Hal tersebut dilakukan karena hingga selesai tahapan pendaftaran tanggal 27-29 Agustus kemarin, hanya ada satu pasangan calon yang pendaftarannya diterima, sementara masih ada 5 partai politik yang belum mendaftarkan paslon.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, keputusan perpanjangan pendaftaran ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 135 PKPU 10 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

“Karena hingga berakhirnya masa pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya, sementara masih ada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar, maka KPU Kabupaten Dharmasraya bisa melakukan perpanjangan pendaftaran,” ucapnya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Dikatakan Ory, dari informasi Silon yang diperoleh, 5 parpol yang belum mendaftarkan paslon KPU Dharmasraya memiliki akumulasi suara sah sebanyak 8716 suara, atau 6,33% dari total suara sah pemilu anggota DPRD dharmasraya tahun 2024, artinya kurang dari ambang batas yang ditetapkan.

Sementara syarat akumulasi suara sah minimal bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah di dharmasraya, harus memiliki minimal 13.771 suara atau 10% dari 137.701 total suara sah.

“Dalam kondisi seperti demikian, maka berlaku ketentuan pasal 135 huruf b PKPU 10/2024 tentang pencalonan kepala daerah, yakni, apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah parpol dan parpol gabungan yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah (13.771), maka parpol atau parpol gabungan yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali paslon dengan komposisi parpol yang berbeda,” kata Ory.

Dijelaskannya, untuk teknis pendaftaran dengan komposisi parpol yang berbeda, diatur dalam juknis 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran kepala daerah.

“Sebagai contoh, pada saat pendaftaran awal, paslon Budi & Dina didaftarkan oleh 13 parpol dengan status diterima dan pada saat perpanjangan pendaftaran ternyata 1 parpol (misalnya partai apel) tidak lagi berkoalisi dengan paslon Budi & Dina, maka partai apel harus mengantongi persetujuan tertulis antara paslon Budi & Dina dengan seluruh parpol pengusung pada pendaftaran awal yang substansinya menerangkan kesepakatan bahwa partai apel tidak lagi menjadi gabungan partai politik koalisi, sementara itu, paslon Budi & Dina mendaftar lagi ke KPU Dharmasraya dengan komposisi parpol yang baru”. tambahnya.

Diketahui, KPU Dharmasraya sudah mengumumkan perpanjangan pendaftaran tersebut mulai hari ini hingga tanggal 1 September 2024, selanjutnya pendaftaran dibuka pada 2 September hingga 4 September 2024. (rls)

The post KPU Dharmasraya Perpanjang Jadwal Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati appeared first on Prokabar.

Deklarasi himbauan pilkada damai dilakukan di kediaman sesepuh sekaligus Ketua eks Trans Budi Sanjoyo, di kabupaten Dharmasraya, Senin (26/8/2024).

Deklarasi dan himbauan juga dihadiri anggota serta tokoh masyarakat eks Trans, dengan intinya jangan karena perbedaan pilihan dan dukungan, menjadi perpecahan serta permusuhan berkepanjangan, yang akan mengakibatkan kondusifitas terganggu.

“Saya dan teman-teman yang hadir saat ini mewakili teman-teman dan saudara kami lainnya, meminta pada semua saudara kami, baik eks Trans maupun saudara lainnya diberbagai daerah Sumatera Barat, agar tetap menjaga kondusifitas pilkada, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan, jangan jadikan permusuhan dan perpecahan karena perbedaan pilihan,” tutur Budi Sanjoyo.

Dia juga menambahkan, jika beda pilihan menjadi permusuhan, akan berimbas pada kondusifitas negri, resikonya mempersulit ruang gerak untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

“Jika perbedaan dukungan dan pilihan dijadikan bahan pertikaian, maka resiko akan ditanggung bertahun-tahun dengan sulitnya menerima program pembangunan dan menghambat perekonomian masyarakat, ” tambahnya.

Eks Trans juga membuat pernyataan sikap, atas nama Budi Sanjoyo sebagai yang mewakili, begini bunyi deklari dan himbauan tersebut;

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Saya BUDI SANJOYO

Ketua Paguyuban Exs. Trans Dharmasraya

Menghimbau kepada seluruh warga Sumatera Barat agar mendukung pelaksanaan PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 yang aman, damai dan kondusif.

