“BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram,” ujarnya dilansir Kamis (8/7).

Mensos menambahkan, beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), mengingat jaringan BULOG terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke BULOG dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menyampaikan, pembaruan data penerima Bansos Tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

“Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM Darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi, jadi tinggal ‘klik’ saja,” tandasnya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.

“Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak BULOG, bukan oleh Bank ya,” ujar Mensos.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum BULOG.

“Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS,” ujar Mensos.

Sebelumnya, Mensos menyampaikan bahwa bansos segera dicairkan pada minggu ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dimulai tanggal 3-20 Juli 2021.

“Jadi, sesuai instruksi Presiden agar mengakselerasi pencairan bansos di minggu ini, sehingga bisa segera membantu masyarakat,” pungkasnya.

Alokasi anggaran untuk 10 juta penerima Bansos Tunai senilai Rp6,1 triliun, sedangkan untuk PKH yang menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun. Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta penerima dialokasikan anggaran senilai Rp45,12 triliun. (*)

The post Penerima Bansos Tunai dan PKH Akan Dapat Tambahan Beras appeared first on Prokabar.

“Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan Bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dilansir dari laman Kemensos, Kamis (22/04).

Lebih lanjut, Mensos mengungkapkan, pemberian bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Pencairan bansos PKH ini diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan daya beli tersebut, imbuh Risma, juga akan berdampak bagi para pedagang kecil, dagangan laku dan para pedagang mendapatkan untung.

Risma berharap, dengan pencairan bantuan PKH juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di Bulan Ramadan yang cenderung berbeda dengan hari-hari biasa.

“Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur, maupun berbuka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya,” ungkapnya.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen. Komponen dimaksud yaitu Komponen Kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita; Komponen Pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat; serta Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat.

Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan bansos langsung melalui rekening masing-masing KPM PKH.

“Mereka bisa mencairkan (bansos) di ATM bersama, e-warong, dan agen-agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur,” pungkas Mensos.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, alokasi anggaran bansos PKH tahun 2021 sebesar Rp28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp15,35 triliun yaitu pada Bulan Januari 2021 sebesar Rp6,82 triliun dan Bulan April Rp6,53 triliun. (*)

The post PKH Tahap II Telah Disalurkan, Ini Totalnya appeared first on Prokabar.

“Sesuai dengan tugas fungsi kami Kementerian Sosial diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program-program yang sifatnya program-program bansos,” ujar Mensos usai Rapat Terbatas (Ratas), dilansir Juma’at (29/5).

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa Mentan dan Menteri KP menyampaikan ada sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang perlu diintervensi.

“Intervensinya tentunya bisa berupa dua kegiatan, yang pertama bansos atau yang kedua adalah bisa di dalam bentuk skema pemulihan ekonomi,” urai Mensos.

Menurut Mensos, di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah oleh Kementerian Keuangan memang ada anggaran untuk program-program bansos dan ada anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi.

Untuk itu, Mensos sampaikan akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS atau belum.  

“Memang tadi ada info dari Kepala Bappenas bahwa sekitar, saya lupa angkanya, 80% belum masuk DTKS yang nanti kami secara bertahap akan memasukkan ke dalam DTKS,” imbuh Juliari.

Sebagai informasi, Mensos sampaikan bahwa di dalam DTKS per hari ini ada sekitar 10,825 juta kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan.

“Jadi 10,825 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS kami yang mata pencahariannya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” terang Mensos.

Berikutnya, Mensos sampaikan akan melakukan cleansing dari 10,825 juta itu berapa yang sudah terima program bansos reguler seperti PKH dan BPNT dan berapa yang belum.

Mungkin, Mensos sampaikan nanti akan membutuhkan, dengan persetujuan Mentan dan Menteri KP, apabila dari 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan ini layak untuk diberikan bansos, maka akan diusulkan agar diberikan program reguler.

“Jadi ada Covid-19 atau tidak ada Covid-19 dia dapat terus, yaitu PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Karena sebenarnya Peraturan Menteri Sosial terkait kedua program ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan,” imbuhnya.

Sebagai contoh, tambah Juliari, di dalam Keputusan Menteri Sosial, yang diperbolehkan dijual di e-Warong itu adalah antara lain daging dan ikan jadi ini kan bagus.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri KP bahwa silakan kalau misalnya ada para nelayan atau koperasi nelayan atau apapun bentuknya yang ingin berpartisipasi dalam program ini kami buka pintu, kita sediakan karpet merah lah, kurang lebih seperti itu,” jelas Mensos.

