Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kabupaten Pesisir Selatan, Rega Desfinal, mengatakan capaian tersebut terdiri dari satu medali emas dan lima medali perunggu.

“Alhamdulillah, para kenshi Pesisir Selatan berhasil membawa pulang satu medali emas dan lima medali perunggu pada Kejurnas kali ini. Hasil ini merupakan buah dari latihan dan kerja keras para atlet,” kata Rega Desfinal kepada Prokabar.com Sabtu (27/6/2026).

Adapun atlet yang berhasil meraih medali emas adalah Launa Sintia Bella. Sementara lima medali perunggu masing-masing diraih oleh Adi Seprianda, Laura Meisa, Amelia Safitri, Kurnia Alexa Hendri, dan Aziva Kania Pratiwi.

Rega menyampaikan, apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, orang tua, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi modal penting bagi perkembangan olahraga Shorinji Kempo di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Kejurnas tersebut, kontingen Pesisir Selatan mengirimkan 25 atlet yang bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai daerah di Sumatera.

“Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih baik pada kejuaraan berikutnya,” ujarnya.

Ia juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan, guna mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet ke depan.

Sebelumnya, keberangkatan kontingen Pesisir Selatan menuju Kejurnas dilepas oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, bersama Ketua KONI Pesisir Selatan, M. Adli, di depan Kantor KONI Pesisir Selatan di Painan pada 22 Juni 2026. (min)

The post Kejurnas Kempo Wilayah Sumatera 2026, Atlet Pesisir Selatan Raih Enam Medali appeared first on Prokabar.

Ruas strategis yang melintasi Padang-Painan-Kambang ini tak lagi sekadar jalur penghubung, melainkan urat ekonomi yang mengalirkan kehidupan. Proyek pemeliharaan dan pengaspalan ulang yang dilakukan secara bertahap telah mengubah wajah jalan yang dulunya berlubang dan bergelombang menjadi lintasan nyaman, aman, dan efisien.

Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.3), Yan Purwandi, mengatakan, pada tahun 2026, proyek preservasi jalan nasional ini resmi berjalan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp47 miliar. Program ini tidak sekadar perbaikan biasa, melainkan bagian dari strategi nasional dalam menjaga kualitas jalan agar tetap mantap, aman, dan berkelanjutan.

“Pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang tahun dan pekerjaan mayor seperti pengaspalan ulang (overlay). Dalam pelaksanaannya, terdapat 10 titik pekerjaan utama dengan penambahan dua lapis aspal, serta satu titik pelebaran jalan guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna,”ujarnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan jalan tidak hanya mulus secara fisik, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap beban kendaraan dan kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sumatera Barat, ungkapnya.

Yan Purwandi menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik diyakini mampu mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses lebih luas ke sektor pariwisata dan pelayanan publik.

Ruas Padang-Painan-Kambang sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan Pesisir Selatan yang dikenal sebagai sentra hasil perikanan, pertanian, dan destinasi wisata unggulan.

Yan Purwandi menjelaskan, pelaksanaan proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 310 hari, dimulai sejak akhir Februari hingga Desember 2026. Selama masa pekerjaan, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas dan memahami adanya potensi gangguan sementara demi hasil akhir yang lebih baik.

BPJN bersama kontraktor pelaksana PT Citra Muda Noer Bersaudara hingga konsultan pengawas PT Dwikarsa Envacotama KSO PT Cipta Strada KSO dan PT Laras Sembada, memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis yang ditetapkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi bagian penting dalam mengawal transparansi dan kualitas proyek.

Dengan adanya program ini, masyarakat berharap kondisi jalan semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan yang mulus tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka peluang usaha baru serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, imbuhnya.

Program preservasi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur terus berjalan untuk mendukung konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di jalur strategis Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan itu, Pengawas Lapangan PT Citra Muda Noer Bersaudara, Joni Aprison mengatakan, seluruh proses pengerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Mulai dari tahap pembersihan badan jalan, penghamparan material, hingga pemadatan menggunakan alat berat modern dilakukan secara ketat dan diawasi oleh konsultan pengawas independen.

“Kami berkomitmen memberikan hasil terbaik. Kualitas menjadi prioritas utama agar jalan ini dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan material aspal berkualitas tinggi dan teknologi penghamparan terbaru disebut menjadi faktor penting dalam menjaga mutu pekerjaan. Pihaknya juga memastikan pekerjaan dilakukan secara bertahap guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pengguna jalan.

“Sekarang perjalanan terasa lebih cepat dan nyaman. Biaya operasional kendaraan juga berkurang,” ungkap salah seorang sopir angkutan antar kota, Ayi (35) yang rutin melintasi jalur tersebut. Senyumnya merekah, seiring roda kendaraan yang kini melaju tanpa hambatan berarti.

Katanya, tak hanya sopir, para pengusaha transportasi pun merasakan angin segar. Efisiensi waktu tempuh dan penghematan biaya perawatan kendaraan menjadi keuntungan nyata. Jalur logistik yang sebelumnya kerap tersendat kini kembali lancar, mempercepat distribusi barang dari kota ke nagari hingga pelosok.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pemulusan jalan ini menghadirkan geliat ekonomi yang terasa hingga ke warung kecil di pinggir jalan. Pedagang kopi, penjual makanan ringan, hingga pemilik bengkel kecil turut merasakan berkah dari meningkatnya arus lalu lintas.

Di balik hamparan aspal yang kini mengilap, terdapat komitmen kuat pemerintah melalui satuan kerja terkait untuk memastikan jalan nasional tetap dalam kondisi mantap. Upaya ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan pembangunan dan konektivitas antar wilayah.

Seorang tokoh masyarakat di, Kecamata Koto XI Tarusan, Edi (62) menuturkan dengan penuh harap,” Jalan ini adalah urat nadi kami. Ketika ia mulus, ekonomi kami ikut bergerak, kehidupan kami ikut tumbuh.” Ujarnya.

