<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ppdbsumbar Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/ppdbsumbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/ppdbsumbar/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 01:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#ppdbsumbar Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/ppdbsumbar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</title>
		<link>https://prokabar.com/70785-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 01:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[#ombudsmansumbar]]></category>
		<category><![CDATA[#ppdbsumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=70785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infopadang, — Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya indikasi pemberian domisili palsu atau keterangan alamat palau yang tertuang dalam Surat...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/70785-2/">Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infopadang</strong>, — Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya indikasi pemberian domisili palsu atau keterangan alamat palau yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur.</p>
<p class="p1"><span class="s1">Masyarakat yang melapor, merasa ada pergerakan yang aneh, dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat.<span class="Apple-converted-space">  </span>Penyebabnya adalah, ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang.” ungkap Koortim Posko PPDB 2020, Syauqi Alfaruqi, Kamis (9/7)</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut dirinya memaparkan, Indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMAN 1 Padang, di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut Pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung atau Ngalau. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Kemarin, indikasi tersebut telah diteruskan ke Disdikprov Sumatera Bara. Dan hari ini, kami dapat penjelasan dari Ketua PPDB Pak Suryanto, mereka yang terindikasi pemberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan.” sambungnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan penjelasan yang didapat dari Suryanto, Pemda komit untuk membatalkan agar seleksi PPDB ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, “Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdikprov untuk menjelaskan masalah ini.” terangnya</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, permasalahan serupa juga ditemukan di kota Padang.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Masyarakat yang melapor, mengeluhkan tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Yang anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dirinya mencontohkan, di SMA 1 Padang misalnya, setelah dilakukan verifikasi kelapangan dan ditanya ke tetangga, namun tentangga tak mengenal sang anak. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa. Hal yang sama, juga terjadi pada SMA 10 dan SMA 3.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut, telah diserahkan ke sekolah/Disdikprov untuk diverifikasi. Ombudsman sendiri masih bekerja untuk mememeriksa pengaduan masyarakat tersebut. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Dan memang, diantaranya tidak akan selesai hingga pengumuman. Kami sendiri khawatir, dengan penyimpangan moral seperti ini. Namun, inilah tantangan yang harus dibuktikan.”</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Jika terbukti, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri.” terangnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pihaknya berharap, terhadap pelanggaran tersebut, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disdikprov sendiri telah berkomitmen, akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos. (<strong>rel</strong>)</span></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/70785-2/">Ombudsman Sumbar Terima Laporan Terkait Pemalsuan SKD untuk PPDB</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadisdik Sumbar: PPDB Tahun 2020 Terapkan Zonasi, Setiap Sekolah Harus Unggul</title>
		<link>https://prokabar.com/kadisdik-sumbar-ppdb-tahun-2020-terapkan-zonasi-setiap-sekolah-harus-unggul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 11:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#ppdb]]></category>
		<category><![CDATA[#ppdbsumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=69474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padang, Prokabar — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) tahun ini berbeda...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kadisdik-sumbar-ppdb-tahun-2020-terapkan-zonasi-setiap-sekolah-harus-unggul/">Kadisdik Sumbar: PPDB Tahun 2020 Terapkan Zonasi, Setiap Sekolah Harus Unggul</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Padang, Prokabar —</strong> Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, akan ada penerapan zonasi yang berdasar kepada tempat tinggal/domisili calon peserta didik, bukan zonasi wilayah kepemerintahan.</p>
<p>Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri pada sosialisasi PPDB tahun ajaran 2020/2021 dihadapan awak media di ruang pertemuan Disdik Sumbar, Selasa (16/06).</p>
<p>“Tahun ini bersekolah tidak lagi berdasarkan nilai, namun berdasarkan tempat tinggal,” ujarnya.</p>
<p>Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakui telah melalui sejumlah kajian, diantaranya termasuk kaitannya dengan faktor kemacetan lalulintas.</p>
<p>“Jika perlu pergi sekolah nanti cukup pakai sepeda,” sebut Adib.</p>
<p>Menurut dia pada prinsipnya kebijakan zonasi ini mengadopsi sistem pendidikan yang ada di negara Jepang, dimana salah satu konsekuensinya kedepan tidak ada lagi sekolah unggulan.</p>
<p>“Yang harus ada itu setiap sekolah harus unggul, siswanya sudah disebar, untuk pemerataan sarana prasarana nantinya juga akan kita sebar, termasuk tenaga pendidik, kita akan lakukan pemetaan nantinya,” ungkapnya.</p>
<p>Konsekuensi lainnya menurut Adib, tidak akan ada lagi penerimaan mahasiswa jalur undangan dari sekolah-sekolah unggul.</p>
<p>Terkait mekanisme penerimaan, PPDB pada tahun ajaran 2020/2021 akan diselenggarakan secara online, tujuannya untuk meminimalisir potensi hadir berkerumun melalui tatap muka.</p>
<p>“Ini menyangkut Pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum berakhir, kita sediakan portal khusus untuk PPDB,” jelas Adib.</p>
<p>Keterangan lebih lanjut terkait persyaratan dan jadwal PPDB di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada laman https://ppdbsumbar2020.id. (<b>rel</b>)</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/kadisdik-sumbar-ppdb-tahun-2020-terapkan-zonasi-setiap-sekolah-harus-unggul/">Kadisdik Sumbar: PPDB Tahun 2020 Terapkan Zonasi, Setiap Sekolah Harus Unggul</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 28/60 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/12 queries in 0.008 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:56:43 by W3 Total Cache
-->