“Kami kader PMII se-Sumbar berasal dari Pariaman, Pasaman dan dari Dharmasraya sekitar 80 orang berkumpul hari ini untuk menyuarakan tentang temuan BPK dugaan penyelewengan dana covid,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Iko Juhansyah, Senin (1/3/).

Jika tidak disuarakan, kata dia, ditakutkan pengusutan kasus ini berhenti begitu saja. Sehingga tidak terjadi pembiaran.

“Untuk itu, kami terus mendesak stake holder pemprov Sumbar untuk bekerja keras mengungkap siapa-siapa saja orang dibalik penyelewengan dana,” jelasnya. (gas)

The post PMII Sumbar Datangi Pemprov, Kawal Terus Penyelewengan Dana Covid-19 appeared first on Prokabar.

Ketua BADKO HmI Sumbar, Wendi Juli Putra menyampaikan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Sumatera Barat memang masih jauh dari ideal. Kita melihat masih belum terkonsolidasinya semua stakeholder termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB. Sehingga korban positif makin hari semakin bertambah.

Ketua PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra menyarankan agar pengawalan dan pengawasan terhadap bansos yang disalurkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar diawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di balik wabah yang menimpa dunia khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Kemudian Ketua KAMMI Sumbar, Abu Said meminta untuk melibatkan OKP Cipayung Sumbar dalam penyaluran bansos, baik dari APBN, APBD, Polri maupun dari pihak lain agar tepat sasaran. “Jangan sampai kita menemukan masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos,” imbuh Said.

Sementara itu Ketua GPI Sumbar, Rinaldi mengatakan potensi pemuda dan mahasiswa harus dikerahkan untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan PSBB dan protokoler kesehatan untuk meminimalisir korban covid-19.

Terakhir Cipayung Sumbar mengajak Polda Sumbar ikut mendorong keterbukaan informasi penerima bantuan sosial oleh Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan kemana bantuan disalurkan.

Menggapai hal tersebut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi OKP Cipayung Sumbar yang telah berempati dan proaktif terhadap wabah yang menimpa dunia hari ini. Irjen Pol Toni juga mengajak seluruh OKP Cipayung untuk bersinergis dalam rangka penerapan PSBB perpanjangan ini dan ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumbar termasuk OKP Cipayung ikut menyuarakan kepada masyarakat dan ikut bersinergis dalam mengawasi penyaluran bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak karena wabah Covid-19 ini”. Tutup Kapolda.(rls)

The post PSBB Diperpanjang, Cipayung Plus Temui Kapolda Sumbar appeared first on Prokabar.

Tema yang diangkat dalam FGD tersebut adalah “Merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional pasca Pemilu 2019”

Dalam kesempatan Ketua DPD IMM Sumbar Ihya Rizki menyatakan dalam rangka momentum hari Kebangkitan Nasional, aliansi OKP Sumbar berharap Pemilu yang sudah dilaksanakan jangan sampai menjadi pemicu perpecahan antar anak bangsa.

“Akhir-akhir ini kami melihat banyak hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu kami mengajak mahasiswa jadi pelopor untuk merekatkan kembali yang sudah retak,” katanya.

Selain itu, dia juga menyatakan terimakasih kepada KPU dan Bawaslu yangbsudah menyelenggarakan Pemilu denhan baik meskipun masih dituding ada kecurangang.

“Kami juga menyatakan menolak gerakan people power yang inskontitusional yang berupaya mendelegitimasi KPU secara kelembagaan,” ujarnya.

Dia mengatakan Jljika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan silahkan tempuh jalur yang sudah diatur oleh undang-undang.

Hal senada disampaikan Ketua Badko HMI Sumbar Wendi Juli Putra. Dia mengatakan penyelenggaraan Pemilu adalah perwujudan demokrasi di negara ini.

“Apapun hasil Pemilu itulah hasil demokrasi yang ditentukan oleh rakyat, walaupun ada kecurangan-kecurangan, ada jalur hukumnya. Kalau KPU curang laporkan ke Bawaslu, kalau KPU dan Bawaslu curang laporkan ke DKPP dan kalau tidak menerima hasilnya, laporkan ke MK. Semua surah diatur dalam perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua PKC PMII Sumbar Rodi Indra Saputra mengajak seluruh masyarakat Sumbar untuk selalu menjaga sitiasi kondusif pasca Pemilu ini.

“Mari kita rajut kembali kebersamaan dan persaudaraan. Hilangkan perbedaan pasca Pemilu ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, tiga OKP tersebut juga menyatakan sikap, berikut pernyataan sikap mereka;

Pertama, Kami atas nama Aliansi OKP provinsi Sumbar mengucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu serta seluruh penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat KPPS atas terselenggaranya Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 yang Jurdil, demokrasi dan transparan. Serta terimakadih kepada TNI dan Polri atas terselenggaranya Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019 dengan Aman, Damai dan Kondusif.

Kedua, menolak Gerakan People Power yang bersifat Inskontitusional yg dapat merusak keutuhan NKRI dan Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Ketiga, mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat, untuk selalu menjaga situasi yang kondusif serta sama2 untuk menunggu hasil Pengumuman Resmi Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU RI pada tgl 22 Mei 2019.

Keempat, mengimbau kepada masyarakat dan elit politik untuk merajut kembali tali silaturahmi kebangsaan pasca pemilu 2019.

Dan kelima, terakhir kami ikut berduka cita dan berbelasungkawa atas gugurnya para penyelenggara pemilu selama berlangsungnya pemilu 2019 di seluruh Indonesia.(mbb)

The post OKP Kemahasiswaan Ajak Rajut Kembali Persatuan Pasca Pemilu appeared first on Prokabar.