Tanah Datar, Prokabar- Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mengunjungi Agro Wisata PT. Boncah Utama di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru, Rabu (04/08).

Kedatangan Wagub beserta rombongan didampungi langsung Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Yulfiardi.

Audy mengatakan bahwa peternakan kambing etawa memiliki prospek besar untuk dikembangkan, karena tidak hanya bisa untuk pembibitan atau pedaging, tetapi juga bisa untuk produksi susu perah dan pupuk kandang yang dihasilkan dari kotoran dan urine.

Pada keaempatan itu, Wakil Bupati Richi Aprian mengharapkan adanya program kegiatan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan produksi peternakan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

” tidak hanya peternakan kambing etawa saja, tetapi juga untuk perkembangan peternakan lainnya seperti peternakan sapi, itik dan lain sebagainya,” harap Richi. (eym)

The post Wagub Audy : Peternakan Kambing Etawa Punya Prospek Besar appeared first on Prokabar.

“Sapi terpilih merupakan yang paling baik dan bagus di Sumatera Barat. Kita menyambut baik ini kegiatan selain memberi gairah terhadap peternak Sumbar walaupun masa pandemi covid 19, motivasi semangat ibadah qurban masyarakat sangat tinggi. Dan ini terlihat dari perputaran uang beredar sebesar 700 miliar tahun ini dalam kegiatan jual beli ternak di Sumatera Barat,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Sabtu (1/8).

Untuk itu pihaknya mengingatkan semua jangan lupa selalu bersyukur tentu hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Barat.

“Alhamdulillah setelah dilakukan penyerahan ini akan langsung disembelih dan langsung dibagikan kemasyarakat melalui panti-panti, dan kepada masyarakat di daerah-daerah miskin yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri menyampaikan pelaksanaan ibadah qurban di Sumatera Barat tahun ini berjumlah ternak 32.632 ekor.

“Ternak Sapi sebanyak 29.204 ekor, ternak kambing sebanyak 3.119 ekor dan kerbau 329 ekor, yang tersebar di masjid, mushalla dan beberapa tempat umum di Sumatera Barat. Ini bukti bahwa masa pandemi tidak mengurangi kegiatan ibadah qurban di Sumatera Barat,” ungkapnya.

Sementara itu ketua pengurus masjid Raya Sumbar Sobhan Lubis menyampaikan harapan bagaimana masjid raya dibolehkan menerima penyelenggaraan sapi qurban lainnya selain dari pak presiden juga ada dari pak Gubernur dan pejabat lainnya.

“Dan ini dapat menjadi program dinas peternakan ke depan dalam menumbuhkan semangat peternak Sumbar untuk dapat berkiprah lebik lagi. Ibadah dapat, kemajuan dan kesejahteraan peternak juga akan berkembang, “harapnya

Sapi kurban Presiden RI ini berasal dari peternak Kota Solok Sumatera Barat dengan berat 1,2 Ton dengan kisaran harga Rp. 72 juta. (*)

The post Putaran Jual Beli Ternak Iduladha di Sumbar Capai Rp700 miliar appeared first on Prokabar.

Kedatangan rombongan disambut oleh Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, M. Kamil beserta seluruh jajaran UPTD Ternak Ruminansia.

Dalam keterangannya M. Kamil menyatakan
pihaknya tidak menampik adanya kasus kematian sapi di peternakan Ruminansia, dimana dari 413 ekor populasi diakhir tahun 2015, terjadi kematian sebanyak 197 ekor pada tahun 2016.

“Penyebab kematian adalah komplikasi kekurangan pakan dan adanya wabah penyakit jembrana serta penyakit parasit darah yang menjangkiti hewan ternak ketika itu,” ungkapnya.

Menurut dia kasus kematian tersebut telah dilengkapi dengan berita acara kematian dan visum dokter hewan.

“Bahkan sebagian sempat diambil organnya untuk pemeriksaaan laboratorium Balai Veteriner Baso,” sebutnya.

Disamping itu, Disnak Keswan juga mengakui beberapa ekor sapi juga telah menjadi sumber pendapatan resmi bagi Pemprov Sumbar melalui mekanisme penjualan.

“Dari 2016 hingga akhir Mei 2020 total PAD yang dihasilkan mencapai Rp.333.100.000,-, termasuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 10 ekor,” ujarnya dihadapan Komisi II DPRD Sumbar.

