“Seperti biasa, kita selalu punya atensi khusus dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB setiap tahun” kata Yefri Heriani, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Rabu (24/5).

Jika mengalami maladministrasi dalam pelaksaan PPDB, masyarakat dapat langsung melaporkan melalui Layanan Pengaduan WA, 0811 955 3737, Call Centre 137, atau datang langsung ke Kantor Ombudsman Sumbar di Jl. Sawahan No.58, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Pengaduan dan konsultasi juga dapat dilakukan melalui email: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id, serta media sosial Ombudsman Sumbar, berupa Facebook dengan akun Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan IG dengan akun @OmbudsmanRI137_sumbar.

Selain itu, layangan pengaduan juga dapat dilakukan melalui layanan Scan Barcode

Menurut Yefri, PPDB adalah layanan yang bersifat massal setiap tahun. Orang tua memasukkan anaknya ke TK, SD, SMP, SMA, termasuk sekolah keagamaan, hingga Perguruan Tinggi.

Melibatkan banyak penyelenggara, mulai dari Dinas Pendidikan hingga Satuan Pendidikan, juga melibatkan beberapa Kementerian. Seperti Kementerian Agama dan Kementerian Penddidikan. Ada juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.

Akan ada banyak potensi Maladministrasi dari semua proses PPDB itu. Mulai dari tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, hingga permintaan uang yang kebanyakan terjadi saat mendaftar ulang.
Ada juga pendaftaran ulang yang dikaitkan dengan pembelian baju.

Jadi, kalau tidak beli baju di sekolah, tidak bisa daftar ulang.

Padahal, PPDB seharusnya gratis, tidak berkaitan dengan apapun. Sekolah bahkan dilarang untuk ikut menjual seragam ataupun buku.

Dalam memaksimalkan pengawasan, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar membetuk unit khusus yang kami sebut dengan Tim Pengawasan PPDB.

Dheka Arya Sasmita Suir, selaku Koordinator Posko Pengawasan PPDB Tahun 2023 menambahkan, pada tahap awal Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Sumbar.

Kita memberikan beberapa saran, terutama kita meminta Kemenag melaksanakan PPDB secara online.

Kemenag juga kita minta untuk membuat jadwal, syarat dan mekanisme yang akuntabel dan transparan.

Sejauh ini Kanwil Kemenag telah merespon dengan menyampaikan surat penting kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, untuk diteruskan kepada kepala-kepala Madrasah.

Sementara untuk Dinas Pendidikan juga telah dilakukan koordinasi. Ombudsman juga memberikan beberapa saran terkait perubahan Peraturan Gubernur tentang PPDB. Salah satunya terkait juknis dan syarat jalur prestasi. (*)

The post Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengawasan PPDB appeared first on Prokabar.

Sebagai kepala wilayah di kelurahan kuranji yang menjadi lokasi sma Negeri 16 Padang, Kasma Efendi menyebut, telah dua kali dilakukan sosialisasi seputar PPDB ini, masing masing di Kantor kecamatan dan juga di Gedung Serbaguna Kuranji.

Dalam rapat di Gedung Serbaguna, telah diinformasikan kepada Ketua RW, tokoh masyarakat dan juga Forum Komunikasi Kecamatan, bahwa untuk SMA Negeri 16 Padang, zonasi kelurahannya adalah warga yang berdomisili di kelurahan Kuranji, dengan irisan, sebagian wilayah terluar dari Kelurahan Gunung Sarik, dan wilayah terluar Kelurahan Korong Gadang, serta kelurahan Lambung Bukit.

“Tahun ini dibuka 11 lokal dengan 396 siswa yang akan diterima,” sebut Kasma Efendi

Sementara untuk SMA Negeri 5 Padang, zonasi kelurahannya diperuntukkan bagi warga yang bermukim di kelurahan gunung sarik, kelurahan sungai sapih, kelurahan korong gadang, kelurahan kalumbuk dan kelurahan lubuk lintah.

Keluhan

Terkait zonasi kelurahan ini, cukup dikhawatirkan oleh lurah lubuk lintah Yudi Asril. Lurah 41 tahun ini khawatir, dengan jarak cukup jauh menuju SMA Negeri 5 Padang dari kelurahan Lubuk Lintah, menyulitkan siswa siswi dari delapan RW dikelurahan yang dipimpinnya untuk diterima di SMA Negeri 5 Padang.

