Setelah perang dunia pertama, propaganda tidak hanya terbatas pada peran para aktor pemerintahatan. Bentuk propaganda semakin mengalami perkembangan dengan menggunakan telegraf dan mesin cetak. Akses informasi diberikan kepada warga negara dan tentara di medan perang. Oleh karena itu propaganda telah menjadi cara yang mapan dalam mengubah dunia menjadi konflik dan peperangan yang mempengaruhi alam bawah sadar manusia (Abdulkhamidova, 2021).

Dewasa ini, propaganda telah beralih dari mesin cetak ke media sosial. Platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan dapat diakses oleh jutaan orang dalam hitungan detik membuatnya menjadi sarana yang sangat potensial untuk tujuan propaganda. Media sosial tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga oleh aktor non-pemerintah, termasuk perusahaan, kelompok kepentingan, dan individu. Salah satu contoh nyata dari penggunaan propaganda di media sosial adalah dalam kampanye politik. Kampanye-kampanye ini sering kali memanfaatkan iklan berbayar dan konten viral untuk membentuk opini publik. Misalnya, pada pemilihan presiden di berbagai negara, kandidat menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan mereka, menyerang lawan politik, dan menggalang dukungan. Teknik-teknik seperti micro-targeting, di mana pesan disesuaikan dengan demografi dan preferensi pengguna tertentu, menjadi semakin umum dan efektif dalam mempengaruhi pandangan politik masyarakat.

Selain itu, propaganda di media sosial juga sering memanfaatkan algoritma platform untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Algoritma ini dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan aktivitas online mereka. Namun, hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bias dengan lebih efektif. Misalnya, berita palsu atau hoaks dapat dengan cepat menyebar di platform media sosial, menciptakan misinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan memicu tindakan sosial atau politik. Tidak hanya itu, propaganda di media sosial juga memanfaatkan ‘bot’ dan akun-akun palsu untuk menyebarkan pesan secara otomatis. Bot ini dapat memposting, menyukai, atau membagikan konten dalam jumlah besar, menciptakan ilusi bahwa pesan tersebut didukung oleh banyak orang. Hal ini bisa memperkuat narasi tertentu dan membuatnya tampak lebih kredibel atau populer daripada yang sebenarnya.

Dalam konteks global, propaganda melalui media sosial juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik di negara lain. Misalnya, terdapat laporan tentang campur tangan asing dalam pemilu negara lain melalui media sosial, di mana aktor-aktor dari luar negeri menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. Konteks Ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medan baru dalam perang informasi dan propaganda di tingkat internasional. Secara keseluruhan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam cara propaganda dijalankan. Meskipun teknik-teknik dasar dari propaganda seperti manipulasi informasi dan teknik persuasif tetap sama, media sosial telah memberikan dimensi baru dalam hal kecepatan, jangkauan, dan efektivitas penyebaran pesan. Maka ini menuntut masyarakat untuk lebih kritis dan waspada terhadap informasi yang mereka terima, serta memahami bahwa di balik banyak pesan yang tersebar di media sosial, mungkin ada agenda tertentu yang ingin dicapai oleh para penyebar propaganda.

Referensi

Abdulkhamidova, F. (2021). Role of Propaganda and its Effects on People ’ s Conscious Running head : ROLE OF PROPAGANDA AND ITS EFFECTS ON PEOPLE ’ S CONSCIOUS Role of Propaganda and its Effects on People ’ s Conscious Fazilat Abdulhamidova Public Opinion and Propaganda. July.

Richard C. Vincent. (2016). Communication and Propaganda. In The Red Vienna Sourcebook (Issue July, pp. 232–268). https://doi.org/10.2307/j.ctvfrxrtp.41

Rusu, M.-L., & Herman, R. (2018). The Implications of Propaganda as a Social Influence Strategy. Scientific Bulletin, 23(2), 118–125. https://doi.org/10.2478/bsaft-2018-0015

Fadhlil Wafi
Pascasarjana Universitas Andalas

The post Media Sosial; Bentuk Baru Propaganda yang Lebih Efektif appeared first on Prokabar.

