Maksudnya adalah, delapan puluh ribu ikan gariang, yang telah ditebar pada Oktober lalu, dapat dimaksimalkan hasilnya bagi kegiatan pemuda dan masyarakat. Evi Yandri Rajo Budiman yang juga anggota DPRD Sumbar menceritakan bagaimana hal serupa telah berhasil dilakukan di salah satu wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Ikan larangan dijaga bersama oleh masyarakat lokal setempat.

“Saya melihat di Pesisir Selatan, ikan larangan dipelihara selama satu, dua hingga tiga tahun, lalu diadakan lomba pancing dan hasilnya ternyata peserta begitu membludak. Namun tidak langsung habis saat itu juga, sebagian juga kembali dipelihara, dan sebagian lagi mampu menghasilkan ketika dijual. Komoditas ikan gariang ini cukup langka dan sulit dicari, sehingga harganya tinggi dan terjaga,” sebut Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh IX ini.

Sekaitan dengan rencana menjadikan lokasi aliran batang kuranji, yang berada persis di bawah jembatan Pauh si ampek baleh, Anggota Komisi Empat DPRD Sumbar ini, menyarankan, perlunya duduk bersama, pemuda di simpang kuranji dan juga pemuda di simpang koto tingga.

Selanjutnya membuat SK dari kelurahan terkait Pokdarwis yang akan dibentuk. Baik kelurahan Pasa Ambacang dan juga kelurahan Kuranji. Kemudian pokdarwis yang ada, dibantu tokoh masyarakat dan juga LPM, melakukan kordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Padang.

“Setelah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata terbentuk, baru dapat diambil langkah selanjutnya. Seperti membuat wahana perahu mini atau lainnya. Sekaligus menjadikan lokasi ini sebagai objek wisata memberi makan ikan Gariang,” sebut Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Setelah ini, kami berharap pemuda koto tingga dan kuranji, dapat menangkap peluang ini, dan saling bekerjasama dalam pembentukan kelompok sadar wisata,” sebut Ketua LPM Pasa Ambacang, Syahrul Badri.

Dalam kesempatan reses, Evi Yandri juga mereview kembali, bagaimana perjuangan di DPRD Sumbar, dan juga bersama almarhum Nasrul Abit selaku Wakil Gubernur Sumbar, agar jembatan Kuranji atau jembatan Pauh Si Ampek Baleh dapat dituntaskan pembangunannya pada 2020 lalu, hingga akhirnya dapat diresmikan penggunaannya pada sembilan Februari 2021.

“Saya ingat pesan tokoh pemuda, da ujang kiray, yang berpesan, vi, kalau bisuak lai duduak di DPRD Sumbar tu, tolong bana, tuntas an lah, Jembatan nan terbengkalai ko, bia rancak nagari awak,”

“Alhamdulillah, perjuangan tersebut dapat dituntaskan, dan tentunya berkat dukungan bersama anggota DPRD Sumbar lainnya, dan juga mendiang bapak Nasrul Abit,” sebut Evi Yandri.

“Namun begitu, masih terdapat beberapa target yang telah menjadi catatan untuk diperjuangkan kedepannya, meski sebagian sudah terealisasi. Seperti jembatan pasa lalang dan jembatan lapau manggih-lapau baanjuang, dan juga jalan balai baru lapau manggih,” tambah politisi 46 tahun ini.

Evi Yandri berharap, masukan dari warga kepada dirinya, seraya tetap mendoakan untuk tetap sehat dan amanah dalam menjalankan tugas kedewanan. (adh)

The post Ikan Larangan dan Mimpi Menjadikan Batang Kuranji Jadi Objek Wisata appeared first on Prokabar.

SANAK bakal menjadi mitra kerja mendampingi pokdarwis dan desa wisata di kawasan masing-masing.

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Tim bentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat itu.

Tim Sanak terdiri dari Ritno (LA Rafting), Riki Putra Sinaro (Authentic Sumatra), Yuliza Zen (Kubu Gadang), Ajo Wayoik (Batajau), Yahdi (Kapalo Banda Taram), Adi Kurniawan (Green Talao Park), Husen (Sumatra Volunteer) dan Teuku Firmansyah (Kopi Solok Radjo) ini.

PGBK Salurkan Sembako Untuk Masyarakat Terdampak PPKM

Beberapa waktu lalu, Tim SANAK terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas bagi penggerak wisata Pesisir Selatan.

Pelaksanaan kegiatan ini di kawasan Desa Wisata Kubu Gadang, menghadirkan 4 dari 8 anggota Tim SANAK sebagai pembicara.

Kadis Pariwisata Sumatera Barat Novrial berharap Tim SANAK dapat merangkul sebanyak mungkin pelaku wisata dan memberikan pola bimbingan yang lebih baik.

Pembentukan Tim SANAK

“Tim Sanak akan melaksanakan kegiatan pendampingan dengan turun ke lapangan bersama para pelaku. Ini bisa menjadi momentum bagi mereka untuk mendistribusikan semangat sekaligus membenahi berbagai kekurangan serta memasukkan fikiran-fikiran baru dan kreatif dalam strategi pengembangan kepariwisataan itu sendiri,” katanya.

