersama-sama, dengan mengubah tantangan-tantangan global menjadi sebuah peluang melalui kolaborasi inklusif antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat luas,” ucap Presiden.

Presiden Republik Indonesia, meminta KADIN Indonesia dan seluruh KADIN Provinsi bergerak untuk memajukan ekonomi, terutama di sektor pangan yang memiliki potensi besar, baik itu komoditas pangan Jagung, Beras, Sorgum yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak negara di tengah ancaman krisis pangan dunia. Presiden juga meminta KADIN membangun sektor pertanian dalam negeri dengan dukungan teknologi dan inovasi pertanian.

“Untuk sektor SDA, misalnya pertambangan dan mineral, saya berharap KADIN Indonesia juga mendukung program hilirisasi, jangan lagi ekspor bahan mentah. Keberhasilan nikel ini harus diikuti tambang-tambang lain untuk hilirisasi sehingga mempercepat peningkatkan ekonomi. Negara-negara seluruh dunia membutuhkan tambang dan mineral kita, kita paksa mereka untuk bikin industri hilir di sini,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi KADIN Indonesia dalam membantu UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Saat ini, presiden mendorong UMKM masuk ke e-katalog agar dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan nasional. Tak hanya itu, Presiden juga ingin memastikan agar semua proyek yang bersumber dari APBN, APBD dan BUMN digunakan untuk membeli produk dalam negeri utamanya dari UMKM dengan nilai komitmen belanja mencapai Rp897 triliun.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan KADIN Indonesia memiliki posisi untuk menentukan dan mengerahkan potensi dunia usaha demi mengakselerasi ekonomi Indonesia melalui mengadvokasi informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang ekonomi kepada dunia usaha.

KADIN Indonesia, kata presiden, juga selalu menyampaikan masukan, solusi, serta rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, isu lokal, nasional dan internasional yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia serta mendukung agenda prioritas pembangunan Indonesia sesuai dengan kapasitas dunia usaha.

Sebelum membuka diskusi, Presiden Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menyempatkan diri untuk berjalan santai bersama sambil mendengarkan paparan mengenai revitalisasi TMII yang sudah mencapai 98% dan menelan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Selepas diskusi, acara dilanjutkan dengan penanaman 10 pohon Tabebuya yang diwakilkan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid sebagai simbol menyongsong Indonesia Emas 2045. Acara ini juga menyuguhkan sejumlah makanan khas nusantara seperti aneka soto nusantara, di antaranya Soto Padang, Soto Ayam Banjar, Empal Gentong Cirebon dan Coto Makassar.

Selain itu, ada juga angkringan yang menyajikan jajanan pasar, bubur manis tradisional dan sajian lain sebagai hidangan utama seperti Nasi Kuning Manado, Nasi Pecel Madiun, Lontong Medan, Nasi Campur Bali, Papeda Ikan Kuah Kuning Papua. Di akhir acara, pendakwah Erick Yusuf menyempatkan diri untuk memimpin doa bersama. (*)

The post Presiden Jokowi: KADIN Indonesia Berperan Besar dalam Menentukan dan Mengerahkan Potensi Dunia Usaha appeared first on Prokabar.

Solo merupakan kota yang menjadi tonggak sejarah radio pertama didirikan anak pribumi dalam gurita masa penjajahan Belanda.

Hari Penyiaran Nasional ke-88, 1 April 2021, Presiden Joko Widodo dalam pidato daringnya menegaskan arti penting Keterbukaan Informasi. Dan menjadi kebutuhan masyarakat di masa pandemi covid-19.

“Konsekuensi keberlimpahan dan keterbukaan Informasi adalah sebuah kebutuhan. Informasi yang berlebihan merupakan tantangan yang harus kita kelola,” ujar Jokowi lewat zoom meeting didengar semua yang hadir di Auditorium RRI Surakarta Solo.

Presiden juga menegaskan, tuntutan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan kecepatan informasi juga harus dikelola.

“Pentingnya keterbukaan, kecepatan, dan akurasi informasi ini kita alami betul saat penanganan pandemi covid-19 Selama inii,” ujar Jokowi.

Keterbukaan informasi menurut Jokowi menjadi faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi.

“Keterbukaan informasi telah turut mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi kita,” ujarnya.