Namun, hal itu tak berimbas kepada perbaikan, misalnya kualitas kompetisi ataupun prestasi tim nasional berkutat di situ-situ saja.

Ketua umum PSSI yang tidak fokus pada perannya bisa jadi masalah utama dari sepak bola Indonesia yang terus tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sejak 2009 tidak ada klub Indonesia yang bisa tampil pada putaran final Liga Champions Asia sebagai turnamen tertinggi antarklub AFC.

Klub-klub seperti Persipura Jayapura, Persija Jakarta, hingga Persib Bandung pupus di babak kualifikasi.

Pada kasta di bawahnya, AFC Cup, klub-klub Indonesia belum juga berbicara banyak. itu semua karena faktor kualitas liga domestik.

Timnas Indonesia yang belum kunjung juara Piala AFF atau SEA Games juga terkait dengan faktor dari ‘dalam negeri’ sendiri.

Indonesia belum punya kompetisi yang baik, persiapan Timnas Indonesia juga cenderung tak berjalan mulus. Semua itu karena faktor pengurus yang tidak bekerja dengan serius, ketua umum PSSI juga tidak fokus.

Bukan hal aneh jika PSSI hanya menjadi kendaraan politik bagi seorang ketua umum demi mendapatkan posisi yang baik dalam bidang politik.

Sepak bola adalah olahraga masyarakat Indonesia. Tidak saja di atas lapangan atau stadion bagus, si kulit bundar tetap bisa menggelinding dan masuk ke gawang sekalipun hanya di atas tanah merah atau atap gedung.

Di mana-mana masyarakat Indonesia mengenal sepak bola. Tidak mengherankan jika sepak bola Indonesia jadi sorotan bagi berbagai kalangan.

Karena itu juga PSSI bisa jadi media bagi ketua umum yang memiliki target tertentu mendapatkan banyak sorotan, salah satunya dari Timnas Indonesia.

Biasanya ketua umum PSSI akan ‘mati-matian’ agar Timnas Indonesia, baik yang kelompok umur atau senior mendapatkan hasil bagus pada sebuah turnamen.
Lewat prestasi bagus di Timnas Indonesia, ketua umum PSSI akan mendapatkan nilai tambah dalam target politiknya tersebut.

Sejak era Djohar Arifin Husin, tidak ada lagi ketua umum PSSI yang bisa menuntaskan tanggung jawabnya hingga satu periode.

Di luar La Nyalla Mattalitti yang harus mengakhiri tugasnya sebagai ketua umum PSSI pada 2015-2016 lantaran Indonesia terkena sanksi FIFA, belum ada lagi ketua PSSI yang bertahan selama satu periode.

Edy Rahmayadi yang terpilih pada 10 November 2016 hanya bertugas sampai Januari 2019 karena harus mengisi jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara.

Mochamad Iriawan atau Iwan Bule juga mengalami pemotongan tugas selama satu tahun. Tugas Iwan Bule yang dimulai pada November 2019 semestinya berakhir pada akhir 2023.

Akan tetapi akibat Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, muncul desakan digelar Kongres Luar Biasa guna mendapatkan ketua umum dan pengurus PSSI baru.

Di luar itu Iwan Bule juga disebut-sebut ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat.

Ketua umum PSSI yang gagal fokus pada tugasnya bukan satu-satunya penyebab sepak bola Indonesia tidak maju-maju. Tetapi bisa dianggap sebagai faktor terbesar.

Seandainya saja ketua umum PSSI bisa fokus pada tugasnya, maka urusan Liga Indonesia yang masih amburadul, pembinaan yang tidak konsisten, dan Timnas Indonesia yang masih puasa gelar bisa dibereskan dengan baik lewat program-program yang terencana.

Maka dari itu penting dari pemilik suara guna mendorong calon ketua umum PSSI yang tidak memiliki tujuan politik ke depannya.