Secara teknis kata Novrial, Dinas Pariwisata Sumbar memang membentuk Tim SANAK. Namun, untuk terhubung ke tim ini dan memakai jasa mereka, Kabupaten Kota bisa berkoordinasi dengan pihaknya, atau secara langsung berkomunikasi dengan tim.

“Tim ini dapat bergerak secara independen. Tapi bila memang perlu koordinasi dengan kami, kami pun siap. Pada dasarnya saya berikan mereka keleluasaan. Namun tentu saja nanti harus ada penyesuaian jadwal kegiatan, sebab penanganan yang serius di lapangan tidak akan sebentar,” jelasnya. Selain Pessel, kata Novrial, Kota Sawahlunto pun akan segera mendatangkan tim ini ke Kota Bara tersebut.

Kepada para penggerak pariwisata, Novrial berharap Kabupaten dan Kota bisa memanfaatkan eksistensi Tim ini.

“Mulai tanggal 10 bulan ini (September) tim ini akan turun ke desa wisata Maligi. Mereka akan bergerak pada penguatan Tata Kelola, Branding, sampai membongkar potensi-potensi baru di sana. Kegiatan ini akan menjadi pilot project mereka untuk ke depan,” tuturnya. (rud)

The post Dilirik Pemda Kabupaten dan Kota, Kadisparekraf Sumbar Perkuat Tim Sanak appeared first on Prokabar.

Pemerintah pusat terpaksa melakukan refocusing anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19 yang kembali berjangkit.

Refocusing ini terjadi seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan nomor SE-2/PK/2021.

SE tersebut tentang penyesuaian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: 

• Bupati Pessel Minta Warga Perangi Covid-19
• Perangkat Daerah Pessel Malas Rapat Paripurna
• DPRD Pessel Sampaikan LKPj, Ini Saran untuk Pemerintah

Mentri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyesuaian anggaran TKDD 2021 karena dua faktor.

Pertrama, kata Sri Mulyani, untuk penanganan Covid-19 dan kedua dalam rangka PPKM Mikro.

Demi penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya, pemerintah daerah merelokasi DAU atau DBH.

Kedua jenis anggaran tersebut untuk vaksinasi Covid-19,  mendukung kelurahan dalam penanganan virus tersebut, sampai pada belanja kesehatan lainnya.

Dukungan pendanaan ini sekitar 8 persen dari DAU 2021 dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang memperhatikan tingkat kasus Covid-19 dari BNPB.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dukungan pendanaan sebagaimana pada butir 2 paling cepat 3 bulan, dengan memerhatikan perkembangan tingkat kasus.

Apabila pemerintah daerah tidak menerima DAU 2021 atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 sebagaimana pada butir 3, maka dapat menggunakan DBH.

Jika dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU atau DBH tidak mencukupi, maka pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD, (min)

The post Pessel Terkena Dampak Refocusing Anggaran appeared first on Prokabar.

Rusma Yul Anwar menilai pemerintah sangat butuh peran aktif masyarakat dalam melawan penyebaran Covid-19.

Artinya, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Setidaknya di lingkungan kita masing-masing. Jika hendak bepergian, gunakan masker,” ujar kata Rusma Yul Anwar di Masjid Nurul Hidayah, Painan Timur, Rabu (21/4)

Baca Juga:

• Perangkat Daerah Pessel Malas Rapat Paripurna
• DPRD Pessel Sampaikan LKPj, Ini Saran untuk Pemerintah
• Keuangan Daerah Pessel Sulit Pacu Pembangunan

Rusma Yul Anwar menjelaskan, Covid-19 atau corona tidak hanya mengancam sektor kesehatan

Corona bahkan sudah turut merusak perekonomian dunia, negara, termasuk Pesisir Selatan.

“Negara mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memutus mata rantainya,” tegas Rusma Yul Anwar.

Covid-19 Pangkas Anggaran Pessel

Di Pesisir Selatan, tahun ini pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memangkas Dana ALokasi Umum (DAU) sampai 8 persen.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

Nominalnya sampai Rp 100 mliar dan berdampak pada program pembangunan.

Sejumlah program sudah yang masuk penganggaran sebelumnya akhirnya tertunda.

Rusma Yul Anwar menegaskan bahwa Corona adalah musuh bersama.

Betapa tidak, hingga kini total warga Pesisir Selatan yang terinfeksi corona mencapai 1.455 orang.

“Dari jumlah itu, yang meninggal dunia sudah mencapai 42 orang.”

“Belum lagi suadara kita yang kini tengah menjalani perawatan medis.”

“Ini harus jadi perhatian kita bersama,” jelas Rusma Yul Anwar.

Selain meminta masyarakat memerang Covid-19, Rusa Yul Anwar juga menyerahkan bantuan pada Masjid Nurul Hidayah.

Bantuan tersebut dari APBD dengan besaran Rp 7,5 juta.

