Tanah Datar, Prokabar-Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan salah satu dari sekian program unggulan kepemimpinan Eka Putra Richi Aprian di Tanah Datar. Program ini juga sesuai dengan Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Safril Gazali, Kasi Pengaduan dan Informasi, Dinas PMPTSP Naker Tanah Datar menyampaikan, dengan menggunakan sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA), kedepannya masyarakat dapat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri melalui Komputer, Laptop ataupun menggunakan Smartphone Android/ios.

Bagi masyarakat yang sulit jangakaun internet atau kurang paham terhadap penggunaan teknologi, katanya maka dapat melakukan proses pendaftaran NIB melalui pendampingan oleh PRN Nagari setempat ataupun Kasi/ staf pelayanan umum kecamatan.

” Meskipun demikian masyarakat tetap diperbolehkan jika ingin datang langsung ke Dinas PMPTSP Naker dalam pengurusan NIB tersebut,” ucapnya.

Untuk mewujudkan itu, juha perlu adanya bimbingan teknis (Bimtek) terhadap pihak kecamatan dan nagari yang akan menjadi ujung tombak dalam memberikan kemudahan pelayanan yang terintegrasi ini.

Setidaknya, sebanyak 120 orang yang terdiri dari PRN perizinan di nagari, kasi pelayanan umum kecamatan dan pegawai dinas PMPTSP naker akan diberikan BIMTEK penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini.

” pelayanan publik tanah datar diujung jari (Peluk Tanda Diri) yang sebelumnya sudah di launching pada 27 Mei 2021 di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto,” tutup Safril Gazali. (eym)

The post Wujudkan Progul Bidang Perizinan, PMPTSP Naker Tanah Datar Akan Latih Pegawai Nagari dan Kecamatan appeared first on Prokabar.

“Perizinan dokumen ini merupakan tambahan pelayanan dari aplikasi “SAPORANCAK” yang sudah kita luncurkan pada 24 April 2018 lalu,” ungkap Kepala DPMPTSP Kota Padang, Rudy Rinaldy di kantornya

Rudy menyebutkan, 11 periizanan dokumen yang dilaunching itu adalah sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Katering Jasa/Boga, sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Restoran dan Rumah Makan, Sertifikat Laik Hygeinik Sanitasi Depot Air minum, izin Laboratorium at (ITO), Izin Mendirikan Klinik (IMK), Izin Operasional Klinik (IOK), Izin Optikal (IO) dan Izin Mikro Obat Tradisional (IMOT).

“Pada 2018 kita juga telah melaksanakan empat pelayanan secara online yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Izin Apotik. Alhamdulillah, jika ditambahkan dengan tahun 2018, kita sudah memiliki 15 perizinan dokumen berbasis online,” ungkapnya.

Dikatakan, perizinan dokumen dibidang kesehatan sebetulnya berjumlah lebih kurang 30 perizinan, namun yang bisa secara online baru 11 perizinan. Kendati demikian pihaknya akan terus berusaha bagaimana semua pelayanan perizinan bidang kesehatan ini dapat berbasis online.

“Saat ini, secara keseluruhan ada 84 perizinan pelayanan yang ditangani DPMPTSP Kota Padang. Kita menargetkan pada 2024 semua pelayanan dapat berbasis online,” imbuhnya. (*/gas)

The post DPMPTSP Kota Padang Launching 11 Perizinan Berbasis Online Bidang Kesehatan appeared first on Prokabar.

Melihat pemetaan wilayah penduduk dengan jarak tempuh cukup jauh dari sumber pelayanan publik, memacu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya harus kreatif dan inovatif melakukan terobosan. Seperti Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perizinan (DPMPTP) Padang Pariaman ini.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta Perbup nomor 04 tahun 2017, pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah, membuat 122 jenis perizinan dan 6 jenis non izin tidak lagi harus ditandatangani langsung Bupati Padang Pariaman.

Ada 4 Program terobosan baru yang sangat inovatif dan kreatif, memudahkan pelayanan perizinan bagi masyarakat Padang Pariaman, yaitu ;

1. Melayani Dengan Elok (Efisien, Lancar, Optimal dan Konsisten).
Merupakan moto dari Sistem pelayanan yang dibentuk Jajaran DPMPTP untuk melayani masyarakat penuh tanggungjawab. Dimulai tatakrama pelayanan, penataan ruangan, baju seragam, serta penyediaan ruangan dan minuman untuk masyarakat yang datang ke kantor perizinan tersebut.

2. Program Sejati (Sehari Jadi Gratis).
Enam bulan terbentuk, DPMPTP Padang Pariaman langsung merilis program Sejati, yaitu Sehari Jadi Gratis. Surat perizinan yang diajukan masyarakat ditargetkan Sehari tuntas. Bergantung pada kelengkapan persyarakat yang diajukan. Pengurusan izin seperti SIUP, TDP, IUJK, PIRT, TDG dan surat izin praktek.

3. Program Simpel (Sistem Informasi Perizinan Elektronik).
Adalah Sistem pelayanan Berbasis android. Jadi masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor untuk melakukan perizinan. Masyarakat yang memiliki android, cukup memgunduh google playstore dan program Simpel melalui website. perizinanpadangpariamankab.go.id. Melalui wabsite ini, masyarakat juga bisa memberikan saran, kesan dan keluhan sehingga dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi dari DPMPTP.

4. Program AJEP (Antar Jemput Perizinan).
Program yang memberi kemudahan kepada masyarakat. Program yang melayani dengan menjemput hingga mengantarkan langsung surat izin yang diminta masyarakat. Dijemput dan diantar langsung ke rumah masyarakat, dengan ketentuan telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai surat izin diajukan, serta memberikan alamat yang jelas dan pasti. DPMPTP juga sudah menjalin MOU dengan PT. Pos Indonesia dalam program AJEP, sehingga dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. Program ini sudah berjalan sejak awal Januari 2018 ini.

The post Hebat, 4 Program Terobosan Pelayanan Perizinan Di Padang Pariaman appeared first on Prokabar.