“Dari jumlah tersebut sebanyak 14.506 orang dinyatakan non reaktif dan sisanya 2.776 orang hasil tes rapid reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan tes swab untuk memastikan kondisi mereka,” kata dia Selasa (8/12).

Sementara itu, KPU mencatat sebanyak 36 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan positif covid-19.

” Yang positif itu tidak akan bertugas saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya pada 9 Desember 2020.

“Ada yang mau melanjutkan tes swab dan ada juga yang tidak mau lalu mengundurkan diri,” katanya di Padang, Selasa (8/12/2020).

KPU kembali melakukan tes rapid terhadap petugas yang belum ditambah sebagai pengganti KPPS yang mengundurkan diri dengan total sebanyak 654 orang.

“Total dari 1.455 orang yang menjalani tes swab hasilnya 36 orang positif. Kami masih menunggu sisanya sekitar 400 orang lagi yang masih belum keluar hasilnya,” katanya.

Diketahui, pemilih yang ditetapkan sebagai pemilih terdata di data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 1.943 TPS di Kota Padang total ada 613.513 pemilih, yang terdiri dari 300.387 pemilih laki-laki dan 313.226 pemilih perempuan dalam Pilgub Sumbar 2020. (gas)

The post Anggota KPPS di Kota Padang Telah Rapid Tes appeared first on Prokabar.

“Sejak dilakukannya sistem pemilihan langsung kepala daerah mulai tahun 2005, PKDP mulai dari pusat hingga ke wilayah dan daerah telah menyatakan sikap moralnya untuk tidak memihak kepada calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di Kabupaten Padang Pariaman dan di Kota Pariaman,” tegas Refrizal saat memimpin rapat DPP PKDP secara virtual, Senin (12/9) malam.

Rapat yang dihadiri Ketua Dewan Pembina, Prof. Harry Azhar Azis, Dewan Penyantun yang di wakili oleh Moeharmein Zein Chaniago, Ketua Dewan Penasehat, Prof. Musril Zahari bersama anggota penasehat, Masni Rani dan sejumlah pengurus DPP PKDP.

Refrizal yang juga ikut kontestasi pilkada sebagai calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman ini, menyatakan mengambil cuti sebagai Ketua Umum DPP PKDP dengan menyerahkan fungsi Ketua Umum kepada Ketua Harian DPP PKDP Hamidi Bustami.

“Pertama sekali yang perlu saya tegaskan bahwa sehubungan saya ikut mencalonkan diri dalam pilkada sebagai calon Bupati Padang Pariaman, maka dengan ini fungsi Ketua Umum saya serahkan kepada Ketua Harian DPP PKDP, Saudara Hamidi Bustami,” kata Refrizal yang kemudian dijawab oleh Hamidi Bustami; “Siap Pak Ketum!”

Menjaga Netralitas Organisasi

Untuk menyikapi perkembangan pro-kontra tentang dukung mendukung pasangan calon bupati Padang Pariaman maupun pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar di mana dua putra terbaik Padang Pariaman maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman) sebagai pasangan Mulyadi dan Genius Umar (Walikota Pariaman) sebagai pasangan Fakhrizal, maka PKDP menyatakan sikap netral.

“Tidak boleh ada yang mengatasnamakan organisasi PKDP baik DPP, DPW DPD dan DPC untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman dan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar. Sebab, yang maju menjadi calon itu semuanya adalah urang Piaman. Makanya kita netral,” tegas Refrizal yang juga diiyakan oleh Sekjen DPP PKDP, Yuliandre Darwis.

Refrizal menegaskan, organisasi PKDP adalah organisasi kemasyarakatakan/paguyuban, bukan organisasi politik. Yang boleh berpolitik itu hanya pribadi orangnya. “Jadi, kalau ada yang mendukung secara pribadi, itu tidak dilarang dalam politik. Silahkan saja. Namun, sekali lagi saya ingatkan, jangan membawa-bawa nama PKDP.” Katanya mengingatkan.

Sikap netral dalam pilkada ini, terutama di tingkat Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Pariaman, sudah menjadi kebijakan moral bagi PKDP sejak Pilkada langsung 2005. Ini untuk menghindari perpecahan dalam tubuh PKDP. Kemudian, sikap netral yang juga ditegaskan untuk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 ini adalah karena ada dua putra terbaik Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang maju sebagai calon Wakil Gubernur.

“Bila ada anggota perantau Piaman secara pribadi-pribadi yang mendukung Pak Genius maupun Pak Ali Mukhni dipersilakan saja, tapi tidak membawa nama PKDP,” tegas Yuliandre Darwis menambahkan.

Penegasan Tertulis

Dalam rapat virtual Senin malam, peserta rapat setuju agar pernyataan “cuti” atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum kepada Ketua Harian DPP PKDP harus dibuatkan secara tertulis agar legalitasnya teradministrasi dengan jelas dan baik.

“Sebaiknya pernyataan Ketua Umum tadi dibuatkan tertulis, bukan lewan penyataan lisan saja sehingga nanti bisa saja berubah-ubah. Jadi, tertulis saja agar semua pengurus dari pusat hingga daerah memahami posisi Pak Refrizal yang juga mencalonkan diri dan tidak mau membawa-bawa nama PKDP,” ujar Musril Zahari.

