“Kemenag tengah menyiapkan sistem aplikasi dalam pengurusan izin penyelenggaraan ibadah umrah,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar di Jakarta, Kamis (09/01).

Menurut Nizar, aplikasi ini sudah hampir selesai dan diharapkan sudah bisa digunakan pada awal Februari 2020. Jenis perizinan, yaitu: izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.

“Target kami, Februari sudah bisa digunakan. Lebih cepat lebih baik. Ini bagian dari ikhtiar kami memudahkan masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan umrah,” tuturnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan, untuk izin PPIU baru masih menunggu Keputusan Menteri Agama tentang pencabutan moratorium. Sebab, sejak April 2018, Kemenag telah menerbitkan KMA tentang moratorium izin PPIU baru. 

Dikatakan Arfi, ada empat pihak yang terlibat dalam pengurusan proses perizinan umrah, yaitu: pemohon, PTSP, Ditjen PHU, serta Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Untuk perizinan baru misalnya, proses diawali dari pengajuan yang disampaikan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk mendapat izin sebagai PPIU. Pada proses ini, BPW harus mengisi persyaratan pengajuan permohonan, salah satunya adalah rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi.

“Rekomendasi diberikan setelah tim Kanwil Kemenag melakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan kantor BPW yang mengajukan izin. Kami akan segera menerbitkan juknisnya,” ujar Arfi.

Setelah lengkap, pengajuan tersebut akan disubmit PTSP. “PTSP memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen yang diupload sudah lengkap dan benar,” terang Arfi.

Setelah disetujui PTSP,  proses selanjutnya adalah penerbitan SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Penyusunan draft SK diproses oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Draft SK tersebut selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum untuk proses akhir. SK final ditandatangani oleh Dirjen PHU lalu dikirim langsung ke PPIU secara elektronik dan PTSP.

“Semua proses dilakukan berbasis online/paper less. Selain tanda tangan Dirjen PHU atas nama Menteri Agama, SK juga dilengkapi dengan QR Code,” sambungnya.

Arfi memastikan bahwa dalam proses pengurusan, pihak pemohon dapat memantau tahapan permohonannya secara online melalui menu history permohonan. (*/hdp)

The post Bulan Depan, Kemenag Rilis Perizinan dan Akreditasi Umrah Online appeared first on Prokabar.

Setelah Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kalsel, pekan ini giliran di Yogyakarta, Sumbar,  dan Sumatera Utara. Sidak berlangsung dari 29-31 Desember 2019.

Sidak di Yogya, Tim Satgas menertibkan empat travel yang tidak memiliki izin sebagai PPIU namun telah menghimpun dan memberangkatkan jemaah umrah.

Kegiatan sidak dipimpin Kepala Subdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra (Nafit), dengan anggota dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan personil daerah dari Kanwil Kemenag DIY, Polda, Dinas Pariwisata, Satpol PP DIY. 

Menurut Nafit, sidak dilakukan dengan mendatangi kantor travel tidak berizin. Tim menanyakan izin usaha, manifest jemaah yang telah berangkat dan yang belum diberangkatkan, serta mengecek atribut dan perlengkapan jemaah. Setelah dipastikan travel tidak berizin PPIU, tim memintanya untuk menghentikan aktivitas pendaftaran dan pemberangkatan jemaah umrah.

Tim juga menginstruksikan pemilik travel untuk menurunkan papan nama penyelenggara umrah, memusnahkan brosur dan pamflet penjualan paket umrah.

“Kemarin (Senin) kami telah menutup empat travel yang terdiri dari tiga travel tidak berizin, yaitu: BT, ABS alias UM, dan AWI, serta satu travel yang sudah memberangkatkan jemaah namun belum memiliki izin kantor cabang dari Kanwil Kemenag DIY dengan inisial FKW,” papar Nafit di Yogyakarta, 

“Satgas umrah akan terus memantau aktifitas keempat travel tersebut dan jika terbukti masih menyelenggarakan ibadah umrah, tim satgas wilayah DIY akan menindaklanjuti dengan memproses ke ranah hukum pidana sesuai amanah UU Nomor 8 Tahun 2019,” lanjutnya.

Terkait PPIU yang memfasilitasi keberangkatan travel tidak berizin, Nafit menegaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. “Jika melanggara regulasi,  tentu akan ada sanksi,” tegasnya.

Berdasarkan data dari e-umrah pemerintah Arab Saudi, bahwa mulai 31 Agustus sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, jumlah WNI yang telah berangkat ibadah umrah sebanyak 443.879. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Pakistan.

