Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu, sebelum bulan Februari, belum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu dilansir Rabu (24/3).

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp219,2 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7 persen dari tahun lalu sebesar Rp178,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Penerimaan pajak mencapai Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun. Tetapi, secara bulanan penerimaan pajak masih tumbuh lebih baik. Secara month to month (mtm), penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik. Selain itu, penerimaan neto mayoritas sektor usaha juga menunjukkan perbaikan.

“Berdasarkan sektor usaha dan ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat positif dan perlu untuk kita terus akselerasi. Industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi perpajakan sangat besar atau dominan, bulan Februari menunjukkan pajaknya tumbuh 10,7 persen, bandingkan bulan Januari yang kontraksi 4,25 persen. Ini berarti mengkonfirmasi berbagai impor dan manufaktur yang meningkat” ujar Menkeu.

Akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan.

“Program vaksin yang akan terus diakselerasi, terutama dengan seiring meningkatnya suplai vaksin, diharapkan akan memberikan momentum pemulihan dan juga menciptakan confidence yang lebih baik kepada seluruh segmen ekonomi kita,” ujarnya.

Pemerintah juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran kebijakan fiskal dan APBN. Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi COVID-19, dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan jelas ini membuat APBN harus melakukan tugas negara yang luar biasa sangat penting, menangani COVID-19, melindungi rakyat, dan memulihkan ekonomi,” tandas Menkeu. (*)

The post Februari, Kondisi Perekonomian Negara Mulai Menunjukan Sinyal Positif appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program ini dapat memegang peranan penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dan dampak ini mulai dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan juga kerja sama lintas sektor agar sistem perekonomian kita dapat beradaptasi dengan kondisi ini,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menghadiri peluncuran Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) 2030 National Platform, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24/2).

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Lea Wermelin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-rae, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, serta Deputi Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios-Braken.

Kementerian PPN/Bappenas berharap P4G National Platform bisa mendukung terjalinnya bentuk-bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Selain itu juga, diharapkan bisa membantu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

“P4G National Platform juga bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan berbagai skema kemitraan publik-swasta yang inovatif guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan aksi perubahan iklim,” kata Menteri Suharso.

Saat ini P4G telah mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, termasuk lima Scale-up Partnerships dan dua Start-up Partnerships. Antara lain, The Energy Efficiency Alliance for Industry, PlusPlus, 3R Initiative, Sustainable Sourcing at Scale, Clean Energy Investment Accelerator, Food Delivery Companies for SDGs 12, Indonesia Food Loss and Waste Partnership.

Perkembangan P4G di berbagai negara menunjukkan nilai tambah dari inisiatif ini, yaitu mengedepankan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran P4G di Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas secara langsung menghubungkan Indonesia dengan negara mitra-mitra P4G lainnya. (beb)

The post Luncurkan P4G National Platform, Bappenas Berharap Adanya Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia appeared first on Prokabar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal-hal yang penting dalam RPJMN ini di antaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi di tengah situasi dunia saat ini.

“Kita mengambil angka kira-kira diantara 5,6% – 6,2%, rata-rata ini ya. Rata-rata selama 5 tahun ke depan, mulai tahun 2020 kita berharap bisa 5,3 %. Kemudian meningkat secara bertahap sampai nanti kita harapkan diatas 6% pada tahun 2024,” kata Suharso dilansir Selasa (7/1).

Seiring dengan target pertumbuhan tersebut, Suharso mengatakan, bahwa pemerintah berharap tingkat kemiskinan bisa diturunkan dari yang sekarang ini 9,41 mudah-mudahan bisa turun ke 7%.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, diharapkan juga bisa diturunkan sampai dengan 4,3% dari sekarang itu 5,28. Kemudian Gini Ratio dari 0,382 ke 0,374. Lalu penurunan emisi gas rumah kaca iadalah 27,3% dari tahun 2018 yang tadinya 22,5%. Kemudian indeks pembangunan manusia (human depelopment index) itu diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54. (*/hdp)

The post Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,6% – 6,2% Dalam Lima Tahun Kedepan appeared first on Prokabar.

