Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, baru 10 ahli waris KPPS di DIY yang diberikan santunan, karena yang lain masih menunggu proses verifikasi. “Beberapa waktu lalu sudah diberikan ke tiga orang ahli waris, sekarang sudah diberikan tujuh orang. Secara simbolis saya sampaikan. Ada lima lagi untuk DIY itu masih dalam tahap klarifikasi dan verifikasi,” kata Arief, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/7).

Sebelum memberikan santunan, ahli waris harus memastikan penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam masa yang ditentukan KPU. Berkas yang sudah ditentukan KPU harus dilengkapi ahli waris untuk disampaikan ke pemerintah. “Negara yang memproses pencairan. KPU sebenarnya hanya menyalurkan saja. Anggarannya kita mintakan ke negara,” ungkapnya.

Besaran santunan bagi yang meninggal yakni Rp36 juta. Sedangkan nilai santunan bagi yang mengalami sakit atau cacat bervariasi. Besaran ditentukan KPU sesuai kebutuhan pengobatan.

Santunan diberikan sebagai bagian tanggung jawab dan empati negara kepada penyelenggara pemilu. “Nominal uang ini tak bisa menggantikan penyelenggara yang meninggal dunia.Ini untuk membantu ahli waris, kemudian mungkin ada anak-anaknya, sebagai bantuan finansial bagi mereka yang ditinggalkan,” ujarnya.

The post 10 Ahli Waris KPPS Yogyakarta Dapat Santunan dari KPU appeared first on Prokabar.

Keempat penaggungjawab walinagari ini dilantik menggantikan empat orang wali sebelumnya, Rosdi, Harju, Hendra Joni dan Mawardi Hendro. Keempat wali sebelumnya ini memutuskan untuk mengundurkan diri, pasca menetapkan hati untuk maju dalam pemilihan legislatif di Pasaman Barat 2019 mendatang.

“Ini sejarah baru bagi kita karena empat walinagari mengundurkan diri dari kepemimpinannya dengan tujuan mulia keinginan mengabdi kepada masyarakat dengan menjadi calon anggota legislatif DPRD Pasaman Barat tahun 2019,” kata Syahiran.

Syahiran berharap, dengan dilantiknya empat penanggungjawab walinagari ini, tidak serta merta terjadinya grafik penurunan kinerja para wali. Keempat wali baru dihimbau untuk bisa sesegera mungkin beradaptasi dan gesit dalam memimpin nagarinya. (Ola)

The post Empat Walinagari Di Pasaman Barat Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya appeared first on Prokabar.

“Begitulah kira-kira dalam proses membangun sebuah nagari dan daerah. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangankan mengaspal jalan, membangun sebuah ‘surga’ di kampung ini, kalau kita mau, pasti bisa,” kata Benny Utama,

Mantan Bupati Pasaman saat berdialog bersama warga Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Minggu (30/9).

Disampaikannya hal ini oleh Benny, lantaran polemik pendidikan gratis 12 tahun sekolah di Pasaman masih menggeliat. Pasalnya di waktu kepemimpinan Benny Utama-Daniel 2010-2015 pendidikan gratis tidak hanya sampai tingkat SLTP, tapi sampai SLTA sederajat. Sejak pengalihan pengurusan SLTA di bawah naungan langsung provinsi, pendidikan gratis hingga SLTA ini, tak lagi ada.

“Sekarang SLTA atau MAN kembali membayar SPP, pak. Kami ingin kembali gratis,” kata Datuak Labiah, tokoh masyarakat setempat.

Dikatakan Benny, selaku tokoh masyarakat, ia berjanji bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Apapun caranya.