“Tadinya kami juga menyuarakan agar siswa juga dapat diterima di SMA Negeri 3 Padang sebagai irisan dari PPDB online di SMA Negeri Tiga Padang. Namun karena telah banyak kelurahan yang menjadi jalur zonasi termasuk ampang, kelurahan alai parak kopi hingga kelurahan jati, membuat panitia tidak membuka kelurahan lubuk lintah bagian dari zonasi masuk SMA Negeri 3 Padang,” sebut Yudi Asril.

Sementara dua kelurahan lainnya di kecamatan kuranji, masing masing kelurahan Pasa Ambacang dan kelurahan Anduring, zonasi kelurahannya untuk penerimaan di SMA Negeri 9 Padang.

Untuk jalur Zonasi Kelurahan sendiri, diterima lima puluh persen dari daya tampung di sebuah SMA Negeri. Sementara untuk jalur prestasi, diterima sebanyak 30 persen dari daya tampung.

Selanjutnya untuk jalur afirmasi, adalah bagi mereka calon siswa dari keluarga tidak mampu, dan juga diantaranya penyandang disabilitas. Jalur afirmasi ini menerima sebanyak 15 persen dari daya tampung. Terakhir jalur perpindahan tugas orangtua, sebanyak 5 persen dari daya tampung. (adh)

The post Ini Zonasi Kelurahan SMA 16 dan SMA 5 Padang appeared first on Prokabar.

Komitmen yang telah disampaikan oleh Adib Alfikri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun lalu, kembali ditagih oleh kepsek SMA dan SMK Swasta tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 1 Padang Alizar.

“Tahun lalu, di tengah pandemi, kami juga kehilangan satu lokal belajar, dari biasanya mendapatkan murid sebanyak dua lokal, namun tahun lalu hanya satu lokal saja,”sebut mantan Sekretaris Karang Taruna Kota Padang ini.

“Akibat empat kali masa pembukaan PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, banyak dari SMA dan SMK Swasta yang kehilangan murid,”

“Padahal sekolah swasta juga berperan dalam mencerdaskan generasi muda Kota Padang dan Sumbar, ditengah segala keterbatasan yang ada” pungkas aktivis Muhammadiyah ini.(adh)

The post Kepsek SMA Swasta Minta Komitmen Disdikbud Provinsi soal PPDB online appeared first on Prokabar.

“Alasan kenapa kita melaksanakan uji coba tahap dua ini guna memantapkan sistem dan aturan, sekaligus melatih siswa agar semakin memahami tahapan proses pendaftaran secara daring,” ungkap Suindra, Ketua Pelaksana PPDB SMA/SMK Sumbar 2021 dilansir Kamis (13/5).

Pihaknya juga ingin memaksimalkan jumlah siswa yang mendaftar. Karena pada uji coba sebelumnya jumlah pendaftar masih rendah, tidak sampai 50 persen.

Menurutnya, rendahnya jumlah pendaftar saat uji coba coba PPDB Online pada 3-5 Mei lalu, disebabkan beberapa hal.

Di antaranya, masih ada kepala sekolah yang kurang maksimal memberikan sosialisasi kepada siswanya. Selain itu, banyak di antara siswa yang enggan mendaftar karena hanya untuk uji coba.

Kendala lainnya kata Kepala Bidang PGTK Dinas Pendidikan Sumbar, ini adalah terkait kendala teknis, seperti sulitnya mendapatkan sinyal di beberapa daerah, seperti di Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.

Oleh sebab itu, khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai belum bisa melaksanakan PPDB Online dengan kata lain akan dilakukan secara luring.

“Hal ini sesuai dengan informasi sekaligus permintaan dari Cabang Dinas Kepulauan Mentawai, bahwa Mentawai belum bisa mengikuti PPDB online. Karena itu dalam rancangan Pergub, hal ini kita akomodasi dalam pasal 19 ayat 3, seandainya pada keadaan tertentu tidak memungkinkan mendapatkan sinyal, maka PPDB bisa dilakukan secara luring,” jelas Suindra.

Dia menegaskan bahwa, aturan ini dikhususkan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai saja, sebab bagi daerah lain yang kesulitan sinyal masih memungkinkan untuk mencapai kawasan terdekat yang sinyalnya bagus.

Sedangkan Mentawai kondisinya berbeda, biaya transportasi laut antarpulau juga sangat mahal.

Sementara itu, terkait dengan sistem aplikasi PPDB Online, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Jasman menyampaikan bahwa, Diskominfo Sumbar telah menyiapkan sistem dengan baik dan selama 3 hari uji coba dan tidak ada masalah.

