Dalam kesempatan tersebut, Ketua PJKIP Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

M. Shadiq Pasadigoe, Dewan Pembina PJKIP Tanah Datar, mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang terbuka terhadap informasi publik. Sebaliknya, pemerintahan yang bermasalah adalah pemerintahan yang tidak terbuka terhadap informasi publik. Oleh karena itu, PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Bupati Tanah Datar yang diwakili Asisten 3 Jasrinaldi menyambut baik hadirnya PJKIP di Kabupaten Tanah Datar. Ia menyatakan bahwa pemerintah kabupaten siap memberikan informasi yang dibutuhkan demi keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan transparan kepada masyarakat.

“Kami siap memberikan informasi yang diminta, demi transparansi dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten Tanah Datar, tentu dengan cara dan aturan yang berlaku,” ujar Jasrinaldi.

Dengan adanya PJKIP Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. PJKIP juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pelantikan PJKIP Kabupaten Tanah Datar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan ini, PJKIP Kabupaten Tanah Datar juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jurnalis dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi publik. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan PJKIP, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penutup, Ketua PJKIP Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada PJKIP Kabupaten Tanah Datar yang telah resmi dilantik. Ia berharap PJKIP Kabupaten Tanah Datar dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan adanya PJKIP Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. (*)

The post Siap Kawal Keterbukaan Informasi Publik, PJKIP Tanah Datar Resmi Dilantik appeared first on Prokabar.

Ketua PJKIP Sumbar Almudazir mengatakan, tujuan diadakannya halal bi halal ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama.

Dalam kesempatan itu, Almudazir menyampaikan agar PJKIP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumbar, maka diharapkan semua anggota untuk mensupport percepatannya. Targetnyq, tahun 2025 ini semua kabupaten dan kota sudah membentuk PJKIP.

“Mari sama – sama kita dukung untuk pembentukan PJKIP di kabupaten kota, target kita tahun 2025 ini seluruh kabupaten kota sudah terbentuk,” ujarnya.

Dewan penasehat Novrianto Ucok menambahkan,”l silaturahmi itu untuk memperpanjang umur dan membuka pintu rezki, berniat baik untuk kepentingan bersama,” katanya.

Ia menyebut, jadikanlah organisasi ini untuk menjaga silaturahmi, sehingga kita bersama – sama merasakan sakit dan senang.

“Jangan utamakan profit, sebab kalau bicara soal profit itu hanya didunia, hubungan rohani itu sampai ke akhirat, mari bersama berpikiran baik, iklas pasti berbalas,” tambahnya.

Selain itu, dewan pembina PJKIP Sumbar, HM Nurnas mengatakan bahwa tantang media online kedepan semakin berat.

“Tantangan kedepan semakin berat, maka oleh sebab itu PJKIP Sumbar harus bisa mengatur strategi bagaimana bisa terus eksis dan berkembang,” katanya.

Nurnas berharap agar tetap menjalankan konsep yang sudah ada, dan tetap berkoordinasi untuk menjaga kekompakan.

Hadir dalam acara halal bi halal ini puluhan anggota yang tergabung dalam organisasi PJKIP Sumbar. (**)

The post PJKIP Sumbar Gelar Halal bi halal Dalam Rangka Pererat Silaturahmi appeared first on Prokabar.

Sejalan dengan semangat itu, pada Sabtu (21/11/2024), digelar rapat kerja awal penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi, yang menghasilkan dibentuknya tim perumus, beranggotakan sembilan orang, yaitu Pembina HM Nurnas, Penasehat Novrianto, Ketua Almudazir, Sekretariat Zondra Volta, Bendahara Ikhwan, dan Bambang, Sisca Oktri Santi, Melba dan Komisioner KI Sumbar, Mona Sisca.

“PJKIP Sumbar ingin bagaimana organisasi semakin profesional dan solid. Kami saat ini rapat menentukan tim perumus penyempurnaan ART, yang kemudian nantinya akan menghasilkan rancangan ART untuk dibahas dalam rapat kerja,” ungkap Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, di Padang, dalam rapat yang dihadiri juga oleh Pembina PJKIP Sumbar HM Nurnas dan salah seorang Penasihat PJKIP Sumbar, Novrianto.

Dijelaskan, tim perumus Penyempurnaan ART ini di-SK-kan resmi oleh pengurus, dan hasilnya nanti disahkan oleh Badan Pendiri.

Dalam kesempatan itu, dikemukakan juga arahan untuk pembentukan PJKIP di kabupaten dan kota yang ada di Sumbar kepada para anggota. Ini ditekankan, merupakan satu upaya perjuangan memasifkan keterbukaan informasi publik, yang diharapkan merata tersebar di seluruh wilayah di Sumbar.

“Saat ini, baru empat daerah di Sumbar yang sudah membentuk PJKIP, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi. Kita berharap daerah lain di Sumbar segera menyusul. Peran jurnalis sangat kuat untuk keterbukaan informasi publik ini, yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto,” sebut Almudazir lagi.

Dalam kesempatan itu, pembina dan penasihat, HM Nurnas dan Novrianto, banyak memberi arahan dan masukan kepada para anggota yang hadir, untuk penyempurnaan gerak organisasi yang bertujuan mulia ini.

“Untuk kabupaten kota, maksud dan tujuan PJKIP harus didudukkan betul agar satu suara, sesuai dengan yang tertera di Anggaran Dasar,” sebut HM Nurnas yang juga salah seorang tokoh yang membidani kelahiran Komisi Informasi Sumbar.