Sejauh ini sudah terbukti, berbagai latar belakang ketua umum PSSI: mulai dari politikus (Nurdin Halid), mantan pemain (Djohar Arifin), Edy Rahmayadi (TNI), hingga Iwan Bule (polisi) tidak juga mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.

Dorong juga sosok yang terbukti memiliki kemampuan mengatur, terutama yang berkaitan dengan sepak bola, yang baik.

Sepak bola Indonesia ini terkait dengan baik hal, mulai dari Pemerintah hingga ke kepolisian. Tanpa kemampuan lobi atau manajerial yang baik, program atau agenda PSSI sulit berjalan mulus.(*)

The post “Hebatnya” PSSI: Mulai dari Tiap Sebentar Ganti Ketua, Prestasi Jalan di Tempat, sampai jadi Kendaraan Politik appeared first on Prokabar.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Hardi Putra Wirman menilai isu ini akan merugikan Presiden Jokowi. Lantaran langkah ini menjadi beban bagi Presiden Jokowi, terutama di masa akhir jabatan presiden, dan mencatat sebuah sejarah riak politik bagi bangsa.

“Wacana tersebut berpotensi membuat masa akhir jabatan presiden Jokowi menjadi tidak Happy Ending atau Sad Ending, sebab penundaan pemilu memiliki konsekuensi politik yang berat hingga amandemen UU 1945,” jelas Hardi yang juga dosen Ilmu Politik di IAIN Bukittinggi ini.

Selain itu, jebolan doktor Universitas Padjajaran ini melihat Jokowi di akhir masa jabatannya ingin meninggalkan legacy yang baik, seperti pemindahan ibukota negara dan pembangunan infrastruktur yang kian masif.

“Penundaan pilpres akan kontraproduktif dengan keinginan Jokowi, tidak elok bagi masa depan bangsa dan demokrasi,” jelas Hardi Putra Wirman.

Isu yang digelembungkan oleh para elit politik ini dianggap Hardi sebagai usaha partai politik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pada Pileg 2024 mendatang.

“Wacana Cak Imin tersebut kami melihat sebagai sebuah respon terhadap tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, dimana rata-rata hasil survei mencatat angka 75% tingkat kepuasan. Sehingga, Cak Imin mencoba masuk ke ceruk besar masyarakat yang puas tersebut dengan wacana penundaan pemilu yang sebenarnya wajah lain dari Jokowi 3 periode,” papar peneliti Polstra Researching & Consulting ini.

“Harapannya publik yang puas tersebut terkonversi menjadi dukungan kepada PKB dan atau Cak Imin, mengingat fenomena saat ini partai politik terus berupaya menjaga pertumbuhan elektabilktas mereka, tidak terkecuali PKB,” pungkasnya.(laf)

The post Pilpres Ditunda, Pengamat Nilai Jokowi Bisa Sad Ending appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya, yang dilansir, Senin (7/12).

Menurut Dewi, lembaganya mengacu pada mekanisme yang diatur undang-undang dalam memproses penanganan perkara dugaan pelanggaran.

“Tidak ada kepentingan politik dalam proses penanganan pelanggaran terkait calon gubernur Sumatera Barat,” katanya.

Dewi mengatakan penanganan pelanggaran terhadap Mulyadi bermula dari adanya laporan warga  yang memiliki hak pilih. Laporan itu terkait dugaan kampanye di luar jadwal.

Dewi menuturkan, merujuk Pasal 134 dan 135 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu berkewajiban menerima dan menindaklanjuti penanganan pelanggaran.

Setelah melakukan pemeriksaan, kata Dewi, Bawaslu menemukan dugaan kuat pelanggaran kampanye di luar jadwal seperti yang dilaporkan.

“Unsur-unsur yang kami periksa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pelapor itu terpenuhi, sehingga kemudian polisi, jaksa, dan Bawaslu sepakat untuk diteruskan ke proses penyidikan,” katanya.