“Dulu banyak kendaraan enggan berhenti karena jalan rusak dan macet. Sekarang sudah mulus, pembeli mulai ramai lagi,” ujar Rina (43), pedagang makanan di pinggir jalan nasional Berlan.

Tidak hanya pedagang, para sopir angkutan umum dan logistik juga merasakan dampak positif. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional dapat ditekan, sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien.

“Kami sangat terbantu. Jalan bagus berarti kendaraan tidak cepat rusak dan perjalanan lebih aman,” kata Andi, seorang sopir truk lintas kabupaten.

Pengamat ekonomi daerah Randi Permana menilai, infrastruktur jalan yang baik memiliki efek berantai terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan mendorong pertumbuhan usaha kecil di sepanjang jalur strategis tersebut.

Dengan kondisi jalan yang semakin baik, masyarakat berharap perawatan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pemerintah pun diharapkan tetap konsisten menjaga kualitas jalan nasional sebagai urat nadi perekonomian daerah. (min)

The post Jalan Nasional Pesisir Selatan Dipermulus, Masyarakat dan Pengusaha Transportasi Bergairah appeared first on Prokabar.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas Ham Azazi Manusia (HAM) bagi Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, dengan menghadirkan pakar hukum kesehatan, Dr. Firdaus Diezo, sebagai narasumber utama.

Kegiatan yang diikuti oleh para ASN dan tenaga kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tamah HAM, profesinal, dan bebas dari diskriminasi terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Dr. Firdaus Diezo menegaskan, bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Karena itu, setiap tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada warga yang diperlakukan berbeda saat mengakses layanan kesehatan.

“Hak atas kesehatan adalah hal fundamental setiap warga negara. Negara melalui pemerintah daerah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara adil, tanla diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, gender, maupun latar belakang lainnya,” ujar Diezo dalam sesi paparannya Senin (9/3/2026).

Ia juga menjelaskan, prinsip pelayanan kesehatan berbasis HAM tidak hanya soal ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap, etika, dan perlakuan petugas kesehatan terhadap pasien.

Menurutnya, masih ditemukan berbagai kasus di sejumlah daerah di Indonesia yang menunjukkan adanya perlakuan tidak setara dalam pelayanan kesehatan, seperti diskriminasi terhadap pasien miskin, kelompok rentan, hingga penyandang disabilitas.

“ASN dan tenaga kesehatan harus memahami bahwa pelayanan kesehatan yang berperspektif HAM menuntut adanya akses yang setara perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan terhadap martabat pasien,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menilai kegiatan penguatan kapasitas ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. Dengan pemahaman HAM yang kuat, diharapkan seluruh tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan bahwa setiap ASN di sektor kesehatan memahami prinsip pelayanan kesehatan yang ramah HAM, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, adil, dan bermartabat,’ ungkapnya.

Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai persoalan yang sering dihadapi tenaga kesehatan di lapangan, termasuk tantangan dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan. (min)

The post Pakar Hukum Kesehatan Firdaus Dezo Beri Penguatan HAM bagi ASN di Pesisir Selatan appeared first on Prokabar.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Citra Muda Noer Bersaudara. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas infrastruktur jalan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska mrngatakan, Ruas jalan Simpang Polsek Pasar Baru merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan pusat aktivitas masyarakat di wilayah Pasar Baru Bayang. Jalan ini juga menjadi jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pelayanan masyarakat.

Selama beberapa waktu terakhir, kondisi jalan tersebut sempat mengalami kerusakan pada beberapa titik sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian melakukan perbaikan melalui pekerjaan peningkatan dan pengaspalan jalan agar dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, akuinya.

Menjelang momentum lebaran, pekerjaan pengaspalan tersebut dipercepat agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mengingat meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan hingga arus mudik Idul Fitri.

Eka menambahkan, penyelesaian pekerjaan jalan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi prioritas pelayanan masyarakat.

“Kami berupaya agar pekerjaan ini dapat selesai sebelum Lebaran, sehingga masyarakat yang melintas di kawasan Simpang Polsek Pasar Baru Bayang dapat menikmati kondisi jalan yang lebih baik dan aman. Ruas ini cukup vital karena menjadi jalur aktivitas masyarakat menuju pusat pasar dan permukiman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengaspalan dilakukan dengan memperhatikan standar teknis konstruksi jalan agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

“Pekerjaan ini tidak hanya sekadar menutup kerusakan, tetapi juga meningkatkan kualitas badan jalan agar lebih kuat dan nyaman dilalui kendaraan. Kami juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap di berbagai wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki aktivitas perdagangan dan mobilitas warga yang cukup tinggi seperti Kecamatan Bayang.

Sementara itu, warga Pasar Baru Bayang, Adril (54) menyambut baik selesainya pekerjaan pengaspalan tersebut. Mereka menilai kondisi jalan yang kini lebih baik akan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama menjelang lebaran yang biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas kendaraan.

“Sekarang jalannya sudah jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Dulu ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang, sekarang sudah diaspal dengan baik sehingga lebih nyaman dilalui,” katanya.

Warga berharap pemerintah daerah dapat terus melanjutkan program perbaikan jalan di wilayah lain yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur, sehingga akses transportasi masyarakat semakin lancar dan aman. (min)

The post Jelang Lebaran, Pemkab Pessel Tuntaskan Pengaspalan Jalan Simpang Polsek Pasar Baru Bayang appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini tidak sekadar ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari penguatan pendidikan karakter anak usia dini yang selaras dengan program unggulan Dinas Pendidikan bertajuk “Ramadhan Ceria.”