Walaupun kita memiliki pilihan yang berbeda – beda, namun hal itu semua jangan dijadikan alasan untuk kita saling bermusuhan, saling membenci dan mencaci karena perbedaan itu merupakan suatu seni dalam berpolitik.

Mati kita bersama sama menjaga situasi agar tetap kondusif di tengah – tengah masyarakat

wabarokatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Demikian bunyi deklarasi dan himbauannya, diharapkan semua komponen masayarakat bisa bersama-sama bergandengan tangan membangun kondusifitas negri, karena beda pilihan adalah anugrah.(rls)

The post Paguyuban Eks Trans Dharmasraya Imbau untuk Pilkada Damai appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi adanya usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 oleh Bawaslu.

Srikandi Luak 50 menegaskan bahwa usulan Bawaslu tersebut mengada-ada, karena Pilkada sudah dijadwalkan pada November 2024.

“Usulan Bawaslu menyangkut penundaan Pilkada Serentak dengan alasan Presiden baru dilantik dan masalah keamanan menurut saya mengada-ada dan hanya terkesan bikin gaduh dan hal itu juga bukan ranah bawaslu,” ujar Rezka Oktoberia, Jumat (14/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, Komisi II DPR RI sudah beberapa kali raker dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan penyelenggara Pemilu (termasuk Bawaslu) membahas tentang penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024, dan tidak pernah ada keberatan.

“Kenapa harus sekarang Bawaslu membuat statement begini? Sebaiknya Bawaslu profesional, fokus kerja saja sesuai aturan untuk persiapan tahapan Pilpres dan Pileg,” sambungnya.

Rezka Oktoberia juga mempertanyakan sikap Bawaslu yang tiba-tiba berubah menjadi tidak mendukung Pilkada diadakan 2024. Menurutnya, selama rapat kerja hingga rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Bawaslu tidak pernah keberatan.

“Kalau masalah keamanan itu urusan penegak hukum bukan Bawaslu,” pungkasnya. (*/rel)

The post Srikandi Luak 50, Rezka Oktoberia Minta Bawaslu Tidak Buat Kegaduahan  appeared first on Prokabar.

Turut hadir, Dandim 0305/Pasaman diwakili Kasdim, PN Lubuk Sikaping, PA Lubuk Sikaping, Ketua MUI, Disdukcapil, Ketua KPU Pasaman, Pol-PP Pasaman, rekan-rekan media, dan stakeholder lainnya.

“Ini bertujuan untuk validasi data pemilih dan meningkatkan keakuratan data pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Sehingga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu benar-benar terdata dengan baik dalam data pemilih,” ujar Kordiv HPPH Bawaslu Pasaman, Mesrawati.

Mesrawati menyampaikan, jajaran pengawas Bawaslu Pasaman sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih dalam beberapa hari terakhir.

“Fakta lapangan, banyak pemilih yang sudah meninggal belum memiliki surat keterangan meninggal, hal ini menyebabkan data pemilih belum bisa dicoret, ” tutur Mesrawati.

Menurutnya, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam pendataan daftar pemilih.

“Untuk itu perlu penyamaan pemahaman melalui rapat koordinasi ini. KPU selaku penyelenggara teknis, Disdukcapil selaku pemegang data kependudukan, dan Bawaslu selaku pengawas, ” katanya.

Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih merupakan tanggungjawab bersama Penyelenggara Pemilu. “Permasalahan coklit data pemilih yang ditemukan dilapangan perlu kita sikapi bersama untuk validasi dan keakuratan data pemilih pada Pemilu tahun 2024 nanti,” pungkasnya. (Ola)

The post Awasi Proses Coklit Data Pemilih Pemilu 2024, Ini Temuan Bawaslu di Pasaman appeared first on Prokabar.

“Bawaslu RI terus mendorong jajaran Bawaslu untuk menjaga solidaritas, dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan dapat meringankan saudara kita yang tertimpa musibah,” kata Abhan saat penyerahan bantuan di Kantor Bawaslu Pasaman Barat, Rabu (23/3).

Abhan juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan penggalangan dana bantuan ini. Penggalangan dana dilakukan sejak 26 Februari sampai 10 Maret 2022.