The post Bawaslu Bantah Penetapan Tersangka Calon Gubernur Sumbar Bersifat Politis appeared first on Prokabar.

Sekedar diketahui, Irfendi dan Alis Marajo adalah dua “bebuyutan” dalam kontestasi politik di Limapuluh Kota sejak 20 tahun terakhir.

Pada tahun 2000, Irfendi merupakan rival Alis Marajo saat pemilihan Bupati masih di DPRD. Kala itu, Irfendi maju bersama tokoh Gunuang Omeh. Sementara, Alis maju bersama Irfendi Arbi.

Pada 2005, Irfendi Arbi maju dan berhadap-hadapan kembali dengan Alis Marajo. Saat itu, Alis maju sebagai cabup bersama Zagli Bros. Sementara Irfendi maju menjadi cawabup Amri Darwis. Di sini, giliran Irfendi yang menang.

Pada Pilkada 2010, Irfendi Arbi yang maju bersama Zadri Hamzah, berkompetisi dengan Alis Marajo yang maju bersama Asyirwan Yunus. Saat itu, Irfendi menang di putaran pertama. Sementara di putaran kedua, Alis Marajo yang terpilih dengan suara tak sampai 700-an.

Kerap berlaga, akhirnya pada 2015, Irfendi Arbi maju menjadi calon bupati berhadapan dengan Asyirwan Yunus yang merupakan eks wabup Alis Marajo. Dalam alek demokrasi ini, Irfendi Arbi menang.

Berhubung Pilkada sudah di depan mata, pada 2020 ini belum diketahui dengan siapa Irfendi Arbi berpasangan. Namun kemunculan Alis Marajo ke rumah dinas bupati dan bicara empat mata dengan Irfendi, diyakini menjadi simbol persatuan kedua tokoh Limapuluh Kota itu.

Kepada wartawan, Alis Marajo yang begitu keluar rumah dinas bupati dihantar Irfendi Arbi sampai ke depan pintu mobil, mengaku bicara banyak hal dengan Bupati.

“Dalam politik, silaturrahmi adalah kekuatan paling besar. Hari ini kami silaturrahmi,” kata Alis Marajo. Dia menyinggung, soal beberapa hal. Selain Pilkada yang sudah di depan mata, juga ekonomi kerakyatan.

“Limapuluh Kota punya banyak potensi. Untuk menghadapi industri 4.0, perlu penguatan one village one produk. Tadi pak Bupati Irfendi sudah setuju. Kita harus lanjutkan bersama-sama ,” jelas Alis Marajo.

Irfendi Arbi menyebut, Alis Marajo adalah tokoh Limapuluh Kota sekaligus sepuh Partai Golkar yang tidak asing di tingkat nasional. “Pak Alis, selama ini lawan secara politik. Tapi kalau hubungan emosional, kami dekat. Kami tidak pernah ada gesekan pribadi,” kata Irdendi.

Dia mengaku, Limapuluh Kota ke depan harus lebih maju dan baik. “Tadi kami bicara soal daerah ke depan. Pak Alis, perlu turun tangan biar bersama-sama kita bangun daerah lebih maju,” kata Irfendi. (vbm)

The post Dua Patron Politik Limapuluh Kota Berjumpa, Apa Yang Dibahas Irfendi dan Alis? appeared first on Prokabar.

Pada Pileg 2019 Benny Utama dari Partai Golkar dan Sabar As dari Partai Demokrat mengantarkan mereka menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Dapil IV Pasaman-Pasaman Barat.

Benny Utama mengatakan dirinya merasa bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Partai Golkar kepadanya untuk maju pada Pilkada Pasaman kali ini. Tentu ini menurutnya, menambah semangat baginya agar bisa memenangkan Pilkada Pasaman 2020

“Alhamdulillah. Ini suatu kepercayaan yang sangat luar biasa bagi kami. Tentu ini menambah semangat bagi kita semua untuk bersama-sama mewujudkan Pasaman yang bermarwah,” ucap Benny Utama.

