Selain Kominfo, KI Sumbar juga melakukan penilaian ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pessel dan Kantor Wali Nagari Bungo Pasang, Kecamatan IV Jurai.

Tim KI Provinsi Sumbar melakukan visitasi dan verifikasi pemeringkatan badan publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ ini.

Penilaian PPID oleh tim KI tersebut dilaksanakan di Dinas Kominfo Kabupaten Pessel dengan beberapa kriteria yakni visitasi, verifikasi, pemeringkatan dan badan publik.

Salah satu yang dianggap penting dalam penilaian ini adalah tentang keterbukaan dan kelancaran website PPID itu sendiri maupun dokumen pendukung lainnya.

Dalam kesempatan ini, Kadis Kominfo Kabupaten Pessel, Junaidi mengatakan, PPID Kabupaten Pessel telah menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kami secara bersama telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan menyediakan informasi sesuai kriteria wajib dengan menyediakan pengumuman baik melalui papan pengumuman maupun melalui website Pesisirselatankab.co.id
serta aplikasi pendukung lainnya yang ada di Dinas Kominfo, “ujarnya.

Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi didampingi Wakil Ketua Noval Wiska mengatakan, tujuan dilakukannya penilaian itu guna mengevaluasi dan mengecek seluruh persyaratan mengenai kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi dan layanan informasi publik sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani dengan baik pula.

Ia menambahkan, keterbukaan badan publik itu sangat penting. “Keterbukaan itu diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik.

Pihaknya bahkan memvisitasi, monitoring dan mengevaluasi badan publik sebagai salah satu tahapan penilaian.

Semoga Pessel bisa masuk ke dalam angka nominasi penilaian dan bisa mempresentasi di Sumbar nantinya, tutupnya. (Min)

The post KI Sumbar Nilai PPID Pesisir Selatan, Ini Indikatornya appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Drs. Alwis pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 bagi OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dilingkungan pemprov Sumbar di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (20/6).

Sekdaprov lebih lanjut menyampaikan, kemaren kami menyempatkan diri kunjungan mendadak ke kantor Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PIPD) Utama untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Hal ini juga berkaitan dengan laporan ketua Komisi Informasi yang akan mengadakan pemeringkatan badan publik oleh Komisi Informasi. Tentu sebagai penanggungjawab utama PPID Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian khusus bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik di Sumatera Barat.

Dan disisi lain pelayanan informasi publik, sebagai hak publik dapat terselenggaranya dengan baik, harapnya

Alwis juga sampaikan, saat ini kita bersama DPRD Sumbar membahas soal anggaran kegiatan PPID mesti ada, sehingga penyelenggara pelayan infornasi publik dapat dilaksanakan.

Jikapun ada sengketa informasi publik, OPD mesti melayani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

” Kenapa Sumatera Barat belum menjadi provinsi informatif, karena tatacara pelayan informasi PPID, baik di OPD utama dan OPD lainnya belum sesuai dengan standarnya Informatif tersebut. Oleh karena itu diharapakan OPD melakukan perbaikan secepatnya bagaimama tahun 2019 ini Sumatera Barat menjadi provinsi informatif”, harap Sekdaprov.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyampaikan, ada beberapa peringkat penilaian, dimana nilai informatif antara 90-100, nilai menuju Informatif 80-90 dan nilai cukup Informatif 70-80.

Dan Sumatera Barat tahun 2018 mendapat penilaian cukup informatif. Untuk bisa menjadi provinsi informatif, Pemprov Sumbar mesti setiap PPID OPD memiliki standar yang selama. Soal web, penataan pelayanan permintaan informasi publik.

“Kita berharap setelah bimbingan teknis ini semua standar ketentuan dapat dipersiapkan oleh PPID OPD dilingkup Sumbar sebelum masuk tim pemeringkatan pelayanan informasi publik”, ujar Adrian. (rel/hdp)

The post Pemprov Sumbar Dorong Agar Pengelolaan PPID Lebih Baik appeared first on Prokabar.