Presisen Jokowi juga mengingatkan, bahwa tahun-tahun kedepan tantangan pengelolaan informasi akan semakin besar, digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat mengakses informasi.

“KPI sebagai lembaga dibentuk UU Penyiaran harus menjalankan fungsi pengawasan secara berimbang. Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, meningkatkan literasi dan informasi kepada masyarakat dan mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif,”ujar Presiden sambil mengucapkan Selamat Hasiarnas ke 88.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska mengatakan pidato presiden di Hasiarnas ke 88, menjadi angin segar bagi pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di semua aspek.

“Allhamdulillah pidato bapak presiden seperti memberi angin segar bagi penerapan UU 14 Tahun 2008 secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Nofal Wiska.

Bahkan Komisi Informasi yang mengemban amanah mengawal keterbukaan informasi publik terutama di masa pandemi terus berkontirbusi.

“Di Sumbar, Komisi Informasi berperan aktif membangun budaya keterbukaan informasi untuk pencerahan kepada publik, baik sosialisaai protokol kesehatan, program vaksinasi covid-19 dan bantuan langsung tunai ke masyarakat terdampak penanganan covid-19, semua itu tidak lepas dari pantauan Komisi Informasi Sumbar,” ujar Nofal Wiska. (*/mbb)

The post Peringatan Hasiarnas, Presiden Jokowi Nyatakan Keterbukaan Informasi Adalah Kebutuhan appeared first on Prokabar.

Hal itu diutarakan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/3).

Komnas HAM sendiri telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

“Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta.

Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

“Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat),” imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menkopolhukam Mahfud Md. dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta adanya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, K.H. Abdullah Hehamahua, K.H. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo.

Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (*)

The post Presiden Jokowi Terima Rombongan Amien Rais Bahas Laporan Komnas HAM appeared first on Prokabar.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi. (*)

The post Tuai Kontroversi, Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Soal Miras !!! appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan sekaligus meninjau Bendungan Tukul, pada Minggu, 14 Februari 2021, di Kabupaten Pacitan.

“Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Tukul tersebut mulai dibangun sejak enam tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ini ialah sebesar Rp916 miliar.

Selesainya pembangunan Bendungan Tukul tersebut menambah daftar panjang sejumlah bendungan yang telah dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Beberapa sudah bisa diresmikan seperti Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di NTB, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan hari ini bendungan Tukul di Pacitan di Jawa Timur,” ucapnya.

Hal itu belum termasuk Bendungan Napungete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindangheula di Banten yang juga siap diresmikan.

Untuk diketahui, Bendungan Tukul terletak di Sungai Telu, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Bendungan tersebut memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik.

Setelah selesai dibangun dan beroperasi, Bendungan Tukul dapat mengairi irigasi setempat seluas 600 hektare, menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik, mengurangi potensi banjir hingga 44,86 meter kubik per detik, konservasi sumber daya air, dan berpotensi menghasilkan listrik sebesar 0,26 megawatt.

“Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insyaallah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan,” kata Presiden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras.

“Berdasarkan angka sementara BPS, produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi, yakni 6,6 juta ton dan produksi jagung di Jawa Timur ini kontribusinya 21,8 persen dari kontribusi nasional,” ucap Khofifah.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. (*)

Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan

The post Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Tukul Pacitan Dukung Ketahanan Pangan dan Pertanian di Jawa Timur appeared first on Prokabar.

“Alhamdulillah jalan tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 kilometer sudah selesai, sudah rampung, dan siap digunakan pada hari ini,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian di Gerbang Tol Kramasan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Presiden mengatakan, jalan tol tersebut merupakan poros utama dari keseluruhan jalan tol trans-Sumatera. Ruas tol Kayu Agung – Palembang saat ini telah terhubung dengan jalan tol trans-Sumatera lainnya, yakni TPPK (Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung) yang telah diresmikan Presiden pada 15 November 2019 lalu. Dengan demikian Provinsi Lampung kini telah semakin terkoneksi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Hal tersebut menjadikan waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Palembang dengan jarak 373 kilometer menjadi lebih singkat secara signifikan. Biasanya jarak tersebut harus ditempuh melalui perjalanan darat dalam waktu 12 jam, kini masyarakat yang hendak menempuh jalur tersebut hanya memerlukan waktu selama 3 hingga 3,5 jam saja.

“Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

Selain itu, peresmian ruas tersebut juga semakin menambah daftar panjang ruas tol bagian dari trans-Sumatera dengan panjang keseluruhan mencapai 2.992 kilometer yang telah beroperasi.

Hingga saat ini, 657 kilometer ruas jalan tol di sepanjang trans-Sumatera telah dapat digunakan, 608 kilometer dalam tahap konstruksi, 430 kilometer memasuki persiapan konstruksi, dan direncanakan pembangunan untuk 1.297 kilometer lainnya akan segera menyusul.

“Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antarwilayah antardaerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, juga menumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif,” Presiden menjelaskan.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan kehadiran jalan tol itu dalam rangka memajukan wilayahnya masing-masing. Setidaknya, Presiden melihat adanya potensi besar pengembangan wilayah di lokasi-lokasi yang dilintasi jalan tol itu seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga sentra ekonomi lainnya.

Dalam kunjungan kerja hari ini, Kepala Negara berkesempatan untuk meninjau ruas tol tersebut yang dimulai dari gerbang tol Kramasan hingga Jakabaring sepanjang sembilan kilometer dan Jembatan Ogan yang menjadi ciri khas dari ruas tol tersebut.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. (*/mbb)

The post Resmikan Tol Kayu Agung–Palembang, Presiden Jokowi: Bakauheni ke Palembang Kini Hanya 3,5 Jam appeared first on Prokabar.

71 orang mendapat Bintang Penghargaan dari Kepala Negara itu, Asman Abnur mendapatkan Bintang Mahaputra Utama bersama 13 tokoh bangsa yang menerima bintang tersebut.

Penganugerahan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pemberian bintang jasa ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan 119/TK/TH .

Asman Abnur menteri PAN RB di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla juga Ketua Umum DPP IKA Unand, mendapatkan Bintang Mahaputera Utama tadi, Ketua Harian DPP IKA Unand, Surya Tri Harto menyebut bentuk apresiasi kepala negara kepada AsmanAbnur.

“Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi yang patut disyukuri dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi Alumni Unand di manapun berada,” ujar Surya lewat pesan whatsapp diterima wartawan Rabu (11/11) di Padang.

Atas anugerah kepada Ketua Umum DPP IKA Unand itu, Surya mengajak semua elemen Alumni Unand selalu berkarya dan berkontribus.

“Mari kita selalu berkarya dan berkontribusi di manapun untuk.memberi manfaat dan dampak bagi masyarakat banyak. Hasilnya pasti akan dilihat oleh para pemangku kepentingan sepanjang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semata mengharapkan ridha Allah,”ujar Surya.

Inilah nama tokoh bangsa penerima Bintang Jasa dari Presiden Jokowi:

A. Bintang Mahaputera Adipradana (32 orang)

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2015-2018 dan Hakim Konstitusi RI 2018-2023

2. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021

3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021 dan Hakim Konstitusi RI 2019-2024

4. Dr. Darmin Nasution, S.E., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 2015-2019

5. Puan Maharani Nakshatra Kusyala, S.I.Kom., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 2014-2019

6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2016-2019

7. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. Menteri Sekretaris Negara RI 2014-2019

8. Tjahjo Kumolo, S.H. Menteri Dalam Negeri RI 2014-2019

9. Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., Menteri Luar Negeri RI 2014-2019

10. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan RI 2014-2019

11. Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2014-2019

12. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2016-2019

13. Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI 2014-2019

14. Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M.(K), Menteri Kesehatan RI 2014-2019

15. Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si., Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019

16. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU, Menteri Perindustrian RI 2016-2019

17. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2014-2019

18. Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI 2016-2019

19. Rudiantara, S.Stat., M.B.A., Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014-2019

20. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Menteri Pertanian RI 2014-2019

21. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2014-2019

22. Dr. (H.C.) Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019

23. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI 2016-2019

24. Rini Mariani Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI 2014-2019

25. Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI 2014-2019

26. Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., Menteri Pariwisata RI 2014-2019

27. Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, M.A., Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2014-2019

28. H. Muhammad Prasetyo, S.H., M.H, Jaksa Agung RI 2014-2019

29. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI 2015-2017

30. Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Sutarman, S.I.K., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2013-2015

31. Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016-2019

32. Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Kepala Badan Intelijen Negara 2016-sekarang.