“Untuk aplikasi PPDB online kita dari Dinas Kominfo telah menyiapkan sistem dengan baik. Terbukti selama tiga hari uji coba, tidak ada masalah dan berjalan lancar. Tapi dari hasil evaluasi akan dilakukan uji coba kembali dengan melibatkan semua pihak karena masih sedikit sekali yang mendaftar,” ujar Jasman.

Dia menyebutkan, hanya 30 persen yang melakukan uji coba. Kemungkinan siswa banyak yang tidak tahu dan terkendala jaringan di beberapa daerah yang tidak ada sinyal. “Ini perlu dicarikan solusinya. Inilah pentingnya uji coba untuk mengetahui apa saja kendala yang ada,” tambah dia. (*)

The post Akhir Mei, Pemprov Uji Coba Kedua PPDB Online Digelar appeared first on Prokabar.

Berseragam pakaian putih hitam, guru SMA dan SMK swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar sebelum gerudug kantor Gubernur, mereka melakukab aksi longmarch ke sejumlah jalan di pusat Kota Padang. Seraya berjalan mereka membentangkan sejumlah spanduk, guru itu juga menyampaikan orasi melalui pengeras suara.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan non zonasi oleh Disdik Sumbar serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada sekolah swasta.

“Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis dalam melakukan perekrutan siswa. Sekolah swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah,” tutur Zamril, salah seorang guru di Bukittinggi.

Sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov, semakin banyak kekacauan di SMA dan SMK swasta di Sumbar. Sekolah swasta tidak lagi diperhatikan seperti saat bersama pemerintah kabupaten kota.

“Dulu kita dapat bantuan, sekarang tidak ada lagi dapat. Jangankan bantuan, beasiswa juga tidak dapat. Bahkan uang Baznas juga tidak dapat padahal itu uang rakyat,” katanya.

Padahal, pemerintah seharusnya memperhatikan juga sekolah swasta agar dapat berlaku adil. Jangan terus-terusan membuka pendaftaran kuota sekolah negeri hinga bertahap-tahap. Mereka meminta pemerintah seharusnya ikuti saja peraturan yang ada, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik.

Zamril mengungkapkan, tuntutan secara garis besar adalah agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai arahan pusat. Hapus sistem optimalisasi PPDB. Hapus sistem PPDB  tahap 2 tahap 3. “Dalam Permendikbud diatur isi kelas hanya 36 siswa, namun Pemda justru menambah hingga 40 siswa. Akibatnya, murid kami berkurang. Dari 250 lebih, setelah adanya optimalisasi daya tampung ini hanya 105 siswa,” ungkapnya.

Usai berkeliling, aksi demo dipusatkan di halaman kantor Gubernur Sumbar. Mereka kembali berorasi dan bernyanyi. Tuntutan agar Pemprov Sumbar bertindak adil dan menjalankan aturan pemerintah pusat kembali diteriakan para guru.

Tak lama berorasi, 10 orang guru perwakilan BMPS Sumbar masuk ke dalam Kantor Gubernur Sumbar untuk melakukan pertemuan.(*)

The post Protes PPDB Non Zonasi, Ratusan Guru SMA Swasta Serbu Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

“Kagak masalah itu, kita aja yang lebay.”
“Eee yayai, lah malagak lo paja ko.”
“Salah makan mah,” kecek Yuang Pasa.

“Sia salah makan?” Semba Gindo

” Nan salah makan, Tembang”
“Kalau manuruk den nan salah makan, urang nan ma urus sistem masuak sikolah kini ko.”
“Oi pado bajalan di dalam kalam, danga, bia wak uraikan, supayo duduak bola tu,” kecek Tembang menyolo.

“Males gue,” jawek Gindo
“Ha ha ha ha,” galak Tembang, nan lain galak lo.

“Baa cubolah, kok yo lo,” solo Tuak Bilang.

“Biko ha, paratamo, nagari wak ko kan cubo-cubo, apolai untuak urusan sikolah. Sajak mamak-mamak mudo matah dulu lai, ado-ado sen na batuka, jan kan caro, namo se baganti dari sma ka smu ka sma lo lik, a gunoe dek mamak tu, tagiah-tagiah se.” Kecek Tembang.

