“Kita jadi bertanya-tanya, dokumen apa saja yang dipakai untuk pembuatan sertifikat saat lokasi tersebut belum berstatus tanah musnah?” ungkap Alex saat berada di Padang, Selasa (28/1).

Pernyataan ini terkait pembatalan 50 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) di wilayah Pagar Laut oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pencabutan sertifikat ini dilakukan saat Nusron meninjau langsung lokasi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat lalu.

Rujukan Mitos dan Kritik terhadap Regulasi

Alex merujuk mitos dalam Pustaka Raja Purwa karya Ronggowarsito, yang menyebut adanya daratan bernama Sunda Besar di Indonesia pada masa lampau. Akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 416 Masehi, daratan tersebut pecah menjadi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan seperti yang dikenal sekarang.

“Kalau dasar mitos itu dijadikan alas hak, lalu ada cap kaki Badak Bercula Satu, bukan tidak mungkin orang bisa mengklaim sertifikat kepemilikan atas laut yang dulunya bernama daratan Sunda Besar,” kata Alex dengan nada sindiran.

Sindiran tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024 tentang kriteria tanah musnah. Kriteria itu meliputi: tanah yang berubah bentuk karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, serta tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Artinya, sudah saatnya pemerintah terbuka dengan asal-usul pemagaran laut ini. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi,” tegas Alex, yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Pengkaplingan Laut di Wilayah Lain

Alex menyoroti bahwa praktik serupa, yaitu pengkaplingan laut untuk reklamasi, juga ditemukan di Surabaya, Makassar, dan Bali. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsir jelas soal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jangan main-main dengan laut kita. Laut itu milik publik, bukan untuk dikuasai segelintir pihak,” ujar Alex dengan tegas.

Desakan Pembentukan Pansus DPR RI

Menurut Alex, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang diduga kuat melanggar hukum karena tidak memiliki perizinan berusaha dan menyebabkan perubahan fungsi ruang. Ia menyerukan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini.

“Pansus perlu dibentuk agar kasus ini bisa diungkap secara transparan dan tidak ada pihak yang bermain di balik layar,” imbuhnya.

Pemilik Pagar Laut Masih Misterius

Hingga saat ini, identitas pihak yang membangun pagar laut dari bambu tersebut masih belum terungkap. Meskipun pagar tersebut telah dibongkar dan disegel oleh pemerintah, misteri siapa pemilik dan pelaku di balik proyek tersebut terus menyisakan pertanyaan besar.

Alex menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah tidak hanya menindak tegas, tetapi juga memprioritaskan keterbukaan informasi dalam menangani kasus yang melibatkan laut, sumber daya yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. (*)

The post Dalil Tanah Musnah Bangun Pagar Laut Tangerang, Alex Indra Lukman Nilai Ganjil : “Perlu Keterbukaan Pemerintah” appeared first on Prokabar.

“Ketika Virus Corona bisa membedakan pernikahan putri Ulama Pejuang dan putri artis,”kata dia melalui akun media sosialnya, @SridianaEva, Sabtu (3/4/2021).

“Satunya dikejar sampai mati bak teroris. Satunya mendapat restu paduka,”lanjut dia.

Baca Juga:

• Akibat Cuaca Ekstrem, Sedari Subuh Listrik Padam di Pasaman
• Harga Melambung, Minggu Pagi Ceria Petani di Pasar Sayur Padang Panjang
• Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang Terus Melanda Agam

“Di situ saya sebagai dokter jadi bingung, andai saya bisa interogasi itu virus Corona, kenapa dia sampai terpapar politik,” ungkapnya menambahkan cuitan satire itu.

Di Wuhan, kata dia, memang ada laboratorium yang mengembangkan virus corona. Sudah banyak generasi virus ini ada di sana.

“Tapi apakah virus Corona yang sekarang dari sana terlepas sengaja atau tidak? Saya tidak paham, tidak mau asal bicara, nanti jadi fitnah,” kata dia.

Baca Juga Milenialisme.com

• Kenali Manfaat Kulit Ayam untuk Kesehatan dan Diet
• Prediksi Tiga Calon Pelatih Semen Padang FC
• Pelantikan Wali Kota Padang Menanti Arahan Gubernur

Saat pernikahan Aurel Hermansyah, putri Kris Dayanti dan Anang Hermansyah, dengan youtuber kondang, Atta Halilintar, Presiden Joko Widodo menghadiri pernikahan wah itu.

Tidak hanya presiden, juga tampak hadir sejumlah pejabat negara lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

Bahkan televisi menyiarkan pesta tersebut secara langsung selama berjam-jam.

Tak hanya Dokter Eva Chaniago,  kehadiran Presiden Joko Widodo dalam pesta pernikahan tersebut juga menarik perhatian netizen.

Tak sedikit yang mengungkit kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, saat pernikahan anak Habib Rizieq Shihab.

Pesta tersebut kemudian menyeret Habib Rizieq ke ranah hukum.

Di Twitter, Tagar mengenai Petamburan memuncaki trending di Media Sosial beberapa waktu lalu. (*)

The post Corona Bisa Bedakan Pernikahan Putri Ulama dan Artis appeared first on Prokabar.