“Bantuan ini tidak dinilai dari jumlahnya, karena ini adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara yang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako kepada 44 orang yang terdiri dari Koordinator Sekretariat dan jajaran pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, serta 21 paket sembako kepada jajaran pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Emra Patria mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atas bantuan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini, Abhan juga meminta Bawaslu untuk bersiap dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jika tidak ada perubahan, mengikuti waktu pemungutan suara Pemilu yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, maka pada bulan Juni 2022 ini tahapan Pemilu akan dimulai.

“Untuk menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu harus meningkatkan kapasitas SDM serta sarana dan prasana,” ucap Abhan.

Usai menyerahkan bantuan dan memberikan arahan, Abhan dan jajaran berkunjung langsung ke rumah Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasaman Barat yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Bantuan stimulan juga diberikan pada kesempatan tersebut. (adh)

The post Ketua Bawaslu RI Minta Jajarannya Jaga Solidaritas appeared first on Prokabar.

Dalam beberapa minggu terakhir sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai bakal calon mulai tampil di ruang publik.

Beberapa calon sudah mulai melakukan konsolidasi dan silaruturahmi, salah satunya yang lagi jadi perbincangan adalah YB DT. Parmato Alam Dan Mawi Etek Arianto, Pasangan Ini akan bersatu menghadapi kompetitornya di pilkada mendatang.

Parmato Alam yang merupakan ketua DPRD periode 2014-2019 dan juga ketua DPC Partai Golkar hingga saat ini, dan memiliki basis kecamatan Payakumbuh timur dan selatan.

Sementara itu Mawi Etek Arianto yang akrab di panggil MEA, merupakan politisi dari partai Gerindra, merupakan anggota DPRD kota Payakumbuh sekaligus wakil ketua badan kehormatan (BK) di DPRD setempat.

Dt.Parmato Alam saat bersilaturahmi dengan awak media disalah satu kedai kopi yang terletak di kota Payakumbuh pada hari senin (21/22), di dampingi Mawi Etek Arianto mengatakan keseriusan beliau untuk mengabdi di eksekutif pada pilkada 2024 mendatang

“Alhamdulillah, aspirasi untuk mengabdi di eksekutif sampai saat ini masih kita tampung,yang penting kita tetap membangun silaturahmi dengan siapapun,”tutup Dt. Parmato Alam

Sementara itu Mawi eEtek Arianto kepada awak media juga mengatakan kesiapannya untuk maju pada pilkada mendatang

“Selaku politisi yang aktif di partai politik, saya siap siap saja, memang saat ini, aspirasi untuk kami maju sangat tinggi, apa lagi di basis kami d ke camatan latina, jika di takdirkan kami maju, dengan siapapun berpasangan kami siap, tentu ini waktu yang akan menjawab mengingat waktu masih lama, “tutup Mawi Etek Arianto

Sementara itu salah satu kader Golkar Deddi Hendri menyambut baik munculnya nama Parmato Alam dan juga Mawi Etek Arianto

“Selaku kader, kami siap berjuang untuk ketua kami nantinya, karna ini bagian dari tugas dan kewajiban kami, ditambah beliau sangat faham dengan kondisi kota Payakumbuh, soal dengan siapa akan berpasangan, ini tentu butuh waktu, “tutup Dedi Hendri. (rel)

The post Pasangan Ini Nyatakan Kesiapan Bertarung di Pilkada Payakumbuh appeared first on Prokabar.

Hadir dalam kegiatan ini semua Komisioner Bawaslu Kabupaten Agam, Kesbangpol Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam, Kasat Intel Polres Agam, Reskrim Polres Agam dan beberapa anggota intel dan reskrim Polres Agam, serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam.

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, Elvys menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan menghadapi pemilu 2024. Salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah melakukan penanganan pelanggaran.

“Banyak kasus yang kita lakukan proses penanganan pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, dan hampir semua proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan mengandung unsur dugaan pidana pemilu yang harus diselesaikan bersama sentra Gakkumdu,” terangnya.

Elvys menjelaskan dari banyak kasus tersebut tidak ada yang diteruskan ke proses penyidikan, apalagi sampai ke sidang pengadilan. Kendala yang kita hadapi adalah dalam proses pembuktian sehingga semua dugaan pidana pemilu yang dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Agam terhenti sampai dengan SG2.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, sehingga bisa lebih baik pada pelaksanaan Pemili selanjutnya,” lanjut Elvys.

Sengaja dihadirkan KPU Kab Agam, karena ancaman pidana terbanyak dalam UU Pemilu adalah untuk jajaran penyelenggara.