B. Bintang Mahaputera Utama (14 orang)

1. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Hakim Konstitusi RI Periode 2014-2019 dan 2019-2024

2. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. , Hakim Konstitusi RI Periode 2015-2020 dan 2020-2025

3. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi RI Periode 2015-2020 dan 2020-2025

4. Drs. Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI 2016-2019

5. Ignasius Jonan, S.E., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI 2016-2019

6. Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.B.A., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI 2016-2019

7. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Menteri Sosial RI 2014-2018

8. Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2016-2018

9. Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI 2015-2019

10. Jenderal TNI (Purn) Mulyono, Kepala Staf Angkatan Darat 2015-2018

11. Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P., Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018

12. Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kepala Staf Angkatan Laut 2018-2020

13. Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017

14. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Kepala Staf Angkatan Udara 2018-2020

II. Keppres Nomor 119/TK/Th 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 25 orang terdiri dari:

A. Bintang Jasa Utama (2 orang)

1. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Sosial RI 2018-2019

2. Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Drs. H. Syafruddin, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2018-2019

B. Bintang Jasa Pratama (14 orang)

1. Almarhumah dr. Bernadette Albertine Francisca, Sp.THT Dokter RS Bhayangkara Makassar dan RS Awal Bros

2. Almarhumah dr. Ketty Herawati Sultana, Dokter RS Medistra Jakarta

3. Almarhum dr. Berkatnu Indrawan Janguk, Dokter RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya

4. Almarhumah Nurlaela, Amk., Perawat RS Abdi Waluyo Jakarta

5. Almarhum Agus Indarto, AMK, Perawat RS Dr. Oen Solo Baru

6. Almarhumah Hastuti Yulistiorini, Amd.Kep, Perawat RS Siloam Surabaya

7. Almarhum Hery Soesilo, S.Kep. Ners., Perawat Ahli Muda pada RSPI Sulianti Saroso Jakarta

8. Almarhumah Ari Puspita Sari, S.Kep., Ns., Perawat RS Royal Surabaya

9. Almarhumah Suhartatik, A.Md.Kep., Perawat RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya

10. Almarhum H. Umar, S.Kep., Ns., Perawat RSUD Nene Mallomo Sulsel

11. Almarhumah Sri Agustin, A.Md.Kep., Penata Muda Tk. I/ Perawat RSUD Sidoarjo

12. Almarhumah Sulistiowati, A.Md.Kep., Perawat RSAL Surabaya

13. Almarhumah Vivitra Wallada Tika, A.Md.Kep., Perawat RS Gotong Royong Surabaya

14. Almarhum Untung, S.Kep., Ners, M.Kes., Perawat Ahli Madya RSUD Ulin Banjarmasin

C. Bintang Jasa Nararya (9 orang)

1. Almarhum dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MKK, Dirut Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta

2. Almarhumah dr. Ratih Purwarini, M.Si., Dokter RS Duta Indah Jakarta

3. Almarhum Dr. dr. Lukman Shebubakar, Sp.OT(K), Ph.D., Dokter RS Premier Bintaro Jakarta

4. Almarhum dr. H. Hasan Zain, Sp.P.,Dokter RS Islam Banjarmasin

5. Almarhum dr. Mikhael Robert Marampe, Dokter RS Permata Bunda Cibitung

6. Almarhum dr. Irsan Nofi Hardi Nara Lubis, Sp.S, Dokter RS USU Medan

7. Almarhum Dr. dr. Heru Prasetya, Sp.B, Sp.U, Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

8. Almarhumah Nani Suhartini, A.Md.Kep., Perawat RS Sukmul Sisma Medika Jakarta

9. Almarhum H. Saidi, S.K.M., Perawat Puskesmas Tonrorita Kab. Gowa. (rls)

The post Asman Abnur Bersama 70 Tokoh Terima Bintang Jasa dari Presiden Jokowi appeared first on Prokabar.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusinya seperti apa,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10).

Menurut Presiden, hal mendasar yang harus dijadikan perhatian ialah pada saat tahap implementasi nanti di mana hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga perlu kehati-hatian demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Titik kritis dari vaksinasi nanti adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan,” tuturnya.

Pelatihan-pelatihan bagi tenaga medis dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan rencana vaksinasi tersebut juga dipandang perlu untuk memperoleh pelatihan yang memadai.

