“Ini yang sudah bisa ditransfer adalah mereka yang banknya bank himbara. Berikutnya akan dibukakan untuk teman-teman pekerja yang belum memiliki rekening himbara,” ujar Menaker, dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (30/8).

Ida menambahkan, untuk memudahkan penyaluran BSU tersebut, seluruh penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank himbara atau himpunan bank milik negara.

Pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening bank himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif.

Selain itu, data calon penerima BSU tahun ini juga dipadankan dengan data penerima bantaun sosial (bansos) lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hal ini untuk menghindari duplikasi data penerima bantuan pemerintah.

“Jadi memang bantuan pemerintah biar bisa lebih luas menyasar kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” tandasnya. (*)

The post Manfaat Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun 2021 Dirasakan 2,1 Juta Pekerja appeared first on Prokabar.

Airlangga selaku Ketua Komite Cipta Kerja mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan mandatnya sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus sebagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Karena itu, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun 2021, dengan total anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Semester I tahun 2021.

“Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi,” paparnya.

Skema Program Kartu Prakerja pada Semester I tahun 2021 sebagai berikut:
– Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.
– Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan.
– Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50 ribu setiap survei.

Adapun total kuota semester I sebanyak 2,7 juta orang. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sedangkan kuota peserta pada Gelombang 12 sebanyak 600 ribu orang. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan, maka penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Airlangga juga mengapresiasi Program Kartu Prakerja sebagai pelopor reformasi layanan publik yang menggunakan teknologi digital end-to-end.

“Penggunaan teknologi digital memungkinkan program ini diakses oleh masyarakat di 514 kabupaten dan kota dalam waktu cepat. Selain itu, seluruh proses transfer dana dan transaksi pembelian pelatihan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Keberhasilan Program Kartu Prakerja telah divalidasi oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, di mana 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa keterampilan mereka meningkat. Selain itu 81,2 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan bahwa dana insentif pasca pelatihan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan penugasan sebagai program perlindungan sosial selama masa pandemi.

Dalam hal pengembangan kompetensi, Survei Evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana mencatat bahwa 94 persen penerima Kartu Prakerja mengalami pengembangan kompetensi melalui skilling, upskilling, dan reskilling. Lebih dari sepertiga penerima Kartu Prakerja yang semula tidak bekerja berubah menjadi bekerja, baik sebagai karyawan maupun pelaku wirausaha.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id, dan informasi terkait Program Kartu Prakerja bisa diakses di akun media sosial resmi Instagram @prakerja.go.id. (*)

The post Gelombang ke 12 Kartu Prakerja Dibuka appeared first on Prokabar.

“Sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja mereka,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto, Rabu (25/11).

Suhariyanto juga mengungkapkan sejumlah temuan menarik tentang Program Kartu Prakerja dalam Sakernas tersebut. Pertama, mayoritas penerima Kartu Prakerja adalah laki-laki (58 persen), tinggal di perkotaan (76 persen), usia muda, dan berpendidikan SMA ke atas (91 persen).

Selanjutnya,  sebanyak 45 persen penganggur pada bulan Agustus, atau 5 bulan sejak program diluncurkan, menyatakan tahu tentang Program Kartu Prakerja. Alasan utama peserta untuk ikut program tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja atau skill (48 persen) dan mencari insentif (27 persen) dari penduduk usia 18 tahun ke atas.

Temuan lainnya, insentif Kartu Prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (81 persen), ditabung (33 persen), dan modal usaha (23 persen).

Penerima Kartu Prakerja berasal dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan penerima terbanyak ada di Jawa Barat (16 persen), disusul DKI Jakarta (10 persen), dan Jawa Timur (9,8 persen). Sedangkan provinsi dengan penerima paling sedikit adalah Papua Barat (0,08 persen), disusul Gorontalo (0,37 persen), dan Papua (0,46 persen).

Suhariyanto mengungkapkan, Sakernas Agustus 2020 mempunyai jumlah sampel 30 ribu blok sensus atau sekitar 300 ribu rumah tangga yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan survei sebelumnya, dalam survei kali ini dimasukkan beberapa pertanyaan terkait dampak pandemi COVID-19 dan program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

“Sakernas 2020 ini berbeda dengan survei sebelumnya, kali pertama kami tambahkan beberapa pertanyaan terkait dampak COVID-19, program Kartu Prakerja, dan persepsi mengenai program pemerintah terkait bantuan sosial.