Melalui kegiatan ini diharapkan semua kita mengetahui dan memahami proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian juga dengan Kesbangpol tentu perlu mengetahui bagaimana sebuah kasus itu di proses oleh Bawaslu dan bagaimana tindaklanjutnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam, Eri Efendi, menjelaskan sumber serta prosedur penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu.

Ada beberapa jenis penanganan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada dan dugaan pelanggaran pidana Pemilu menjadi hal yang paling di sorot serta banyak terjadi.

“Setidaknya ada 41 informasi awal dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu pada Pilkada 2020, sebagian besarnya tidak diregister karena memang tidak terpenuhi syarat formil dan materi. Selama Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam meregister 11 dugaan pelanggaran yang terdiri dari pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran netralitas ASN,” Ulas Eri Effendi.

Ipda Feri Junaidi dari Reskrim Polres Kabupaten Agam, menyampaikan materi terkait pembuktian dan teknis klarifikasi. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tentu menjadi ilmu penting bagi perbaikan proses klarifikasi dan pembuktian yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam penanganan pelanggaran.

“Banyak tanggapan dan sharing keilmuan oleh narasumber dan peserta dalam kegiatan ini, dapat dijadikan masukan dan perbaikan nantinya terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam,” tutup Elvys. (rud)

The post Bawaslu Agam Gelar Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran appeared first on Prokabar.

Menurut Syamsul Bahri, Kabupaten Agam harus kreatif, inovatrif dan produkif. Sebab itulah DPC PKB Kabupaten Agam menyusun program kerja yang bisa mendorong pembangunan ekonomi,  pendidikan dan sinergitas generasi milenial dengan Ninik Mamak.

Sinergi tersebut, kata Syamsul Bahri, untuk menjaga nilai-nilai religius dan budaya Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.

“Kami menyebut program ini sebagai empat pilar program pokok,” ungkap Syamsul Bahri.

Syamsul Bahri yakin masyarakat akan menerima program DPC PKB Agam. Bahkan ampu bersaing dalam pesta demokrasi tahun 2024.

“Kami hadir dengan solusi untuk masyarakat Agam, kami optimistis akan mendapatkan kursi di pesta demokrasi nanti,” pria yang lahir dari Kabupaten Agam tersebut.

Syamsul Bahri membeberkan, DPC Agam menargetkan empat kursi pada Pilkada 2024. Target tersebut realistis dengan basis massa PKB di beberapa dapil.

“Sebab itulah kami optimistis mendapatkan suara di dapil tersebut,” ungkap pria yang sedang menamatkan program Doktoran di Universitas Andalas tersebut.

Sebelumya DPP PKB mengukuhkan Syamsul Bahri sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Agam dengan masa bhaktis 2021-2026.

Pengukuhan itu setelah Musyawarah Cabang (Muscab) PAC se-Kabupaten Agam di Hotel Truntum Padang, Jumat (27/10).

The post Ketua DPC PKB Agam Syamsul Bahri Luncurkan Program 4 Pilar appeared first on Prokabar.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.

“Misalnya, pandemi masih berlangsung, meski kita berharap segera berakhir, namun apa pun harus diantisipasi, maka KPU memperhitungkan dengan istilah manajemen risiko atau mitigasi yang perlu dipersiapkan,” kata Hasyim dilansir laman kemendagri.go.id, Rabu (11/8).

Hasyim mencontohkan salah satu langkah antisipasi adalah dengan membatasi usia Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPS maksimal berusia 50 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menjamin kesehatan para petugas yang prima.

Bahkan, jika diperlukan, maka pihaknya akan mensyaratkan vaksinasi COVID-19 bagi petugas yang terlibat pada Pemilu 2024.

“Ini dalam rangka supaya adaptasi terhadap protokol kesehatan COVID-19, itu berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan, alternatif yang akan ditempuh KPU untuk persiapan Pemilu 2024,” ujarnya.

Hasyim mengatakan Pemilu 2024 akan beririsan dengan pelaksanaan pilkada. Menurut dia sementara ini telah dirancang untuk hari pencoblosan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD pada Rabu, 21 Februari 2024.

