<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#politik uang Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/politik-uang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/politik-uang/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 23:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#politik uang Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/politik-uang/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gakkumdu Diminta Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Payakumbuh</title>
		<link>https://prokabar.com/gakkumdu-diminta-segera-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-payakumbuh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[#politik uang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=124820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Payakumbuh, Prokabar &#8211; Proses hukum dalam dugaan money politik yang terjadi pada Pilkada Kota Payakumbuh semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Dengan berakhirnya masa kerja...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/gakkumdu-diminta-segera-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-payakumbuh/">Gakkumdu Diminta Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Payakumbuh</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Payakumbuh, Prokabar &#8211; Proses hukum dalam dugaan money politik yang terjadi pada Pilkada Kota Payakumbuh semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Dengan berakhirnya masa kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang hanya memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan kasus, publik kini menuntut agar kasus ini segera diproses lebih lanjut dan menetapkan tersangka.</p>
<p>Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memiliki kewenangan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan jika bukti-bukti yang ada mencukupi.</p>
<p>Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Sejak laporan pertama kali diterima, Gakkumdu telah menginvestigasi dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pada Pilkada Payakumbuh.</p>
<p>Namun, meskipun sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, terlapor belum juga dihadirkan untuk memberikan keterangan.</p>
<p>“Penyidik sudah memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini. Setiap hari yang lewat akan memberikan kesan bahwa hukum pemilu bisa dilanggar tanpa ada konsekuensi, ini bisa jadi preseden buruk bagi praktik politik uang” ujar pengamat hukum, Dr Hengki Andora.</p>
<p>Menurut Pasal 112 KUHAP, penyidik berwenang untuk melakukan upaya paksa apabila terlapor mangkir dua kali dari pemanggilan. Dalam hal ini, Gakkumdu sudah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang mengatur bahwa minimal dua alat bukti yang sah diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.</p>
<p>Kasus dugaan money politik ini seharusnya menjadi momentum bagi Gakkumdu untuk menegakkan hukum pemilu secara tegas. Mengingat tenggat waktu yang semakin sempit, pengamat hukum mengingatkan bahwa Gakkumdu harus segera mengambil langkah tegas untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat penyidikan lebih lanjut.</p>
<p>Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, apabila dugaan tindak pidana pemilu terbukti, maka kasus tersebut harus segera dilimpahkan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika Gakkumdu terus menunda atau tidak menetapkan tersangka, hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang adil dan bersih.</p>
<p>&#8220;Proses ini bukan hanya soal kasus satu individu. Ini adalah ujian untuk kredibilitas Pilkada itu sendiri. Gakkumdu dan kepolisian harus menunjukkan ketegasan dan komitmen dalam menegakkan hukum agar praktik-praktik money politik tidak merusak demokrasi,&#8221; tambah Hengki.</p>
<p>Sementara itu opini yang berkembang di kalangan masyarakat dan pengamat hukum, terlapor yang mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan Gakkumdu bisa jadi sedang berusaha menghindari proses hukum yang sedang berjalan.</p>
<p>Ada indikasi kuat bahwa terlapor tidak kooperatif dan mungkin berusaha kabur dari kewajiban hukum yang ada. Tidak hadirnya terlapor pada panggilan yang dijadwalkan menjadi pertanyaan besar. Tindakan ini dapat memberikan kesan bahwa terlapor ingin menghindar dari pemeriksaan lebih lanjut dan diduga mungkin memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan.</p>
<p>Mangkirnya terlapor dari pemeriksaan Gakkumdu ini menambah kecurigaan bahwa ada niat untuk menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Padahal, dalam kerangka hukum yang jelas, ketidakhadiran atau menghindar dari pemeriksaan merupakan langkah yang bisa menambah bobot dugaan tindak pidana. Terlapor yang tidak memberikan klarifikasi atau pembelaan kepada penyidik sangat mencolok dalam sebuah proses hukum yang seharusnya berlangsung transparan dan adil.</p>
<p>Jika terlapor memang berniat kabur atau menghindar, maka Gakkumdu sebagai lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 112 KUHAP memberikan kewenangan untuk menggunakan upaya paksa, yang dapat mencakup pemanggilan paksa atau penahanan terhadap terlapor.</p>
<p>&#8220;Ini semua demi menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana pemilu dapat dipertanggungjawabkan,&#8221; jelas Hengki.</p>
<p>Penyelesaian kasus ini sangat penting bagi integritas Pilkada Payakumbuh dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Gakkumdu harus segera menetapkan tersangka agar kasus ini tidak terhenti begitu saja dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Mengingat bukti yang ada dan dasar hukum yang jelas, penetapan tersangka kini menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi.</p>
<p>Dengan berakhirnya masa kerja Gakkumdu, langkah cepat untuk menetapkan tersangka menjadi kewajiban. Jika terbukti terjadi pelanggaran yang merugikan, maka penegakan hukum harus segera dilakukan tanpa pandang bulu.(rls)<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241223_202536_305.sdocx--></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/gakkumdu-diminta-segera-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-dugaan-politik-uang-pilkada-payakumbuh/">Gakkumdu Diminta Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada Payakumbuh</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/43 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/11 queries in 0.025 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-08 06:06:40 by W3 Total Cache
-->