“Nan kini ko ha apo masalah, jan nan lamo-lamo tu juo.” Kecek Pakiah sato menyolo.
“Dangalah dulu, sasuai rukun jo taratak, nan da-ulu didahulukan, nan kudian, di balakang.”
“Waang yo sabana jongkek Tembang,” kecek Pasa.
“Kabataruihan indak ko?””
“Yoooo”
“Patang-patang tu anak masuak sikolah, jo nilai, nan tenggi nilai-e bisa masuak sikolah favorit, antah apo lah ko nan paporit, bantuak tukang sulap lai lo pemerintah awak ko.”
“Aaa tu?” Tanyo Gindo

“Kini ndak paporit tu lo lai, ndak nilai lo lai, tapi umua harus pas, mode bauik jo mor, nan lakeh masuak sikolah, tamaik sudah tu ka manyambuang ke smp atau sma, mbek cah lu, saba, daulu-kan nan umua pas. Nan labiah tuo, sabulan 11 hari misalnya, saba lu, baa kok lambek na masuak sikolah.”

“Jadi harus awak ukua bini hamil jo umua sikolah?”
“Ndak bini hamil se de Gindo, ka manikah bagai tu mah, harus wak tanyo ka dinas pendidikan, bitu, Tembang?” Batanyo Pasa.

“Hahahaha iyo.”
“A lai Tembang?” Tanyo Bilang.
“Zonasi.”
” Apo lo tu?”
“Karambia mudo bapanehan, hahahahah….”
“Tembang kalau indak tau, jan bakicau,” kecek Pakiah nan indak saba.

“Pasang talingo kuali wak tu surang-surang, sakali lacuik, indak ka diulang-ulang. Zonasi ko mukasuik-e jarak ka sikolah, paliang jauh sakilo, labiah dari itu, jan diharok bisa ditarimo.”

“Eeee kudo basin, a lo tu ha,” berang Gindo.

“Yo bitu lo, sabanahe di lua nagari biaso se nye tu Tuen, tapi di awak, ganjia sabab jumlah rumah sikolah, sangenek, jarak jauh dari rumah, tapi yo bitu nan tajadi kini, ambo lah ngecek jo Jokowi, anak-anak ditarimo di sikolah, tanang selah.”

“Jan malanguah juo Tembang, alah tu muak den mah,” kata Gindo.

“Sasek makan pemerintah ko mah, ado2 se nan hyo urus, ancak la ladang den lai, kopi den lah mulai babuah, sudah ko diekspor ka Eropa, kopi robusta, nan pamaleh karajo den agiah saganggam,” kato Yuang Pasa.
Nan lain bi tamanuang se. Ma uru sikolah ndak beres, nan Pasa lah ka ma ekspor kopi se. (Malin Kapalo Koto)

The post Kudo Basin, Salah Makan appeared first on Prokabar.

Penundaan dilakukan tanpa terkecuali bagi seluruh tingkatan ,baik SD, SMP, maupun SMA sederajat.

“Secara prinsip, tahun ajaran baru sesuai SKB menteri tetap 13 juli, cuma kondisi Tanah Datar berdasarkan rapat gugus tugas tadi, analisis kajian tingkat provinsi Tanah Datar berada di Zona Kuning. Sesuai SKB menteri, zona kuning dilarang,” ungkap Riswandi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, saat dihubungi Prokabar.com, senin (6/7).

Lebih lanjut Riswandi mengatakan, pengunduran yang dilakukan karena terjadinya penambahan kasus Covid 19 di Tanah Datar beberapa waktu lalu.

“Kan ada lagi penambahan 3 kasus, jadi kita masuk zona kuning. Sebetulnya, kemaren kan kita tersisa 1 kasus menunggu proses sembuh, berarti sudah masuk zona hijau. untuk itu, pemerintah daerah melalui pak sekda memutuskan menunda,” tambah Riswandi.

Menanggapi kapan akan dimulainya belajar tatap muka di Tanah Datar, Riswandi menjelaskan jika menunda hingga 3 bulan kedepan sembari melakukan evaluasi.

“Kita menunda 3 bulan kedepan coba evaluasi dulu. Pertengahan oktober akan kita tinjau lagi perkembangannya. Kalau oke, baru kita tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat” tutup Riswandi. (eym)

The post Tanah Datar Zona Kuning, Sekolah Ditunda Hingga Oktober appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi mengungkapkan bahwa Pemko Pariaman telah membuka pendaftaran PPDB SMP melalui  SIPINTAR MASUK SEKOLAH sejak tanggal 11 Mei 2020 lalu.