Tentunya, tambah Mensos, nanti teknis pelaksanaannya di lapangannya perlu dikoordinasikan lagi karena mencakup wilayah yang luas dan jumlah yang banyak.

Prinsipnya, Juliari sampaikan Kementerian Sosial akan, pertama, melakukan cleansing data sekali lagi terkait 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan.

Apabila memang dari angka itu ada yang belum dapat program bansos, Mensos mengusulkan diberikan program bansos yang reguler.

“Jadi terus dia, mau setelah Covid-19 pun dia akan dapat bansos terus sampai nanti tentunya dia naik kelas menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Mensos.

Juliari sampaikan bahwa Kemensos dengan Mentan dan Menteri KP nanti akan menindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis dengan tim. 

“Prinsipnya kami dari Kementerian Sosial akan mem-backup kedua kementerian sahabat-sahabat kami ini, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara program-program kesejahteraan sosial,” pungkas Mensos. (*)

The post Bansos pada Nelayan dan Petani Bersifat Tunai appeared first on Prokabar.

Kegiatan diikuti langsung Camat Tanjung Raya, Handria Asmi beserta satu orang perangkatnya, Walinagari Maninjau, Alfian, Petugas TKSK serta dua orang Pendamping PKH.

“Pertama, kami Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya, mengucapkan terimakasih kepada Walinagari Maninjau bersama jajaran, yang telah bersedia mengikuti saran dan arahan ini. Karena ini sangat penting untuk kepastian penerima PKH tersebut,” ungkap Camat Tanjung Raya, Handria Asmi kepada Prokabar.com usai kelapangan memasang label ke penerimaan PKH, Selasa sore (28/4).

Hari ini kita mulai mencoba untuk melabelkan setiap rumah penerima PKH ini, terangnya. Dan untuk tahap awal kita mulai dari Nagari Maninjau.

Targetnya, lanjut Handria, akan berlangsung ke seluruh wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Dengan memasangkan label ke tiap rumah penerima PKH, dengan mudah mengetahui siapa yang berhak atau tidaknya. Dan dukungan seluruh Walinagari dan jajaran se kecamatan Tanjung Raya sangat kita harapkan.

“Kita berharap, melalui pemasangan label ini dapat mendorong kesadaran masyarakat. Ketika mereka sesungguhnya tergolong orang mampu, namun masih menerima bantuan. Maka dari sini akan kelihatan. Dan kita berharap, kesadaran masyarakat ini dapat hadir. Dengan sangat diharapkan menyerahkan bantuan itu kepada yang lebih layak,” harapnya.

Walinagari Maninjau, Alfian turut berterimakasih kepada Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya tersebut. Karena telah memberikan jalan dan arahan, terkait penerima bantuan PKH tersebut.

Diakuinya, sering mengalami kesulitan dalam pendataan keluarga miskin tersebut. Apalagi berhubungan dengan bantuan dari pemerintah daerah. Semua orang selalu saja mengaku miskin, sehingga sangat sulit memastikan siapa sesungguhnya yang berhak penerima, dan siapa yang tidak berhak penerimannya.

Selain dari kondisi rumah dan sumber pendapatan, dengan langsung ke lapangan memasang label keluarga miskin tiap rumah. Dapat kita lihat secara langsung, kondisi fisik rumah beserta keluarga penerima bantuan itu sendiri.

“Pekerjaan ini memang tidak mudah, karena harus mendatangi rumah warga itu door to door setiap hari. Meski demikian, pekerjaan ini harus kita tuntaskan demi kemaslahatan kita bersama. Demi keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Nurianis (50), salah seorang penerima PKH mengatakan sangat bersyukur telah didatangi Pemerintah Kecamatan, Kenagarian beserta petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Agam tersebut. Kehadiran tersebut memperkuat keberadaan dan kepastian dirinya sebagai penerima bantuan.

Ia sendiri sangat bersedia rumahnya dipasangkan label keluarga miskin. Karena memang begitu adanya dan kenyataan yang diterima. “Saya masih memiliki anak yang harus melanjutkan pendidikan. Sementara, penghidupan kami sangat jauh dari kata cukup. Dan sangat bersyukur, pemerintah terus memperhatikan kami rakyat kecil ini,” tutupnya. (rud)

The post Camat Ini Dorong Walinagari, TKSK Dan Pendamping PKH Tandai Rumah Penerima Bantuan appeared first on Prokabar.