Kemudian, kata Hasyim, untuk pencoblosan pilkada rencananya akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

“Karena dalam undang-undang sudah diatur demikian, pemilu ditentukan hari pemungutan suaranya oleh KPU, tetapi pilkada itu sudah ada aturannya di UU Pilkada, pemungutan suara serentak itu dilakukan pada November 2024, bulannya saja, tetapi KPU yang mendesain hari dan tanggalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menegaskan pihaknya  merancang penyederhanaan surat suara Pemilu 2024 dengan enam model dan tiga opsi, di antaranya menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR,  DPD, serta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Tiga model opsi lainnya, yakni dengan melakukan pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan pemilu DPRD.

“Masukan dan respons dari berbagai pihak tentu menjadi bagian yang akan dipertimbangkan untuk mengusulkan opsi penyederhanaan ini,” kata Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. (*)

The post KPU RI Matangkan Rencana Penyelenggaraan Pemilu Berbasis Resiko appeared first on Prokabar.

Pernyataan Kejari merupakan bentuk pertimbangan psikologis, mengingat gelombang massa yang begitu besar saat penyampaian Petisi.

Apalagi, massa datang secara spontan atas kesadaran sendiri, tanpa ada mobilisasi.

“Pertimbangannya situasional. Kondisi psikologis masyarakat. Itu sudah benar,” ungkap Eka Vidya pada wartawan Kamis (18/3).

Berita Terkait:

• Gubernur Sumbar Diminta Copot Bupati Pessel Rusma Yul Anwar
• Khairul Fahmi: Rusma Yul Anwar Telah Dilantik, Tak Bisa Begitu Saja Diberhentikan
• Petisi Masyarakat Pessel Diterima Kejari Sebagai Pertimbangan Hukum
• Kepentingan Kelompok Jangan Merusak Keutuhan Pessel, Ini Kata Mereka

Eka Vidya menjelaskan, gelombang massa itu terjadi akibat ada perbedaan persepsi antara norma menurut hukum dengan norma dalam persepsi masyarakat terkait vonis Pengadilan Negeri Padang terhadap Rusma Yul Anwar.

Penyebab perbedaan persepsi ini ada dua faktor.

Pertama, bisa jadi putusan pengadilan tidak sesuai dengan dampak dari perbuatan Rusma Yul Anwar.

Kedua, lemahnya sosialisasi tentang norma hukum pada masyarakat.

Jika hukum tetap dipaksakan ketika itu, maka bisa berdampak pada gejolak sosial dari belasan ribu masyarakat yang hadir.

“Karena mereka menilai vonis tidak setimpal dengan perbuatan dan dampak yang ada,” kata Eka Vidya.

Tak hanya itu, masyarakat beranggapan persoalan yang mendera mantan wakil bupati itu sarat kepentingan dan kental nuansa politik.

Kemudian, penilaian adanya intervensi keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA).

Kendati demikian, hukum harus bicara hukum. Sedangkan Petisi hanya bahan pertimbangan sementara.

“Nah, di sini harus ada ketegasan. Jika tidak, ini akan terus berlanjut,” terangnya.

Sikap Kejari Painan

Sebelumnya, Kejari Painan, Dona Rumiris Sitorus, menyampaikan pihaknya berjanji akan memepertimbangkan Petisi untuk proses lebih lanjut.

Ia pun mengapresiasi aksi damai belasan ribu masyarakat saat mengantarkan Petisi.

Bahkan,  Dona mengaku telah mengirim Petisi itu pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat di Padang.

Selanjutnya, Kejari akan melanjutkan petisi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta.

Baca Juga Milenialisme.com

• Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
• Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca

Selain Petisi, pertimbangan lainnya adalah mengingat posisi Rusma Yul Anwar adalah seorang kepala daerah.

“Jadi, kami butuh petunjuk dari atasan. Nanti pelaporannya berjenjang,” ujar Kajari.

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menyatakan Rusma Yul Anwar bersalah karena melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau melanggar Pasal 109 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup.

Bupati Pessel terpilih itu mendapatkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan pengurangan masa tahanan 3 bulan.

Rusma menyatakan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Upaya hukum berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Akan tetapi, 2 hari jelang pelantikan sebagai bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2024, Mahkamah Agung pada 24 Februari 2021 lewat situs resminya merilis penolakan kasasi.

The post Kasus Rusma Yul Anwar, Pengamat Sosial: Langkah Kejari Sudah Tepat appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam, Eri Effendi saat memberi materi Sosialisasi Tahapan Pemilihan dan Publikasi Hasil Pengawasan Pilkada 2020, di Hotel Sakura Syariah, Lubuk Basung, Rabu (24/2).