“Isyallah, dalam putaran Pileg 2019 mendatang, saya memantapkan diri untuk maju di tingkat DPRD Provinsi. Jika diizinkan Allah dan mamak kamanakan serta bundo kanduang membantu saat pencoblosan nanti, saya akan memperjuangkan program gratis 12 tahun pendidikan ini. Pegang janji saya ini,” tutup Benny. (Ola)

The post Mantan Bupati Pasaman Ini Akan Perjuangan Kembali Pendidikan Gratis appeared first on Prokabar.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar mengungkapkan jika dukungan yang diberikan kepada Jokowi dengan beberapa alasan, dimana ia yang merupakam kader partai Golkar yang notabene berkoalisi dalam mengusung Jokowi maaruf Amin dalam pilpres mendatang.

” Saya merupakan kader Golkar, dan saya menjadi Bupati diusung oleh Golkar dan Nasdem. Oleh sebab itu, tidak pun saya memberikan dukungan, dengan saya dilibatkan dalam tim sukses jokowi maaruf, sebetulnya saya sudah ada didalamnya,” ucap Irdinansyah.

Selain itu, Irdinansyah Juga menyebut jika dirinya juga telah terdaftar sebagai tim pengarah dari pasangan Jokowi Maaruf. Selain dirinya, beberapa kepala daerah yang termasuk dalam partai koalisi juga terdaftar sebagai tim pengarah.

“Jadi kita menyampaikam itu, karena kita siap memberikan dukungan ke bapak Jokowi. Soal bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat, tentu ini upaya masyarakat dan tim sukses mengkampanyekan pak jokowi,” tambah Irdinansyah.

Disisi lain, Irdinansyah mengaku tak takut kehilangan simpati masyarakat atas dukungan tersebut, meski pada Pilpres lalu Tanah Datar dan Sumatra Barat menjadi basis kemenangan suara Prabowo Subianto.

” Soal masyarakat, setelah pilpres mendatang, saya rasa tentu masyarakat akan berfikir lain, jika misalnya yang menang itu bapak jokowi. Dan seandainya, jika Prabowo yang menang tentu saya siap dengan resikonya. Setiap pilihan yang kita tentukam pasti beresiko,” ujar mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat ini.

Meski berbeda pandangan dalam politik, Irdinansyah meminta masyarakat untuk tidak termakan HOAX dan menghindari fitnah. Sebagai kepala daerah, ia juga berharap kampanye di Tanah Datar, baik pilres dan pileg dapat berjalan damai, aman, dan badunsanak.(eym)

The post Terang-terangan Dukung Salah Satu Capres, Bupati Ini ‘Ngaku’ Siap Terima Resiko appeared first on Prokabar.

“Hingga ditutupnya penerimaan LADK pada hari Minggu (23/09) pukul 18.00 WIB kemarin, hanya Tim pemenangan Prabowo-Sandi nomor urut 2 yang menyerahkan LADK,” terang Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Senin (24/9).

Rodi Andermi juga mengaku belum mengetahui siapa saja yang tergabung dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami juga belum mengetahui siapa saja koordinator dan komposisi tim pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk wilayah Kabupaten Pasaman,” kata Rodi.

Tidak saja tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk wilayah Pasaman yang belum melaporkan LADK. Partai Perindo dan PKPI juga tudak melapor. Penyebabnya disinyalir karena ketidakadaan Caleg kedua partai untuk tingkat Kabupaten Pasaman.

Meski begitu, menurut Rodi Andermi, para peserta pemilu wajib menyerahkan dana awal kampanye sesuai UU No 7 Tahun 2017.

“Semestinya partai Perindo dan PKPI melaporkan LADK, meskipun tidak ada Caleg partai tersebut untuk DPRD Kabupaten Pasaman. Tetapi kedua Parpol itu kan memiliki Bacaleg untuk DPRD Sumbar dan DPR RI,” tutup Rodi. (Ola)

The post Di Pasaman, Tim Jokowi – Ma’ruf Amin Tak Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye appeared first on Prokabar.

“Media sosial kalau kita gunakan baik, sangat positif. Tapi kadang-kadang digunakan untuk yang tidak baik. Ini yang harus kita berantas dan kita beri edukasi kepada masyarakat. Berita berita yang belum tentu kebenarannya, sumbernya dari mana, apalagi ada unsur sara’ dan ujaran kebencian,” tutur Rusli usai menghadiri Video Confrence dengan pemerintah pusat, di Mapolda Gorontalo, Senin (24/9).