“Dari awal sudah kami rencanakan PPDB SMP dilaksanakan melalui daring, ditambah lagi dengan keadaan pandemip Covid-19 ini maka kerumunan siswa dan orang tua saat mendaftar dapat dicegah. Dari awal pembukaan pendaftaran hingga sekarang tidak ada kendala berarti pada sistem penerimaan kita,” ujarnya.

“Kami sengaja membuka pendaftaran hampir dua bulan lamanya, untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada sistem PPDB, selain itu juga mengingat keadaan kita masih dalam keadaan pandemik sehingga masyarakat bisa lebih tenang dan nyaman saat mendaftarkan anaknya masuk SMP melalui daring dalam waktu yang panjang,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kota Pariaman, Yurnal mengatakan  bahwa jumlah yang mendaftar sebanyak 1.443 orang calon siswa pada sembilan SMP negeri yang ada di Kota Pariaman.

“Setelah tahapan pendaftaran PPDB SMP Negeri di Kota Pariaman selesai, pada  Tanggal 2 Juli ini kita umumkan siswa yang lulus pada SMP yang telah dipilihnya, kemudian sehari setelahnya, tanggal 3 hingga 7 Juli, dilaksanakan pendaftaran ulang, dan di tanggal 8 sampai 9 Juli, pendaftaran ulang bagi siswa cadangan dan terakhir pada tanggal 10 sampai 11 Juli, akan diumumkan penetapan peserta didik yang diterima,” ungkap Kanderi.

Semua proses PPDB SMP Negeri di Kota Pariaman mulai dari pendaftaran, pengumuman, daftar ulang dan penetapan peserta didik baru, dapat dilihat di website ppdb.pariamankota.go.id. (*)

The post Hari Ini Pengumuman Hasil PPDB SMP Negeri Kota Pariaman appeared first on Prokabar.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri pada sosialisasi PPDB tahun ajaran 2020/2021 dihadapan awak media di ruang pertemuan Disdik Sumbar, Selasa (16/06).

“Tahun ini bersekolah tidak lagi berdasarkan nilai, namun berdasarkan tempat tinggal,” ujarnya.

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakui telah melalui sejumlah kajian, diantaranya termasuk kaitannya dengan faktor kemacetan lalulintas.

“Jika perlu pergi sekolah nanti cukup pakai sepeda,” sebut Adib.

Menurut dia pada prinsipnya kebijakan zonasi ini mengadopsi sistem pendidikan yang ada di negara Jepang, dimana salah satu konsekuensinya kedepan tidak ada lagi sekolah unggulan.

“Yang harus ada itu setiap sekolah harus unggul, siswanya sudah disebar, untuk pemerataan sarana prasarana nantinya juga akan kita sebar, termasuk tenaga pendidik, kita akan lakukan pemetaan nantinya,” ungkapnya.

Konsekuensi lainnya menurut Adib, tidak akan ada lagi penerimaan mahasiswa jalur undangan dari sekolah-sekolah unggul.

Terkait mekanisme penerimaan, PPDB pada tahun ajaran 2020/2021 akan diselenggarakan secara online, tujuannya untuk meminimalisir potensi hadir berkerumun melalui tatap muka.

“Ini menyangkut Pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum berakhir, kita sediakan portal khusus untuk PPDB,” jelas Adib.

Keterangan lebih lanjut terkait persyaratan dan jadwal PPDB di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada laman https://ppdbsumbar2020.id. (rel)

The post Kadisdik Sumbar: PPDB Tahun 2020 Terapkan Zonasi, Setiap Sekolah Harus Unggul appeared first on Prokabar.

Dalam masa darurat penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan PPDB tahun 2020 akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Untuk mekanismenya, Pemerintah Daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

“PPDB tetap dilakukan tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran,” jelas Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, dilansir Sabtu (30/5).

Selain itu, bagi sekolah yang melaksanaan PPDB secara luring, Kemendikbud mewajibkan sekolah untuk memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan salah satunya para calon peserta didik wajib menggunakan masker.

“Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” tambah Chatarina.

Dalam SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan juga bahwa PPDB pada Jalur Prestasi dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir; nilai ujian kelulusan daring, dan/atau nilai prestasi akademik atau non akademik.

Terkait pelaksanaan PPDB secara daring, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengatakan bahwa melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah dan sekolah yang memerlukan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring. “Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” terangnya.

Untuk layanan data, Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama.