Para anggota PJKIP Sumbar juga menyatakan komitmennya, untuk konsisten mengawal jalannya organisasi, memasifkan keterbukaan informasi publik, juga untuk pembangunan yang makin transparan dan berkemajuan.

“Kita semua bersepakat untuk sesegeranya mendorong pembentukan PJKIP di semua kabupaten dan kota, dimana muaranya adalah pembentukan Komisi Informasi di daerah,” pungkas Almudazir.

Almudazir juga berterimakasih pada panitia raker yang diketuai leh Bambang, Sekretaris Ade Suharmansyah dan Bendahara Sisca Oktri Santi (Yeyen) dalam mempersiapkan raker sehingga terlaksana dengan baik. (*)

The post PJKIP Sumbar Mantapkan Langkah dengan Penyempurnaan ART dalam Gelorakan Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.

Hal ini terungkap dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievment Motivation Person (AMP) tahun 2024 yang digelar KI Sumbar di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (18/12) malam.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, menyoroti perlunya dorongan lebih kuat dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota, untuk memastikan semua badan publik di wilayah mereka mengikuti Monev yang dilakukan KI.

“Perlu dorongan lebih kuat dari kepala daerah agar badan publik ikut Monev KI, sehingga kinerja pelayanan publik dapat terukur. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan penghargaan bagi badan publik yang meraih predikat Informatif dan sanksi bagi yang tidak ikut Monev,” ujar Almudazir.

Ia mengingatkan bahwa apresiasi kepada badan publik Informatif pernah dilakukan pada 2019 lalu, namun setelah itu tidak ada kelanjutan. Almudazir menilai penghargaan dan sanksi adalah cara efektif untuk memotivasi badan publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

“Keterbukaan informasi adalah cara ampuh mencegah korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, penguatan lembaga KI, terutama dari segi penganggaran, sangat penting. Saat ini, komisioner KI harus bekerja keras mempersiapkan Monev dengan anggaran yang terbatas. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Almudazir.

PJKIP Sumbar, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan KI dan menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi publik. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan pembentukan PJKIP di kabupaten dan kota di Sumbar, yang nantinya akan mendorong terbentuknya Komisi Informasi di tingkat daerah. Kami berharap kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dapat merealisasikannya,” tambah Almudazir.

Dengan upaya kolektif dari pemerintah, badan publik, dan masyarakat, diharapkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat dapat terus meningkat dan menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)

The post Hanya 29 Badan Publik di Sumbar Raih Predikat Informatif, Ketua PJKIP : Perlu Dorongan Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar Almudazir mengajukan permohonan pelanggaran kode etik atas Musfi Yendra yang menjabat Ketua KI Sumbar., Selasa (6/8/2024).

Laporan yang diantarkan bersama Sekretaris PJKIP, Zondra Volta, diterima oleh staf KI Sumbar, Kiki Eko Saputra.

“Ya seperti heboh di media seminggu terakhir daripada berdebat narasi di media yang kebenarannya relatif, hari ini kami melaporkan dugaan pelanggaran kode etik atas saudara Musfi Yendra ke KI Sumbar,” ujar Almudazir kepada wartawan Senin (5/8-2024) di Padang.

Menurut Almudazir pengajuan PJKIP ini dalam rangka membuat terangnya sebuah dugaan pelanggaran kode etik dan demi menjaga marwah lembaga Komisi Informasi sendiri.

“Mekanisme soal ini sudah diatur dalam Perki nomor 3 tahun 2016 tentang kode etik, hak warga negara untuk menguji etik anggota komisi Informasi seluruh Indonesia,” ujar Almudazir.

Di Perki diatur mekanisme terkait penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KI.

“Kita berharap, Komisi Informasi Sumbar merespon laporan ini sesuai Perki Kode Etik yang berlaku,” ujar owner mimbarsumbar.id ini.

Almudazir juga mengatakan laporan ini nanti jika diproses, KI Sumbar akan menunjuk majelis etik untuk memeriksa laporan dugaan tersebut.

“Ada tiga orang terdiri dari Akadmisi, Tokoh Masyarakat menjadi majelis etik, majelis ini akan memeriksa dan memutus laporan. Kita serahkan bagaimana hasil dari majelis itu, kalau majelis memutuskan pelanggaran kita mengapresiasi jika tidak kita tetap mengapresiasi juga, terpenting ikhtiar ini untuk menjadi terang pro kontra sebelum ini,” ujar Almudazir.

Sebelumnya heboh di berita soal rangkap jabatan dan mengingkati pernyataan diata materai Musfi Yendra saat mendafar calon anggota yaitu bersedia mundur dari jabatan dan anggota badan publik ketiak terpilih menjadi Anggota KI Sumbar.

Dari penelusuran dan dokumen diperoleh media ternyata sejak dilantik jadi KI Sunbar Musfi Yendra masih dosen tetap di Unes Padang.

Meski Musfi Yendra berkilah bahwa dia di Unes tidak pejabat struktural dan fungsional dan karena itu dia merasa tidak ada yang dilanggar.

“Biar memutuskan majelis etik, itu kalau KI Sumbar patuh pada Perki 3 tahun 2016 ya,”ujar Almudazir. (*)

The post Laporkan Pelanggaran Kode Etik, Ketua PJKIP: Untuk Menjaga Marwah KI Sumbar appeared first on Prokabar.