Sementara itu Sabar As saat mengatakan, rekomendasi ini adalah amanah yang bakal diwujudkannya nanti. “Ini dalah amanah dari partai buat kami, ini semua dari kajian dan analisis publik serta hasil survey dan amanah ini akan kami laksanakan dengan baik,” ujar Sabar. (Ola)

The post Pilkada Pasaman, DPP Golkar Rekomendasikan Pasangan Benny-Sabar appeared first on Prokabar.

“Banyak masyarakat datang kepada saya, meminta membangun Padang Pariaman, sebagai bupati. Saya menolak, tapi dukungan itu bertambah banyak saja,” sebut Refrizal..

Lewat akun resminya, Jum’at (8/11), Refrizal menulis pengumuman tentang sosialisasi dirinya di Pilkada Padangpariaman. Tak ketinggalan, ia memohon doa restu dan dukungan dari semua kalangan.

Kader PKS ini selama menjabat sebagai anggota DPR RI, sudah banyak berbuat kampung halaman. Salah satu program yang digagasnya adalah bedah lapau. Bedah lapau adalah pembinaan ekonomi rakyat yang berbasis di lapau. Ribuan lapau dibedah dan diberi suntikan modal secara cuma-cuma.

Refrizal mengangkat jargon Padangpariaman Lebih Baik. Ia memfokuskan pembangunan bidang infrastruktur, sosial-budaya, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pemberdayaan ekonomi tentu saja menjadi prioritas karena Refrizal sudah melaksanakan program tersebut dan masyarakat sudah merasakan langsung manfaatnya. (laf)

The post Refrizal Kembali Masuk Gelanggang Politik appeared first on Prokabar.

Dari sisi etika, menurutnya, bupati harus mendelegasikannya kepada wakil bupati, bukan pada Sekda. Kecuali memang ada Peraturan Bupati sejak awal terkait hal itu.

“Yang kita herankan kenapa staf ahli bupati tidak memberitahukan soal itu pada bupati,” ungkapnya pada Prokabar.com melalui telpon di Padang, Rabu (23/10).

Seperti diberitakan Prokabar.Com sebelumnya, DPRD Pessel menolak Paripurna Nota Pengantar Pandangan Umum Fraksi terkait APBD 2020 yang hanya dihadiri Sekda Erizon, Selasa 22 Oktober 2019.

Ketua Komisi I, Daskom mengatakan, jika Bupati Pessel, Hendrajoni berhalangan hadir dalam paripurna, harus mendelegasikannya pada wakil bupati, bukan Sekda. Hal itu sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Wakil bupati ada, tapi kenapa yang diutus Sekda. Ini sama saja nerendahkan marwah DPRD sebagai lembaga legislatif, “ujarnya politisi Partai PDIP itu di Painan.

Paripurna Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Pengantar APBD 2020 sempat tertunda. Dewan menolak melakukan pembahasan karena hanya dihadiri Sekda.

Selain UU Pemerintah Daerah, hal tersebut juga diatur di tata tertib DPRD. Menurutnya, penugasan Sekda saat itu tidak benar, selagi masih ada wakil bupati.

Jika bupati ada persoalan dengan wakilnya, itu adalah persoalan pribadi. Sementara sidang paripurna adalah urusan masyarakat Pesisir Selatan.

Saat ini, lanjutanya, dewan masih menunggu informasi lanjutan dari DPRD. Penolakkan, kata dia, hanya untuk meluruskan pada pemerintah daerah terkait aturan yang berlaku.

“Ini harus kita patuhi bersama. Aturan harus kita laksanakan sebaik-baiknya. DPRD dan pemerintah daerah adalag mitra, “ujarnya.

Dari sisi normatif, lanjutnya, jika memang diatur dalam tatip DPRD dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, berarti langkah DPRD sudah tetap.

