Meski para pemainnya berasal dari perwira polisi, namun bakat akting mereka tak kalah dengan aktor kenamaan. Ya, film produksi MRG Film ini sengaja melibatkan personil kepolisian dan mengajak pejabat negara serta menteri ikut serta.

Mereka adalah Ipda Adityo ACP, Ipda Dimas Adit S, dan Ipda M Fauzan Yonnadi. Sedangkan pejabat negara melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, Menko Maritim Luhut Panjaitan, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain perwira kepolisian dan pejabat negara, film yang disutradari Ponti Gea ini menggandeng aktris muda Anggika Bolsterli.

Kisah film ini menyorot seorang pemuda desa dari pinggiran Danau Toba bernama Horas (diperankan IPDA Dimas Adit S) yang bertekad untuk mengejar cita-citanya sebagai anggota polisi.

Di tengah perjalanannya terhalang keputusan ayahnya (diperankan Ipda Jaya Saputra) yang tak menginginkan Horas menjadi polisi. Beruntung ibu Horas (Kompol Rina Tarigan) meluluskan keinginan putranya.

“Selain edukasi bagi masyarakat bagaimana menjadi polisi, film ini menampilkan kekayaan budaya dan alam Sumatera Utara. Danau Toba, budaya Nias dan sejumlah tempat ikonik yang bisa menarik pariwisata untuk datang ke daerah kami,” ujar Irjen Agus Andrianto, Kapolda Sumatera Utara. (beb)

The post Wow! Perwira Polisi, Pejabat Negara Hingga Menteri Jajal Akting Film ‘Sang Prawira’ appeared first on Prokabar.

Komitmen tersebut tercermin dari surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat Edaran itu bernomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo,15 November 2019. Dilansir Prokabar dari CNBC, Senin (18/11) Listyo telah membenarkan surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran itu, Polri mengimbau kepada kepala daerah agar segera melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya permintaan/intimidasi/intervensi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri pada Polda, Polres, atau Polsek atau pihak-pihak yang mengatasnamakan kesatuan Polri.

Pengaduan bisa dilakukan melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) di JL Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Call center/WA 081384682019atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu.

Layanan itu dikeluarkan Polri untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat.

Namun, pelapor diharapkan menyertakan informasi dengan data pendukung yang relevan.

“Polri akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan benar,” demikian tertulis dalam surat edaran.

Polri juga meminta agar kepala daerah tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum polisi. (*/hdp)

The post Diperas Polisi Minta Proyek? Lapor ke Nomor Ini appeared first on Prokabar.