Meski demikian peternakan sapi UPTD Ruminansia saat ini memiliki populasi sapi sebanyak 374 ekor.

“Artinya disamping pengurangan dari kasus kematian, penjualan dan hibah yang diberikan, juga terdapat angka kelahiran sapi tentunya,” jelas M. Kamil.

Disinggung mengenai persoalan keterbatasan lahan, dijelaskan bahwa dari 500 Ha luas lahan kepemilikan Pemprov Sumbar, 480 Ha masih dikuasai masyarakat secara sepihak dan difungsikan menjadi areal perkebunan sawit.

Untuk itu pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada masyarakat akan terus diupayakan agar seluruh potensi lahan dapat dioptimalkan.

“Konsep penyelesaian persoalan lahan bukan dengan mengusir masyarakat, tetapi dengan menerapkan pola kerjasama yang terintegrasi,
kita pagar sekeliling, masyarakat silahkan panen sawitnya, kita atur teknisnya, namun tidak ada lagi penanaman Sawit baru,” harapnya.

Terakhir dia berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusinya untuk mengembalikan kejayaan UPTD Ternak Ruminansia sehingga bisa menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.

“Ini mimpi kita bersama, kenapa dulu peternakan ini bisa berjaya,” tutupnya optimis.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul selaku pimpinan rombongan menyatakan UPTD Ruminansia merupakan salah satu potensi sumber pendapatan yang siginifikan bagi Pemprov Sumbar khususnya di sektor peternakan.

Menurutnya dari informasi yang telah disampaikan, diharapkan Disnak Keswan Prov. Sumbar segera merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang terstruktur, khususnya terkait penguasaan kembali lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Koordinasikan dengan seluruh pihak terkait, bentuk tim provinsi maupun tim kabupaten, kita undang semua unsur masyarakat yang menguasai lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, diforum ini kita sampaikan konsepnya seperti apa,” ujarnya.

Rombongan DPRD Sumbar yang turut mengikuti tinjauan lapangan diantaranya anggota Komisi II Leli Arni, Yunisra Syahiran dan Nurfirmanwansyah juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan peternakan sapi UPTD Ternak Ruminansia Air Runding akan terus ditingkatkan, termasuk penambahan alokasi anggaran kedepannya. (rel)

The post Komisi II DPRD Sumbar Tinjau Peternakan Sapi Air Runding appeared first on Prokabar.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Prof. James Hellyward, menginginkan kalau ayam yang masuk diharapkan ketika keluarnya sudah dalam bentuk produk-produk olahan yang bernilai ekonomis seperti nugget, bakso, sosis dan lainnya.

“Disamping itu, Rumah Potong Ayam ini juga berguna bagi mahasiswa sebagai tempat pembelajaran dan magang serta menjadi laboratorium penelitian mahasiswa dan dosen,” unggkapnya dilansir dari Unand.ac.id, Kamis (10/10).

Selain itu, juga untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa sehingga ketika lulus menjadi berkualitas dan terampil dengan pengalamannya.

“Seperti sama-sama diketahui Fakultas Peternakan Universitas Andalas juga sudah memiliki Close House System (kandang ayam modern) dengan kapasitas 20.000 ekor ayam dari PT. Charoen Pokhpand Indonesia Tbk yang sudah beroperasi sejak tahun lalu,” ujarnya.

Menurutnya peningkatan sarana prasarana pendidikan sangat penting bagi peningkatan mutu proses pendidikan seperti pembuatan kandang sapi potong dan kandang penelitian ayam petelur.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan saat ini Program Studi (Prodi) S1 Peternakan sedang menyusun pengusulan untuk akreditasi tingkat ASEAN University Network Quality Assurance (AUNQA) seperti prodi Akuntansi, Biologi dan Ilmu Kedokteran yang telah mendapatkan sertifikasi internasional. (*/hdp)

The post Faterta Unand Bakal Bangun Rumah Potong Ayam appeared first on Prokabar.

Jakarta, Prokabar — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis  bisa mencapai target asuransi pertanian tahun ini. Target Kementan  1 juta hektare lahan terdaftar dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan 120.000 ekor sapi yang terdaftar dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K).

Untuk menarik petani agar ikut program asuransi, maka sosialisasi terus-menerus dilakukan baik oleh dinas maupun PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Bahkan, dalam waktu dekat akan diluncurkan aplikasi  SIAP (Sistem Asuransi Pertanian) untuk memudahkan petani mendaftar. “Kita harus optimistis target tersebut tercapai. Yang kita fasilitasi itu juga kan yang sesuai dengan ketentuan, kalau belum sesuai, tugas kami untuk membina mereka,” ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Dadih Permana, melalui keterangan yang diterima, Kamis (17/1).