“Biasa lah, bupati tidak memberi ruang pada wakilnya, karena ini pilkada sudah dekat,” tutupnya. (min)

The post Pengamat Politik Benarkan Sikap DPRD Pessel, Tolak Sekda saat Paripurna appeared first on Prokabar.

“Mahar politik  sejatinya tidak boleh dalam aturan, dan sulit dibuktikan. Namun, temuan Bawaslu semuanya kandas, dan kasus berhenti, karena bukti dinyatakan kurang,” kata Rahmat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10).

Menurutnya, dalam pilkada 2018  ada beberapa calon kepala daerah, yang melakukan politik uang dengan istilah mahar.

Namun kasusnya berhenti, atau baru ketahuan setelah waktunya kedaluwarsa, dan belum ada yang masuk pengadilan.

“Sebenarnya untuk para calon kepala daerah yang membiayai siapa? Seharusnya calon maupun parpol pengusung, karena sama-sama punya uang,” tegasnya.

The post Terkait Mahar Politik, Ini Tanggapan Bawaslu appeared first on Prokabar.

Dalam laporan 26 halaman ini disebutkan penggunaan pasukan siber untuk kegiatan memanipulasi telah meningkat sebesar 150% dalam dua tahun terakhir. Tujuannya, menciptakan disinformasi, menekan hak dasar manusia, mendiskreditkan oposisi politik dan membenamkan pendapat yang berlawanan.

Dalam aksi ini media sosial Facebook masih menjadi pilihan pertama sebab media sosial ini dengan pengguna terbesar di dunia dan daya jangkau yang cukup luas hingga ke kerabat dan pertemanan.

“Kami telah mengumpulkan bukti pasukan cyber kini menjalankan kampanye di WhatsApp. Kami memperkirakan platform ini akan semakin penting dalam aktivitas ini dalam beberapa tahun mendatang karena semakin banyak orang menggunakan WhatsApp untuk komunikasi politik,” tulis laporan tersebut seperti dikutip, Sabtu (5/10).

Dalam melakukan aksinya, para pasukan dunia maya ini kebanyakan menggunakan akun palsu. Mereka aktif berkomunikasi dengan target. Selain itu, pasukan siber ini juga melakukan aksi peretas akun dari orang-orang terkenal di media sosial untuk melakukan propaganda atau membungkam pemilik akun di media sosial.

Soal strategi komunikasi, ada beberapa strategi yang biasa digunakan para cyber army ini. Yakni, pembuatan disinformasi atau memanipulasi media agar pembaca bingung, melaporkan akun atau akun secara massal, trolling, doxing (penyebaran identitas pribadi ke publik untuk dilecehkan)

Di Indonesia untuk menjalankan aktivitas ini media sosial yang digunakan adalah Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Aktivitas mempengaruhi opini publik, menyerang dan menjatuhkan lawan politik dilakukan oleh para politisi dan partai serta kontraktor pribadi.

Dalam laporan Oxford disebutkan pasukan cyber dunia maya Indonesia tergolong pasukan dengan kapasitas rendah. Mereka biasanya mengeluarkan biaya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. (cnbc/hdp)

The post Ini Kisaran Bayaran Buzzer Politik di Indonesia appeared first on Prokabar.

“ASN jangan masuk ke dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung!” tegas Menteri Syafruddin saat konferensi pers di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/4).

Menteri PANRB meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi ASN yang ada di lingkungannya. ASN sebagai petugas negara berkewajiban melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan negara.

Para abdi negara diminta untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal. “Mari semua ASN menjaga suasana agar tetap kondusif,” ajak Syafruddin.

Sebelum pelaksanaan pemilu, Menteri Syafruddin telah berulang kali mengimbau ASN untuk menjaga netralitas. Ditegaskan, ASN memiliki hak politik namun hanya dapat digunakan dalam bilik suara dan tidak untuk berpolitik praktis.