Sekjen DPP PKDP Yuliandre Darwis berjanji segera menyiapkan naskah tertulisnya untuk ditandatangani oleh Ketua Umum Refrizal dan membuatkan edaran ke seluruh DPW, DPD dan DPC tentang sikap netralitas PKDP dalam Pilkada Padang Pariaman dan Sumbar. (rel)

The post PKDP Netral Dalam Pilkada Padang Pariaman dan Sumbar appeared first on Prokabar.

“Dalam melakukan penertiban secara keseluruhan tanpa pandang siapa paslonnya. Sepanjang tidak mematuhi pemasangan APK yang sudah diatur oleh PKPU tentu akan ditertibkan dan diamankan di Bawaslu Kota Pariaman,”kata Mardison dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Senin (12/10).

Menurut Mardison penertiban APK Pilkada 2020 merupakan kewenangan Bawaslu yang juga diatur dalam PKPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pembersihan APK yang dipasang diluar lokasi yang ditetapkan oleh KPU akan dicopot.

Mardison menegaskan penertiban APK tidak ada maksud politik atau maksud lain yang melatarinya. Semuanya dilandasi pada aturan dan kesepakatan bersama.

“Sebenarnya ini yang menertibkan adalah parpol dan Bawaslu pun sudah memberi peringatan di mana titik-titik yang boleh dipasang APK. Jeda waktu sudah diberikan kepada partai pengusung masing-masing,” imbuhnya.

Penertiban APK tanpa pandang bulu, kata Mardison merupakan bentuk netralnya Bawaslu Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu.

Sebelumnya diberitakan ratusan APK berhasil ditertibkan pada operasi penertiban 10 Oktober. APK milik Paslon nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar paling banyak dicopot walaupun Genius Umar adalah Walikota Pariaman yang sedang cuti kampanye Pilgub.

“Penertiban APK ini sesuai kesepakatan bersama dengan partai pengusung pasangan calon Pilgub Sumbar pada 1 Oktober 2020 lalu,” ujar ketua Bawaslu Padangpariaman, Riswan.

APK yang ditertibkan tersebut, kata Riswan sebagian besar dipasang sebelum penetapan yang sebelumnya pihaknya telah mengimbau partai politik menertibkan sendiri.

“Karena tahapan kampanye sudah masuk tentu APK yang dipasang harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh KPU dan yang tidak sesuai wajib ditertibkan,” sambungnya. (*)

The post Plt Walkot Minta Bawaslu Pariaman Tidak Ragu-Ragu Copot APK appeared first on Prokabar.

“Satu pengawas untuk satu TPS, dan jumlah pengawas TPS itu sudah termasuk di Lapas Pariaman,” kata Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Minggu (11/10)

Ia mengatakan proses perekrutan pengawas TPS tersebut sudah dimulai dari 3 Oktober hingga 15 Oktober 2020 yang prosesnya yaitu penyerahan berkas dan langsung wawancara.

Ia menyampaikan hingga saat ini sudah ada warga yang mendaftar untuk menjadi pengawas TPS dan diharapkan hingga 15 Oktober 2020 kebutuhan terhadap pengawas tersebut terpenuhi sehingga tidak perlu perpanjangan jadwal perekrutan.”Setelah petugas TPS ini terpilih kami akan melakukan pelatihan teknis,” katanya.

Selain itu, lanjutnya pihaknya akan melaksanakan tes cepat atau rapid tes untuk pengawas tersebut yang hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Ia menjelaskan tugas utama dari pengawas tersebut mengawasi jalannya Pilkada pada hari pemilihan yaitu 9 Desember 2020 mulai dari awal pelaksanaan hingga penghitungan di TPS.

“Namun tugasnya bukan itu saja karena pengawas TPS terbentuk 23 hari sebelum hari pemilihan dan dibubarkan tujuh hari setelah hari pemilihan,” lanjut dia.

Ia mengatakan selama rentang tersebut pengawas TPS juga akan membantu Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk mengawasi masa kampanye dan masa tenang.

Selain membentuk jajaran Bawaslu mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan, PKD hingga pengawas TPS, kata Riswan pihaknya juga mengoptimalkan pengawasan partisipatif.

Hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari masih kurangnya personel dari Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di daerah itu apalagi saat ini dalam masa pandemi COVID-19. (*)

The post Bawaslu Pariaman Rekrut 178 Pengawas TPS appeared first on Prokabar.

Ditambah lagi jika ada bakal pasangan calon (paslon) yang gagal maju pilkada, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

The post Calon Tunggal Tingkatkan Potensi Kerawanan di Pilkada appeared first on Prokabar.

Adapun daerah yang disasar oleh KPU Pasaman kali ini, adalah Jorong V Partamuan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman, daerah terjauh di sisi utara Pasaman.

Jorong V Partemuan merupakan salah satu jorong yang berada di posisi paling jauh di Kabupaten Pasaman dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 50 Kota dan Provinsi Riau, letak wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan relatif memberikan akses informasi yang agak susah khususnya mengenai informasi pelaksanaan Pilkada 2020 nantinya.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Pasaman juga mendampingi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pada acara sosialisasi tersebut, KPU Sumbar diwakili oleh Koordinator Divisi SDM, Parmas dan Pendidikan Pemilih Gebril Daulay sekaligus sebagai narasumber, Divisi Program dan Data Nova Indra juga sebagai narasumber, serta staf sekretariat. Sedangkan dari KPU Pasaman diwakili oleh Eria Candra selaku Koordinator Divisi SDM Parmas dan Pendidikan Pemilih.

Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi melalui Koordinator Divisi SDM Parmas dan Pendidikan Pemilih Eria Candra saat membuka acara sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi warga masyarakat di Jorong Partemuan menyampaikan bahwa, pelaksanaan Pilkada 2020 nantinya merupakan Pemilihan yang tersulit dalam pelaksanaannya. Karena dalam sejarah Pemilu di Indonesia, pemilihan kali ini dilakukan pada masa pandemi virus corona, namun hal itu bukan menjadi kendala sebagai warga negara untuk ikut memberikan hak pilih pada pilkada nantinya.

“Bagi warga Jorong Partamuan yang telah mempunyai hak pilih dan terdaftar di DPT, marilah kita mendatangi TPS pada 9 Desember 2020 mendatang dari pukul 7 hingga pukul 13.00 WIB,” ujar Eria Candra.
Sedangkan Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay dalam menyampaikan, KPU sebagai penyelenggara Pilkada berkewajiban mensosialisasikan tahapan pilkada, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu. Salah satunya penyebab ketidaktahuan masyarakat pemilih karena keterbatasan akses informasi dan daerah yang sulit dijangkau.

“KPU dalam setiap sosialisasinya selalu menegaskan, jangan pernah kita teriming-imingi oleh sejumlah uang yang ditukar dengan hak pilih kita, hak yang kita miliki sejak kita lahir, hak kemerdekaan untuk memilih dan menentukan pilihan,” tegas Gebril di hadapan masyarakat yang hadir.

Sementara, Nova Indra selaku Koordinator Divisi Program Data menyampaikan apresiasi tinggi kepada petugas PPDP yang telah melakukan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh. (Ola)

The post Pastikan Masyarakat Gunakan Hak Pilih, KPU Sosialisasi Hingga Pelosok Nagari di Pasaman appeared first on Prokabar.

Gerindra sebenarnya tidak butuh koalisi dalam pertarungan memperebutkan kursi gubernur.

Nasrul Abit pernah menduduki kursi wakil bupati dan bupati Pesisir Selatan. Saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar, sedangkan Indra Catri adalah birokrat, yang kini menjabat sebagai Bupati Agam.

Dengan kehadiran paslon tersebut, dua paslon sudah memastikan diri untuk bertarung. Sebelumnya Fakhrizal dan Genius Umar sudah mendaftar melalui jalur perseorangan.(laf)

The post Sah, Sudah Dua Pasang Calon Maju Pilgub Sumbar appeared first on Prokabar.

Dalam konteks perebutan kekuasaan politik, urai Alex, Pandemi Covid19 telah jadi sebuah potret yang nyata bagi masyarakat. Dimana, masyarakat bisa melihat peran masing-masing figur untuk berkontribusi menghadapi wabah ini.

“Sebagai partai wong cilik, PDIP Sumbar akan menakar ulang figur yang telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan sebelum penundaan tahapan pemilihan serentak 2020 ini,” ungkap Alex dalam pernyatan tertulisnya, Jumat (5/6).

Dengan alasan seperti itu, Alex menyatakan, tak menutup kemungkinan, PDIP Sumbar akan memunculkan figur baru –selain nama-nama yang telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan–, demi menghadapi kontestasi pemilihan, yang tahapan lanjutannya akan dimulai 15 Juni 2020 nanti.

“PDIP Sumbar sudah melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah. Dengan penundaan tahapan pilkada serta munculnya wabah Covid19, bisa saja terjadi dinamika demokrasi seperti munculnya calon baru karena dianggap ‘lolos ujian’ Covid19,” tegas Alex.

Untuk bisa mengusung pasangan calon –baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota– pada pemilihan serentak 2020, sebuah partai politik mesti menguasai 20 kursi parlemen (Pasal 40 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada).

Jika tak memenuhi ambang batas itu, sebuah partai politik mesti berkoalisi dengan peserta Pemilu 2019 lainnya.

Untuk pemilihan gubernur Sumbar, syarat bisa mengusung pasangan calon merujuk perolehan 65 kursi DPRD Sumbar. Dimana, PDIP meraih 3 kursi, sama banyak dengan Partai Nasdem dan PKB.

Sementara, Partai Gerindra berhasil jadi pemenang dengan perolehan 14 kursi. Lalu, diikuti tiga partai meraih masing-masing 10 kursi yakni PKS, Partai Demokrat dan PAN. Kemudian, Partai Golkar 8 kursi dan PPP 4 kursi.

Secara politis, perolehan 3 kursi PDIP di DPRD Sumbar ini tergolong seksi. Begitupun dengan PPP, PKB dan Nasdem. Karena, dengan berkoalisi dengan salah satu dari tiga partai peraih 10 kursi parlemen, akan membuat gabungan partai ini, langsung memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah (minimal memiliki 13 kursi-red).