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, Gubernur Rusli optimis dapat terselenggara dengan baik, aman dan tertib. Ia berharap Pileg dan Pilpres nanti dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

“Satu suara sangat berguna, sehingga partisipasi masyarakat sangat berguna. KPU harus intens menggunakan berbagai media untuk mengajak masyarakat. Bahkan kalau perlu masyarakat difasilitasi dengan mendekatkan warga pelosok dengan TPS,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail menjelaskan, pelaksanaan Video Confrence dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam merupakan bagian dari persiapan pengamanan Pemilu 2019.

“Arahan dari pak Menko Pulhukam tadi jelas, penyelenggaraan Pemilu 2019 harus berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Itu harus mampu kita wujudkan di Gorontalo,” jelas Rachmad.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rachmad menilai perlu ada sinergitas antar semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, TNI/Polri serta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggaran Pemilu. Sinergitas yang sudah berjalan baik saat pelaksanaan pilkada serentak beberapa waktu lalu. (*/hdp)

The post Sambut Pemilu 2019, Habibie Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos appeared first on Prokabar.

“Dari 14 parpol yang menjadi peserta pemilu 2019 di Pasaman, semuanya sudah menyerahkan laporan dana awal kampanye dan tidak ada yang terlambat,” ujar Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Senin (24/9).

Rodi mengatakan, tidak hanya partai politik yang sudah menyerahkan LADK kepada KPU Pasaman, tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres) pun juga sudah menyerahkan LADK, yaitu dari Paslon nomor urut 2.

“Satu dari dua tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni dari Paslon Prabowo-Sandi telah menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada KPU Pasaman,” terang Rodi.

Kasubbag Hukum KPU Pasaman Yuliardi Oyong menambahkan, laporan dana awal kampanye ini akan dilakukan pencermatan. Pencermatan laporan tersebut mengacu kepada petunjuk teknis pelaporan dana kampanye.

“Apabila dari hasil pencermatan tersebut ada hal-hal yang belum lengkap atau tidak sesuai Juknis dan perlu perbaikan maka KPU Pasaman akan menginformasikan kepada Parpol dan memberikan kesempatan kepada parpol utk melakukan perbaikan 5 hari ke depan sampai tanggal 28 September mendatang,” tuturnya.

Selain itu pada kesempatan yang sama, Juli Yusran Komisioner KPU Pasaman menambahkan, terkait kewajiban para peserta pemilu menyerahkan dana awal kampanye sesuai UU No 7 Tahun 2017, perlu diketahui bahwa UU No 7 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa kalau ada peserta pemilu dalam hal ini Parpol yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dana kampanye dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya. (Ola)

The post 14 Parpol dan Satu Tim Pemenangan Serahkan LADK di Pasaman appeared first on Prokabar.

Tidak hanya satu akun, sampai sepuluh akun pribadi diperbolehkan. Asal sesui PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu.

“Diperbolehkan untuk menggunakan media sosial sebagai metode kampanye. Karena kita menyadari bahwa zaman sudah berubah, pengguna media sosial juga semakin besar,” kata Ketua KPU Daerah Kabuten Pasaman Rodi Andermi, Kamis (20/9).

Rodi Andermi menjelaskan, untuk mengantisipasi kampanye bermuatan negatif, peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resminya kepada KPU dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) satu hari sebelum masa kampanye.

“Wajib daftarkan akun. Ini memudahkan KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan. Jika ditemukan konten-konten yang melanggar ketentuan kampanye, maka Bawaslu dan KPU dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Rodi

Calon legislatif dalam berkampanye di media sosial juga berpotensi untuk dikenai sanksi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Oleh karena itu, Rodi Andermi berpesan supaya peserta pemilu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama jika membuat konten tentang kampanye. (Ola)

The post Begini Aturan Main Kalau Ingin Kampanye Dimedsos appeared first on Prokabar.