“Pertumbuhan ekonomi didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang masih tumbuh di atas 5%. Kemudian penerimaan ekspor sudah menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 0,02%,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kemarin (18/11).

Sementara itu, neraca perdagangan juga sudah mengalami surplus pada Oktober 2019, membaik dari bulan sebelumnya yang mengalami defisit. Demikian juga dengan net ekspor yang sudah mulai positif pada triwulan III tahun 2019, seiring dengan perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial.

“Kondisi tersebut diyakini akan memberikan pondasi kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini dan juga tahun depan,” ujar Menkeu.

Hingga akhir Oktober 2019, lanjut Menkeu, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN 2019 dan masih tumbuh dengan positif. Capaian pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen, PNBP yang telah terealisasi sebesar Rp333,29 triliun atau 88,10 persen, dan penerimaan hibah yang terealisasi sebesar Rp1,72 triliun atau 395,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019.

“Secara umum realisasi tersebut mengalami pertumbuhan dan membaik dibandingkan kinerja September 2019, meskipun perekonomian global masih mengalami tekanan yang berdampak pada kondisi domestik,” terang Menkeu.

Realisasi penerimaan pajak tercatat masih tetap tumbuh dan telah mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penopang utama Penerimaan Pajak. Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) yang disebabkan oleh kenaikan kepatuhan pasca Tax Amnesty (TA) dan PPh 21 karena adanya peningkatan tingkat serapan tenaga kerja.  Penerimaan PPh 25/29 OP dan PPh 21, masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (yoy) dan 9,77 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM per akhir Oktober 2019 tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode triwulan III 2019 di tengah perlambatan perekonomian.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tercatat telah mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagian besar ditopang oleh penerimaan dari cukai, yang tumbuh 15,29 persen (yoy).

Berdasarkan komponennya, pertumbuhan penerimaan cukai utamanya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 15,30 persen (yoy) dan 14,25 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp333,29 triliun atau mencapai 88,10 persen dari target APBN dan masih tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Mengenai belanja negara, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati,  masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 32,7 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.  Dalam hal ini, APBN menjaga daya beli masyarakat miskin yang masih rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui peningkatan belanja sosial tersebut.

Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen (yoy) atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019.  Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Menkeu juga menyampaikan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu. Dengan adanya antisipasi pelebaran defisit tersebut, Pemerintah secara hati-hati melakukan pengelolaan pembiayaan.

“Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pembiayaan masih on track di mana posisi utang pemerintah terjaga aman di bawah 30 persen per PDB, yakni sebesar 29,87 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal-hal yang produktif dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global,” terang Sri Mulyani.

Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis. Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN 2019 yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. (*/hdp)

The post Ekonomi Indonesia Triwulan III/2019 Tumbuh 5,02% appeared first on Prokabar.

“Ini menunjukkan trend yang baik, karena dibandingkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 menunjukkan peningkatan,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (7/2).

Catatan BPS menunjukkan pertumbuhan 5,17 persen itu merupakan yang tertinggi sejak 2014. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 sebesar 5,03 persen, dan 2017 sebesar 5,07 persen.

Kepala BPS menilai, pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17 persen itu merupakan pencapaian yang baik di tengah ekonomi global sepanjang tahun tersebut.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, sumber pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2018 adalah industri pengolahan (0,91 persen), disusul perdagangan (0,66 persen), konstruksi (0,61 persen), pertanian (0,49 persen), dan lainnya (2,50 persen).

Adapun menurut pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen adalah konsumsi rumah tangga sebesar 2,74 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,17 persen, konsumsi pemerintah 0,38 persen, dan lainnya 0.87 persen.

“Pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi pada kelompok restoran dan hotel; transportasi dan komunikasi; serta kelompok kesehatan dan pendidikan,” jelas Suhariyanto.

Dijelaskan oleh Kepala BPS, bahwa ekspor barang tumbuh melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan volume perdagangan dan ekonomi global,serta perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama.

Sedangkan impor tumbuh lebih cepat seiring peningkatan permintaan domestik.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen itu, menurut Kepala BPS Dr. Suhariyanto, juga terjadi kenaikan pada sisi pendapatan per kapita. Tercatat pada 2017 pendapatan perkapita penduduk Indonesia mencapai Rp56 juta atau 3.927 dollar AS, yang berarti lebih tinggi dibanding 2019 (Rp51,9 juta/3.876,3 dollar AS). Sementara pendapatan per kapita 2016 tercatat Rp47,9 juta atau 3.603,6 dollar AS. (*/hdp)

The post Tahun 2018 Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17 Persen appeared first on Prokabar.

“Dengan demikian, akan meningkatkan posisi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income),” kata  Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2018, di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (27/11) kemarin.

Menurut Gubernur BI Pery Warjio, ke depan, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Di tengah perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, Gubernur BI itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4%.

“Membaiknya pertumbuhan  ekonomi didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi, sementara kinerja net ekspor membaik dengan berlanjutnya peningkatan ekspor dan menurunnya pertumbuhan impor,” ungkap Perry.

Mengenai inflasi, Gubernur BI memperkirakan pada  2019 akan tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile food dan administered prices, ekspektasi inflasi,  dan stabilnya nilai tukar Rupiah.

Sedangkan defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB setelah dilakukan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.

Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal, menurut Gubernur BI, akan terus meningkat. Sementara pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 10-12%, dan DPK (dana pihak ketiga) perbankan diperkirakan akan tumbuh 8-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga.

“Dalam jangka menengah, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1% pada tahun 2024,” ungkap Pery Warjio.

Gubernur BI menilai, percepatan pembangunan infrastruktur dan serangkaian kebijakan deregulasi yang ditempuh selama ini akan meningkatkan produktivitas perekonomian ke depan.

Selain itu, menurut Gubernur BI, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga didorong oleh serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan: (1) daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, (2) kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, (3) pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

“Dengan akselerasi reformasi struktural di berbagai bidang tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,1% pada tahun 2024 dengan defisit transaksi berjalan akan menurun di bawah 2% dari PDB,” terang Perry.

Adapun pendapatan per kapita, menurut Gubernur BI, akan meningkat dari sekitar 3.500 dolar AS dewasa ini menjadi lebih dari 4.800 dolar AS pada tahun 2024 sehingga meningkatkan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income).

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia. (*/hdp)

The post 2024, Indonesia Diprediksi Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas appeared first on Prokabar.

“Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,19 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,98 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 8,67 persen,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, dalam konferensi pers di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (5/11) siang.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2018 (y-on-y), menurut Kepala BPS, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan 0,91 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor 0,69 persen; Konstruksi 0,57 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,49 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi lapangan usaha lainnya sebesar 2,51 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2018, menurut Suhariyanto, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor; dan Konstruksi masih mendominasi PDB Indonesia.

Secara keseluruhan, Suhariyanto menyampaikan, ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2018 (c-to-c) tumbuh 5,17 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 5,03 persen.

Menurut Kepala BPS, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 8,95 persen; diikuti Jasa Perusahaan 8,54 persen; dan Informasi dan Komunikasi 7,80  persen.

Di sisi lain, lanjut Kepala BPS, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dengan kumulatif pertumbuhan ekonomi terendah.

Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2018 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,57 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra  21,53 persen, Pulau Kalimantan 8,07 persen, Pulau Sulawesi 6,28 persen, dan sisanya 5,55 persen di pulau-pulau lainnya. (Rel/hdp)

The post Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018 Capai 5,17 Persen appeared first on Prokabar.