Ratusan anak tampil percaya diri membawakan berbagai penampilan, mulai dari lomba mewarnai, hafalan doa dan surat pendek, peragaan busana muslim, hingga pertunjukan seni dan tari islami. Sorak dukungan orang tua dan guru menambah semarak suasana, menciptakan edukatif yang hangat dan membangun.

Dalam sambutannya, Feron Siska menegaskan, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter.

“Anak-anak kita hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Melalui kegiatan kreativitas seperti ini, kita menanamkan keberanian, kepercayaan diri, serta nilai-nilai akhlak dan kebersamaan sejak dini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna.

Lajut, istri sekda tersebut menyampaikan, kegiatan ini bukan saja perlombaan, melainkan ruang belajar penuh makna.

“Disinilah anak-anak kita dilatiah untuk berani tampil, mengekspresikan diri, dan menumbuhkan kretivitas dengan cara menyenangkan dan penuh kasih sayang, ” ujarnya.

Feron berpesan, anak-anak bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dihargai setiap proses tumbuhnya.

Namun, peran paran guru TK, RA dan BA sangatlah mulia, guru bukan saja mengajarkan membaca dan berhitung, tetapi sedang menanamkan adab, krakter, dan nilai kehidupan yang menjadi bekal anak-anak dimasa depan. Semoga lelah dan ikhlas ibu-ibu menjadi amal jariyah yanh tak terputus, ungkapnya.

Kabid pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, Dinas Pendidikan, Jimmy NS menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan semangat program Ramadhan Ceria yang diluncurkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan di tingkat PAUD dan TK.

“Program Ramadhan Ceria bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan pembinaan karakter anak sejak usia dini. Melalui lomba kreativitas ini, kita mengintegrasikan unsur seni, pendidikan agama, dan pengembangan bakat anak dalam satu wadah yang positif,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut dirancang untuk mendukung visi daerah dalam mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, tumbuh, dan berkelanjutan melalui sektor pendidikan.

Menurutnya, pembelajaran pada usia dini harus mengedepankan pendekatan yang menyenangkan atau disebut dengan joyful learning, sehingga anak-anak tidak merasa tertekan, melainkan tumbuh secara alami sesuai tahap perkembangan mereka.

Lanjut Jimmy mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar lembaga TK, RA, dan BA di wilayahnya. Selain sebagai ajang kompetisi sehat, kegiatan ini mendorong pertukaran pengalaman antar pendidik dalam meningkatkan mutu layanan PAUD.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan dan terus dikembangkan dengan konsep yang lebih inovatif,” ungkapnya.

Namun, seluruh peserta mendapatkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi, sementara para juara menerima trofi dan hadiah pembinaan.

Di akhir acara, penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis disertai sesi foto bersama. Wajah-wajah ceria anak-anak menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan yang dikemas dengan pendekatan kreatif mampu meninggalkan kesan positif yang mendalam.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa investasi terbesar daerah bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan karakter generasi sejak usia dini sebuah langkah strategis menuju masa depan Pesisir Selatan yang lebih cerah.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Lisda Hendrajoni memberikan apresiasi tinggi terhadap program Ramadhan Ceria yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dinilai mampu menanamkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi emas Pesisir Selatan yang religius dan berakhlak mulia.

Kegiatan Ramadhan Ceria yang menyasar peserta didik PAUD, TK, RA, dan BA se-Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diisi dengan berbagai aktivitas edukatif dan spiritual, mulai dari praktik wudhu dan salat berjamaah, hafalan doa-doa pendek, lomba mewarnai islami, hingga pesantren Ramadhan tingkat dasar.

Istri bupati Pessel, Hendrajoni itu menilai, program ini sejalan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berlandaskan nilai agama.

“Saya mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Pesisir Selatan yang menghadirkan program Ramadhan Ceria. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, dan momentum Ramadhan adalah waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai keimanan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial kepada anak-anak,” ujar Lisda dalam keterangannya.

Menurutnya, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai religius merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran. (min)

The post Selaras dengan Program Ramadhan Ceria, Dinas Pendidikan Pessel Resmi Buka Lomba Kreativitas Anak TK appeared first on Prokabar.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter anak sejak usia dini, sekaligus sebagai implementasi nyata visi Bupati Pesisir Selatan “Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.

Kabid pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, Jimmy NS mengatakan, program Ramadhan Ceria dirancang khusus untuk mengisi bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan edukatif, religius, dan kreatif yang disesuaikan dengan dunia anak-anak.

Melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, kebersamaan, serta kepedulian sosial tanpa menghilangkan esensi bermain sebagai metode belajar utama anak usia dini, jelasnya.

Lanjut Jimmy menjelaskan, program ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari kebijakan pembinaan karakter yang berkelanjutan.

“Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini. Ramadhan Ceria hadir sebagai ruang belajar yang ramah anak, agar nilai-nilai religius dan moral dapat tertanam secara alami. Inilah fondasi penting untuk melahirkan generasi Pesisir Selatan yang berkualitas di masa depan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Ramadhan Ceria mencakup sejumlah kegiatan tematik, seperti pengenalan ibadah sederhana, pembiasaan perilaku baik, cerita keteladanan nabi, kegiatan berbagi, hingga kreativitas seni bertema Ramadhan. Seluruh aktivitas disusun secara fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan TK dan PAUD.

Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pembelajaran selama Ramadhan tetap mengedepankan prinsip ramah anak, tidak bersifat memaksa, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan usia peserta didik. Guru didorong untuk menggunakan metode bercerita, bermain peran, bernyanyi, dan praktik langsung agar anak merasa senang dan terlibat aktif.

Selain fokus pada peserta didik, kata Jimmy, program Ramadhan Ceria juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Orang tua diharapkan turut mendampingi anak dalam membiasakan nilai-nilai positif di rumah, sehingga pembelajaran yang diperoleh di sekolah dapat berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, keterlibatan keluarga menjadi kunci keberhasilan program ini, karena pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat.

