Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa harapannya bangsa-bangsa di dunia dapat menunjukkan kebolehannya untuk bersaing dengan negara lain misalnya sektor transportasi publik.

“Mungkin ada yang menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, seperti itu,” ujar Kepala Bappenas dilansir, Kamis (27/2).

Jika ada kekhawatiran banyak investor dari berbagai negara akan mengubah hal yang prinsipil di Ibu Kota baru, Menteri PPN mengaku tidak ada masalah sepanjang mau mengikuti masterplan yang ada dengan dibuka penawaran klaster misalnya pendidikan, daerah wisata maupun tempat belanja.

Untuk masterplan, Menteri PPN menyampaikan target dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2020.

“Kemudian dari 466 triliun itu kira-kira sekitar 90 triliunan dari APBN, sisanya 120-an itu swasta murni, kemudian sisanya adalah KPBU. Dan ini angka ini kan bisa berubah, kita tidak mem-package seperti itu, siapa tahu ada yang bagian KPBU itu ingin diambil oleh swasta murni, silakan,” ujarnya.

Kepala Bappenas menegaskan memang ada pekerjaan-pekerjaan atau istilahnya gubahan massa bangunan-bangunan yang sedemikian rupa didedikasikan untuk kepentingan publik misalnya dan tentu berbeda kalau itu tidak bisa men-generate cashflow.

Kalau tidak menghasilkan sesuatu, menurut Menteri PPN, tentu tidak menarik buat para investor sehingga harus ada men-generate atau menghasilkan sesuatu dan nilai internal rate of return (IRR)-nya masuk akal, selain juga harus melihat kemampuan daya beli para penduduk yang akan tinggal di ibu kota itu.

Soal one stop service, Pemerintah menginginkan ke depan ini adalah sebuah pemerintahan khusus yang dilakukan penyelenggaraan pemerintahannya oleh sebuah otorita, namanya otorita ibu kota baru.

“Dia diberikan kewenangan seluas-luasnya di luar 6 kewenangan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Setelah groundbreaking pada akhir tahun atau awal tahun 2021, menurut Menteri PPN, selanjutnya adalah pembangunan sampai kemudian nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, pada semester pertama tahun 2024 sudah dinyatakan ibu kota negara itu berfungsi menjalankan fungsinya. (*)

The post Pemerintah Buka Peluang Investasi Ibu Kota Baru pada Semua Investor appeared first on Prokabar.

Dalam RDPU tersebut, Komite I DPD RI mengundang sejumlah narasumber, diantaranya pakar tata kota, Dr. Yayat Supriyatna dan Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Bernardus Djonoputro. RDPU dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang (Dapil Kalteng) yang didampingi oleh Wakil Ketua antara lain Abdul Kholik (Jateng), Fachrul Razi (Aceh) dan Jafar Alkatiri (Sulut).

Yayat menjelaskan, pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen sampai 0,2 persen. Selain itu, lanjut Yayat, pemindahan IKN diyakini akan menurunkan kesenjangan antar wilayah, karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa.

“IKN pindah ke Kaltim akan mendorong investasi di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya. Yang lebih penting, bisa mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi tersebut”, tegas Yayat.

Namun demikian, melalui Komite I DPD RI ini Yayat mengingatkan Pemerintah pusat agar segera menyusun grand desin atau desain besar aspek pembangunan sosialnya.

“Pemerintah harus segera menyusun grand desain pembangunan sosialnya di IKN. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial dikemudian hari dan tidak menimbulkan masalah sosial baru. Social map – nya harus dibuka. Termasuk Siapkan anggarannya untuk pembangunan sosial. Maka Pemetaan atau social mapping menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain besar IKN”, tambahnya.

Sementara itu, Bernardus Djonoputro menyatakan, dirinya mengakui bahwa proses pemiundahan Ibu Kota Negara sesungguhnya berjalan dalam mode percepatan yang tidak sesuai dengan tata urutan proses perencanaan pembangunan sebagaimana mestinya.

“Karena itu kami dari Ikatan Ahli Perencana akan mengawal dan menjaga tata urutan pekerjaan membangun IKN ini berjalan sesuai perencanaan dan perancangan yang dikembangkan dari niat politik pemerintah Jokowi untuk pindah Ibu Kota Negara. Perancangan itu kan di hilir dan ini yang sudah jalan yaitu mendesain, sedangkan perencanaan di hulu yang masih bersifat arahan”, jelas Bernardus menanggapi beberapa pertanyaan dari para anggota Komite I DPD RI.

Menurut Bernardus, Ibukota negara adalah barometer kota-kota lainnya di Indonesia, maka harus mencerminkan peradaban yang berakar pada nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk berasaskan nilai-nilai Pancasila.

Bernardus menambahkan, membangun ibukota negara bukan hanya membangun gedung-gedung pemerintahan, tetapi mengembangkan tatanan kehidupan baru.