Pemberian data awal tersebut dilaksanakan melalui tiga layanan antara lain jaringan Backbone bagi kabupaten/kota atau provinsi yang sudah memiliki MoU; Protocol API/web service (layanan unggah data) bagi kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring; serta unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten/kota atau provinsi yang tidak memiliki Backbone atau Protocol API/web service.

Sedangkan untuk layanan aplikasi, Pusdatin menyediakan layanan aplikasi PPDB daring diberikan bagi daerah yang belum memiliki sistem PPDB daring serta hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan PPDB pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tim Pusdatin Kemendikbud akan melakukan pendampingan secara daring kepada pemerintah daerah apabila terjadi kendala dalam penggunaan layanan aplikasi PPDB daring.

Untuk informasi bantuan teknis layanan PPDB daring, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengakses laman https://ppdb.kemdikbud.go.id.

Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, kata Hamid, terdapat delapan dinas pendidikan provinsi yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 SMA/SMK sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yakni Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, Sumatra Utara.

Sedangkan untuk PPDB tingkat SD, terdapat 24 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis antara lain Kab. Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kab. Kepulauan Morotai, Kab. Kep Yapen, Kab. Mamuju, Kab. Tojo Una-una, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kab. Gunung Kidul, Kab. Gorontalo, Kab. Pahuwato, Kab. Batang, Kab. Sukoharjo, Kab. Gresik, Kab. Banjar, Kab. Murung Raya, Kab. Lingga dan Kab. Lampung Utara.

Untuk PPDB tingkat SMP, terdapat 37 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 antara lain Kab. Tabanan, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kota Cilegon, Kab. Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Batang, Kab. Karanganyar, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Banjar, Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya, Kab. Bangka Tengah, Kab. Lingga, Kota Bandar lampung, Kab. Kep. Morotai, Kab. Sumbwa Barat, Kab. Manggarai, Kota Jayapura, Kab. Indragiri Ilir, Kab. Rokan Hulu, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Agam, kab. Musi Rawas, Kab. OKU, Kab. Aasahan dan Kab. Deli Serdang.

“Saat ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi monitoring PPDB untuk tingkat SMA, sebanyak 19 provinsi akan melaksanakan pendaftaran PPDB secara daring dan luring, 14 provinsi lainnya akan melaksanakan PPDB secara daring. Sedangkan satu provinsi yaitu Provinsi Papua belum melaporkan,” jelas Hamid.

Sedangkan 14 provinsi yang akan melaksanakan PPDB secara daring antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

19 provinsi yang melaksanakan PPDB secara daring dan luring antara lain Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. (*)

The post Pemda Didorong Terapkan PPDB 2020 Secara Daring appeared first on Prokabar.

Pengaduan tersebut terkait masih adanya bangku kosong di sekolah-sekolah, namun tidak dibuka lagi pendaftaran bagi siswa-siswa yang belum diterima.

“Ada 32 pengaduan masyarakat soal PPDB SMP di Kota Padang. Mereka mempertanyakan soal masih adanya bangku kosong di sekolah, tapi pendaftaran tidak dibuka lagi,” kata Plt Ketua Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, Rabu (10/7).

Adel menyebutkan, pihaknya menemukan tidak adanya transparansi soal bangku kosong yang belum terisi tersebut, sehingga orangtua peserta mempertanyakan hal itu. Namun, jawaban sekolah disuruh tanya ke Dinas Pendidikan. Tiba di Dinas Pendidikan, mereka disuruh tanya lagi ke sekolah.

Karena tidak mendapatkan jawaban pasti, menurut Adel, orangtua peserta itu akhirnya melapor ke Ombudsman Sumbar. Dia menilai, pihaknya menyarankan agar Dinas Pendidikan membuka kembali pendaftaran untuk mengisi bangku-bangku kosong itu supaya tidak ada lagi dugaan negatif terkait bangku kosong itu.

“Orangtua ada menyebutkan di SMP 40 ada 15 bangku kosong, kemudian di SMP 25 ada dua dan masih banyak lagi. Kami ingin transparansi dan menyarankan supaya dibuka lagi pendaftaran tahap III,” kata Adel.

Adel menyebutkan, dari data yang dimilikinya, ada sekitar 14.000 tamatan SD yang mau masuk SMP. Sedangkan kuota SMP negeri hanya 8.000, sisanya hampir dipastikan masuk SMP swasta.

Ombudsman menyesalkan, jika bangku masih ada, sementara peserta harus masuk swasta. Kemudian bangku kosong dibiarkan atau diisi secara ilegal dan tak transparan.