Peluncuran Ramadhan Ceria sejalan dengan visi pembangunan daerah Pesisir Selatan “Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan,” khususnya pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembinaan karakter sejak usia dini, pemerintah daerah berupaya menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan berorientasi pada masa depan.

Jimmy, berharap Ramadhan Ceria dapat menjadi tradisi edukatif yang terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya setiap tahun. Dengan dukungan semua pihak, program ini diyakini mampu menanamkan nilai-nilai keislaman, toleransi, dan kebersamaan sejak dini, sebagai bekal anak-anak dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.

Melalui Ramadhan Ceria, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk membangun generasi penerus yang berakhlak mulia, berdaya saing, serta siap mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, tumbuh, dan berkelanjutan.

Lanjut, Jimmy menjelaskan, adapun jadwal pembelajarannya, pada hari Senin anak-anak dikenalkan dengan pembelajaran audio visual tentang ramadhan, Selasa mewarnai huruf Hijaiyah, Rabu cerita nabi dan rosul, Kamis melafalkan ayat pendek, Jumat pengulangan hafalan dan Sabtu belajar praktik sholat. (min)

The post Wujudkan Visi Bupati, Dinas Pendidikan Luncurkan Program Ramadhan Ceria bagi Anak TK dan Paud appeared first on Prokabar.

“Perlu saya tegaskan, proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Tuduhan adanya intimidasi itu tidak benar, apalagi sampai membawa-bawa nama bupati, itu tidak benar, tidak ada perintah bupati (Hendrajonj),” ungkap Salim saat dikonfirmasi Prokabar.com.

Salim menjelaskan, proses pemberhentian diawali dengan tahapan mediasi. Dalam proses tersebut, kata dia, yang bersangkutan secara sadar membuat dan menandatangani surat pengunduran diri.

“Yang bersangkutan memiliki surat pengunduran diri. Secara administrasi, itu menjadi dasar bagi kami dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Menurut Salim, Disdikbud Pesisir Selatan selalu berpedoman pada aturan dan dokumen resmi dalam setiap proses kepegawaian.

Ia menegaskan, tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak tanpa dasar administratif yang jelas.
Terkait dugaan adanya tekanan atau intimidasi, Salim kembali membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mencampuri urusan pribadi pegawai, termasuk persoalan rumah tangga.

“Masalah pribadi di luar kedinasan bukan ranah kami dan tidak pernah menjadi dasar pengambilan keputusan di Disdikbud,” tegasnya.

Selain itu, Salim menyampaikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilakukan secara ketat dan melalui berbagai tahapan administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap peserta.

Sebelumnya, Sri Rahmadani mengaku terancam gagal diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu setelah diminta menandatangani surat pengunduran diri.

Ia menilai proses tersebut tidak sesuai prosedur. Atas kejadian itu, Sri Rahmadani telah melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. (min)

The post Kadisdikbud Pessel Tegaskan Pemberhentian Sri Murni Administrasi: Tidak Ada Perintah Bupati appeared first on Prokabar.

Pelantikan serentak ini menjadi tahapan akhir dari proses demokrasi di tingkat nagari yang telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Dengan pelantikan tersebut, para wali nagari terpilih resmi mengemban amanah untuk memimpin pemerintahan nagari selama delapan tahun ke depan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Deni Anggara menyampaikan, pelaksanaan pelantikan di dua lokasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kelancaran acara, mengingat jumlah wali nagari yang cukup besar serta sebaran wilayah yang luas.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi titik awal tanggung jawab besar bagi para wali nagari. Mereka dituntut untuk bekerja profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,”ujarnya.

Ia menegaskan, wali nagari merupakan ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjalankan program pembangunan, pengelolaan dana nagari, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Kami menekankan agar seluruh wali nagari yang dilantik memahami regulasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan nagari. Jangan sampai ada pelanggaran yang berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.

Menurut DPMDPPKB, setelah pelantikan, para wali nagari akan langsung mengikuti pembinaan dan penguatan kapasitas, termasuk pendalaman tugas pokok dan fungsi, tata kelola pemerintahan nagari, serta sinergi dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan lembaga nagari lainnya.

Deni berharap, kepemimpinan wali nagari terpilih mampu mendorong percepatan pembangunan nagari, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas nagari di Pesisir Selatan.

“Harapan kami, wali nagari yang dilantik dapat menjadi pemimpin yang adil, dekat dengan masyarakat, serta mampu membawa nagari ke arah yang lebih maju dan mandiri,” ujarnya lagi.
Jika Anda ingin:

Lebih jauh Deni menyampaikan, setiap wali nagari akan mengelola Dana Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola dana nagari di sejumlah wilayah Pesisir Selatan kerap menjadi kritikan, mulai dari temuan administrasi, keterlambatan laporan pertangungjawaban, hingga dugaan penyimpangan yang berujung proses hukum.

Berdasarkan regulasi, wali nagari memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Namun kewenangan besar tersebut tidak selalu diiringi dengan kapasitas dan pengawasan yang memadai, ungkapnya.

Deni mengakui, bahwa pelantikan wali nagari harus dibaca sebagai awal masa pengawasan ketat, bukan akhir proses demokrasi.

“DPMDPPKB akan meningkatkan pembinaan, namun keberhasilan tata kelola nagari sangat bergantung pada komitmen pribadi wali nagari itu sendiri,” ujarnya.

Deni menjelaskan, salah satu persoalan klasik di tingkat nagari adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perencaan pembangunan. Musyawarah nagari kerap dinilai sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administrasi, bukan ruang deliberasi substantif.

Akibatnya, program yang dibiayai dana nagari tidak selalu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur dibangun tanpa skala prioritas yang jelas, sementara sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tertinggal.