Ditambahkannya, selain memberikan informasi keberhasilan Program Kartu Prakerja, survei ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya penyebaran informasi yang lebih masif di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kartu Prakerja adalah program yang masih sangat muda. Saat Sakernas dilaksanakan pada Agustus 2020, program tersebut baru berjalan efektif 2 bulan dengan jumlah penerima kurang dari 50 persen.

“Hasil Sakernas ini sangat penting sebagai bahan evaluasi program, melengkapi tiga survei yang diadakan oleh Manajemen Pelaksana, dan Sakernas ini mengkonfirmasi dampak positif Program Prakerja dalam meningkatkan keterampilan kerja,” ujarnya.

Merespons hasil temuan Sakernas, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari menegaskan Manajemen Pelaksana serius menjaga kualitas pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja, agar betul-betul membekali keterampilan peserta.

“Untuk bisa diterima, sebuah pelatihan harus lolos asesmen berlapis dari platform digital, Manajemen Pelaksana, dan Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, dan Indonesia Mengajar. Sesudah masuk ke dalam ekosistem pun akan dievaluasi lagi oleh Manajemen Pelaksana, Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dan oleh peserta melalui ulasan dan rating,” ujarnya.

Seperti diketahui, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah melakukan tiga survei evaluasi. Survei evaluasi pertama diikuti oleh 2,4 juta peserta dan survei kedua dengan 293 ribu peserta, sementara survei ketiga masih berlangsung saat ini. Hasil survei mencatat bahwa 81 persen peserta belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya. Lebih dari 84 persen menyatakan bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan kompetensi, baik skilling, reskilling, maupun upskilling.

“Jadi hasil survei ini sejalan dengan temuan BPS bahwa pelatihan Prakerja meningkatkan keterampilan kerja peserta,” pungkas Denni.

Sejak digulirkan 11 April 2020, Program Kartu Prakerja menarik minat 43 juta pendaftar dan telah menerima 5,6 juta orang peserta. Mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi dan hasil yang cukup memuaskan di tahun 2020, Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan pada tahun 2021. (*)

The post Kartu Prakerja Diklaim Tingkatkan Keterampilan Penerima appeared first on Prokabar.

Revisi Perpres dilakukan setelah mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi ingin memastikan bahwa Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.

Perpres yang baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas Program. Perpres ini juga telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah memastikan bahwa Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan bantuan.

“Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, dilansir Selasa (14/7).

Sesmenko Perekonomian menjelaskan, selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Perpres 76/2020 ini juga mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Susunan organisasi Komite Cipta Kerja pun diperkuat dengan penambahan anggota Komite yang meliputi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ungkap Sesmenko Perekonomian.

Aspek pengenaan sanksi juga menjadi fokus perhatian. Tertuang dalam Perpres tersebut bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan

“Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Perpres ini juga menegaskan hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan Platform Digital dan Lembaga Pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun dalam pelaksanaannya ke depan, Manajemen Pelaksana akan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan (Perubahan Permenko 3 Tahun 2020).

Dalam hal lembaga dan jenis pelatihan, ditetapkan bahwa lembaga pelatihan harus memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

Perbaikan tata kelola ini bersifat progresif ke depan, sehingga beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan dan dilaksanakan pada program sebelumnya (batch 1-3) yang dilakukan dengan itikad baik perlu ditegaskan, dan program ke depan (batch 4 dan seterusnya) dapat dilakukan dengan tata kelola program yang sudah lebih baik lagi.

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota dapat mencapai 500.000 orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data White List dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga mengharapkan agar pelatihan offlinedapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan physical distancing,” pungkas Sesmenko Perekonomian.

Sebagai informasi, hal-hal terkait teknis pelaksanaan program Kartu Prakerja akan dirumuskan selanjutnya dalam Peraturan Menteri yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. (*)

The post Presiden Teken Perpres 76 Tahun 2020, Tingkatkan Tata Kelola Progam Kartu Prakerja appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Kamis (30/4).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan bahwa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Joko Widodo di depan para gubernur menegaskan perhatian pada sektor-sektor usaha yang terdampak dalam oleh Covid-19 ini.

“Sektor utama yang terdampak tentunya sektor yang terkait dengan pariwisata, restoran, sarana umum, transportasi dan sektor retail. Dimana dampaknya itu lebih dari 40 persen bahkan kalau sektor pariwisata itu sekitar 70 persen,” ujar Menko Perekonomian.

Namun, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa selain sektor-sektor tersebut, ada juga sektor-sektor yang masih mampu bertahan yaitu antara lain industri karet kulit masih tumbuh field year on year-nya 20 persen terkait dengan industri makanan pokok itu 17 persen, farmasi alat kesehatan sebesar 13 persen dan terkait dengan minyak nabati 14 persen.