Sedangkan Partai Gerindra, dengan perolehan 14 kursi, bisa langsung mengusung pasangan calon tanpa mesti berkoalisi.

Pada pemilihan gubernur Sumbar nanti, pelaksanaannya digelar berbarengan dengan 11 kabupaten dan 2 kota di Sumbar itu. Yaitu, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanahdatar, Sijunjung, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan serta Kota Solok dan Bukittinggi.

Nama bakal calon gubernur yang telah mengapung dari partai pemilik kursi di parlemen itu yakni Nasrul Abit (Partai Gerindra), Mulyadi (Partai Demokrat), Mahyeldi (PKS) dan Ali Mukhni (PAN). Sedangkan Partai Golkar, PPP, PDIP, PKB dan Nasdem, masih belum memastikan figur yang akan diusung nanti.

Nasrul Abit merupakan petahana wakil gubernur Sumbar yang juga mantan ketua Partai Gerindra Sumbar. Mulyadi adalah ketua Partai Demokrat Sumbar yang kini duduk di Komisi III DPR RI.

Ali Mukhni adalah ketua PAN Sumbar yang tengah menjabat Bupati Padangpariaman untuk periode kedua kalinya. Begitu juga dengan Mahyeldi yang merupakan petahana wali kota Padang sekaligus anggota majelis syuro DPP PKS.

Data yang dihimpun, di 11 kabupaten dan 2 kota di Sumbar yang ikut menggelar pemilihan kepala daerah itu, perolehan kursi PDIP juga terbilang seksi. Di DPRD Pessel dengan 45 kursi, PDIP memiliki 4 kursi. Di DPRD Kabupaten Solok, PDIP memiliki 2 dari 35 kursi parlemen. Kota Solok, PDIP menyegel 1 dari 20 kursi.

Untuk DPRD Sijunjung, PDIP memiliki 2 dari 30 kursi parlemen. Kemudian, di DPRD Dharmasraya, PDIP mengamankan 7 dari 30 kursi parlemen. Untuk DPRD Padangpariaman, PDIP mengamankan 2 dari 40 kursi parlemen. Di Pasbar, PDIP memiliki 4 dari 40 kursi parlemen.

Kemudian, DPRD Pasaman, PDIP memiliki 1 dari 35 kursi. DPRD Limapuluh Kota, PDIP memiliki 2 dari 35 kursi parlemen dan DPRD Tanahdatar, PDIP memiliki 2 dari 35 kursi parlemen.

Sedangkan di Solsel, Agam dan Bukittinggi, PDIP tak memiliki wakil yang duduk di parlemen.

Dharmasraya jadi satu-satunya daerah di Sumbar, dimana perolehan kursi PDIP memenuhi ambang batas pencalonan. (rls/mbb)

The post PDIP Sumbar Akan Takar Ulang Figur yang Diusung di Pilkada appeared first on Prokabar.

Di hadapan seluruh pimpinan DPW Gerindra Provinsi Sumatera Barat, pria enerjik yang akrab disapa Donny Moenek memaparkan pemikirannya dengan gamblang dan cemerlang. Beberapa kali terdengar decak kagum para hadirin akan lontaran gagasan yang diutarakan Dosen IPDN tersebut.

Pj Gubernur Sumbar 2015-2016 itu menjelaskan secara jernih akan problematika Sumbar dengan menampilkan sejumlah data yang detail dan tersistem rapi. Tampak Donny yang menguasai empat bahasa asing ini menguraikan data-data ekonomi, potensi sumbar, pendidikan, pendapat dan belanja daerah, kekuatan dan kelemahan birokrasi, untuk kemudian menganalisisnya sehingga lahirlah Visi Misi yang akan diembannya bila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat 2020-2025.

Donny yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjen DPD RI ini menuturkan kesedihannya akan pengelolaan pemerintahan Sumbar yang masih jauh dari harapan, “Sumbar saat ini, mengalami problematika dimana rendahnya inovasi dan kualitas investasi yang tidak sejalan dengan transformasi daerah, lalu kurangnya terjalin sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 2015-2017 ini tampak prihatin.

Selanjutnya menurut pria asli Tanah Datar yang juga masih terhitung merupakan keluarga besar kerajaan Pagaruyung ini selanjutnya mengemukakan 11 Visi dan Misinya sebagai solusi agar Sumatera Barat Maju, Cerdas, Inovatif, dan Berkualitas yaitu pertama, mengembangkan pendidikan berkualitas guna meningkatkan daya saing SDM. Kedua, menciptakan pemerintahan yang bersih, professional, inovatif dan melayani. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur publik sehingga terjamin interkonektivitas guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengatasi ketidakseimbangan regional antardaerah. 

Keempat, mengembangkan dan memperkuat kemampuan perekonomian daerah yang berkadilan, propoor, projobs, proinvestment, dan proenvironment. Kelima, menumbuhkembangkan nilai-nilai religius ABS-SBK, kerukunan antarumat beragama, dan pelestarian kebudayaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Keenam, memberikan kemudahan Ease of Doing Bussiness (EODB) dan kepastian hukum dalam berusaha, perbesar peluang investasi untuk penciptaan lapangan kerja, serta memberi porsi besar pada pengembangan UMKM. Ketujuh, menciptakan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Kedepalapan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan melalui penyediaan kebutuhan dan keterampilan. Kesembilan, mewujudkan pemuda yang mandiri, cerdas, berkualitas, dan antipekat melalui pembinaan pemantapan agama, olahraga, dan seni budaya.