Pencairan tersebut dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Virus Korona (Covid-19) sehingga telah dicairkan pada 8 April 2020 lalu.

Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud dianggarkan sebesar Rp15,76 triliun.

Bantuan PIP diberikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) berasal dari keluarga miskin/rentan miskin. Nilai bantuan per Siswa yaitu SD: Rp450 ribu, SMP: Rp750 ribu dan SMA: Rp1 juta.

Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

PKH Cair

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan miskin.

Anggaran PKH naik menjadi Rp37,4 triliun dari sebelumnya Rp29,13 triliun. Target penerimanya juga naik 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM.

Untuk bulan April saja, per tanggal 15 April 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah mencairkan Rp2,34 triliun untuk 9.066.786 KPM.

Sejak Januari 2020, anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19.

PKH dialokasikan untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Lebih rinci, besaran PKH untuk ibu hamil adalah Rp3.750.000 per tahun, anak usia 0-6 tahun Rp3.750.000 per tahun, anak SD/sederajat Rp1.125.000 per tahun, anak SMP/sederajat Rp1.875.000/tahun, SMA/sederajat Rp2.500.000 per tahun, disabilitas berat Rp3.000.000 per tahun, lansia usia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 pertahun.

Saat terjadi pandemi Covid-19, PKH disalurkan tiap bulan sejak April 2020 dari yang biasanya triwulanan. (*)

The post Anggaran Program dan KIP serta PKH Cair appeared first on Prokabar.

“Jangan sampai ada laporan, apalagi terbukti. Siap-siap saja, sangsi bakal berlaku sesuai aturan,” kata Kepala Dinas Sosial Pasaman, Amdarisman, Senin (9/3).

Diakui Amdarisman, himbauan ini telah mulai diedarkan. Bahkan, Amdarisman juga meminta masyarakat ikut mengawasi para pendamping.

“Kita tidak ingin PKH menjadi momok masalah, mengingat proses Pilkada sudah dekat. Makanya, kita mewanti-wanti dari jauh hari,” tukas Amdarisman. (Ola)

The post Pilkada Pasaman, Pendamping PKH Dapat Lampu Kuning dari Dinas Sosial appeared first on Prokabar.

Melalui e-PKH juga dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Kementerian Sosial juga menyiapkan Call Center untuk pengaduan KPM PKH di 1500299, sementara Call Center untuk menerima pengaduan dari stakholder (Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi terkait, SDM Pelaksana PKH) di 021-314 4321. Masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan dan informasi melalui call center BNI 1500046, BRI 14017 atau (021)1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286.

“Layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng HIMBARA sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia. Bank-bank tersebut menyalurkan bansos sesuai yang diinstruksikan Kemensos,” terang Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat.

Kemensos telah menggunakan OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah aplikasi berbasis Web yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi sistem SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

Sistem ini memberikan dampak positif yakni mengurangi secara signifikan jumlah gagal transfer dari puluhan ribu KPM menjadi kurang dari 200 penerima manfaat pada setiap tahapnya.

Informasi laporan uang bantuan yang berhasil maupun yang gagal trasfer ke rekening manfaat dapat segera diperoleh Kementerian Sosial, bantuan yang gagal transfer maka datanya divalidasi ulang atau dikembalikan ke kas negara dan dapat disalurkan kembali setelah diperbaiki datanya.

Kemensos, lanjut Harry, awal Desember ini juga menggelar Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos Non Tunai PKH. Kegiatan rutin tiap 3 bulan ini merupakan evaluasi bersama antara Kemensos dengan seluruh mitra kerja terkait PKH yakni Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Evaluasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyaluran dari aspek akuntabilitas, juga sebagai bahan perbaikan layanan bagi penerima manfaat.

“Rekonsiliasi menitikberatkan pada sejumlah persoalan seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dikarenakan rekening ganda, kesalahan distribusi wilayah bank dan penggantian pengurus bagi KPM meninggal dunia dengan ahli waris. Melalui kegiatan ini diharapkan permasalahan penyaluran dapat diselesaikan sehingga bagi KKS yang tidak terdistribusi ditetapkan untuk dikembalikan ke kas negara pada 27 Desember 2019,” terang Harry. (beb)

The post Kemensos Luncurkan E-PKH (Program Keluarga Harapan), Begini Cara Kerjanya appeared first on Prokabar.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah memberikan masukan penting terhadap keberlangsungan PKH. Tentunya apabila ada kesalahan administrasi pasti akan kami perbaiki,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam sambutannya.