Menteri Syafruddin juga menegaskan bahwa apabila terdapat ASN yang terlibat kepentingan politik, sanksi akan diselesaikan secara komprehensif. Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin. Penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan PP No. 42/2004 dan PP No. 53/2010.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusan Menteri PANRB. Jika hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN dapat merekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Netralitas ASN sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di tahun kontestasi politik ini, ASN yang netral menjamin demokrasi yang sehat. Namun sebaliknya, apabila ASN tidak netral, akan sangat merugikan negara hingga masyarakat sebagai penerima layanan. (*/hdp)

The post Menpanrb Ingatkan ASN Jangan Masuk Hirup Pikuk Politik appeared first on Prokabar.

Kalaupun kini ada yang mulai muncul ke permukaan, itupun masih jauh dari harapan. “Pantauan kami, sangat disayangkan beberapa Caleg perempuan yang kini tampil hanya sebagai pemenuh kuota. Mirisnya, apa visi misinya maju untuk menjadi calon perwakilan rakyat saja, tidak tahu. Ini masih jauh dari harapan sebenarnya dari keterwakilan perempuan itu di arena politik,” kata, Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita didampingi dua komisioner, Kristin dan Mesrawati saat sosialisasi pengawasan Pemilu bersama para kaum dan organisasi perempuan di Pasaman, Sabtu (23/2).

Masih rendahnya partisipasi perempuan ini diakui Rini, diakibatkan banyak faktor. Terutama itu ialah masalah budaya.

“Sudah saatnya perempuan itu tampil. Selama ini perempuan dipandang sebelah mata, kini itu tidak main lagi. Bagaimanapun kebutuhan kaum perempuan, perempuanlah yang paling tahu,” jelas Rini.

Rini meminta, tampilnya perempuan ke permukaan, salah satunya bisa diwujudkan untuk mengawasi Pemilu. Tolak politik uang, dan jangan mau menjadi lumbung atau sasaran kampanye hitam. (Ola)

The post Gawat, Keterwakilan Perempuan di Arena Politik Sebagian Besar Pemenuhan Kuota appeared first on Prokabar.

“Bagaimana teman-teman pers, wartawan itu bisa menjaga pemilu yang berkualitas bagaimana kita sebagai pers mencerahkan tidak memprovokasi, memecah belah masyarakat. Teman-teman tidak menjadi bagian dari kubu-kubu tetapi mendampingi masyarakat ada ditengah-tengah menghadapi situasi politik yang sedang menghangat cenderung memanas,” kata Agus, beberapa saat lalu.

Sementara untuk para netizen Agus juga mengharapkan, untuk menjaga ruang publik media sosial agar tidak terpecah belah sehingga dapat menciptakan tenggang rasa, menjaga internet sehat, kesantunan dalam berdiskusi di medsos dan saling mengingatkan diantara teman-teman media, wartawan, dan netizen milenial.

“Sama-sama kita jaga ruang publik kita agar tidak terpecah belah tidak penuh provoskasi,” tegas Agus.

Menurutnya, menjalin tali silaturahmi dan semangat persaudaraan sangat penting. Kehidupan masyarakat juga sudah terpengaruh apa yang berkembang di medsos sementara media massa di sibukkan dengan kontrovesri tentang kontestasi Pilpres.

“Berbeda pilihan politik itu biasa beda pandangan idiologi itu wajar, tapi bagaimana dalam situasi perbedaan itu kita masih bisa bersama-sama menjalankan kehidupan bermasyarakat penuh toleransi dan tenggang rasa,” sebutnya. (*/hdp)

The post Jelang Pemilu Media Diharapkan Netral appeared first on Prokabar.

Karena itu, tegas Presiden, TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak kotak oleh kepentingan politik yang sempit, yang selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini, dan yang selalu menjamin keutuhan wilayah nasional dan membangun persatuan dan solidaritas antar anak-anak bangsa.

“TNI harus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai kekuatan dasar dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta. TNI harus semakin maju dan profesional serta TNI bersinergi dengan seluruh komponen-komponen bangsa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan ke-73 Hari TNI Tahun 2018, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10).