Kesepuluh, sinerji dan harmonisasi melalui kerjasama antar daerah dalam pengembangan dan pemantapan objek dan promosi kepariwisataan dalam dan luar negeri. Dan terakhir yakni peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui berbagai terobosan dari sumber-sumber pembiayaan konvensional maupun nonkonvensional.

Berdasarkan agenda Partai Gerindra Sumbar, seluruh nama-nama Bakal Calon Kepala Daerah yang tampil memaparkan Visi dan Misi pada Minggu, 20 Januari 2020 ini secara berturut-turut adalah Edriana, Mulyadi, Indra Catri, Reydonnyzar Moenek, Syamsu Rahim, Shadiq Pasadigoe, Nasrul Abit dan Desrio Putra. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 18.30 WIB. (rel)

The post Paparkan Visi dan Misi di Gerinda, Reydonnyzar Moenek Tampil Memukau appeared first on Prokabar.

Berdasarkan hasil yang dilansir Jumat (10/1) pukul 14.30 wib, survei tersebut telah diikuti sebanyak 981 pemilih. Dari 15 nama bakal calon gubernur yang terpampang di hasil polling itu, Reydonnyzar Moenek meraih angka tertinggi 45%.

Kemudian disusul Mahyeldi Ansharullah 12%, sementara Nasrul Abit 8%, Fakhrizal dan Edriana, 7%. Disusul Indra Catri dan Mulyadi 4%, serta Shadiq Pasadique, Aldi Taher, Riza Falepi, Andre Rosiade, dan Tifatul Sembiring di angka 2%. Syamsu Rahim, Ali Mukhni dan Genius Umar masih 1%.

Covesia.com telah membuka pooling calon Gubernur Sumbar sebulan yang lalu dengan memberikan pertanyaan kepada pemilih “Siapa Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat Pilihanmu?”. Dan pemilih hanya bisa memilih untuk satu kali pilihan, tidak bisa dua kali, kecuali kalau hape pemilih itu banyak.

Informasinya, polling yang menggambarkan pilihan pembaca covesia.com terhadap bakal calon Gubernur Sumbar itu, ditutup menjelang pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Sumbar.

Donny Moenek, yang sehari-hari Sekjen DPD RI, berterima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkan pilihan kepadanya. “Kita tahu portal berita covesia.com merupakan koran online yang punya reputasi di Sumbar. Jadi tidak main-main di dalam menggelar polling,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.

Berdasarkan testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat Sumbar, seperti Ketua Umum LKAAM Sayuti Dt Rajo Pangulu dan Bundo Kanduang Prof Raudha Thaib, sosok Donny Moenek mendapat apresiasi positif. Walaupun cuma sekitar 7 bulan menjadi pejabat gubernur, tapi banyak kontribusinya terhadap Sumbar.

Donny Moenek yang merupakan pamong senior, ahli dalam masalah fiskal, khususnya yang berhubungan dengan keuangan daerah. Tamatan APDN Semarang, dan doktor dari Unpad Bandung itu mempunyai jaringan, baik di dalam maupun luar negeri, dan lobi yang kuat di pusat, yang bisa mendatangkan dana-dana pusat ke daerah. (*)

The post Polling Covesia, Reydonnyzar Moenek Melesat Jauh Jadi Unggulan Bakal Calon Pilgub Sumbar appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar — MENCERMATI calon gubernur dan wakil gubernur yang berpotensi ikut Pilkada Sumbar 2020 yang akan datang, ternyata masih didominasi oleh orang-orang partai politik (parpol). Sebutlah Nasrul Abit, Mulyadi, Mahyeldi Ansharullah, Ali Mukhni, Riza Pahlevi, Shadiq Pasadique, Syamsu Rahim dan lainnya.

Di luar itu, yang bukan orang partai, hanya beberapa nama saja yang menguat, dan berpotensi untuk ikut, di antaranya Fakhrizal (Kapolda Sumbar) dan Indra Chatri (Bupati Agam). Tapi saat ini, sudah pula berhembus kencang nama Reydonnyzar Moenek (Sekjen DPD RI). Pamong senior ini menguat di kalangan birokrat / Aparatur Sipil Negara (ASN) –-yang jumlahnya ratusan ribu di Sumbar.

Bagi masyarakat Sumbar, putra daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar tamatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Semarang yang pernah menjadi Kapuspen dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu sudah tidak asing lagi, karena pernah menjadi Penjabat Gubernur Sumbar dari 15 Agustus 2015 sampai dengan 12 Februari 2016.

Walaupun cuma sekitar 7 bulan menjadi Pj Gubernur Sumbar, bersama stakeholder lainnya, mantan Wakil Rektor IPDN itu sukses dalam melaksanakan Pilkada Sumbar 2015. Dimana saat itu yang bertarung Irwan Prayitno (mantan gubernur) dan Muslim Kasim (mantan wakil gubernur). Sehingganya saat pelantikan Donny Moenek, demikian orang biasa memanggil, oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, ia duduk berada di tengah-tengah diapit oleh keduanya.