Program ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun sejak 2015. Data Kementan mencatat, tahun 2015 ada sekitar 401.408 petani yang ikut asuransi dengan luas lahan lebih kurang dari 200.000 ha. Tahun 2016 keikutsertaan petani naik menjadi 900.000 petani dengan luas lahan hampir mencapai 500.000 ha, dan pada tahun 2017 naik menjadi 1.500.000 petani dengan luas lahan 997.000 ha.

Untuk asuransi peternakan belum sepenuhnya mencapai target. Tahun 2017 realisasi 80 persen dari target per tahun.

“Itu sebabnya, tugas pemerintah adalah terus melakukan sosialisasi dan sebagainya. Dengan aplikasi itu nanti, ke depan kami mengharapkan petani ikut asuransi secara mandiri. Pemerintah akan terus mendorong karena masih banyak petani yang belum tumbuh kesadarannya untuk ikut asuransi,” kata Dadih.

Dadih mengatakan, sejauh ini beberapa daerah mulai muncul keinginan ikut asuransi secara mandiri, yaitu membayar preminya sendiri atau tanpa bantuan dari pemerintah. Sementara program pemerintah hanya mewajibkan petani membayar 20% dari total tanggungan, dengan 80% subsidi pemerintah. Sehingga petani cukup membayar Rp 36.000.

“Jika petani ikut asuransi secara mandiri, maka petani perlu membayar premi sebesar Rp160.000/bulan selama tiga tahun. Beberapa daerah juga mereka sudah menginginkan pembayaran secara mandiri. Artinya, mereka sudah tidak di-cover lagi 80 persen dari APBN. Mereka bahkan mau membayar preminya sendiri,” tegasnya.

Dadih tidak menampik bahwa masih ada hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam menjalankan program asuransi pertanian ini. Menurutnya, masih dibutuhkan penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Kedisipilnan petani dalam mencatat dan mendokumentasikan juga perlu ditingkatkan, terlebih bagi petani yang mendaftarkan sawahnya lewat kelompok.

“Tetapi dengan banyaknya petani yang mendaftarkan lahannya lewat kelompok, artinya kan sudah mulai tumbuh kesadarannya. Meski untuk mencatat dan mendokumentasikan, sudah tugas kami untuk membantu dan membina,” jelas Dadih.

Tapi, sejauh ini Dadih menilai tidak ada kendala dalam klaim maupun pembayaran premi. Namun, hal penting yang perlu disosialisasi lagi adalah mengajak seluruh petani untuk mengasuransikan lahannya. “Tidak ada kendala dalam prosesnya. Yang penting adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi, asuransi itu akan mandiri pada saat mereka sifatnya massal (mengikuti asuransi) dan respon masyarakat sudah mulai muncul,” ujarnya.

Sekretaris Dirjen PSP Kementan Mulyadi Hendiawan menambahkan, pihaknya masih fokus pada program AUTS/K dan AUTP. Namun, dia mengatakan asuransi pertanian ini masih akan terus dikembangkan. Bahkan, saat ini pihaknya sedang intensif mengkaji asuransi pertanian untuk cabai dan bawang merah. Asuransi untuk domba pun sedang terus dikaji karena permintaannya banyak.

“Setiap komoditas pertanian itu memiliki indeksi resiko yang berbeda-beda. Inilah yang sedang kami kaji, apa yang harus dicover, berapa penentuan premi yang dipertanggungkan dan lainnya,” ujar Mulyadi.

Saat ini, Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya belum akan memperbesar target luas lahan atau sapi yang terdaftar dalam AUTS/K dan AUTP. Dia berharap seiring dengan pemahaman bahwa asuransi pertanian tersebut adalah hal yang penting, maka petani maupun peternak mulai sadar untuk mengakses asuransi pertanian secara mandiri.

“Dengan pemahaman ini, kami berharap perusahaan jasa asuransi melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis. Sehingga, selain bisa melindungi petani, perusahaan asuransi juga masih tetap bisa menjalankan bisnisnya,” pungkas Mulyadi. (*/hdp)

The post Pemerintah Targetkan Satu Juta Lahan Untuk Diasuransikan appeared first on Prokabar.