Rusma Yul Anwar juga berniat membantu pengadaan pendingin ruangan Masjid.

Warga Nagari Painan Timur turut mendapatkan apresiasi dari Rusma Yul Anwar.

Terutama pada pencapaian generasi muda Nagari Painan Timur yang sampai kini masih rajin belajar agama islam. (min)

The post Bupati Pessel Minta Warga Perangi Covid-19  appeared first on Prokabar.

Sentilan terfokus pada banyaknya Perangkat Daerah yang absen saat Rapat Paripurna Rekomendasi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2020, Selasa (20/4).

Wakil Ketua DPRD Aprial Habas mengatakan, ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk tidak seriusnya Perangkat Daerah atau Eselon II.

Sebab, rekomendasi itu adalah pembahasan Pansus terhadap LKPj dari Bupati Pessel.

“Padahal ini paripurna DPRD yang nanti berkaitan erat dengan sukses atau tidaknya kepemimpinan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Aprial Habbas saat menyampaikan rekomendasi LKPj Bupati 2020 di Painan.

Baca Juga: 

• Keuangan Daerah Pessel Sulit Pacu Pembangunan
• DPRD Dorong Bupati Pessel Gali Potensi Laut dan Pariwisata

Aprial Habas menegaskan Perangkat Daerah harusnya melihat peripurna rekomendasi sebagai bahan evaluasi.

Pembahasan rekomendasi ini pun juga bisa menjadi pedoman bagi pemerintahan kabupaten.

Apalagi tahun 2021 merupakan tahun pertama bagi pemerintahan Bupati Rusma Yul Anwar di Pessel.

Politisi asal Nasdem ini mengingatkan, secara hierarki DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Daerah.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang Pemerintah Daerah.

Dengan posisi yang sejajar, lanjut Aprial Habas, tak hanya bupati yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pejabat Eselon II.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam

Tetapi, Dewan juga bisa melakukan pengawasan yang sama sesuai tugas pokok dan fungsi wakil rakyat.

Aprial Habas mengingatkan, Bupati harus mengur para kepala Perangkat Daerah yang malas hadir paripurna.

Bila perlu ada semacam sanksi dari Bupati untuk mereka yang malas hadir saat paripurna maupun pembahasan di DPRD.

Bahkan, ungkap Aprial Habas, Bupati harus mengambil kehadiran pejabat Eselon II tersebut saat rapat paripurna.

“Kalau perlu Bupati ambil absennya soal siapa yang hadir dan yang tidak.”

“Ini saya nilai sangat penting, sekaligus melihat keseriusan perangkat daerah sebagai pembantu bupati, jangan malas,” ungkap ketua DPD Partai Nasdem itu.(min)

The post Perangkat Daerah Pessel Malas Rapat Paripurna appeared first on Prokabar.

Kondisi tersebut muncul akibat dari refocusing anggaran selama Covid-19.

Rusma Yul Anwar mengatakan hal itu saat rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) ke-73, Kamis (15/4).

Bupati 57 tahun tersebut mengakui sudah melakukan safari ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca Sebelumnya: DPRD Dorong Bupati Pessel Gali Potensi Laut dan Pariwisata

“Untuk memacu pembangunan, Pemkab Pessel terus menggaet dana pusat dengan mengajukan program ke kementerian,” kata Rusma Yul Anwar, Kamis (15/4).

Belum lama ini, ungkap Rusma Yul Anwar, pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo.

Menteri Koperasi dan UKM, Mentri BUMN, Mentri Kelautan dan Perikanan serta Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah disambangi pihak Kabupaten Pessel.

Baca Juga Milenialisme.com

• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Ramadhan Datang Hati Senang

“Minggu depan saya rencanakan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Sosial,” terangnya.

Keuangan Pessel dalam Situasi Sulit

Tokoh masyarakat Pessel Darizal Basir, mengakui kepemimpinan Rusma Yul Anwar dan wakilnya, Rudi Hariyansyah, berada di situasi sulit, yaitu Pandemi Covid-19.

Pessel hari ini memiliki keterbatasan anggaran untuk melanjutkan pembangunan.

Darizal Basir yang juga mantan Bupati Pessel itu mengatakan kabupaten dengan populasi sekitar 420 ribu jiwa tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam sekejap.

Menurut Anggota DPR RI ini Pessel membutuhkan waktu yang panjang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Darizal Basir menyarankan Bupati 57 tahun tersebut agar memperkuat relasi dan membuat langkah strategis untuk menarik perhatian pemerintah pusat.

Keterbatasan yang ada hari ini, tidak akan mampu bagi Pemerintah Kabupaten Pessel untuk jalan sendiri.

“Mari bergandengan tangan membangun daerah, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri menjalankan fungsinya,”

“Pemerintah membutuhkan dukungan dari segenap elemen masyarakat,” tutup Darizal Basir

Sebelumnya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mendorongan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pariwisata dan menggali potensi laut.(Min)

The post Keuangan Daerah Pessel Sulit Pacu Pembangunan appeared first on Prokabar.