“Bangku ada, tapi anak – anak kita masuk swasta. Jangan biarkan bangku kosong,” tukasnya.(*/mbb)

The post Masih Ada Bangku Kosong, Ombudsman Minta PPDB Dibuka Lagi appeared first on Prokabar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius mengatakan, penyebab masih adanya bangku kosong di beberapa SMP di Padang karena ada peserta yang lulus namun tidak daftar ulang.

Barlius menuturkan, bahwa saat ini pihaknya masih mendata jumlah bangku kosong di SMP yang ada di Padang. Hal tersebut sejalan dengan adanya laporan 32 orangtua ke Ombudsman yang menyebutkan masih banyak bangku kosong di beberapa sekolah, sementara pendaftaran telah ditutup.

“Kita masih mendata berapa jumlahnya. Jadi harap bersabar dulu,” kata Barlius, Rabu (10/7).

Kendati demikian, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Padang ini mengaku, pihaknya tidak mengetahui dengan pasti alasan peserta didik tersebut tidak melakukan pendaftaran ulang. Dia memandang, jika alasannya kemanusiaan, bisa saja peserta ini diberi dispensasi. Misalnya, terkendala dengan persoalan keuangan dan lain sebagai.

“Proses belajar mengajar kan dimulai tanggal 15 Juli. Ya kita tunggu saja sampai mulai sekolah pada 15 Juli mendatang. Dari situ kan baru ketahuan beberapa bangju uang tidak terisi,” ulas Barlius.

Berdasarkan website psb.diknaskotapadang.id, terdapat 12 sekolah yang belum memenuhi kuota. Terdiri dari SMP Negeri 10 Padang kurang 21 murid, SMP Negeri 19 Padang kurang 73 murid, SMP Negeri 22 Padang kurang 7 murid, SMP Negeri 23 Padang kurang 96 murid, dan SMP Negeri 27 Padang kurang 9 murid.

Sementara, SMP Negeri 28 Padang kurang 1 murid, SMP Negeri 32 Padang kurang 46 murid, SMP Negeri 36 Padang kurang 86 murid, SMP Negeri 37 Padang kurang 21 murid, SMP Negeri 38 Padang kurang 15 murid, SMP Negeri 40 Padang kurang 17 murid, dan SMP Negeri 43 Padang kurang 11 murid. Artinya, masih ada 403 lagi bangku kosong tingkat SMP Negeri di Padang.(*/mbb)

The post PPDB SMP di Padang Sisakan 403 Bangku Kosong appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian dalam diskusi Forum Medan Barat 9 (FMB9) di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (1/7).

“Jika ingin zonasi ini berjalan baik dan berlangsung terus perlu ada langkah-langkah yang tegas dari pemerintah. Langkah tegas bisa menyangkut masyarakat, pejabat dan aparat tidak pandang bulu,” jelas Hetifah dalam diskusi bertajuk ‘Di Balik Kebijakan Zonasi’.

Hetifah menerangkan, sanksi harus tegas diberikan pemerintah daerah jika pada oknum-oknum ASN atau aparat keamanan yang bermain dalam proses PPDB.

“Karena tercium ada banyak jual beli Kartu Keluarga (KK) agar bisa memenuhi syarat masuk ke sekolah sesuai zonasi. Itu jelas pidana, bisa dilaporkan,” jelasnya.

Menurutnya, pihak kepala daerah dan kepala dinas pendidikan menjadi kunci dalam membuat serta melaksanakan petunjuk teknis terkait zonasi pendidikan tingkat dasar dan menengah ini.

Apalagi peraturan PPDB ini sudah berjalan tiga tahun dan sudah mengakomodasi kondisi di daerah. Diharapkan sikap tegas ini mengurangi tindakan-tindakan penyimpangan selama pendaftaraan murid baru tersebut.

Pengaturan jumlah sekolah, standar pelayanan minimum, bangku kosong, sarana prasarana serta guru merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk menyiapkannya. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan kementerian terkait lainnya seperti Kemenag, Kemendagri dan Kemenristekdikti turut mendukung dalam supervisi dan anggaran.

Hetifah menerangkan, penerapan PPDB ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan mutu pendidikan dengan mengubah mindset orang tua murid, pemerintah daerah dan sekolah.

