Langkah itu, menurut Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar jauh lebih realistis untuk memulihkan ekonomi masyarakat kreatif. Dibandingkan misalnya memberi subsidi pada peredaran film untuk kalangan produser film dan bioskop.

Masalahnya, di masa pandemi ini masyarakat bukan tak mau menonton film ke bioskop, tetapi masyarakat memang sudah lebih setahun — sampai saat ini — diimbau pemerintah untuk membatasi mobilitas. Diminta berdiam di rumah, dan mengurangi bepergian jika tidak begitu penting.

“Jadi, bagaimana pun tingginya tingkat keamanan bioskop serta kualitas filmnya yang luar biasa, namun selama pandemi mengancam, mustahil masyarakat mau mengorbankan kesehatan dan jiwanya. Untuk sementara ini tiada hal yang lebih penting untuk menekan penyebaran covid selain mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu baru kita upayakan secara gencar kampanye besar-besaran yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan insan fim untuk mensosialisasikan nonton aman ke bioskop dengan protokol kesehatan” ungkapnya lewat siaran pers, Jumat (26/3).

Menurut Deddy Mizwar, pihaknya mendukung Presiden Jokowi yang berulang -ulang mengatakan keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi di masa pandemi. Sudah pasti konsentrasi pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa.

“Mustahil memimpikan keadaan normal yaitu penonton kembali menyerbu bioskop untuk memenuhi kebutuhan hiburannya seperti di zaman normal, jika pandemi belum terkendali. Data terbaru sampai 25 Maret 2021 jumlah yang terpapar Covid19 sudah hampir mencapai angkat 1,5 juta, puluhan ribu yang meninggal. Bansal RS rujukan saja sekarang masih sangat kurang untuk menampung pasien yang terpapar covid19, ” tambah Zairin Zain , Sekjen PPFI.

PPFI lebih lanjut mengimbau masyarakat film dan bioskop agar menyadari kesulitan masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka korban pandemi virus ini. Membuka mata melihat kerepotan keuangan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi yang menghantam semua sektor. Apalagi saat ini industri film telah mendapatkan peluang untuk bergerak kembali dengan adanya adanya platform digital dan televisi.

“Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang bisa membantu industri, termasuk film dalam masa pademi. Juga pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimum 10% atau selama kurun waktu tertentu di tanggung oleh pemerintah pusat” lanjut Deddy.

PPFI menyerukan kepada seluruh masyarakat film lebih mengutamakan berpartisipasi menekan angka penularan virus dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga dalam waktu tidak lama semua masyarakat kembali beraktifitas normal, seluruh insan kreatif berkarya dan publik konsumen pun kembali menikmati karya-karya mereka di pentas-pentas seni, gedung konser dan gedung bioskop bagi penonton film. Langkah itulah yang secara simultan akan mempercepat pula proses pemulihan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. (rel)

The post PPFI Apresiasi Pemerintah terkait Vaksinasi Insan kreatif appeared first on Prokabar.

Desakan itu disampaikan langsung Ketua Umum PPFI Deddy Mizwar Selasa (16/6) di Jakarta dalam acara konferensi pers daring, terkait telah berlangsungnya aktifitas syuting film dan  sinetron tanpa protokol kesehatan khusus untuk perfilman.

Apalagi, syuting film dan sinetron di Jakarta itu terjadi di masa masih perberlakuan PSBB transisi di Ibukota.

Pemeran Nagabonar  itu mengkhawatirkan aktifitas syuting yang tidak mengikuti protokol kesehatan khusus dan di masa PSBB akan menciptakan kluster baru penyebaran virus corona.

Dari laporan yang diterimanya suasana di beberapa lokasi aktifitas syuting seperti di masa normal. “Mengerikan. Ini jelas bisa mengorbankan insan film yang terlibat syuting dan secara umum dunia perfilman Indonesia,” katanya.

Mengenai syuting film dan sinetron yang dilakukan beberapa produser film, Deddy mengaku PPFI tidak mempunyai kewenangan untuk melarang.

PPFI hanya bisa mengimbau dan mengingatkan insan film agar menaati protokol kesehatan.

Paling jauh, mengingatkan agar ada pihak yang bisa dimintai tanggung jawab kalau sampai terjadi penularan akibat aktifitas itu. Yang punya kewenangan melarang pemerintah.

Apalagi di wilayah DKI ada Pergub yang mengatur sanksi bagi pelanggaran PSBB.
“ PPFI juga tidak bisa serta merta mengiyakan atau memberi dukungan kepada produser
anggota PPFI yang mendesak mau syuting. Wewenang itu PPFI tidak punya. Itu urusan
pemerintah juga, “ kata Deddy yang didampingi Zairin Zain, Manoj Punjabi, Wina Armada, dan Adisurya Abdy ketika memberi keterangan pers.

Dalam kesempatan itu Sekjen PPFI Zairin Zain menambahkan mengenai perlunya protokol kesehatan sektor perfilman yang diminta, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak berwenang, namun sejauh ini belum mendapatkan tanggapan.

Deddy Mizwar sepakat PSBB telah membuat dunia film Indonesia kolaps. Ribuan insan film terdampak nafkahnya akibat covid itu. Dia juga setuju upaya untuk kembali membangkitkan ekonomi perfilman. Namun,

Deddy mengingatkan juga pentingnya memperhatikan keselamatan jiwa insan film.
“ Tidak ada juga gunanya ekonomi film bangkit tapi tidak bisa dinikmati pekerjanya jika menjadi terpapar virus corona,” terangnya.

Kongkritnya Ketum PPFI mempersilahkan masyarakat perfilman kembali beraktifitas, namun hendaknya itu sudah satu kesatuan dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku dan pada momen pemerintah sudah membolehkan beraktivitas

“ Jadi, ini dua hal yang menjadi concern PPFI. Pertama, protokol kesehatan. Hal kedua, momen yang memang sudah dibolehkan oleh pemerintah untuk beraktifitas. Apakah itu syuting film dan pemutaran film di bioskop, dan lain- lain“ ujarnya.

Atas dasar itulah pemain dan sutradara
sinetron “ Para Pencari Tuhan” ini mendesak pemerintah segera turun tangan menangani
sektor perfilman ini. Sebelum jatuh banyak korban covid19.

“Segerakan protokol kesehatan khusus untuk produksi dan pertunjukan film; dan berilah
petunjuk kapan waktu yang tepat aktifitas insan film dapat dimulai, “ desaknya.

Deddy memahami pandangan ahli epidemi bahwa di Indonesia penyebaran virus corona masih sangat mengkhawatirkan. Selain curva yang belum turun, juga sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap pembatasan demi menghindari terjangkit virus ganas yang belum ada obatnya.

Pada saat bersamaan ia juga merasakan kegundahan masyarakat film yang bisa dikatakan sudah tiga bulan tinggal di rumah. Bagi sebagian kecil kalangan keadaan itu tidak membuat terlalu sengsara, namun sebagian besar merasakan sudah menyengsarakan.

Lepas dari Itu memang harus ada inisiatif membangkitan ekonomi dunia perfilman karena bidang itu menjadi bagian
dari ekonomi nasional. (*)

The post PPFI Desak Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Untuk Sektor Perfilman appeared first on Prokabar.