Sebagaimana diketahui, vaksin-vaksin tersebut memerlukan perlakuan khusus hingga nanti diberikan kepada masyarakat.

“Karena vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda. Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas,” ucap Presiden.(*)

The post Presiden: Persiapkan Rencana Vaksin Covid-19 dengan Baik appeared first on Prokabar.

Penjelasan itu ditayangkan pada Jumat (9/10) dari Istana Bogor, dan dapat disaksikan di saluran Youtube Sekretariat Presiden : https://youtu.be/xUI7hd3KkK0

Dalam keterangannya Presiden Joko Widodo memulai dengan menjelaskan soal rapat terbatas bersama jajarannya dan gubernur seluruh Indonesia untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Berikut keterangan resmi Presiden Joko Widodo tersebut :

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa se-Tanah Air,

Pagi tadi, saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para Gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah:
– Urusan Penyederhanaan Perizinan;
– Urusan Persyaratan Investasi;
– Urusan Ketenagakerjaan;
– Urusan Pengadaan Lahan;
– Urusan Kemudahan Berusaha;
– Urusan Dukungan Riset dan Inovasi;
– Urusan Administrasi Pemerintahan;
– Urusan Pengenaan Sanksi;
– Urusan Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM;
– Urusan Investasi dan Proyek Pemerintah; serta
– Urusan Kawasan Ekonomi.

Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru (anak muda) yang masuk ke pasar kerja*, sehingga *kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak.

Apalagi di tengah pandemi (Covid-19), terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Dan, sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran.

Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang-tindih dan prosedur yang rumit, dipangkas.
– Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel.

– Pembentukan PT atau Perseroan Terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum.

– Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya 9 orang saja koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan, akan semakin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air. UMK (usaha mikro kecil) yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis.
– Izin kapal nelayan penangkap ikan, misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja.

Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan.

Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang (Cipta Kerja) ini dan hoaks di media sosial.

Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar, karena faktanya, Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada.

Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam? Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti: cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan dan tidak ada kompensasinya? Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin.

Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK (melakukan pemutusan hubungan kerja) kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar, jaminan sosial tetap ada.

Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Itu juga tidak benar, amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan, ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus, di KEK. Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.

Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah.
Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak, tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau Peraturan Pemerintah.

Selain itu, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis, dan prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu, ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati.

Saya perlu tegaskan pula, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah/PP dan Peraturan Presiden/Perpres. Jadi setelah ini, akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. Kita, pemerintah, membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah.

Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka.

Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK (Mahkamah Konstitusi). Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Presiden RI
Ir. Joko Widodo

(sumber : presidenri.go.id)

The post Ini Penjelasan Presiden Jokowi Soal UU Cipta Kerja dan Atas Disinformasi yang Beredar appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar – Gelombang unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang terjadi hampir di seluruh Indonesia langsung ditanggapi Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi langsung mengumpulkan seluruh Gubernur dan jajaran Menteri terkait untuk melakukan pembahasan terkait undang-undang tersebut, Jumat (9/10) ini secara virtual.

Undangan yang ditandatangani Sekretarias Kabinet Pramono Anung bernomor Und. 161/Seskab/DKK/10/2020, mengundang para gubernur dimulai pada pukul 09.30 pagi Jumat.

Para menteri dan pejabat setingkatnya yang diundang adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara. Kemudian 34 gubernur se Indonesia.(mbb)

The post Jumat, Presiden Kumpulkan Gubernur se-Indonesia Bahas UU Ciptaker appeared first on Prokabar.

Pertama, Presiden Joko Widodo menyerukan agar PBB senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Menurutnya, PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralisme itu menghasilkan, termasuk pada saat terjadinya krisis.

“PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman,” kata Presiden

“PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,” imbuhnya.

Kedua, Presiden Joko Widodo mendorong agar kepemimpinan global kolektif harus diperkuat. Dalam hubungan antarnegara dan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.

“Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh _collective global leadership_. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik,” ujarnya.

Ketiga, Presiden Joko Widodo mendorong agar kerja sama dalam penanganan Covid-19 diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Menurutnya, vaksin akan menjadi _game changer_ dalam perang melawan pandemi.

“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka yang lebih panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia,” paparnya.

Dari sisi ekonomi, Presiden Joko Widodo memandang bahwa reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan _global supply chain_ yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.

“Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama,” tandasnya.(*)

The post Presiden Joko Widodo Dorong PBB Perkuat Kerja Sama dalam Penanganan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Secara keseluruhan, jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh tersebut terbentang sepanjang 74 kilometer dan merupakan ruas tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh.

Presiden, dalam sambutannya, berharap agar pembangunan jalan tol perdana di provinsi tersebut nantinya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Serambi Mekah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

“Kita harapkan dengan infrastruktur baru ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada, dan kita harapkan akan membangkitkan perekonomian di Aceh secara luas dan tentu saja goal-nya menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang mendukung jalannya pembangunan tersebut dengan lancarnya proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Menurutnya, pembebasan lahan di Provinsi Aceh untuk pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang tercepat.

“Pembebasan lahan yang ada di Provinsi Aceh ini paling cepat sepanjang yang saya tahu. Misalnya yang 74 kilometer ini dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah 86 persen. Ini cepat sekali. Konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat,” kata Presiden.

“Saya kira kalau cara-cara di Aceh ini diterapkan di Provinsi lain kecepatan pembangunan jalan tol itu semuanya bisa segera beroperasi penuh,” imbuhnya.

Ke depannya, jalan tol yang ada di Provinsi Aceh akan tersambung dengan jalan-jalan tol lainnya di Pulau Sumatera hingga berakhir di Lampung dan menjadi bagian dari tol trans-Sumatera sepanjang 2.765 kilometer yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.

“Ini akan meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali. Ini luar biasa. Juga menyerap tenaga kerja sebanyak 296 ribu secara langsung untuk 18 ruas yang ada. Saat ini sudah menyerap 24.700 tenaga kerja. Ini memang sangat banyak,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berujar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap harus berjalan mengingat pentingnya hal tersebut bagi negara kita di tengah ketertinggalan infrastruktur dibandingkan negara-negara lainnya.

Tidak meratanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur di negara kita saat ini menjadikan tingginya biaya logistik yang menyebabkan daya saing kita menjadi tidak menguntungkan.

“Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan kepada Gubernur Provinsi Aceh agar segera menghubungkan tol pertama di Provinsi Aceh tersebut dengan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata yang ada di sana.

“Saya minta agar ini disambungkan dengan sentra-sentra pertanian, pariwisata, dan kawasan industri sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita di Aceh dan yang kita harapkan lagi Aceh akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera,” tandasnya.

Usai meresmikan, Presiden berkesempatan untuk menjajal ruas jalan tol seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 13,5 kilometer tersebut.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(*/mbb)

The post Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 appeared first on Prokabar.

Pengambilan sumpah tersebut secara simbolis diwakili oleh empat perwira menurut agama yang dianut, yakni Yusuf Hanafi (Akademi Militer) sebagai perwakilan beragama Islam, Yohana Bernadeta Winda Sekar Ayu Armanda (Akademi Angkatan Laut) sebagai perwakilan beragama Katolik, Maichel Triantonov (Akademi Angkatan Udara) perwakilan beragama Protestan, dan Luh Ayu Gitavira Sarasvati (Akademi Kepolisian) sebagai perwakilan beragama Hindu.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Presiden mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri.

Para perwira yang dilantik oleh Presiden itu terdiri atas 457 perwira dari TNI dan 293 perwira dari Polri. Pelantikan para perwira dari Akademi TNI itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 55 TNI Tahun 2020. Sementara itu, para perwira yang berasal dari Akademi Kepolisian dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Polri Tahun 2020.

Sebagian besar dari para perwira tersebut mengikuti jalannya prosesi acara melalui konferensi video di masing-masing akademi angkatan dan kepolisian sebagai bagian dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto turut membacakan peraih Adhi Makayasa (lulusan terbaik) dari masing-masing akademi, yakni Angga Andhika Yudha (Akmil), Rizqy Zealand Djuhaeri (AAL), Juanda Siregar (AAU), dan Ivan Pradipta Mahadika (Akpol) yang keempatnya juga hadir secara langsung di Istana Negara.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah undangan terbatas di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Selain itu, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, Danjen Akademi TNI Letjen Bambang Suswantono, dan Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto.(*/mbb)

The post Presiden Jokowi Lantik 750 Perwira TNI dan Polri Tahun 2020 appeared first on Prokabar.