Hetifah selaku wakil rakyat mendorong agar anggaran pendidikan nasional maupun di daerah tetap sesuai konstitusi yakni minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

“Sejauh ini persoalan anggaran pendidikan nasional digulirkan oleh pemerintah untuk membenahi tiga masalah utama yakni sarana prasarana; ketersediaan dan mutu guru serta pengelolaan sekolah,” tambahnya lagi.

Dilihat dari catatan Komisi X DPR masih banyak ruang kelas yang kondisinya tidak baik dan sebanyak 40 an persen sekolah yang belum memiliki alat peraga yang laik.

“Jika hal itu disalurkan dengan tepat dan baik maka akan menghilangkan soal sekolah favorit,” jelas Hetifah.

Dari data Komisi X DPR, ada 18 Provinsi yang mengalokasikan APBB lebih dari 20% seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. (beb)

The post Komisi X DPR RI : Tentang Kebijakan Zonasi, “Tindak Tegas, Pihak Yang Melanggar Hukum” appeared first on Prokabar.

Sama saja membunuh hak anak untuk mendapat tempat atau proses pendidikan yang lebih baik. Begitu tanggapan orang tua murid di Pasaman. Seperti diutarakan salah satu orang tua murid, Afrizal. Ayah yang anaknya hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama ini mengatakan, di Pasaman, tidak bisa menampik, beberapa mutu sekolah dasar dan menengah pertama masih jauh tertinggal.

“Sekolah menengah pertama banyak yang unggul di Lubuk Sikaping. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kami sebagai orang tua, tentunya ingin menyekolahkan mereka ke sekolah yang bagus, tapi karena memakai sistem zonasi, pupus harapan kami,” kata Afrizal, yang beralamat di Kecamatan Panti, Selasa (25/6).

Berbeda dengan Afrizal, salah seorang orang tua murid lainnya, Rani, bernasib beruntung, menurutnya. Ia yang berdomisili di Jorong I, Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping dapat menyekolahkan anaknya di sekolah dasar yang ia favoritkan, lantaran Kartu Keluarga (KK) beralamat dekat sekolah tersebut.

“Sebelumnya saya tinggal di sekitar Nagari Pauh, tapi pindah sudah hampir setahun. Alhamdulillah, karena KK masih alamat lama, beruntung anak saya dapat sekolah di SD yang cukup unggul di Pasaman,” kata Rani.

Di sisi lain Pantauan Prokabar.com, sistem zonasi yang tidak sedikit membuat kecewa orang tua murid, agaknya masih longgar di Pasaman. Hal ini dikarenakan, beberapa sekolah dasar atau menengah pertama ada yang kuota proses penerimaan peserta didik barunya tidak mencukupi. Sehingga ‘mengharuskan’ pihak sekolah menerima murid di luar zonasi. (Ola)

The post Sistem Zonasi PPDB, Orang Tua Murid Banyak Kecewa di Pasaman appeared first on Prokabar.

“Selain menghapus stigma adanya sekolah favorit dan nonfavorit, hal ini dimaksudkan agar sekolah yang ada terutama tingkat SMP bisa menampung semua lulusan SD secara proporsional,” kata Kepala Bidang Pendidikan dasar SD dan SMP, Dinas Pendidikan Pasaman, Ahdi Susanto, Selasa (25/6).

Diakui Ahdi, surat keputusan bupati ini mengacu Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang menerima peserta didik baru untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

“Permendikbud ini salah satu bentuk perbedaan dengan tahun sebelumnya. Dimana dulu kita masih memakai sistim rayonisasi sedangkan sexkarang kita memakai sistim zonasi yang mengacu letak geografis sejauh mana siswa itu tinggal d bcmengan sekolah yang berdekatan. Sehingga tidak lagi menentukan kalau SD ini rayonnya ke SMP ini atau itu, melainkan sekolah dekat tempat tinggal mereka, maka berhak bersekolah di sana,” kata Ahdi.

Untuk Kabupaten Pasaman Tahun Ajaran 2019-2020 kata Ahdi, pihak sekolah menerima siswa baru pada tanggal 24-28 Juni mendatang. Tanggal 29 Juni sudah pengumuman siapa yang di terima dan tanggal 1-4 Juli 2019 sudah masuk tahun ajaran baru untuk daftar ulang. Serta tanggal 5 Juli diberi waktu untuk cadangan siswa yang sekolah seandainya ada yang tidak mendaftar di sekolah yang bersangkutan. (Ola)

The post Tahun Ajaran Baru Ini Aturan Main dan Jadwal PPDB di Pasaman appeared first on Prokabar.