“Memindahkan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses perencanaan yang membutuhkan visi besar, konsistensi kebijakan, dan kepemimpinan yang kuat”, tegasnya. (rel)

The post Komite I DPD RI Gelar Rapat Bahas Pembangunan Sosial di Ibu Kota Negara Baru appeared first on Prokabar.

“Pada tanggal 23 Desember akan diumumkan pemenangnya, yaitu pemenang terbaik 1, 2, 3 dan juga pemenang harapan 1 dan harapan 2. Jadi ini merupakan 5 terbaik, pada tanggal 23 Desember  (diumumkan) posisi 1, 2 dan 3,” kata Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Danis Hidayat Sumadilaga, kepada wartawan usai mendampingi 5 (lima) finalis sayembara tersebut presentasi di hadapan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Kemarin (21/12) sore.

Selanjutnya, kata Danis yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR itu, direncanakan pada tanggal 31 Desember hadiahnya akan diserahkan langsung kepada pemenang-pemenang tersebut.

Menurut Danis, ada 3 (tiga) kriteria desain yang sudah di set up oleh tim juri pada kerangka acuan kerja, yaitu satu menggambarkan identitas bangsa. Kriteria kedua adalah keberlanjutan atau sustainability yang berhubungan dengan ekonomi, lingkungan, manusia. Kriteria ketiga adalah smart city atau smart metropolis.

“Berdasarkan konsep kriteria tadi diterjemahkan oleh para peserta menjadi gagasan desain yang tadi dipresentasikan oleh kelimanya di depan presiden,” ungkap Danis.

Ditambahkan Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota Baru itu, jumlah peserta sayembara seluruhnya mencapai 755, kemudian yang memasukkan 292 karya, dan yang dinilai adalah 257 karya. Dengan penilaian tahap 1 terpilih 30 karya, dan tahap 2 akhirnya ada 5 karya terbaik yang diundang untuk mempresentasikan konsep dan animasinya, serta penjelasan lain yang diperlukan di depan Presiden juga para menteri, dewan juri dan juga yang lain untuk menyampaikan gagasan-gagasannya.

Danis juga menyampaikan, bahwa secara prinsip pemenang 1, 2, 3 itu copyright-nya menjadi milik pemerintah. Namun, panitia berharap nanti ada kolaborasi antara 1, 2, 3 tersebut. Sementara untuk memperkuat sense dari desain tersebut direncanakan ketiga kelompok peserta tersebut akan ke lokasi bersama dewan juri dan sebagainya untuk mengembangkan atau mendapatkan suatu ide ataupun gagasan yang lebih meningkatkan desain dari ibukota negara tersebut.

Mengenai akses untuk mengetahui hasil pengumuman, Danis mengungkapkan pihaknya mempunyai website untuk itu. “Tanggal 23 nanti  nanti akan secara langsung akan kami undang juga ataupun melalui website. Kami punya website sayembaraikn.go.id(sayembaraikn.pu.go.id), saat itu tentu saja proses ini sudah mendekati proses akhir, semua sistem secara digital akan kami upload di sistem tersebut,” jelas Danis.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR itu menegaskan, pemerintah tidak akan serta merta mengambil desain dari pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru untuk desain pembangunan ibu kota.

“Kami akan menajamkan lagi proses ini sampai kira-kira bulan Maret atau April. Kami akan berkolaborasi dan bila diperlukan dengan internasional. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan sayembara kembali, misalnya istananya, ya kan, atau gedung DPR atau MPR. Ada kemungkinan tersebut,” ujar Danis. (*/hdp)

The post Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Diumumkan Senin appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Hirmawan Hariyoga Djojokusumo dalam paparannya pada acara Forum Tematik Bakohumas, yang mengangkat tema “Urgensi Pemindahan Ibu kota Negara,” di ruang rapat Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta, Selasa (1/10).

Hirmawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Prosesnya lumayan panjang, sampai akhirnya Presiden memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata Hirmawan.

Pada tahap awal, jelas Ketua Tim Komunikasi IKN itu, kajian mencakup kemungkinan kalau ibu kota tetap di Pulau Jawa. Ada satu distrik yang isinya Government District., lanjut Hirmawan, referensinya ada di beberapa negara maju.

Alternatif kedua, pindah ke sekitar Jakarta, seperti di Jonggol, atau alternatif lainnya di Kota Maja, contohnya Putrajaya, Malaysia.

“Itu pun bukan solusi terbaik, antara lain daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, di Jakarta pada khususnya dan Jawa pada umumnya. Kondisinya suboptimal dalam konteks masalah yang dihadapi Jakarta pada khususnya dan Jawa pada umumnya,” terang Hirmawan.