Menghindari suasana yang tidak kondusif saat masa-masa pemilihan umum nanti, ini yang dilakukan Polres Pasaman.

Polres Pasaman menggelar deklarasi pemilu damai di Mapolres setempat, (Rabu 19/9). Melibatkan pemerintah daerah, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya hingga organisasi kepemudaan, Polres Pasaman berharap deklarasi ini terwujud nantinya. Jadikan pemilu menjadi pemersatu aspirasi masyarakat untuk daerah dan Indonesia yang lebih baik, terutama di tanah Pasaman Saiyo.

“Sengaja kita gelar acara ini, agar nantinya jangan sampai gara-gara pemilu menimbulkan jurang pemisah antar kita bermasyarakat,” kata Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin.

Kegiatan ini sangat diapresiasi pihak KPU Pasaman. Ketua KPU setempat, Rodi Andermi menilai, selaku penyelenggafa, pihaknya sangat terbantu dengan deklarasi tersebut. (Ola)

The post Begini Upaya Masyarakat Pasaman Ciptakan Pemilu Damai appeared first on Prokabar.

Deklarasi ini, berlangsung Senin (17/9) di halaman Mako Polres 50 Kota. Layaknya apel, kegiatan deklarasi memenuhi markas Polres. “Pertama sekali yang disepakati, tidak boleh ada provokasi dan penggalangan masda yang bertujuan penghasutan, jelang Pemilu 2019,”ungkapnya.

Selain itu, isi deklarasi adalah, membulatkan satu tekad bersama untuk mensukseskan Pemilu 2019.  Kemudian, Pelaksanaan Pemilu dilandasi dengan nilai-nilai yang telah diatur undang-undang.

Berikut kata Kapolres dan Kasat Intelkam Ilham Zukri, Pelaksanaan pemilu dengan Jujur, adil dan Transparan dibawah institusi penyelenggara.

Setelah itu, Penyelenggara Pemilu harus berfungsi sebagai fasilitator yang independen. Kemudian, hindari sikap provokatif dan pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah itu, tidak boleh ada pemaksaan terhadap rakyat dalam menentukan pilihannya dan Berkampanye harus secara santun dan bermoral.

Pantauan Prokabar, hadir langsung dalam kegiatan ini, Kapolres 50 Kota,
Bupati Irfendi Arbi, Ketua DPRD, Dandim Kepala Kejaksaan Payakumbuh, Ketua LKAAM, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua KPU , Ketua Bawaslu, Ketua Parpol peserta Pemilu 2019, Para Camat, Walinagari dan Bamus se Lima Puluh Kota. (vbm)

The post Cegah Provokasi Selama Pemilu, Masyarakat Limapuluh Kota Deklarasi Pemilu Damai appeared first on Prokabar.

“Cepat pelaporannya lebih baik. Jangan melaporkan dana kampanye pada saat-saat terakhir,” kata Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Senin (17/9).

Sumber dana kampanye dilaporkan bisa berasal dari perorangan, partai politik maupun badan usaha berbadan hukum. Prinsipnya sederhana, legal, akuntabel dan transparan.

“Untuk pelaporannya sudah berbasis aplikasi. Namanya Sidakam, operator partai sudah kami ajarkan tata cara pelaporannya di aplikasi ini,” kata Rodi.

Untuk mekanismenya, laporan dana awal kampanye dimasukan oleh partai politik menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang dibuka oleh masing-masing partai.

“Rekening dana kampanye itu terpisah dari rekening partai politik, walaupun dibuka oleh partai politik itu sendiri. Untuk rekening dana kampanye menggunakan rekening khusus,” tutup Rodi Andermi (Ola)

The post Ini Jadwal Lapor Dana Kampanye Bagi Caleg appeared first on Prokabar.