“Wali nagari harus keluar dari pola lama yang menjadikan kebijakan nagari hanya sebagai rutinitas tahunan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci. Wali nagari harus siap diawasi. Jabatan ini bukan kekuasaan, tetapi amanah. Delapan tahun ke depan akan menjadi ujian apakah nagari benar-benar maju atau justru bermasalah,” tegasnya. (min)

The post Pemkab Pessel Akan Lantik 56 Wali Nagari Terpilih, DPMD Tekankan Integritas dan Pelayanan appeared first on Prokabar.

Ketua Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia, Soni mengatakan, dugaan aktivitas tambang batu bara yang dilakukan oleh PT. Barakara Ranah Pesisir yang merupakan penerima kontrak kerjasama dengan PT. Atoz Nusantara Mining tersebut belum memiliki izin lingkungan dari pemerintah.

Ia menambahkan, pihaknya menemukan bahwa aktivitas explorasi sedang berjalan dan yang anehnya sudah ada tumpukan stok file puluhan ribu ton tidak jauh dari lokasi tambang.

“Pertanyaanya apakah izin produksi sudah ada dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sudah ada juga. Karena diduga aktivitas pertambangan batu bara tersebut belum memiliki izin lingkungan,” ungkapnya.

Lebih jauh Soni, menilai aktivitas tambang yang tidak mengikuti standar pengelolaan limbah telah mencemari aliran sungai dan merusak ekosistem. Beberapa titik galian juga dilaporkan terlalu dekat dengan sumber air sehingga memperbesar risiko longsor dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Kepada Prokabar.com, Inspektur Tambang ESDM Sumbar, Arie Meland Perdana mengatakan, segala adminitrasi penguasahaan termasuk RKAB dan dokumen Lingkungan serta pembinaan aspek teknisnya di lakukan oleh rekan-rekan Inspektur tambang di Jakarta.

“Jadi terkait adminitrasi lingkungan maupun pengawasan pengelolaan lingkungan menjadi kewenangan rekan-rekan Direktorat Pengusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan di Jakarta,” ujarnya.

Namun, katanya, kalau untuk legal IUP PT Atoz Nusantara Mining sendiri silahkan dicek di portal MinerbOne https://minerbaone.esdm.go.id/publik/badan-usaha/detail/611426474049805079

“Apabila memang ada pengaduan masyarakat, silahkan bersurat secara resmi y pak” ujarnya.

Sungai-Sungai di Nagari Tambang dan Salido Tercemar

Sejumlah sungai kecil di Nagari Tambang dan Salido, mengalami pencemaran serius diduga akibat aktivitas galian tambang batu bara yang berada tidak jauh dari kawasan pemukiman warga dan peladangan. Kondisi ini membuat masyarakat resah karena air sungai yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kini berubah warna hitam dan berbau.

Menurut keterangan warga, Amir (65) mengatakan, perubahan kondisi air mulai terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Air sungai yang dahulu jernih kini tampak keruh pekat, terutama saat hujan turun. Endapan lumpur hitam terlihat menumpuk di dasar sungai, dan beberapa biota air dilaporkan mati mendadak.

“Kami biasanya memakai air sungai untuk mencuci dan mandi. Sekarang warnanya cokelat kehitaman dan ada aroma seperti oli terbakar,” jelasnya.

Namun, masyarakat menuntut tindakan tegas dan transparansi, termasuk penghentian sementara operasi tambang dampaknya memberikan imbas buruk terhadap lingkungan.

“Kami berharap pemerintah tidak menunggu dampak yang lebih parah. Ini sudah menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan,” ujar salah seorang Tokoh masyarakat Lumpo, Zalman (45).

Masyarakat berharap kondisi sungai dapat dipulihkan seperti sedia kala, mengingat peran vitalnya sebagai sumber kehidupan sehari-hari di Nagari Tambang dan Salido. Sementara itu, tuntutan untuk penegakan aturan lingkungan semakin menguat di tengah kekhawatiran akan kerusakan alam yang lebih luas. (min)

The post Diduga Tak Miliki Izin Lingkungan, Organisasi Lingkungan Hidup Sorot Tambang Batu Bara di Pessel appeared first on Prokabar.

Ruas jalan nasional yang menghubungkan Padang-Painan-Kambang ini diketahui mengalami banyak kerusakan berupa lubang besar, permukaan yang ambles, hingga retakan panjang setelah beberapa kali diterjang banjir dan luapan sungai. Kondisi ini sebelumnya membuat arus lalu lintas terganggu dan membahayakan pengendara, terutama pada malam hari.

Pelaksana lapangan perbaikan jalan, Padang-Painan-Kambang Joni Aprison menyampaikan, progres pekerjaan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi pada beberapa segmen.

“Untuk titik-titik yang sebelumnya rusak berat akibat banjir, seperti di kawasan Tarusan, Salido, dan Bayang, kami sudah masuk tahap pengaspalan akhir. Jika cuaca mendukung, seluruh ruas yang terdampak insakAllah tuntas sebelum akhir tahun,” jelasnya.

Menurut Joni, hujan deras yang masih kerap turun menjadi salah satu hambatan. Namun pihaknya menyiapkan sistem percepatan pekerjaan, terutama pada area yang berisiko tinggi kembali terendam.

“Kami bekerja siang malam. Begitu cuaca cerah, lansung dikejar pengaspalan. Tujuannya supaya masyarakat bisa kembali menggunakan jalan nasional ini dengan aman,” tambahnya.

Tidak hanya melakukan tambal sulam, perbaikan tahun ini juga mencakup penanganan struktur jalan yang ambles serta peningkatan drainase untuk mencegah kerusakan berulang, tambahnya.