Bukan itu saja, doktor ilmu pemerintahan bidang kebijakan fiskal Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, berhasil mengumpulkan donasi puluhan milyar dari provinsi lainnya dalam pembangunan Masjid Raya Sumbar yang sekarang sudah berdiri megah dan menjadi ikon baru Kota Padang. Waktu menjadi Pj Gubernur Sumbar itu, Donny merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, jadi komunikasinya dengan para gubernur di seluruh Indonesia bagus.

Untuk kebutuhan kepemimpinan Sumbar ke depan, sebenarnya sosok Donny merupakan pilihan yang ideal. Di samping kapasitas yang tidak diragukan lagi, karena untuk urusan mengelola daerah -–khususnya kebijakan keuangan dan administrasi–- ia sudah khatam. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, karena Donny mempunyai lobi dan jaringan yang kuat di pusat, rasanya dana-dana pusat bisa dengan mudah dibawa ke Sumbar.

Kekuatan elektoral Donny pun sangat signifikan, khususnya datang dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar, atau Luhak Nan Tuo, dan kemudian dari ribuan alumni STPDN / IPDN yang sekarang banyak memegang posisi strategis di pemerintahan provinsi maupun kabupaten / kota di Sumbar. Korsa mereka ini hanya setingkat di bawah TNI dan Polri.

Karena Donny merupakan representasi dari birokrat / pamong, maka dengan ASN, baik di pemerintahan provinsi maupun kabupaten / kota, tentu akan mudah membangun emosinya. Walaupun para ASN itu dilarang berpolitik praktis, tetapi mereka adalah pemilih, dan dengan posisi yang strategis, di luar kedinasan, mereka mumpuni dalam mempengaruhi masyarakat.

Donny dikenal dekat dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga Ketua Umum DPP Gebu Minang, kemudian sekarang dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang terkenal religius. Tentunya kedua tokoh nasional yang punya jaringan yang luas tersebut akan mendukung Donny. Begitu juga dengan anggota DPD RI asal Sumbar, khususnya Emma Yohana, Leonardy Harmainy dan Alirman Sori, karena emosi di antara mereka sudah terbangun, diyakini ketika Donny maju nantinya, tidak lah susah rasanya meminta dukungan.

Kemudian Donny Moenek dikenal dekat juga dengan para sesepuh Minang di perantauan seperti, mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, mantan Walikota Padang Sjahrul Ujud, dan tokoh-tokoh rantau lainnya dari kalangan pengusaha sukses di Jakarta dan sekitarnya.

Tak ketinggalan dukungan perantau Luhak Nan Tuo pun tentu akan didapat, seperti dari ibu Mufidah Jusuf Kalla (termasuk tentunya dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla), Fasli Jalal (mantan Wamendiknas yang sekarang Rektor Universitas Yarsi, Jakarta), sama berasal dari Lintau. Musliar Kasim (mantan Wamendiknas yang sekarang Rektor Universitas Baiturrahmah), Hendra Irwan Rahim (Ketua Golkar Sumbar) serta nama-nama beken lainnya yang panjang daftarnya kalau ditulis.

Manakala Donny dapat pasangan yang pas, maka kekuatan menjadi penuh. Dalam pandangan saya, Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman) merupakan pasangan yang bisa saling melengkapi secara elektoral, karena gabungan dari Non Partai dan Partai (Ali Mukhni merupakan Ketua DPW PAN Sumbar), “Darek” dan “Rantau”, serta Sumbar1 dan Sumbar2. Pokoknya pasangan ini akan menjadi kuda hitam.

Koalisi partai pengusung Reydonnyzar Moenek – Ali Mukhni itu bisa saja PAN (10 kursi) dengan Golkar (8 kursi), atau PAN dengan salah satu partai yang memperoleh kursi kecil seperti PPP (4 kursi), NasDem (3 kursi), PKB (3 kursi) atau PDIP (3 kursi). Adapun syarat minimal mengusung itu minimal 13 kursi (20% dari total kursi DPRD Sumbar yang banyaknya 65 kursi).

Atau alternatif pasangan lain, seperti dengan Indra Catri (Bupati Agam) atau dengan Riza Falepi (Wali Kota Payakumbuh) misalnya. Tetapi di tengah-tengah masyarakat Sumbar yang pernah merasakan lecut tangan Donny –-di ranah maupun di rantau–- saat ini ada suara-suara yang berharap “kembalikan Reydonnyzar Moenek jadi Gubernur Sumbar lagi”, sebab kalau dulu hanya penjabat, maka ke depan mudah-mudahan bisa menjadi gubernur defenitif. (**)

The post Kembalikan Reydonnyzar Moenek Jadi Gubernur Sumbar Lagi appeared first on Prokabar.

Dalam deklarasi JPS tersebut, para pengurus JPS juga menentukan sikap terhadap calon kepala daerah yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sumbar.

Sikap JPS yang dibacakan Pemred Harian Haluan, Rakhmatul Akbar dalam deklarasi itu berisi pertama, para calon kepala daerah yang akan menguji Pilkada 2020 mendatang hendaknya berkaca diri sejauh mana kemampuan mereka, modal kecakapan, dan upaya untuk memimpin daerah sebelum terpilih.