Menurut Hirmawan, ada 7 kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: 1. Lokasi strategis; 2. Tersedia lahan luas; 3. Bebas bencana; 4. Tersedia sumber daya air; 5. Dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang; 6. Potensi konflik sosial rendah; dan 7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria tersebut, lalu tersaring 3 lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.

“Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkap Hirmawan seraya menamahkan, ibu kota juga  harus memiliki akses dengan perairan laut.

Sekretaris Menteri PPN/Bappenas itu  meniai, keputusan yang diambil Presiden untuk memindahkan lokasi ibu kota negara di wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah berdasar pada kajian teknokratis. (*/hdp)

The post Rencana Pemindahan Ibu Kota Sudah Dikaji Sejak 2017 appeared first on Prokabar.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, dilansir Kamis (29/8).

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. (*/hdp)

The post Pemerintah Siapkan Infrastruktur Angkutan Massal yang Ramah Lingkungan Untuk Calon Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

“Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dwikorita memaparkan, kondisi seismisitas Pulau Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, diantaranya pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

Dan ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Namun demikian, untuk mengantisipasi terjadinya bencana khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan sumber gempa, Kepala BMKG itu merekomendasikan perlunya disusun strategi mitigasi bencana dengan menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman.

“Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami,” kata Dwikorita.

Selain itu, lanjut Dwikorita, konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami. Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat.

Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, oleh berbagai Lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, BMKG, dsb.

Ia mengingatkan, masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir, harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami.

“Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi,” terang Dwikorita.

Sementara itu, Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly, mengatakan Pulau Kalimantan relatif lebih aman secara seismik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar di Indonesia.

Meski demikian, saat ini BMKG bersama Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yg lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibukota tersebut.

“BMKG bersama Kementerian/Lembaga lain berupaya meminimalisir sekecil mungkin risiko kebencanaan di wilayah tersebut dengan menyiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan,” tutur Sadly.

Langkah tersebut, sambung Sadly, diwujudkan BMKG dengan terus memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2019, BMKG akan memasang sensor gempa sebanyak 194 unit sedangkan pada tahun 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

Tidak hanya itu, di tahun 2020 BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami Warning Receiver System(WRS) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

Sadly menjelaskan, sarana penyebarluasan informai gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini sangat penting, agar informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan masyarakat berisiko.

Ditanya soal bahaya gempa bumi di Indonesia, Sadly mengatakan bahwa sebenarnya gempa bumi tidak membunuh dan melukai. Menurutnya, justru bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia. Karena itu, menurut Sadly, pekerjaan rumah utama untuk menghadapi gempa adalah menyiapkan bangunan yang memiliki struktur kuat dan tahan gempa.

“Potensi bahaya gempa bumi harus diantisipasi dengan menerapkan building code dengan ketat dalam membangun struktur bangunan. Bangunan tahan gempa bumi wajib diberlakukan di daerah rawan gempa,” imbuh Sadly

Deputi Geofisika BMKG itu memaparkan, untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang aman dari gempa bumi serta menjadi acuan dalam membangun bangunan tahan gempa, maka kegiatan mikrozonasi seismik yang dilakukan oleh BMKG sangat penting dilakukan.

“Kegiatan mikrozonasi ini sangat penting karena dapat mengidentifikasi zona rentan gempa bumi. Di zona rentan inilah maka dilakukan upaya penguatan struktur bangunan supaya tetap aman meskipun terjadi gempa,” pungkas Sadly. (*/hdp)

The post Aktivitas Gempa di Kalimantan Paling Rendah appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) kemarin.

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara  dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang seraya menambahkan, untuk hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu. (*/hdp)

The post Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi appeared first on Prokabar.

“Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut,” ujarnya di Istana Negara.

Pemerintah juga akan segera menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota tersebut. Rancangan tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara sekaligus memastikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan serta terus mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan _urban regeneration_ yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di lokasi yang telah ditentukan tersebut bukan satu-satunya upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun industrialisasi di luar Pulau Jawa dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun untuk mendesain dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk menjalankan program tersebut diupayakan untuk tidak membebani APBN.

“Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” tuturnya. (rel/hdp)

The post Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi Berkirim Surat ke DPR appeared first on Prokabar.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah lopngsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah sluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkanmenjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Presiden Resmi Umumkan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Lokasinya appeared first on Prokabar.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.

Presiden menegaskan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya.

Sebelumnya dalam awal pidatonya, Presiden Jokowi yang dalam kesempatan itu mengenakan busana suku Sasak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak semua masyarakat untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi, menurut Presiden, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” tutur Presiden. (*/hdp)

The post Presiden Minta Izin Pindahkan Ibukota appeared first on Prokabar.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan.  Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (30/7).

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibukota itu hingga saat ini belum rampung, belum tuntas.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibukota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).

(*/hdp)

The post Bulan Agustus, Presiden Umumkan Pemindahan Ibu Kota appeared first on Prokabar.