Hal ini disampaikan Mensos setelah Ombudsman menyerahkan Laporan Hasil Rapid Assesment Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Kementerian Sosial RI dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Pertemuan ini turut hadir mewakili Menteri Sosial adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, sementara dari anggota Ombudsman RI diwakili Ahmad Suadi, Kepala Keasistenan Substansi 7 Ombudsman Ahmad Sobirin, serta perwakilan Kementerian BUMN.

“Ombudsman adalah salah satu mitra kerja pemerintah yang berperan melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah. Maka laporan Ombudsman ini merupakan masukan penting bagi kami untuk memperbaiki PKH,” ujarnya.

Menteri mengatakan PKH merupakan program prioritas nasional yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Program ini digawangi oleh Kementerian Sosial, yang dalam pelaksanaannya juga untuk mendorong kemandirian penerima manfaat sehingga dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sudah graduasi sejahtera mandiri atau lulus dari kepesertaan PKH.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Hasil Rapid Assessment yang sudah diterima akan dipelajari, termasuk aspek-aspek yang harus segera ditindaklanjuti dan hal-hal yang harus diberikan perbaikan secara fundamental.

“Kementerian Sosial terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran PKH hingga memastikan bansos diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai prinsip 6T,” katanya kepada wartawan.

Prinsip 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Sejumlah langkah strategis dan inovasi terus dilakukan untuk memenuhi prinsip 6T yakni aplikasi e-PKH, integrasi e-PKH dengan SIKS-NG, menghadirkan Contact Center PKH sejak 2018, dan Rekonsiliasi dengan Himbara setiap 3 bulan. (beb)

The post Kemensos Apresiasi Ombudsman Dukung Program Keluarga Harapan (PKH) appeared first on Prokabar.

Walikota Padang, Mahyeldi mengatakan Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

“Untuk itu, dengan adanya kendaraan operasional ini, diharapkan peran Pendamping PKH Kota Padang benar-benar dirasakan RSTM. Dan segala tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan sebaik mungkin”, ujarnya dilansir dari Humas Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi, mengatakan, pada Februari 2020 direncanakan juga akan diserahkan 65 unit kendaraan operasional lagi bagi Pendamping PKH Kota Padang yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 91 orang.

“Kendaraan operasional diberikan untuk meningkatkan kinerja Pendamping PKH dalam memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat PKH”, imbuhnya lagi. (*)

The post Pemko Padang Salurkan 25 Motor Untuk Pendamping Program PKH appeared first on Prokabar.

Afrizal, Camat Sungai Tarab mengatakan, jika pemasangan stiker tersebut dilakukan agar penerima bantuan pemerintah itu benar-benar tetap sasaran. Sebelum dilakukan pemasangan stiker, para penerima dari nagari-nagari diberikan pemberitahuan terkait mekanisme bantuan itu dan pemasangan stiker di rumah masing-masing penerima.

Setidaknya, di Kecamatan Sungai Tarab terdata, di Nagari Sungai Tarab terdapat 14 kelurga mengundurkan diri, Nagari Simpuruik 9 orang, Nagari Pasia Laweh 15 orang, Nagari Rao Rao 17 orang, Nagari Gurun 7 orang, Nagari Koto Tuo 26 orang, Nagari Kumango 13 orang. Saat ini, total penerima dana PKH yang mengundurkan diri di kecamatan itu sebanyak 101 orang atau keluarga.

“Pada umumnya, para penerima yang mengundurkan ini alasannya tidak lagi berhak sebagai penerima. Itu tentu kita apresiasi,” ucap Afrizal.

Dari data pihak kecamatan, setidaknya di Kecamatan Sungai Tarab terdapat 1.411 penerima. Dengan adanya program pemasangan stiker kediaman masing-masing penerima, diharapkan dapat menekan angka penerima yang tidak berhak.

Dana PKH merupakan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. (eym)

The post Dipasang Stiker, Puluhan Penerima PKH Pilih Undur Diri appeared first on Prokabar.

“Tentunya dari banyaknya penerima PKH itu mampu memberikan dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Payakumbuh,” kata Kepala Dinas Sosial Payakumbuh, Idris, Jumat (11/10).