Kedua, calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020, hendaknya sosok yang kreatif dan inovatif dalam memimpin daerah. Selain itu memiliki network yang memberikan dampak positif bagi daerah. Kemudian, para calon kepala daerah hendaknya tidak bergantung diri pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membangun daerah. “Jadi kami minta kepada calon kepala daerah untuk memperhatikan itu semua jika ingin maju dalam Pilkada 2020 mendatang,” jelas Rakhmatul Akbar.

Pernyataan sikap tersebut, menurut Rakhmatul Akbar, dilatarbelakangi dari rasa keprihatinan terhadap kondisi perkembangan Sumbar yang cenderung jalan di tempat. Baik itu di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun pembangunan infrastruktur. ”Belum ada perkembangan pembangunan yang signifikan,” imbuh Rakhmatul Akbar yang akrab disapa Camaik itu.

Sementara itu Koordinator JPS, Heri Sugiarto mengatakan hadirnya JPS dilatarbelakangi kegelisahan yang dirasakan para pemred media massa di Sumbar terhadap perkembangan Sumbar dalam beberapa periode terakhir.

Pemred Padang Ekspres itu menambahkan, perkembangan pembangunan di Sumbar cenderung berjalan di tempat. Pembangunan yang siginifikan sebagai diharapkan masyarakat belum terwujud. ”Oleh karena itu, bersama rekan-rekan kami sepakat membentuk JPS agar bisa menentukan arah yang baik dalam memilih pemimpin Sumbar di masa datang. Salah satunya hari ini (kemarin, red) kami menggali bagaimana seharusnya calon pemimpin Sumbar ke depan yang dibutuhkan Sumbar lewat diskusi publik dengan mendatangkan nara sumber berkompeten dan memahami kondisi riil daerah,” ungkapnya.

Dari diskusi yang kemudian diberitakan media-media yang tergabung di JPS, terungkap bahwa ke depan masyarakat mesti memahami program dan rekam jejak para calon gubernur sebelum menentukan pilihan saat pilkada 2020 mendatang.

Dengan adanya JPS yang bersifat independen ini, nantinya akan digelar diskusi-diskusi lanjutan dalam merespons isu-isu aktual berkaitan dengan pembangungan di Sumbar. ”Untuk topiknya, nanti kami bicarakan bersama seluruh pengurus JPS,” kata Heri.

Dalam deklarasi JPS, juga digelar diskusi publik perdana dengan tema ”Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan” yang juga didukung oleh PT. Semen Padang dan Bank Nagari. Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai narasumber Anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Dekan I Fisip Unand Aidinil Zetra dan Pemred Harian Umum Singgalang, Khairul Jasmi.

Heri menyampaikan, diskusi tersebut bertujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sumbar sehubungan dengan akan adanya Pilkada di Sumbar 2020. ”Kita tidak akan bicara nama, tapi membahas kebutuhan pemimpin Sumbar ke depan. Bicara masalah Sumbar, kemudian kriteria pemimpin yang bagaimana yang bisa menjadi solusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, hasil diskusi itu nantinya akan dimuat di media masing-masing para pemred yang tergabung dalam JPS sehingga masyarakat Sumbar bisa mengetahui dan bersikap bagaimana dalam menentukan calon pemimpin provinsi, kabupaten dan kota.

Profil JPS

JPS merupakan wadah para Pemred saling bertukar pikiran dan berdiskusi dalam rangka memberikan sumbang saran dan pemikiran terhadap pembangunan Sumbar khususnya, dan Indonesia umumnya.

Sebagai penasehat JPS, ada nama Heranof Firdaus (Ketua PWI Sumbar / minangsatu.com, Khairul Jasmi (Singgalang), dan Echo Yance Edrie (Khazanah). Sementara koordinator ditunjuk Heri Sugiarto (Padek), dan pengurus lainnya seperti Revdi Iwan Saputra (Rakyat Sumbar), Reviandi (Posmetro Padang), dan Rakhmatul Akbar (Haluan), dari media cetak. Kemudian dari barisan media online ada Almudazir (mimbarsumbar.id), Adrian (tribunsumbar.com), Alif Ahmad (covesia.com), Isa Kurniawan (forumsumbar.com), dan lainnya.

Sementara dari media elektronik ada Nashrian Bahzein (Padang TV) dan Fredi (Classy FM).(*)

The post Calon Pemimpin Sumbar Harus Berkaca Diri appeared first on Prokabar.

“Sekalipun pak Fakhrizal (Kapolda) belum menyatakan diri maju atau tidak di Pilgub Sumbar, tapi besar harapan kami, beliau mewakafkan diri untuk nagari. Maju jadi Gubernur,” harap Haji Desra, intelektual muda Luak Limopuluah, Senin (14/10).

Haji Desra yang saat Pilpres merupakan pendukung fanatik Prabowo Subianto ini mengaku, sosok Fakhrizal diyakini sangat tepat memimpin Sumbar. “Sudah saatnya Sumbar dipimpin sosok jendral humanis, low profile dan niniak mamak seperti pak Fakhrizal,” tutur Desra.