Pihaknya sudah menurunkan alat berat di beberapa titik untuk memperbaiki pondasi jalan yang rusak oleh genangan air. Drainase yang tersumbat juga dibersihkan agar aliran air hujan dapat mengalir lancar dan tidak merusak badan jalan.

Warga Tarusan, Budiman (49) menyambut positif percepatan perbaikan ini. Banyak pengendara mengaku kini sudah mulai merasa nyaman melalui beberapa seksi jalan yang telah selesai diaspal.

Erwin (37) seorang pengemudi travel jurusan Painan-Padang, mengatakan, beberapa Minggu lalu lubangnya dalam, mobil sering kena bagian bawah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Mudahan-mudahan cepat tuntas semua.

Jalan Nasional Padang-Painan-Kambang merupakan jalur vital yang menghubungkan berbagai kecamatan serta menjadi rute distribusi barang dan logistik ke selatan Sumatra Barat. Pemerintah menetapkan jalur ini sebagai prioritas karena aktivitas masyarakat sangat tergantung pada kelancaran arus kendaraan.

Dengan percepatan yang kini terus berlangsung, pelaksana lapangan optimistis semua target dapat dicapai tepat waktu.

“Kami komit, akhir tahun ini jalan sudah tuntas dan bisa digunakan dengan aman oleh masyarakat. Itu target kami,” tegas Joni. (min)

The post Jalan Nasional Padang-Painan-Kambang Ditarget Perbaikan Tuntas Akhir Tahun appeared first on Prokabar.

Perbaikan tambal-sulam yang dilakukan dinilai tidak memenuhi standar kualitas dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

Rodi menilai kerusakan cepat itu menunjukkan lemahnya pengawasan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta minimnya akuntabilitas penyedia jasa konstruksi. Dirinya juga menilai praktik perawatan jalan yang cenderung reaktif, bukan berbasis perencanaan menyeluruh.

“Sepertinya jalan dan lobang diakhir tahun sudah memiliki kesepakatan dengan anggaran akhir tahun, maka hampir setiap tahun jalan di pastikan berlobang. Namun pejabat takut sisa anggaran itu disilvakan ke negara,” ujarnya.

Menurut Rodi, masalah berulangnya kerusakan jalan nasional dapat berdampak pada meningkatnya resiko kecelakaan terutama pada jalur padat kendaraan berat, pemborosan anggaran, karena perbaikan dilakukan berkali-kali dalam waktu singkat.

Rodi mendesak Kementerian PUPR melakukan audit menyeluruh terhadap proyek perbaikan tersebut, mulai dari proses tender, pengawasan lapangan, hingga spesifikasi material yang digunakan.

“Ya, saya juga mendorong adanya transparansi dan publikasi progres pekerjaan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ungkapnya.

Pantauan Prokabar com Rabu (3/12/2025) di lapangan, sejumlah titik yang beberapa waktu lalu telah ditumbok atau dilakukan perbaikan tambal sulam kini menunjukkan retakan serta lubang-lubang kecil yang berpotensi membesar. Beberapa bagian bahkan sudah menggenang ketika hujan turun, membuat jalan licin dan membahayakan pengguna.

Pengendara yang melintasi ruas tersebut mengaku heran mengapa hasil perbaikan hanya bertahan sebentar.

“Baru bulan lalu ditambal, sekarang sudah rusak lagi. Kalau begini terus, kapan jalannya benar-benar bagus,” ujar Edo (41) pengendara roda dua.

“Perbaikan tambal-sulam memang cepat, tetapi tidak efektif untuk jangka panjang, terutama di ruas dengan volume kendaraan berat. Kalau dalam waktu sebulan sudah rusak, itu berarti ada masalah serius pada pengawasan, kualitas material, atau metode pengerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya, PJN seharusnya memiliki standar ketat mengenai ketahanan perbaikan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.

“Kalau pekerjaan tidak sesuai standar, maka uang negara pada akhirnya yang terbuang,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Pesisir Selatan, Ramizal Ramli (51) mengatakan, kemungkinan lemahnya pengawasan dari pihak PJN dan konsultan pengawas. Mereka menilai proses perbaikan sering kali hanya formalitas tanpa evaluasi mendalam mengenai struktur lapisan jalan.

“Sering kali perbaikan hanya fokus pada permukaan, padahal kerusakan bisa berasal dari fondasi yang sudah tidak stabil. Jika lapisan dasar tidak diperbaiki, ya pasti akan muncul lubang lagi,” ujarnya.

Kondisi jalan yang kembali rusak dalam waktu singkat membawa konsekuensi besar. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, kerusakan ini juga mengganggu kelancaran distribusi barang, terutama di jalur yang dilewati kendaraan logistik.

Sopir Truk, Egi (38) mencatat kerusakan jalan sering menjadi pemicu kerusakan suspensi dan peningkatan biaya operasional. Setiap jalan berlubang itu artinya kerugian bagi kami. Ban cepat rusak, konsumsi bahan bakar naik,”ujarnya.

Menanggapi situasi tersebut, para masyarakat mendesak Kementerian PUPR melakukan evaluasi teknis dan audit terhadap pengerjaan perbaikan yang sudah dilakukan, termasuk meninjau ulang kontraktor pelaksana.

“Audit harus menilai apakah penggunaan material sudah sesuai spesifikasi, apakah durasi pengerjaan realistis, dan apakah metode perbaikan sudah tepat. Jika ditemukan pelanggaran, kontraktor harus diberi sanksi tegas,” ujarnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PJN belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab kerusakan berulang tersebut. Namun masyarakat menilai pemerintah perlu segera menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan perbaikan jalan lebih bertahan lama. (min)

The post Pengamat Kebijakan Publik, Kritik Kinerja PJN, Satu Bulan Ditambal, Jalan Nasional di Pessel Kembali Berlobang appeared first on Prokabar.