Ke depan ia mengharapkan terjadi sinergi antar instansi terkait untuk menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Payakumbuh.

Pada 2019 dana yang masuk untuk PKH tersebut sebesar Rp53 miliar.

Sementara itu Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM, maka ia mengharapkan program ini mampu merubah pola pikir dan prilaku peserta terhadap kesehatan dan pendidikan anak.

“Untuk mengurangi kemiskinan di kota payakumbuh ini banyak cara yang kita buat dan banyak program yang kita buat salah satunya PKH ini,” ujarnya.

Ia menyebut PKH akan membuka akses untuk keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan.

“Saya minta kepada semua pihak untuk mendukung program ini, agar semua masyarakat kita mendapatkan pelayanan terbaik dan bantuan dapat diserahkan tepat waktu,” ucapnya.

Teristimewa kepada 19 orang SDM PKH mendapatkan apresiasi atas atensi dan kinerja dalam mendampingi, mengawasi dan mengedukasi tiga ribuan keluarga.

“Tetap tanamkan rasa kesetiakawanan sosial dan bekerja sungguh-sungguh dan berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat kota payakumbuh,” ujarnya.

Pemerintah Payakumbuh memberikan Apresiasi berupa piagam pengharagaa kepada peserta PKH Graduasi secara mandiri dan Bank BRI Payakumbuh memberikan bingkisan kepada anak-anak yang berprestasi di kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.(*/mbb)

The post Pada 2019, 3.713 KK Terima PKH di Payakumbuh appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini diikuti lebih kurang sebanyak 1.300 lebih warga yang tercatat sebagai penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di kecamatan tersebut.

Wawako Hendri Septa mengatakan, PKH merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus cikal bakal pemgembangan sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

“Melalui PKH sebagai bantuan non tunai bersyarat akan membantu kaum ibu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada generasi muda di bidang kesehatan dan pendidikan. Utamanya balita, anak usia sekolah SD, SMP dan SMA sederajat serta disabilitas dan lansia,” sebut wawako dalam sambutannya.

Ia mengatakan, seperti diketahui Program PKH di Kota Padang masuk pada triwulan keempat tahun 2014 dengan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebanyak 5.116 RTSM yang tersebar di 11 kecamatan dan 104 kelurahan.

Lanjutnya, adapun salah satu keberhasilan PKH adalah tergraduasinya KPM PKH sebagai penerima manfaat secara mandiri atau dengan keinginan sendiri karena sudah mampu secara ekonomi. Dimana untuk Kecamatan Bungtekab tahun 2014 terdapat 375 KPM, lalu 2016 ditambah kuota 306 KPM dan di 2019 ini bertambah kuota 697 KPM.

“Jadi, di Kecamatan Bungtekab sampai saat ini terdapat 1.333 KPM, sehingga yang sudah graduasi dari 2014-2019 sebanyak 45 KPM. Maka itu atas nama Pemerintah Kota Padang saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya Kemensos RI yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat di Kota Padang melalui PKH ini.”

“Kami tentu berharap kepada masing-masing penerima bantuan PKH untuk dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kemandirian. Karena, kunci keberhasilan dari setiap usaha adalah keinginan untuk maju, sebab bantuan dari pihak lain hanyalah stimulus atau penopang dari usaha yang kita lakukan. Selamat bagi kita semua dan selamat mengikuti jalan santai sambil silaturrahim bersama,” pungkas Hendri Septa. (rel/hdp)

The post Seribuan Warga Bungus Teluk Kabung Penerima KPM PKH Gelar Jalan Santai appeared first on Prokabar.

Koordinator PKH Pasaman, Yodi Hidayat mengatakan, permohonan pengunduran diri oleh penerima manfaat PKH itu terjadi seusai tabligh akbar PKH bertema mulia hidup dengan tuntunan Islam.

Secara mengejutkan di penghujung acara ibu-ibu PKH yang sudah selama 4 tahun belakangan dibina oleh pendamping PKH meyakinkan tekat untuk tidak lagi bergantung pada bantuan PKH.

“Alasan mereka, karena ekonomi keluarganya sudah cukup mapan,” kata Yodi, Sabtu (29/6).