“Inilah sektor-sektor yang memungkinkan untuk revitalisasi di awal karena mereka secara field year on year masih tumbuh sebesar 16 persen,” terang Airlangga.

Menurut Menko Perekonomian, seperti diprediksi beberapa daerah utama terdampak Covid-19 yang terkait dengan pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara itu keluhannya memang terdampak cukup dalam demikian halnya DKI Jakarta yang melaksanakan PSBB itu juga cukup dalam.

“Selanjutnya tadi direkonsiliasi data mengenai Ketenagakerjaan, nanti di detailkan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 1 juta lebih,” tandas Airlangga.

Ia juga menambahkan bahwa pekerja yang terkena PHK 375.000, total yang dirumahkan sebanyak 1,4 juta, dan pekerja informal terdampak sebesar 314.833 dan juga 1,7 juta secara total.

“Nah data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, diverifikasi dan ini berbasis kepada selain daripada Kementerian Tenaga Kerja juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya seraya menyebut kompensasi Kartu Prakerja bagi yang dirumahkan dan PHK.

Secara sekilas disampaikan terkait dengan kartu prakerja, lanjut Menko Perekonomian, yang sudah mendaftar, registrasi 9 juta dan yang telah mendapatkan saldo itu adalah gelombang pertama dan kedua sebanyak 456000 user terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia ada yang sudah menggunakan kartu prakerja.

“Dari pengguna kartu itu 18 persen memilih mengambil fasilitasnya dalam bentuk cashmelalui perbankan, yaitu BNI, sisanya 72 persen melalui e-wallet atau e-money,” imbuhnya.

Kemudian, Menko Perekonomian sampaikan juga dibahas terkait dengan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek, nanti ada 116.250 perusahaan yang terdampak Covid-19 meminta relaksasi, nanti secara detail disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

“Namun di sini relaksasi yang diberikan adalah pemotongan iuran sebesar 90% untuk 3 bulan dan ini bisa diperpanjang 3 bulan lagi, yaitu terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” terangnya.

Fasilitas yang diberikan untuk jaminan kecelakaan kerja itu, lanjut Menko Pereko sebanyak 2,6 triliun, jaminan kematian sebanyak 1,3 triliun, dan juga penundaan iuran jaminan pensiun sebesar 3 bulan, selama 3 bulan dan besarnya juga sekitar 8,74 triliun. Jadi dengan relaksasi Jamsostek ini melalui RPP ataupun Rancangan Peraturan Pemerintah ini jumlahnya sebesar 12,36 triliun. (*)

The post Pekerja Terkena PHK? Pemerintah Siapkan Program Kartu Prakerja Secara Bertahap appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Habiburrokhman saat rapat Komisi III DPR dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4). “Saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Bahkan, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini juga mengeluarkan sindiran. Kendati tak menyebutkan nama, namun hal itu ditujukan kepada CEO Ruangguru, Adamas Belva Devara. “Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” ucapnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini menegaskan, ada dua aspek yang harus diawasi KPK dalam konteks tindak pidana korupsi. Pertama, adalah aspek yang menyangkut proses pengadaan jasa pelatihan. “Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu,” ungkapnya

Karena itu, politisi berlatar belakang praktisi hukum ini pun mempertanyakan cara penentuan harga untuk pelatihan itu. Pasalnya, tidak ada perbandingan untuk tarif jasa pelatihan dimaksud. “Kalau pempek, ya begitu-begitu saja, Pak. Iya kan, kapal selam, lenjer, ya kan. Rp600 ribu?” heran dia.

Di sisi lain, untuk belajar membuat pempek, masyarakat sejatinya bisa mendapatkan secara gratis. “Belajar saja sama istri saya di rumah, gratis. Di YouTube gratis. Pak Firli (Bahuri) juga bisa bikin itu pempek,” sindinya lagi.

Atas dasar hal tersebut, ia mendesak lembaga antirasuah benar-benar mencermati realisasi anggaran dalam program Kartu Prakerja. “Itu dikejar, Pak. Ini kami geregetan, Pak,” ujarnya kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Habiburrokhman menegaskan agar jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan di balik niat baik Presiden Jokowi itu. “Kami ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja. Jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” tegasnya.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja dijalankan oleh aplikasi Ruangguru milik Adamas Belva Devara. Saat itu, Adamas Belva masih masih menjabat Staf Khusus Presiden Jokowi. Banyak pihak menduga, bahwa penunjukkan Ruangguru sebagai mitra program Prakerja lantaran posisi Adamas Belva.