Ketua Organisasi lingkungan, Soni menilai bahwa praktik pengelolaan limbah oleh tiga perusahaan sawit yakni PT Incasi Raya, PT Transko dan PT Kemilau yang beroperasi di ‘Negeri Berjuluk Setuju Pesona’ tidak memenuhi syarat kedap air.

Dalam pengolahan limbah cair. Akibatnya, limbah diduga merembes ke badan sungai dan merusak ekosistem di sekitarnya.

Dalam dokumen gugatan yang diajukan awal bulan lalu, Soni menyebutkan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah kolam penampungan limbah tidak dilengkapi lapisan pengaman memadai, sehingga berpotensi mencemari tanah dan aliran sungai di kawasan sekitar.

“Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Standar kedap air seharusnya menjadi kewajiban mutlak, dan tiga perusahaan ini sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kuasa Hukum PT Transko Muklis djasad mengatakan, seluruh fasilitas pengolahan limbah telah sesuai standar dan diaudit secara berkala.

“Kami siap membuktikan bahwa operasional kami memenuhi regulasi yang berlaku,”ujarnya

Setelah melewati pemeriksaan berkas awal, majelis hakim memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke tahap mediasi, sesuai prosedur penyelesaian sengketa perdata. Dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 9/12/2025, kedua pihak diminta mencari titik temu sebelum perkara melanjutkan proses pembuktian.

Soni menilai bahwa mediasi bisa menjadi langkah penting. “Jika mediasi berhasil, bisa muncul kesepakatan pemulihan lingkungan yang lebih cepat ketimbang menunggu putusan pengadilan,” ujarnya.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat, terutama warga di sekitar wilayah operasional kebun sawit yang mengaku terdampak. Mereka berharap proses hukum dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Sidang selanjutnya akan digelar setelah agenda mediasi rampung dan hasilnya dilaporkan kepada majelis hakim. (min)

The post Bergulir di Pengadilan, Organisasi Lingkungan Gugat Tiga Perusahaan Sawit di Pessel appeared first on Prokabar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak BPBD setelah beredar kabar bahwa sejumlah kontraktor mengklaim memberikan uang suap untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah itu tidaklah benar.

“Sebagai pejabat yang bertanggung jawab, kami membantah keras tuduhan tersebut. Kami tidak terlibat dalam praktik suap atau korupsi,” tegas Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana, BPBD Pessel, Niko Demuz pada Prokabar.com Senin (6/1/2025) di ruangan kerjanya.

Ia menambahkan, seluruh proses pemilihan kontraktor dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pejabat BPBD mengklarifikasi bahwa proses verifikasi, klarifikasi dan negosiasi terkait proyek dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), bukan oleh BPBD.

“Kami tidak memiliki proses verifikasi, klarifikasi, dan negosiasi atau pemilihan kontraktor. Semua hal terkait pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam peraturan yang jelas, dan ULP adalah pihak yang berwenang untuk menangani hal ini,” jelasnya.

Lanjut, Niko menjelaskan, pihaknya hanya melakukan seleksi awal terkait persyaratan administrasi dan standar kelayakan dari perusahaan yang mendaftar.

Data selanjutnya diserahkan pada Kepala Pelaksana (Kalaksa) dan diteruskan ke Kepala Bagian ULP Damel Van Wanda.

“Artinya saya hanya melihat apakah perusahaan itu punya penagalaman kerja pada kegiatan yang sama atau tidak. Itu saja. Ada belasan perusahaan yang saya periksa. Kenapa jadi delapan, itu sudah dari ULP saya terima,” ungkapnya.

Lanjutnya, terkait adanya yang tidak sesuai dengan ketentuan lain, dalam pemenang proyek penujukan langsung (PL) tersebut, ia meminta untuk mengkonfirmasi ke Bagian ULP Setdakab Pessel.

“Untuk lebih jelas, bisa tanya Kabag ULP. Supaya, informasinya tidak liar,” ujarnya. (min)

The post Pejabat BPBD Pessel Bantah Terima Suap, Niko Demuz: Delapan Proyek Proses Negosiasi di ULP appeared first on Prokabar.

Sejumlah informasi yang berhasil dihimpun Prokabar.com, ada indikasi suap yang diterima oleh oknum pejabat BPBD terkait dengan pelaksanaan delapan paket proyek yang direncanakan selesai pada Maret 2025.

Delapan proyek tersebut diantara lain, ruas jalan Salido-Bungo Pasang, Kecamatan IV Jurai pagu dana Rp2,75 miliar, Jembatan Gantung di Kampung Baru Tamban, Kecamatan IV Jurai pagu dana Rp2,1 miliar, pembangunan Jembatan Gantung di Teratak Tempati, Kecamatan Batang Kapas pagu dana Rp1,9 miliar, dan pembangunan Jembatan Gantung Surau Pasi di Batang Lubuk Nyiur, Kemacetan Batang Kapas pagu dana Rp2,1 Miliar.

Selanjutnya, pembangunan Tebing Sungai Batang Lumpo, Kecamatan IV Jurai pagu dana Rp1,8 Miliar, pengerjaan Sungai Batang Painan, Kecamatan IV Jurai pagu dana Rp6,5 miliar, pembangunan Sungai Batang Suantih di Ampalu 2,75 miliar, dan pembangunan Normalisasi Batang Pelangi Kecamatan Ranah Pesisir, pagu dana Rp3,6 miliar.

Proyek-proyek yang seharusnya dimaksudkan untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana diduga Pejabat menerima suap dari kontraktor untuk kepentingan pribadi beberapa oknum pejabat di instansi tersebut.

Salah seorang kontraktor inisial I (46) mengungkapkan, sejumlah pejabat di BPBD Pesisir Selatan, diduga menerima uang suap dari kontraktor yang memenangkan proyek pemulihan pasca bencana di daerah tersebut.