Diakui Yodi, hampir 30 KK yangsudah bersedia keluar secara terhormat dari PKH, “Sebenarnya akhir tahun lalu ada enam penerima yang undur diri. Tapi sesudah tablik akbar beberapa hari lalu, sebanyak 22 orang ajukan pengunduran diri dari 1.038 KPM. Mereka yang mundur ini terjadi di Kecamatan Rao Selatan,” kata Yodi Hidayat.

Diakui Yodi, bila ada yang undur diri, ini merupakan sebuah keberhasilan kerja keras pendamping sosial PKH di seluruh kecamatan yang mempu memperbaiki ekonomi penerima.

“Artinya kita bersama teman-teman pendamping sudah berhasil merubah mindset KPM. Karena bagi yang mengundurkan diri itu memang murni atas kemauannya agar bisa diisi oleh keluarga lain yang mendapat. Mereka beralasan taraf hidupnya semakin mapan dan mandiri sejak mendapat pendampingan dari PKH. Karena target kita memang bukan sekedar menyalurkan bantuan tapi memberikan pendampingan agar pola hidupnya berubah,” tukas Yodi. (Ola)

The post Usai Hadiri Tabligh Akbar, Puluhan Penerima PKH Undur Diri Dari Program appeared first on Prokabar.

Disambut baik masyarakat, bila ini terlaksana. Supaya lebih mudah masyarakat lainnya memantau manfaat program ini apakah tepat sasaran dan bagaimana perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan.

“Wacana tersebut sangat baik. Bahkan kalau tidak salah sudah diterapkan di sejumlah daerah. Dengan adanya label itu masyarakat umum akan lebih mudah mengetahui siapa saja penerima bantuan PKH itu. Tepat sasaran atau tidak,” kata Yulisman, salah satu warga Pasaman, Kamis (20/6).

Menurut Yulisman, dengan adanya wacana itu setidaknya setiap penerima PKH yang memang tidak layak menerima bisa sadar diri dan menyerahkannya kepada yang calon penerima yang lebih berhak.

Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Weldi yang menilai wacana Kemensos itu akan lebih menilai tingkat efektivitas penerima program PKH saat ini.

“Jadi program PKH ini jelas bisa dinilai masyarakat umum memang tepat sasaran. Kemudian kepada penerima yang memang keadaan ekonominya layak, bisa dengan sadar bahkan didorong untuk mengundurkan diri. Disamping itu kita juga bersama pemerintah akan lebih mudah memantau progres atau perkembangan ekonomi si penerima usai mendapatkan dana PKH itu,”kata Weldi.

Weldi juga berharap kepada Pemerintah kembali menyeleksi penerima program PKH yang saat ini dirasa sudah tidak layak lagi menjadi penerima. (Ola)

The post Warga Pasaman Dukung Pemberian Label Rumah Penerima PKH, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Sudah 60 persen disalurkan dari total penerima manfaat 12.834 Kepala Keluarga (KK). Penyalurannya di berbagai tempat, ada di Kantor wali nagari, los pasar, lapangan, agen bank tergantung kondisi di daerah masing-masing,” kata Koordinator PKH Pasaman Yodi Hidayat, Rabu (27/2).

Menurut Yodi, nominal yang diterima oleh masing-masing bervariasi, karena sebagiannya ada juga tambahan dari bantuan tetap setiap KK.

“Bantuan tetap yang diberikan hanya pada tahap pertama yaitu untuk reguler Rp500 ribu per tahun dan PKH akses Rp1 juta per tahun. Kemudian ibu hamil Rp2,4 Juta, anak usia dini Rp2,4 juta, SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, disabilitas berat Rp2,4 juta dan Lansia Rp2,4 Juta. Seluruhnya disalurkan empat tahap setiap tahunnya,” tambah Yodi.

Namun, kata dia, pihaknyas selalu menekankan kepada peserta PKH yang dibina, agar bisa mengutamakan tangan di atas, dan berbagi untuk warga lain yang membutuhkan.

“Karena di Pasaman masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapat PKH. Sebab dari data Kemensos tercatat warga Pasaman sebanyak 30.000 KK yang kurang mampu. Sementara yang menerima bantuan saat ini baru 12.834 KK, artinya masih sekitar 55 Persen lagi yang belum tergabung sebagai penerima. Kemudian kami juga melakukan evaluasi dan pembinaan setiap bulannya agar pemanfaatan dana itu tepat sasaran,” tukas Yodi. (Ola)

The post 55 Persen Warga Kurang Mampu di Pasaman Belum Tersentuh PKH appeared first on Prokabar.