Keilmuan Indonesia masih memiliki harapan untuk bersaing dengan negara maju lainnya dalam mengimplementasikan keilmuan yang ada.

“Menurut saya kita ketinggalan impelementasi, secara keilmuan tidak,” kata Budi Rahadjo.

Salah satu bentuk implementasi itu ialah Artificial Intelligence (AI)

BACA JUGA : NASA Siap Luncurkan Misi Lucy Jelajah Asteroid 12 Tahun

AI yang dimiliki Indonesia masih turut ikut bersaing untuk pengembangannya.

Indoenesia bersaing dengan negara super power seperti China dan Amerika Serikat. Meski dari implementasi Indonesia masih jauh, namun tanah air dapat berakselarasi bersama negara lain dalam rangka pengembangan AI.

Harus ada sektor yang unggul, seperti pertanian juga perikanan.

Dua hal tersebut jadi segmen yang tampak unggul dan dapat jadi produk andalan dalam bidang AI di Indonesia.

Dalam ranah perikanan juga kelautan, AI dapat berkembang seperti dalam memprediksi algoritma dari fase ternak serta musim panen ikan.

BACA JUGA : Microsoft Bakal Tutup LinkedIn di China, Kenapa?

Dari hal itu peneliti mampu olah dari fase yang ada, dan dapat disalurkan pada produk kecerdasan buatan.

Tanpa perlu banyak investasi, Indonesia dapat selangkah lebih maju berkat ekosistem yang sudah ada.

Untuk genggam dunia dengan AI, Indonesia bisa mulai cari sumber komputasi guna olah data untuk jadi produk AI. (MG1_ash)

The post Perjuangan Indonesia di “Perang Dingin” Kecerdasan Buatan appeared first on Prokabar.

Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah meminta dukungan kementerian untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menteri KKP menyambut baik keinginan kepala daerah mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.

Menurutnya, potensi perikanan tangkap di provinsi tersebut sangat besar salah satunya terdapat tuna yang merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi.

“Potensi laut dari perairan Sumatera Barat itu besar sekali. Ada WPP 572 yang perairannya masuk Sumadera Hindia. Di sana banyak tuna,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (12/4) sore.

Dukungan yang diminta pemda di antaranya alat penyimpanan ikan (coldstroge) untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, alat tangkap, tempat pelelangan ikan, hingga mengajak pelaku usaha berinvestasi di kawasan pesisir seperti Kabupaten Pesisir Selatan.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Trenggono menyatakan siap memberi dukungan sarana dan prasarana untuk mendorong produktivitas perikanan tangkap.

Dia menjelaskannya, banyak program KKP yang memang sasarannya nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Pastikan tidak ada persoalan sosial

Sedangkan perihal investor, Menteri Trenggono meminta kepala daerah memastikan tidak ada persoalan sosial yang nantinya muncul imbas sektor usaha yang akan dibangun.

Kemudian kegiatan usaha yang akan dibangun harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

“Untuk investasi, harus dipastikan dulu ke depan tidak ada masalah. Salah satunya masyarakat bisa menerima kegiatan usaha yang masuk,” ujarnya.

Selain perikanan tangkap, dalam pertemuan itu dibahas pula mengenai potensi perikanan budidaya dan juga pariwisata.

Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya, terdapat pesisir dan teluk yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya udang, kerapu maupun lobster.

Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengatakan, daerahnya memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera Barat mencapai 232 kilometer.

Namun selama ini potensi yang ada belum tergarap maksimal. Baik di bidang budidaya maupun pariwisata.

“Kita punya tempat untuk budidaya lobster, udang. Kita juga punya teluk yang bagus untuk budidaya kerapu. Jadi semua potensi belum tergarap maksimal. Pemda sudah siapkan ruang, kita beri ruang kepada investor untuk bisa investasi,” ujar Bupati Rusma Yul Anwar.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, penggerak sektor perikanan di daerah didominasi nelayan tradisional.

Untuk itu, bantuan sarana penangkapan dan penyimpanan ikan sangat dibutuhkan, termasuk pembangunan tempat pelelangan ikan.

Di daratan Padang Pariaman juga terdapat daerah yang selama ini aktif melakukan kegiatan budidaya, salah satunya budidaya lele.

Dengan potensi yang ada, Suharti Bur optimistis sektor perikanan sebenarnya mampu mendongkrak pertumbuan ekonomi masyarakat bila dikembangkan dan dikelola secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai upaya menjaga kelestarian ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

Pemda dan juga pemerintah sepakat berkolaborasi untuk menjaga kelestarian ikan air tawar itu. (*)

The post Kepala Daerah di Sumbar Minta Dukungan KKP Kembangkan Perikanan appeared first on Prokabar.

“Itu adalah bukti bahwa perikanan Indonesia sudah jauh lebih baik dan bisa diterima di lebih banyak negara,” kata Susi saat menyampaikan laporan pada acara silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1) sore.

Pemerintah, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan itu, saat ini juga mendorong agar pelaku usaha perikanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden dengan komitmen penuh telah menutup investasi asing untuk usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar kapal asing tidak bisa lagi mencuri seenaknya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian diakui Menteri, berdasarkan evaluasi terhadap kapal perikanan Indonesia yang  dilakukan dalam 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018, masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang dilakukan. Padahal pemerintah telah melakukan kebijakan yang sangat baik.

Ia menyebutkan, pada tahun 2015, pemerintah melakukan pemutihan atas mark down tanpa ada tuntutan pidana dan lain sebagainya. Pemerintah juga telah melakukan banyak insentif untuk pelaku usaha perikanan tangkap di bawah 10 GT sudah tidak perlu lagi izin-izin.

“Tidak izin berlayar, tidak juga SLO dan lain sebagainya. Untuk 30 GT ke atas yang kami lakukan saat sekarang adalah untuk menata menuju legal reported regulated  fishing,” jelas Susi.

Terkait pertanyaan Presiden Jokowi mengenai pengaruh disingkirkannya 7.000 – 13.000 kapal asing pencuri ikan di tanah air terhadap produksi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, setelah dilakukan review kepada 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus melakukan perbaikan data pelaporan.

“Setelah diperbaiki data pelaporan kegiatan perikanan LKPP tahun 2017-2018, ada kenaikan sebesar 600.183 ton. Jadi selama ini memang masih under reported,” ungkap Susi.

Karena itu, Susi mengimbau para pengusaha ikan tangkap untuk memberikan data yang benar, yang jujur supaya nanti hasilnya kelihatan bahwa kerja keras pemerintah ada bukan tidak ada.

“Kami hanya perlu data yang benar saja, yang jujur supaya kita bisa melihat betapa besarnya potensi yang ada sekarang ini,” jelas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengemukakan, dari sektor perikanan tangkap terlihat adanya kenaikan daripada ekspor hasil perikanan di tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Yang sebelumnya 1.078,11 ribu ton menjadi 1.132,01 ribu ton dengan nilai 4.894,81 juta dollar AS. Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari 36,9 miliar dollar AS menjadi 4,04 miliar dollar di tahun 2018. (*/hdp)

The post Pemerintah Klaim, Ikan Indonesia Sudah Diterima di 147 Negara appeared first on Prokabar.