Misalnya, kebutuhan untuk mengetahui rencana, program, proses serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Saat seluruh informasi terbuka untuk publik, maka masyarakat bisa terlibat melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggara pemerintahan.

Bahkan masyarakat bisa terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan khalyak umum.

Selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai hari ini terdapat peralihan sumber informasi.

Biasanya mendapatkan informasi bisa dengan mengunjungi langsung pusat instansi, namun kali ini seluruhnya serba digital.

Seperti halnya pada kantor Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Keterbukaan informasi di website resmi milik Pengadilan Agama Padang Kelas I A mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi, jadwal persidangan, pembiayaan uang perkara dan lain sebagainya.

Di website resminya, para pengunjung yang memiliki kesulitan untuk mencari notaris untuk membuat surat pernyatan gugatan atau permohonan perceraian, bisa lansung membuat secara mandiri tanpa harus menemui notaris.

Para pengunjung bisa mengisi formulir saja yang sudah tersedia di website resmi.

Berbeda dengan dulunya, setiap masyarakat yang ingin mengajukan perceraian harus menemui notaris untuk membuat surat pernyataan atau permohonan perceraian.

Proses ini tentu saja memakan waktu yang banyak serta tambahan biaya.

Di website tersebut juga dengan jelas memberikan rincian pembiayaan perkara yang sudah di stor pada pihak pengadilan.

Sehinga tidak perlu mengkhawatirkan kemana uang yang sudah di setorkan karena sudah rincikan dengan sangat jelas di website tersebut.

Begitu juga untuk jadwal persidangan serta hakim yang akan memandu perjalanan sidang. Semuaditampilkan dengan jelas tanpa menampilkan para penggugat dan tergugat.

Sehingga privasi tetap terjaga. Keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentu saja memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di sana.

The post Keterbukaan Informasi Permudah Akses Publik di Ranah Hukum appeared first on Prokabar.

Sementara sisanya lebih dari seribu seratus kasus, merupakan kasus cerai talak diajukan oleh perempuan.

Hal ini disampaikan Haris Junaidi Kasi Binmas Kementerian agama Kota Padang, Minggu (25/4).

Lebih lanjut dikatakannya, penting di bulan Ramadhn ini, untuk tidak sekedar membaca Alqur’an, namun juga lebih dalam lagi, mengetahui arti dan tafsirnya, sehingga nilai nilai Alqur’an dapat menjadi perisai dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

Di sela-sela kegiatan MTQ keduapuluh IPPKS, haris juga menambahkan jika penting bagi guru-guru MDA atau MDW/TPA, untuk dapat lebih mengajarkan materi seputar isi Alqur’an di TPA.

Begitu pun bagi ibu-ibu Majelis Taklim, memperbanyak kajian seputar materi isi Alqur’an, sehingga kedepan, kandungan dalam Alqur’an dapat lebih tersampaikan dan diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan lebih banyak pengamalan nilai – nilai Alqur’an, tentu diharapkan dapat membentengi keluarga dan masyarakat secara umum dari berperilaku negatif. (adh)

The post 1563 Kasus Perceraian di Padang, Lebih Seribu Diajukan Oleh Perempuan  appeared first on Prokabar.

Dari 613 kasus itu, sebanyakk 573 perempuan yang terlibat kasus gugatan perceraian itu menyandang status janda karena sidiangnya sudah resmi diputus PA.

“Sepanjang 2020, ada 1.093 perkara yang kami sidangkan. Dari ribuan kasus itu, 613 kasus perceraian. Artinya, perkara perceraian mendominasi di Pasaman Barat ketimbang kasus pembagian harta warisan atau kasus lainnya yang berhak disidang PA,” kata Hakim PA Talu A. Wafi.

Dirincinya, kasus-kasus perceraian itu paling banyak diajukan oleh perempuan. “Ada juga yang cerai talak atau diajukan oleh laki-laki, namun tidak begitu banyak,” kata A. Wafi.

Dirincinya, dari 573 kasus perceraian itu, terdapat 387 kasus cerai gugat yang diajukan perempuan, sedangkan cerai talak ada 186 perkara yang telah diputus resmi,” terangnya.

Menurut A Wafi, factor terbanyak kasus perceraian ini lantaran masalah ekonomi, disusul masalah keluarga lainnya seperti hadirnya orang ketiga, kekerasan, perselisihan pendapat hingga pertengkaran yang tiada habisnya di dalam sebuah keluarga. (Ola)

The post Pengadilan Agama Talu Catat Kasus Perceraian Mendominasi di Daerah Itu appeared first on Prokabar.

Data dihimpun Prokabar.com di Pengadilan Agama, sepanjang 2019 sedikitnya terdapat 663 kasus perceraian atau naik dari periode 2018 yang hanya tercatat 420 kasus saja.

Dari jumlah itu, 370 diantaranya merupakan cerai gugat (pihak perempuan). Sedangkan sisanya cerai talak (pihak laki-laki).

Ketua Panitera Pengadilan Agama, Hamzah mengatakan, faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Apalagi, beberapa waktu terakhir ekonomi di Pessel melesu.

“Sebagian besar memang iya. Mereka dari berbagai latar belakang profesi,” ujarnya pada Prokabar.com di Painan, Senin (6/1).

Selain faktor ekonomi, kata Hamzah, pemicu lainnya adalah perselingkuhan. Sebagian dari mereka belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kemajuan itu sendiri yang berujung pada pertengkaran. “Media sosial, misalnya. Bagi yang salah gunakan, sangat gampang untuk selingkuh,” tuturnya.

Kemudian faktor lainnya adalah banyaknya pasangan suami isteri yang tidak menjalani sidang nikah. Apalagi, bimbingan dari orang tua atau lingkungan sekitar juga rendah.

Akibatnya, pemahaman dalam biduk rumah tangga menjadi minim. Sebagian besar dari pasutri biasanya rentan terhadap pertengkaran yang berujung perceraian.

Untuk itu, pihaknya meminta pasangan suami isteri agar saling pengertian dalam membina rumah tangga. Jangan jadikan ekonomi sebagai pemicu patahnya hubungan rumah tangga.

Bijaklah dalam menggunakan kemajuan teknologi informasi. “Artinya, jangan terlalu asyik bermedia sosial, sehingga mengabaikan kepentingan keluarga,” ajaknya.

Namun, yang tak kalah penting adalah agar dapat meningkatkan pemahaman beragama. Dengan iman yang kuat, segala yang dapat memecah rumah tangga dapat dinetralisir.

Pihaknya berharap, perkuat pemahaman adat. Pada dasarnya, tingginya pemahaman tentang adat dinilai ampuh mencegah perceraian.

“Ini tentu menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintahan,” tutupnya,(min)

The post Ekonomi Lesu, Angka Perceraian di Pesisir Selatan Melonjak Tajam appeared first on Prokabar.