Hal itu pula yang kemudian memunculkan desakan publik agar generasi milenial itu angkat kaki dari Istana. Adamas Belva sendiri akhirnya mengajukan pengunduran dirinya pada 17 April 2020 lalu. Ia beralasan, tidak ingin memperpanjang polemik dan ikut menyeret Presiden Jokowi.(*/mht)

The post Polemik Kartu Prakerja: Jangan sampai Jokowi Ditipu Anak Kecil appeared first on Prokabar.

“Masyarakat Tanah Datar yang terdampak Covid-19 bisa mendaftar secara online di tempat masing-masing, namun bagi yang ada kesulitan dalam penggunaan tekonologi informasi, melalui klinik ini, kita berharap masyarakat bisa terfasilitasi mendaftar program kartu prakerja, jika butuh bantuan pendaftaran silahkan datang ke dinas yang disebutkan tadi sesuai dengan kewenangannya, dengan catatan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Zarratul Khairi, Minggu (19/04)

Pemerintah pusat meluncurkan Program Kartu Prakerja yang merupakan bantuan pembiayaan untuk melakukan pelatihan agar mendorong masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan maupun berwirusaha.

Namun, seiring perkembangan terjadinya pandemi Covid-19, ada kebutuhan mendesak dari masyarakat, pemerintah meresponnya sebagai jaring pengaman sosial untuk mereka yang di-PHK, dirumahkan dan pekerja informal.

Meski konsep itu berubah, namun bukan berarti tujuan pelatihan untuk menambah skil menjadi berubah. Justru, fungsi pelatihan itu tetap berjalan dan dipermudah prosesnya.

Untuk itu, masyarakat Tanah Datar yang terdampak Covid-19 bisa memanfaatkan program kartu prakerja dengan mendaftar secara online di tempat masing-masing. Bagi masyarakat yang punya kesulitan dalam penggunaan tekonologi informasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun sudah menyediakan klinik pendampingan pendaftaran Program Kartu Prakerja di 4 (empat) tempat.

Tidak hanya itu, Bupati Tanah Datar melalui surat Nomor 561/100/DPMPTSPNAKER-2020 tanggal 15 April perihal Pendaftaran Peserta Calon Penerima Kartu Prakerja meminta camat se-Kabupaten Tanah Datar dapat menginformasikan kepada masyarakat melalui walinagari di wilayah kerjanya tentang program kartu prakerja serta pimpinan perusahan diharapkan dapat menfasilitasi pekerjanya yang di-PHK atau dirumahkan dalam mengikuti program Prakerja.

“Bahkan sesuai SE terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kita diminta tidak hanya menginformasikan saja tapi juga menfasilitasinya,” sebutnya lagi.

Lebih lanjut Zarratul sampaikan data sementara sampai Jum’at (17/04) di Tanah Datar yang terkena PHK atau dirumahkan sebanyak 490 orang. Sementara yang baru terdaftar secara online di www.prakerja.go.id sebanyak 340 orang dari 17 perusahaan.

“Pendaftaran tahap I sudah ditutup, dan akan dibuka tahap II Senin tanggal 20 April pukul 08.00 WIB hingga Kamis 23 April pukul 16.00 WIB mendatang. Rencananya pendaftaran dibuka tiap minggu sampai dengan bulan ke-4 November 2020. Bagi yang gagal di tahap I masih bisa mendaftar di tahap berikut-berikutnya. Yang terpenting jangan lupa membawa KTP saat mendaftar” ungkap Zarratul.

Sementara syarat pendaftaran yaitu WNI, usia minimal 18 tahun dan tidak dalam proses pendidikan formal dan yang perlu disiapkan yaitu nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Nomor HP, alamat rumah, (dengan membawa Kartu Tanda Penduduk), alamat email, dan sebagainya. (eym)

The post 340 Orang di Tanah Datar Telah Mendaftar Kartu Prakerja appeared first on Prokabar.

“Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Presiden menjelaskan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.

Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, menurut Presiden Jokowi, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

“Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan  pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi,” ucap Presiden Jokowi.

Beasiswa KIP-Kuliah ini, lanjut Presiden, juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Sementara Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Presiden Jokowi menyampaikan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

“Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” ujar Presiden Jokowi.

Menyinggung mengenai anggaran kesehatan, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara.

“Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pada tahun 2020, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Penguatan program promotif dan preventif, lanjut Presiden, juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Sementara konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

“Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” tegas Presiden Jokowi.

Ditambahkan Presiden, pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Dengan kartu sembako, lanjut Presiden, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun. (*/hdp)

The post Hore, Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja appeared first on Prokabar.