Suap diberikan agar proyek-proyek yang seharusnya memenuhi standar kualitas dan prosedur bisa diproses tanpa hambatan.

Menurutnya, jumlah uang yang diminta oleh beberapa orang pejabat di BPBD bervariasi tergantung pada skala proyek yang diterima. Beberapa bahkan mengaku memberikan uang secara langsung kepada pejabat BPBD Pesisir Selatan untuk memastikan proyek mereka tidak terkendala masalah administratif.

“Suap yang diterima oleh sejumlah pejabat di BPBD dari kontraktor bervariasi ada yang nyetor Rp50 juta, Rp60 juta dan bahkan Rp120 juta,” ujarnya.

Bencana alam yang menimpa Pesisir Selatan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Dana yang dialokasikan oleh BNPB Pusat untuk pemulihan pasca bencana sangat vital untuk membantu warga yang terdampak.

Namun, jika dugaan suap ini terbukti benar, maka dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jika ini benar adanya, itu sangat merugikan kami. Kami hanya ingin agar jalan, jembatan, dan penahan tebing bisa diperbaiki dan kehidupan kami kembali normal,” ujar seorang warga Haris (46).

Warga yang sebelumnya berharap ada percepatan proses pemulihan, kini merasa khawatir bahwa dana yang seharusnya untuk mereka malah mengalir ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lanjut Haris mengatakan, dugaan suap ini menambah panjang daftar masalah yang ada dalam pengelolaan bantuan pasca bencana.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek bencana harus menjadi prioritas agar pembangunan yang benar-benar relevan.

“Pengawasan yang ketat pada proyek-proyek pasca bencana sangat penting. Jika ada celah untuk korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa hancur. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu segera mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.

Masyarakat Pesisir Selatan yang daerahnya terdampak bencana sangat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan. Mereka menuntut keadilan agar proyek-proyek pemulihan yang seharusnya membantu mereka bisa berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan anggaran.

“Semoga ini bisa diusut tuntas. Kami tidak ingin masalah baru muncul dalam situasi seperti ini,” ujar salah seorang warga yang terdampak bencana.

Dugaan suap yang melibatkan pejabat BPBD Pesisir dalam proyek pasca bencana menjadi sebuah peringatan serius akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana bantuan bencana, ungkap salah seorang warga lainya Joni (37).

Aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan untuk dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dan memastikan bahwa dana pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang daerahnya terdampak.

Ke depannya, diharapkan dugaan praktik-praktik korupsi semacam ini tidak terulang, demi kebaikan bersama dan pemulihan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Kepala BPBD Pesisir Selatan, mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dugaan suap yang diberikan oleh kontraktor yang menang kepada pejabat BPBD yang dimaksud.

“Saya yakinkan tidak ada pejabat BPBD menerima suap di delapan proyek itu. Namun, kami juga memastikan bahwa proses pemulihan pasca bencana tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (min)

The post Gawat! Sejumlah Pejabat BPBD Pesisir Selatan, Diduga Terima Suap Proyek dari Kontraktor appeared first on Prokabar.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, yang juga bertindak sebagai tim penilai eksternal. Penghargaan diberikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah, kecamatan, dan nagari. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada penulis berita terproduktif di website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pesisirselatankab.go.id, untuk tahun 2024.

Pengumuman hasil monev ini bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96 dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska, unsur Forkopimda, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, serta sejumlah tokoh lainnya.

Sekretaris Daerah Mawardi Roska memberikan apresiasi atas capaian badan publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi. “Saya berharap agar seluruh badan publik di Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Sumatera Barat, Mona Sisca, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas dan partisipasi publik.

“Proses monitoring dan evaluasi ini melibatkan beberapa tahapan, seperti pengisian kuesioner, verifikasi website, dan presentasi. Dari hasil tersebut, kami menetapkan tiga badan publik terbaik di masing-masing kategori,” jelas Mona.

Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penilaian monev diumumkan setelah proses seleksi ketat yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat di aula Hotel Triza pada 16 Desember 2024. Sebanyak lima badan publik dari perangkat daerah, kecamatan, dan nagari dinilai layak mengikuti tahap presentasi.

Kategori Perangkat Daerah: Peringkat 1 – Dinas Pertanian (Informatif),  Peringkat 2 – Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Informatif), Peringkat 3 – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Menuju Informatif), Peringkat 4 – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Menuju Informatif), Peringkat 5 – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Menuju Informatif).

Kategori Kecamatan: Peringkat 1 – Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Informatif), Peringkat 2 – Kecamatan Airpura (Menuju Informatif), Peringkat 3 – Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Menuju Informatif), Peringkat 4 – Kecamatan IV Jurai (Menuju Informatif), Peringkat 5 – Kecamatan Linggo Sari Baganti (Cukup Informatif).

Kategori Pemerintahan Nagari: Peringkat 1 – Nagari Air Haji Barat (Informatif), Peringkat 2 – Nagari Tambang (Informatif), Peringkat 3 – Nagari Muara Inderapura (Informatif), Peringkat 4 – Nagari Lunang Tiga (Menuju Informatif), Peringkat 5 – Nagari Koto Rawang (Menuju Informatif).

Penghargaan dan Harapan ke Depan

Kepala Diskominfo Pesisir Selatan, Wendi, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa masing-masing badan publik yang meraih peringkat pertama hingga ketiga mendapatkan penghargaan berupa uang tunai: Rp 3.500.000 untuk peringkat pertama, Rp 3.000.000 untuk peringkat kedua, dan Rp 2.500.000 untuk peringkat ketiga.

“Kami berharap agar keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan semakin maju dan seluruh badan publik dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan transparansi, sehingga mampu berprestasi di tingkat provinsi hingga nasional,” tutup Wendi. (*)

The post Gandeng KI Sumbar, Pemkab Pesisir Selatan Umumkan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024 appeared first on Prokabar.