Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 7 Juni 2024 dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PERPAMSI L Ahmad Zaini menekankan perlunya keseriusan pemerintah dalam menangani krisis air bersih.

Pihaknya juga mengusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk air minum dan sanitasi.

“Hal ini dilakukan agar ada regulasi yang jelas dalam mengatur pengelolaan air di Indonesia. Untuk itu PERPAMSI Keluarkan 6 Rekomendasi,” ujarnya.

Rekomendasi ini akan diserahkan kepada pihak terkait dan dibahas pada puncak pelaksanaan APEKSI.

“Diharapkan rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti dan diaplikasikan dalam pengelolaan dan keberlangsungan PDAM kedepannya,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal mengakui perlunya keseriusan pemerintah dalam ketersediaan air bersih.

Pihaknya sangat mendukung usulan UU khusus air minum dan sanitasi.

“Menambahkan pentingnya penetapan kebijakan pengalokasian 2% APBN dan APBD untuk mendukung percepatan dan ketersediaan keberlanjutan pelayanan air minum,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang Andri Satria dan puluhan direktur PDAM se-Indonesia.

Krisis air bersih merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, dapat dihasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*/vic)

The post Krisis Air Bersih Menjadi Sorotan APEKSI: PERPAMSI Dorong UU Khusus dan Alokasikan 2% APBN-APBD appeared first on Prokabar.