Mengingat banyaknya jemaah Indonesia, kata Nafit, pengawasan akan dilakukan secara intensif dan terpadu, baik upaya preventif maupun represif. Sejumlah upaya preventif yang telah dilakukan misalnya,  menjalin kerjasama sembilan Kementerian/Lembaga dan membentuk tim satgas, pengawasan di Bandara Soetta, pengawasan di dalam negeri dan Arab Saudi, pembuatan aplikasi Siskopatuh, serta penyempurnaan aplikasi umrah cerdas. 

“Sementara pemanggilan klarifikasi, pemberian sanksi administratif dan pidana menjadi salah upaya represif guna membina dan mengawasi travel-travel nakal,” tandasnya. 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama DIY, Sigit Warsita menyambut baik kehadiran tim satgas. “Tim satgas umrah sangat penting untuk dibentuk di wilayah DIY dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah, sekaligus melakukan penanganan kasus bila terjadi permasalahan umrah,” jelasnya. (*)

The post Empat Travel Non PPIU di Yogyakarta Ditertibkan Satgas Umrah appeared first on Prokabar.

Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Iin Kurniawati Hamidah mengatakan pihaknya akan memanggil PPIU tersebut. Selain itu, Satgas juga akan mendatangi travel non PPIU yang memberangkatkan jemaah umrah. 

“Akan kita klarifikasi kenapa memberikan kelonggaran kepada travel untuk memakai atribut yang bukan atribut travelnya. Harusnya semua atribut yang di gunakan jemaah umrah adalah dari PPIU yang sudah berizin,” ujar Iin dilansir Senin (30/12).

Klarifikasi lainnya terkait PPIU yang tidak melaporkan data jemaahnya ke Siskopatuh. “Akan kita tanyakan, kenapa dia memberangkatkan jemaah umrahnya tidak melapor ke siskopatuh. Termasuk juga akan kita tegur  travel yang seragam dan atributnya berbeda,” tambahnya.

Pemanggilan PPIU dalam rangka pembinaan sekaligus sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah. 

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur,  setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6miliar. 

“Ini yang saat ini kita sosialisasikan melalui mekanisme sidak. Saat ini masih dalam tahap pembinaan. Kita akan pantau satu bulan ke depan, jika masih melanggar, kita tegakkan aturan,” tegasnya. (*/hdp)

The post Usai Sidak di BIM, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Umrah appeared first on Prokabar.

Kesempatan itu dimanfaatkan tim satgas yang dipimpin Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Iin Kurniawati Hamidah, untuk berdialog dan menggali informasi dari para jemaah. Salah satunya dengan melakukan pemindaian kartu identitas jemaah. 

Kartu identitas jemaah Sela Ekspres Tour benar adanya, saat dipindai, langsung muncul data jemaah umrah yang akan berangkat. Berbeda dengan kartu identitas jemaah Penjuru Wisata, ketika dipindai yang muncul adalah alamat kantor travel tersebut, bukan data jemaah.

Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Lin Kurniawati Hamidah mengatakan ada PPIU yang tidak melaporkan data jemaahnya ke Siskopatuh. 

Selain dua PPIU di atas, hari itu ada juga pemberangkatan jemaah umrah empat PPIU lainnya,  yaitu: PT. Bimalyndo Hajar Aswad, PT. Armindo Jaya Tur, PT. Sianok Indah Holiday, dan PT. Malindo Mekkah Madinah.

Dari proses sidak, didapati jemaah PT. Malindo Mekkah Madinah memakai seragam PT. Cordoba Berkah Mandiri yang belum memiliki izin sebagai PPIU. Sedangkan jemaah PT. Bimalyndo Hajar Aswad memakai atribut PT. Saudia Islamic Tour dan Rizkia yang juga belum punya izin sebagai PPIU. 

“Kita tegur keras travel yang menggunakan seragam dan atribut yang berbeda,” ujar Iin.

Iin mengaku ada kekhawatiran jemaah gagal berangkat karena ada proses sidak. Setelah tim satgas jelaskan, mereka baru paham bahwa sidak tidak akan menghalangi keberangkatan mereka. Sidak justru dalam rangka melindungi dan memastikan layanan yang akan diterima jemaah selama di Saudi.  

Plt Kabid PHU Efrizal berharap datangnya Satgas Pengawasan Umrah ke Provinsi Sumatera Barat akan memberikan pembelajaran kepada PPIU, terutama terkait UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

“Sementara ini, pembinaan yang kita lakukan dengan segala keterbatasan baru sebatas surat dan belum ada tindakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membentuk satgas umrah sama seperti yang di bentuk Ditjen PHU,” ujarnya. (*/hdp)

The post Satgas Pengawasan Umrah Lakukan Sidak di BIM appeared first on Prokabar.