Ditegaskan oleh Presiden Jokowi,  Sumpah Prajurit yang diikrarkan serta Sapta Marga yang sudah dijanjikan segenap prajurit TNI adalah pondasi moral yang kokoh bagi dedikasi seluruh prajurit TNI untuk bangsa dan negara.

“Itu adalah ikrar kesetiaan yang abadi kepada NKRI, pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus ikrar sejati untuk membangun profesi TNI untuk kebanggaan dan kejayaan negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Pondasi itulah, lanjut Presiden, yang harus diperteguh oleh institusi TNI dan oleh prajurit TNI yang membuat Indonesia kokoh berdiri menghadapi gelombang zaman yang sering bergejolak, bergolak, yang memperkokoh Indonesia dalam menghadapi dan memenangi persaingan global.

Pada bagian lain sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa TNI menghadapi tantangan yang semakin kompleks,  kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, artifisial intelijen, teknologi tanpa awak, teknologi media sosial, dan berbagai perubahan sosial yang baru merupakan sebuah tantangan yang semakin nyata dan harus diantisipasi.

Sampai kapanpun juga, tegas Presiden, kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Kita harus waspada terhadap rongrongan dari dalam yang mengganggu Pancasila sebagai dasar negara,  dan juga harus waspada terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan di bidang ekonomi di era perdagangan bebas, dan perkembangan teknologi yang maha cepat sekarang ini.

“Tidak ada jalan lain bahwa kita harus bergegas memperkokoh pondasi pembangunan nasional kita,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, pembangunan kita harus Indonesia sentris yang sejalan dengan doktrin pertahanan semesta. Kita harus menjaga stabilitas politik dan menjamin ketentraman masyarakat untuk memperkokoh pondasi pembangunan, dan meningkatkan kewibawaan Indonesia di hadapan masyarakat internasional.

“Sekali lagi tugas saudara adalah memegang teguh Sumpah Prajurit menjadikan TNI semakin profesional yang mendukung demokrasi dan pembangunan nasional, serta memegang teguh prinsip politik negara sebagaimana diamanatkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman,” ucap Presiden.

Sebagai panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Presiden Jokowi mengemukakan, tugas dirinya bersama seluruh jajaran TNI menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Bersama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya,” tegas Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Presiden Ingatkan TNI Berada Di atas Semua Golongan appeared first on Prokabar.

“Media sosial kalau kita gunakan baik, sangat positif. Tapi kadang-kadang digunakan untuk yang tidak baik. Ini yang harus kita berantas dan kita beri edukasi kepada masyarakat. Berita berita yang belum tentu kebenarannya, sumbernya dari mana, apalagi ada unsur sara’ dan ujaran kebencian,” tutur Rusli usai menghadiri Video Confrence dengan pemerintah pusat, di Mapolda Gorontalo, Senin (24/9).

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, Gubernur Rusli optimis dapat terselenggara dengan baik, aman dan tertib. Ia berharap Pileg dan Pilpres nanti dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

“Satu suara sangat berguna, sehingga partisipasi masyarakat sangat berguna. KPU harus intens menggunakan berbagai media untuk mengajak masyarakat. Bahkan kalau perlu masyarakat difasilitasi dengan mendekatkan warga pelosok dengan TPS,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail menjelaskan, pelaksanaan Video Confrence dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam merupakan bagian dari persiapan pengamanan Pemilu 2019.

“Arahan dari pak Menko Pulhukam tadi jelas, penyelenggaraan Pemilu 2019 harus berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Itu harus mampu kita wujudkan di Gorontalo,” jelas Rachmad.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rachmad menilai perlu ada sinergitas antar semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, TNI/Polri serta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggaran Pemilu. Sinergitas yang sudah berjalan baik saat pelaksanaan pilkada serentak beberapa waktu lalu. (*/hdp)

The post Sambut Pemilu 2019, Habibie Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos appeared first on Prokabar.