Apalagi, Fakhrizal menurut Desra, punya jaringan kuat ke pusat. “Pak Fakhrizal setahu saya, dari dahulu tidak pernah berhenti memikirkan Sumbar. Saat ada gempa bumi 2009 lalu, beliau pulang kampung. Jadi berbuat sudah lama,” imbuhnya.

Senada dengan Desra, aktivis Wahyudi Thamrin juga mengaku sama. “Jika Sumbar ingin berbenah, berubah pesat, membangun dan maju, sudah pas itu, kita dukung pak Fakhrizal,” katanya.

Wahyudi Thamrin bahkan menyiapkan posko, untuk penggalangan kemenangan Fakhrizal jika maju di Pilgub Sumbar. “Kita siapkan 5 titik posko di Payakumbuh dan 50 Kota,” ulasnya didampingi Irwansyah, Fahmi Abdul Gani dan Anggri Purnama Agung.

Setali tiga uang, sejumlah niniak mamak di Situjuah Batua dan Situjuah Tungka, Situjuah Limo Nagari, Limapuluh Kota memastikan, akan mendukung Fakhrizal jika maju di Pilgub. “Tempo hari, pak Kapolda juga kami beri apresiasi karena sukses mengamankan Pemilu. Semoga beliau maju Pilgub,” kata Ketua KAN Tungkar AM Dt Bandaro Kuniang.

Beberapa tokoh Lareh Sago Halaban juga memantapkan niat, mendukung Fakhrizal maju di Pilgub. “Program Polisi di era pak Fakhrizal, sangat bagus. Negara hadir ke orang-orang susah. Kami akan dukung Kapolda pro rakyat,” kata Hermawan, di Halaban.

Sosok Fakhrizal yang ramah, rendah hati dan dermawan, serta latar belakang perwira tinggi Polri, diyakini banyak pihak akan mudah merubah wajah Sumbar lebih baik.

Sementara itu, pemuda Muaro Paiti, Limapuluh Kota juga mengaku, sudah menyiapkan dukungan KTP untuk Kapolda Fakhrizal. “Kami bergerak tanpa ada yang mengkoordinir, kemungkinan nanti kita akan serahkan dukungan KTP agar beliau maju,” kata Suriwan dan Bekti, pemuda setempat.

Sosok Kapolda Fakhrizal juga dinilai peduli, dengan sejarah PDRI. “Saat peringatab Peristiwa Situjuah tempo hari kami mengundang pak Presiden, kemudian diwakili pak Muldoko. Pak Kapolda, sangat support dari awal persiapan. Kami bangga,” kata Tan Marajo. (***)

The post Sejumlah Tokoh Luak Limopuluah Ramai-Ramai Dukung Kapolda Sumbar appeared first on Prokabar.

Calon Bupati Tanah Datar ini melihat dari 3 nama yg ditetapkan PKS, reza lebih berpeluang dibanding Tifatul Sembiring dan Nahyeldi. Alasannya, karena Reza lebih bisa diterima banyak kelompok.

“Dia santai, alumni ITB dan tidak terlihat politik indetitasnya, sementara Mahyeldi biarlah beliau menunaikan janjinya menyelesaikan amanah walikota padang sampai selesai, kalau Pak Tif saya fikir PKS perlu mencermati kembali selera dan maunya orang di kampung,” kata Febby Dt Bangso.

Direktur FDB institute ini juga menyampaikan untuk kaum emak emak reza lebih gampang dijual.

“Untuk mendampingi Reza, PKB sudah siapkan tokoh, bisa dari kader, birokrat ataupun profesional, PKB akan all out,” lanjut staf ahli Kemendes PDTT ini.

Berdasarkan hasil pemilu 2019, PKS mendapat 10 kursi dan PKB 3 kursi, sehingga cukup untuk mengusung pasangan calon Gubernur Sumatera Barat.(rls)

The post PKB Siap Koalisi Dengan PKS di Pilgub Sumbar, Ini Syaratnya appeared first on Prokabar.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 akan diikuti oleh 270 Daerah.

“Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dab 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Bahtiar, Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong.

Pilkada serentak 2020 ini, lanjut Bahtiar, merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak itu terdap 9 Provinsi yang akan menyelenggarkan Pemilihan Gubernur (Pilgub), yaitu: 1. Sumater Barat; 2. Jambi; 3. Bengkulu; 4. Kepulauan Riau; 5. Kalimantan Tengah; 6. Kalimantan Selatan; 7. Kalimantan Utara; 8. Sulawesi Utara; dan 9. Sulawesi Tengah.

Adapun daerah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 2020 di antaranya: 1. Kota Medan; 2. Kota Bukittinggi; 3. Kota Dumai; 4. Kab. Batang Hari; 5. Kab. Musi Rawas; 6. Kab. Lampung Selatan; 7. Kab. Belitung Timur; 8.  Kota Batam; 9. Kab. Sukabumi; 10. Kota Depok; 11. Kota Surakarta; 12. Kab. Bantul; 13. Kota Surabaya; 14. Kota Tangerang Selatan; 15. Kota Denpasar; 16. Kota Mataram; 17. Kab. Sambas; dan 18. Kota Banjarmasin. (*/hdp)

The post 270 Daerah Gelar Pilkada Serentak Pada 2020 appeared first on Prokabar.