“Semuanya pasti mengacu melihat rekam jejak, track record pasti dilihat, karakter pasti dilihat karena masyarakat semakin dewasa, semakin pintar melihat siapa yang harus dipilih,” katanya.

Presiden juga menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Seperti diketahui, uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis, 13 September 2018 lalu.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Itu keputusan yang memang harus kita hormati dan itu wilayahnya judicial, di yudikatif. Kita tidak bisa intervensi,” ujarnya. (*/hdp)

The post Jokowi: Masyarakat Semakin Dewasa Tentukan Pilihan appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati mengatakan selain penetapan jadwal KPU Padang juga telah menggelar rapat koordinasi yang bertujuan untuk menerima usulan dari pemerintahan Kota Padang terkait fasilitas baliho dan spanduk yang akan melibatkan banyak pemangku kepentingan di Kota Padang.

“KPU Kota Padang akan menfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye (APK) Seluruh peserta pemilu tahun 2019,” ungkapnya, Sabtu (15/9).

Lebih lanjut ia merinci APK yang akan di fasilitasi KPU Padang sebanyak 708 buah yang terdiri dari baliho untuk untuk tim kampanye capres dan cawapres paling banyak 10 buah, spanduk untuk tim kampanye capres dan cawapres paling banyak 16 buah, lalu baliho untuk pengurus parpol tingkat Kota Padang paling banyak 10 buah.

“Selain itu juga spanduk untuk pengurus parpol tingkat Kota Padang paling banyak 16 buah dan spanduk untuk calon persorangan DPD sebanyak 10 buah,” ungkapnya.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan surat edaran KPU Nomor 946 tentang petunjuk teknis fasilitas APK bagi peserta pemilu 2019. “KPU Kota Padang melakukan Koordinasi dengan pemerintahan setempat untuk menetapkan lokasi pemasangan baliho dan spanduk. Lokasi pemasangan tersebut telah ditetapkan dalam keputusan KPU Kab/Kota.” ungkapnya. (hdp)

The post Ini Jadwal Kampanye dan Jumlah APK Di Kota Padang appeared first on Prokabar.

Terang-terangan malahan, padahal tindakan ini jelas tidak boleh dilakukan seauai undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan KPU (PKPU) tentang masa kampanye.

Menyikapi hal ini, Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita menjelaskan, pihaknya memang telah memantau aktifitas curi start yang dilakukan oleh beberapa bakal calon legislatif. Apakah itu mereka yang terdaftar di tingkat daerah maupun provinsi.

“Hanya saja, untuk penindakan, kami masih menunggu Daftar Calon Tetap (DCT) dulu. Jika sudah keluar, ternyata ada Bacaleg kampanye melalui baliho atau selebatan di luar waktu yang ditetapkan, baru bisa kami tindak,” tutup Rini, Sabtu (25/8). (Ola)

The post Baliho Kampanye Bacaleg Menjamur, Ini Tanggapan Bawaslu Pasaman appeared first on Prokabar.

“Setalah kami verifikasi, empat orang Bacaleg ini tidak memenuhi syarat dokumen yang diajukan partainya ke KPU Pasaman,” kata Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi, Rabu (8/7).

Permasalahannya terletak pada persyaratan legalisir ijazah. Tiga diantaranya berasal dari paetai PSI. Tiga orang Bacaleg ini legalisir ijazah terakhir mereka tidak disahkan pejabat berwenang serta tidak sesuai ketentuan dan tidak dibenarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Sementara satu orang lagi berasal dari partai Garuda.

“Kalau bacaleg Garuda yang gugur ini, ia tidak melakukan perbaikan berkas,” lanjut Rodi.

Diakui Rodi, saat ini, daei 14 partai politik yang ikut dalam Pilig 2019 tercatat jumlah Bacaleg menjadi 380 orang yang tersebar di lima Dapil. (Ola)

The post Tidak Memenuhi Syarat, Empat Bacaleg Pasaman Gugur appeared first on Prokabar.