Salah satunya memantau realisasi dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, yang diduga lost hingga Rp124 miliar per 2018.

“Hsil analisa, dari potensi PAD di tahun 2018 sebesar Rp139 miliar, penerimaan per Oktober hanya mencapai Rp8-9 miliar,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Jum’at (14/12).

Perwira Tinggi Polri yang dikenal low profile itu mengaku, kondisi tersebut sangat tak wajar. “Kami sedang menyelidikinya,” kata Kapolda didampingi Kabid Humas Kombes Pol Tatan, Direktur Reskrimsus Kombes Pol Rony Samtana dan Wadir Reskrimsus AKBP Bagus Suropratomo.

Disebutkan Kapolda, Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Intinya bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran negara di dalam kehidupan mereka.

Kapolda juga menyinggung soal dugaan penyelewengan pajak dan retribusi dari sejumlah pos-pos pemasukan daerah. Seperti pajak reklame, IMB bahkan pemasukan dari retribusi perparkiran.

“Data terakhir yang kami dapat, dari target pemasukan IMB pada 2018 sebesar Rp147 miliar, sampai November baru Rp23 miliar. Ada sekira Rp124 miliar potensi yang lost,” katanya.

Selain itu dijabarkannya, dari potensi target pajak reklame Rp107 miliar, yang baru diserap hanya Rp12 miliar. Artinya ada potensi lost Rp95 miliar. Selanjutnya potensi PAD perparkiran Rp43,8 miliar, yang diserap hanya Rp16,8 miliar dengan potensi lost Rp27 miliar.

“Padahal ini kan kalau bisa diserap dengan baik bisa digunakan untuk masyarakat,” ucapnya.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtama menambahkan, pihaknya sudah mengimbau secara persuasif dan akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.

“Sebelumnya kami melakukan OTT soal pajak permainan dan pajak restauran. Pertama kami berikan imbauan untuk berbenah. Kalau tidak mau ya dicubit, kalau enggak berubah juga ya kami tindak,” ujar Rony dan Bagus Suropratomo, dihubungi Prokabar.

Menurutnya, sejumlah dugaan penyelewengan penyebab kebocoran PAD ini disebabkan adanya tangan-tangan tak terlihat dan tersentuh yang ‘bermain’. “Ada banyak invisible hand yang bermain di sana. Makanya itu yang menyebankan kebocoran-kebocoran tadi terjadi,” katanya.

Diketahui, untuk Kota Medan sudah ada 2.408 reklame tak berijin yang ditindak. Tersisa 600 hingga 700 reklame besar yang berjalan untuk ditertibkan. Modus yang dilakukan para pengemplang pajak reklame itu yakni dengan memajang foto-foto pejabat daerah.

“Tujuannya agar reklame-reklame bermasalah itu tidak ditertibkan. Nah, hal ini sedang kami selidiki dan akan dicari siapa yang bertanggungjawab, mulai penyedia hingga penggunanya,” ucapnya.

Rony menyebutkan, pos-pos yang menjadi potensi penyelewengan PAD ini di antaranya pendidikan, kesehatan, pelayanan terpadu, dinas sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), kebersihan, dan Pekerjaan Umum (PU).

“Dalam program 100 hari Kapolda Sumut, beliau sudah menegaskan dan mengingatkan Pemkot Medan jangan sampai ada penyelewengan, jika tidak akan ditindak,” tuturnya. (vbm)

The post Diduga Lost Rp124 Miliar, Penyidik Polda Telisik PAD Medan appeared first on Prokabar.

Mereka, adalah Kombes Pol Roni Samtana dan AKBP Bagus Suropratomo. Sama-sama lama menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “duet maut” ini dinilai pegiat anti korupsi, menjadi angin segar dalam mewujudkan Sumut bersih.

“Pak Roni Samtana, sebelum bertugas di Sumut, dulunya salah satu penyidik senior di KPK. Banyak kasus kasus menonjol yang tuntas ditanganinya bersama AKBP Bagus Suropratomo cs,” kata Okta V, aktivis Sumatera Anti Korupsi.

Menurut dia, duet Roni Samtana dan Bagus Suropratomo, yang sebelumnya Wakapolrestabes Medan, bakal membuat pelaku korupsi kejang kejang dan kecemasan.

“Kami pikir, langkah pimpinan Polri sangat tepat dalam mengkolaborasikan kekuatan eks penyidik KPK di Dit Reskrimsus Polda Sumut. Ini tentu sangat disambut baik koalisi masyarakat sipil dan anti korupsi,” kata beberapa pegiat lainnya.

Kabar Roni Samtana yang kini menjabat Kepala Bidang Hukum Polda Sumut menjadi Dir Reskrimsus, mencuat setelah keluarnya telegram Asisten SDM Polri atas nama Kapolri yang diteken Irjen Pol Eko Indra Heri, pada 28 Oktober kemarin.

Semula, jabatan Dir Reskrimsus Polda Sumut dalam telegram beberapa pekan lalu, akan diisi Kombes Pol Gupuh Setiyono, Dir Reskrimum Polda Maluku. Kini, Kombes Pol Gupuh diamanahkan jadi Dir Reskrimum Polda Jatim.

Adapun pengganti Kombes Pol Roni Samtana menjadi Kabid Hukum, yakni AKBP Maruli Siahaan yang sebelumnya Kabag Binops Biro Ops Polda Sumut.

Adapun surat telegram jabatan Dir Reskrimsus diemban Roni Samtana, muncul dengan nomor 2749 tertanggal 28 Oktober 2018.

Sama dengan Roni Samtana, AKBP Bagus Suropratomo selama bertugas di KPK dikenal sukses membongkar serangkaian kasus korupsi yang mendapat perhatian publik. Bagus, merupakan alumnus Akpol 1998 dan pernah dua kali menjadi Kapolres di Sumbar, setelah sebelumnya bertugas di Dit Tipidkor Bareskrim. Masing masing, Kapolres 50 Kota dan Kapolres Pariaman Kota. (vbm)

The post Menanti Sepak Terjang Duet ‘eks’ KPK di DitReskrimsus Polda Sumut appeared first on Prokabar.