Pencabutan retribusi pedagang passar itu merupakan janji kampanye Erman Syafar saat Pemilihan Walikota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

“Secara resmi Perwako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur retribusi pedagang pasar dan selama ini memberatkan pedagang sudah dicabut,” kata erman Syafar, Minggu (8/8).

“Alhamdulillah sudah mendapat persetujuan untuk diundangkan sejak Jumat 6 Agustus 2018,” lanjutnya.

Erman Syafar mengaku banyak pedagang yang berterimakasih atas pencabutan perwako tersebut.

Politisi asal Gerindra ini menjelaskan dalam beberapa bulan menjabat banyak proses yang harus terlewati agar Perwako tersebut dicabut.

Proses itu bermula sejak pertamakali menjabat. Berkat bantuan dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat perwako itu akhirnya berganti dengan yang baru.

Perwako baru tersebut memang jauh menguntungkan pedagang pasar Bukittinggi.

Para pedagang tetap harus membayar retribusi, namun berkurang 20 sampai 30 persen di tiap objek dari Perwako sebelumnya.

Pengurangan retribusi ini jelas akan mengurangi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tapi, Erman Syafar tidak khawatir karena baginya sumber pendapatan tidak hanya dari pasar.

Baginya, kesejahteraan masyarakat yang mayoritas pedagang bisa terbantu.

“Pendapatan itu kan tidak hanya dari pasar, masih banyak sumber dan potensi lain.”

“Kalaupun hilang, jumlahnya tidak seberapa dan masih bisa subsidi silang. Paling penting masyarakat yang sebagian besar pedagang bisa terbantu,” ungkapnya.

Janji Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang terlibat dalam janji pencabutan Perwako tersebut sangat mengapresiasi Erman Syafar.

Menurutnya, pencabutan itu merupakan imbal balik dari kepercayaan masyarakat Bukittinggi pada Gerindra.

“Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat Bukittinggi. Wajib bagi Gerindra bekerja keras dan cepat untuk mewujudkan janji ini dan menyejahterakan masyarakat.”

“Pencabutan ini merupakan janji yang memang harus terwujud,” kata Andre Rosiade.

Pencabutan Perwako tersebut memang sudah menjadi janji politik Partai Gerindra.

Saat kampanye Erman Syafar, Andre Rosiade turut menandatangani matera janji politik.

Kala itu Andre berjanji kalau gagal dalam pencabutan Perwako itu maka dia siap untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak kami akan mundur sebagai Ketua DPD Gerindra. Janji politik harus terpenuhi. Kami anak mudah yang mendapat kepercayaan memimpin partai, kami tak ingin disebut pendusta. Ini penting bagi kami Gerindra,” jelasnya.

Andre berharap Walikota Bukittinggi tetap konsisten dalam menuntaskan masalah Bukittinggi.

The post Perwako Dicabut, Retribusi Pedagang di Bukittinggi Berkurang appeared first on Prokabar.

Satpol PP selaku penegak Perda dan penegakan Perwako Akan melakukan sosialisasi terkait perwako yang sudah dirampungkan oleh Pemkot Padang.

Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19 disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan di masa transisi selama seminggu ke depan.

Kasat Pol PP Padang menyampaiakan bahwa Satpol PP semenjak dilakukan pembatasan Sosial karena Pandemi covid-19 terus berupaya mengajak masyarakat agar selalu menerapkan protap-protap pencegahan.

Saat ini Pemerintahan kota Padang juga telah menetapkan aturan tersebut dengan peraturan Walikota (Perwako) terkait berakhirnya PSBB tahab tiga ini. Seluruh personil dikerahkan aktif melakukan Sosialisasi ke Masyarakat terkait pola gaya hidup baru di tengah Pandemi Civid-19.

“Personil Satpol PP akan lakukan sosialisasi, di masa transisi semua Personil Satpol PP telah kita siapkan untuk mempersiapkan diri dengan mensosialisasikan kemasyarakat terkait Perwako,” terang Alfiadi Kasat Pol PP Padang dilansir Minggu (7/6).

Sosialisasi Perwako ini dilakukan selama seminggu mulai dari 8 Juni hingga 13 Juni ke depan. Dalam Perwako itu diatur tata cara pencegahan dan pengendalian penularan virus corona. Terutama dalam berkegiatan masyarakat di sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan publik.

“Satpol PP akan aktif lakukan sosialisasi hingga masyarakat kita mampu melaksanakan pola hidup baru dengan menerapkan aturan dalam Perwako tersebut,” jelas Alfiadi.

Perwako tersebut mengajak semua masyarakat untuk menaati aturan, terutama aturan protokol kesehatan Covid-19. Protokol kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan meningkatkan imun tubuh.

Protokol itu diterapkan seperti di sekolah atau lembaga pendidikan, di tempat kerja industri, tempat ibadah, fasilitas umum, transportasi, saat melakukan perjalanan dinas atau bisnis, di rumah, serta saat berkegiatan sosial dan budaya.

Terkait penerapan Perwako Ini kasat Pol PP mehimbau kepada Seluruh masyarakat Kota Padang, agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan Covid-19, sehingga kedepanya diharapkan kehidupan masyarakat Kota Padang kembali normal seperti biasa.

“Kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan supaya kita cepat kembali ke kehidupan normal,” tutup Alfiadi. (*)

The post Satpol PP Padang Sosialisasi Perwako PHB appeared first on Prokabar.

“Tidak bisa kita mengalokasikan, menggelontorkan dana rakyat tanpa ada aturan pendukungnya. Untuk itu bantuan BLT kepada masyarakat kota Padang yang terdampak kita buatkan Perwakonya,” ungkap Mahyeldi pada Prokabar, kemarin (13/5).

Lebih lanjut ia memaparkan dalam perwako ada kategori masyarakat yang tidak boleh mendapatkan BLT, diantaranya PNS, Polri, TNI, Pegawai BUMN atau BUMD dan Pesiunan.

“Selain daripada itu, selama mereka terdampak maka termasuk mendapatkan BLT dari Pemko Padang. Itu kita tuangkan dalam Perwako,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya meminta, Camat, Lurah hingga RT melakukan pendataan, tanpa melihat fisik rumah warga.

“Mungkin saja ada saat ini warga rumahnya terbilang bagus namun terdampak, karena mereka sudah beberapa bulan tak berdagang, tabungan habis, mungkin mereka berada dalam kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu didata yang tidak masuk dalam kriteria tadi,” sambungnya

Dirinya mengatakan, pendataan BLT kota Padang saat ini berbasis di tingkat RT.

“Data kita satu pintu, di RT, karena kota Padang tinggal di salah satu RT kota Padang. Untuk itu, bagi yang merasa terdampak laporkan ke RT nanti di laporkan ke kelurahan, lalu mereka lakukan validasi baru dikirim ke dinas sosial,” jelasnya. (hdp)

The post Ini Kriteria Masyarakat yang Tidak Masuk Penerima BLT Dampak Covid-19 dari Pemko Padang appeared first on Prokabar.

“Menjelang perwako derek tuntas, kami targetkan tahun ini selesai. Dinas Perhubungan Kota Padang saat gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya perda derek,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra, Jumat (22/3).

Lanjut ia mengatakan, dalam perwako tersebut nantinya akan ada mekanisme maupun tatacara dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Kendaraan yang kena derek nantinya biaya penderekan ditanggung oleh pemilik kendaraan.  Sementara untuk sanksi tilang terhadap kendaraan yang kena derek tetap akan dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Kami akan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam menegak perda ini,” katanya. 

Selain menunggu perwako rampung, kata Yudi, pihaknya juga masih menunggu mobil derek didatangkan. Ia berharap dengan dilakukannya sosialisasi secara maksimal, maka saat perwako keluar kemudian perda derek mulai diterapkan tidak banyak kendaraan yang terkena.

“Diharapkan tak ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan,” ucapnya.

Tambah Yudi, yang mengatur tentang penderekan yakni Perda nomor 4 tahun 2013 tentang lalu lintas, sedangkan yang mengatur tentang pembayaran retribusi derek Perda Nomor 09 tahun 2018. (Ip/hdp)

The post Perda Derek Di Padang Namun Belum Bisa Direalisasikan, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Bagi masyarakat Kota Padang atau ranah Minangkabau, alim ulama adalah sosok utama dalam menerapkan dan mempertahankan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Disamping peran inti Niniak Mamak dan Cadiak Pandai, atau kita sebut juga Tigo Tungku Sajarangan”, ungkap Wali Kota Padang Mahyeldi saat memberikan tausyiah Subuh di Masjid Muhajirin Komplek Wisma Indah III Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (09/03).

Mahyeldi menjelaskan, dengan peran dan fungsi sentral Alim Ulama tersebut, keberadaan Alim Ulama harus dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Sehingga, akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih baik serta terciptanya kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, selain Perwako Perlindungan Ulama, Pemko Padang juga akan merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang alokasi dana untuk makanan dan minuman anak-anak pejuang subuh di setiap Masjid dan Musholla yang ada di Kota Padang.

“Perda ini kita rancang untuk memberikan motivasi kepada generasi muda agar datang ke Masjid dan Musholla untuk melakukan sholat Subuh berjemaah serta menghafal Al Quran disetiap Sabtu dan Minggu pagi”, ujar Mahyeldi.

“Mari bersama-sama kita ciptakan generasi muda yang berakhlaqul karimah, berilmu pengetahuan dan memiliki ketaqwaan, dengan dimulai dari rmah tangga”, tambahnya lagi. (hum/hdp)

The post Pemko Padang Rancang Perwako Perlindungan Ulama appeared first on Prokabar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kota Padang, Al Amin mengatakan bahwa keberadaan produksi sampah plasik kian meresahkan dan menjadi jadi.  Dampaknya akan berbahaya terhadap lingkungan. Sementara plastik juga menjadi primadona bagi warga dalam berbelanja.

“Kita menghimbau kepada pelaku usaha untuk tidak menyediakan plastik. Sebanyak 15 persen produksi sampah kita didomisili sampah plastik,” ujarnya.

Sementara itu, Pemko menertibkan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

“Karena itu dilakukan upaya pengurangan sampah plastik,” sebutmya. (gas)

The post Kurangi Sampah Plastik, Pemko Imbau Pelaku Usaha Minimalkan Penggunaannya appeared first on Prokabar.