Satu kasus ditangani Bawaslu Agam, sementara satu orang lagi terjadi di Kota Solok dan ditangani Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu setempat.

“Berdasarkan data yang telah tercatat dugaan pelanggaran sebanyak 39 kasus. Sementara hasil terlaksana atau diproses sebanyak 20 kasus. Dan Informasi awal sebanyak 19 kasus,” ungkap Kodiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Agam tersebut.

Untuk pelanggaran teregister pemilih 2020, terdapat empat kategori pelanggaran. Pelanggaran pertama masalah administrasi sebanyak 1 kasus yang temuan, diteruskan ke KPU. Kedua, Pelanggaran Kode Etik dua kasus, diteruskan ke KPU dan Bawaslu Agam.

“Pelanggaran ketiga terkait Pidana Pemilihan terdapat 7 kasus yang akhirnya dihentikan pada pembahasan ke dua, oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam. Sedangkan Undang-Undang lainnya satu kasus diteruskan ke KASN,” terangnya. (rud)

The post Sebelas Kasus Teregister Di Bawaslu Agam, 1 Orang ASN Terima Sanksi Pilkada 2020 appeared first on Prokabar.

Surat itu merupakan tindak lanjut  penetapan KPU kabupaten dan kota, usai pembacaan penetapan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari. Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan penyelesaian sangketa hasil Pilkada yang mereka ajukan.

Dikatakan Gubernur, dengan diajukannya surat usulan tersebut ke Kemendagri, maka hanya tertinggal satu kabupaten yang belum bisa diajukan pengesahannya karena masih menunggu keputusan hukum di MK, yaitu Kabupaten Solok.

“Saya baru saja menandatangani surat untuk Kemendagri yang isinya meneruskan surat dari ke empat DPRD tersebut untuk segera dikeluarkan keputusannya dan Insya Allah akan segera dilantik yaitu 26 Februari mendatang” ujar Hamdani.

Ditambahkannya, dengan ditandatangani surat tersebut, pihak Pemprov Sumbar juga mempersiapkan upacara pelantikan yang akan dilangsungkan sesuai dengan arahan dari Kementrian Dalam Negeri.(rls)

The post PJ Gubernur Sumbar Kirim Surat ke Mendagri Setelah Putusan MK appeared first on Prokabar.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen, dihadiri Wakil Ketua, Aprial Habbas, Plh. Bupati Pessel, Muskamal, anggota Forkopimda dan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Pessel.

Pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020 dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, Ermizen atas nama DPRD Kabupaten Pessel, dalam sidang paripurna DPRD.

“Pada hari ini Jumat 19 Februari 2021 atas nama DPRD Kabupaten Pessel, mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Rusma Yul Anwar bupati dan Rudi Hariyansyah, wakil bupati terpilih Pessel,” kata Ermizen, saat mengumumkan di hadapan sidang paripurna.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Pessel, Jarizal mengatakan, pihaknya, hari ini juga langsung menyampaikan usulan pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.

Hal ini dilakukan, dalam rangka percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pasal 160 Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 Tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015, bahwa pengesahan, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih disampaikan oleh DPRD kab/kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.

Sebelum DPRD mengusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, terlebih dahulu penetapan KPU diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Seiring itu, KPU Kabupaten Pessel, telah melaksanakan rapat pleno menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020, Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah, Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara (BA) No 7/ PK.01- BA/1301/KPU/II/ 2021 Tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pessel terpilih hasil Pilkada 2020 pasca putusan MK.

KPU Pessel menetapkan, Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah, sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dengan memperoleh suata terbanyak yakni 128.922 suara atau 57,2 persen dari total 225.216 suara sah.

Pasangan calon Hendrajoni-Hamdanus 86.074 suara atau 38,24 persen dan disusul pasangan calon Dedi Rahmanto Putera-Arfianof Rajab sebesar 10.220 suara atau 4,54 persen. (min)

The post DPRD Pessel, Gelar Rapat Paripurna Usulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih appeared first on Prokabar.

Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU setempat, dihadiri oleh Bawaslu dan sejumlah partai politik dan dikawal ketat oleh kepolisian setempat.

Penetapan tersebut dilakukan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengugurkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Pessel pada Selasa, 16 Februari 2021 kemaren.

“Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pessel 2020 adalah sebagai berikut: nama calon bupati Rusma Yul Anwar, dan nama calon wakil bupati Rudi Hariyansyah, nomor urut 2,” kata Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar saat membacakan penetapan.

Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar mengatakan, KPU Pessel menerima salinan putusan MK pada, Rabu (17/2) pagi. Untuk itu, KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih selambat-lambatnya 5 hari setelah salinan diterima.

“Penetapan ini kami laksanakan dua hari setelah salinan putusan MK diterima KPU,” ujar Epal.

KPU menjalankan proses tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak seperti isu yang berkembang bahwa KPU memperlambat waktu pelantikan pasangan calon terpilih, tegasnya.

“Setiap proses dan tahapan ada mekanisme. Soal waktu pelantikan bukan kewenangan kami, tapi itu kewenangan pemerintah,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, hanya memiliki kewenangan, menyelenggarakan pemilihan, sampai selesai penghitungan suara. Jika ada gugatan, menunggu proses hukum di MK.

“Setelah putusan MK, KPU melanjutkan ke tahap penetapan paslon terpilih dan menyampaikannya ke DPRD. Soal kapan pelantikan, itu kewenangan pemerintah,” tegasnya lagi.

Pilkada Pessel tahun 2020 diikuti tiga pasangan calon. Yaitu paslon nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus, nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah dan nomor urut 3 Dedi Rahmanto Putra-Afrianof Radjab.

Dari rekapitulasi hasil perolehan suara, paslon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah unggul dengan 128.922 suara. Paslon nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus hanya meraih 86.704 suara, dan nomor urut 3 meraih 10.220 suara.

Setelah penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, paslon nomor urut 1 mengajukan permohonan gugatan ke MK. Namun, setelah proses sidang pendahuluan, MK memutuskan pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukum, MK juga menyebut paslon nomor urut 1 sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan karena syarat selisih suara paling banyak 1 persen dengan peraih suara terbanyak tidak terpenuhi.

Setelah salinan putusan MK tersebut diterima, maka KPU Pessel melanjutkan proses ke tahap penetapan paslon terpilih. (min)

The post Paslon Rusma-Rudi Ditetapkan KPU Pesisir Selatan Sebagai Pemenang Pilkada appeared first on Prokabar.

Acara evaluasi serta pembubaran dan sekaligus pemberian penghargaan kepada petugas PPS dan PPK Se-Kabupaten Pasaman tersebut, dihadiri oleh Komisioner KPU Sumatera Barat Nova Indra, Ketua KPU Pasaman Rodi Andermi, Komisioner Eria Candra, Ajriaman, Taufiq, Juli Yusran dan seluruh petugas PPK dan PPS Se-Pasaman serta staf Sekretariat KPU Pasaman.

Rodi Andermi menyampaikan apresiasi dan terimakasih serta memberikan penghargaan kepada PPK dan PPS se-Pasaman, serta sekretariat yang telah menjalankan tugasnya selama tahapan Pilkada 2020 yang diselenggarakan.

“Alhamdulillah, Pilkada serentak 2020 di Pasaman berjalan sukses dan lancar. Ini membuktikan kerja keras dan kerja ihklas dan kerja cerdas para rekan-rekan membuahkan hasil yang manis. Walaupun fenomena di Pasaman terdapat paslon tunggal, namun animo masyarakat yang punyai hak pilih dalam menggunakan hak pilih cukup tinggi. Luar biasa, Pilkada Pasaman pada seluruh tahapan tidak ada kendala yang berarti. Namun, alangkah baiknya kita melakukan evaluasi agar pemilihan maupun pemilu kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi,” ujar Rodi Andermi Dt Putiah.

Sementara, Nova Indra selaku Komisioner KPU Sumatera Barat menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja badan adhoc di Pasaman, karena telah selenggarakan Pilkada 2020 dengan sukses.

Di sisi lain, evaluasi dan pembubaran Badan Adhock tersebut berlangsung dengan penyampaian capaian per divisi dan evaluasi agar lebih baik lagi. Sementara, dalam pemberian penghargaan KPU Pasaman didominasi pemenangnya oleh PPK Bonjol dan PPK Rao Utara dengan berbagai kategori. (Ola)

The post Evaluasi Capaian Pilkada Pasaman, Ini Salah Satu Faktor Mebuat KPU Sukses appeared first on Prokabar.