Uniknya, video https://vt.tiktok.com/rXeca5/ dengan total jumlah penonton lebih dari 3,9 juta ini memperlihatkan tenaga medis yang memodifikasi masker yang dikenakannya. Camilan berupa Chocolatos masuk ke dalam mulut melewati lubang yang bisa dibuka dan ditutup kembali.

@selviana1111jaga diRuang Covid19 Nahan Haus dan mkn slma 9 jam, akhirx baru bisa isi perut,tanpa buka Masker##fyp ##foryou ##foryoupage ##covid19 ##perawathebat♬ Demi Raga Yang Lain – Eka Gustiwana and Yessiel Trivena

“Jaga di ruang Covid-19 nahan haus dan makan selama 9 jam, akhirnya baru bisa isi perut tanpa buka masker,” tulisnya pada keterangan video tersebut.

Video tersebut pun membuat banyak netizen kagum dengan ide si petugas medis tersebut. Bahkan mungkin ide modifikasi masker yang dilakukan oleh si petugas medis yang viral di TikTok bisa ditiru oleh para medis lainnya agar tak lagi harus menahan lapar.

Sebagai orang yang harus berhubungan secara langsung dengan pasien penderita corona, petugas medis diwajibkan untuk mematuhi serangkaian prosedur sebelum menjalankan tugasnya. Salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) nya adalah mereka harus menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang berlapis-lapis.

Hal itu cukup membuat repot para petugas medis dalam melakukan aktivitas lainnya, karena APD yang mereka kenakan hanya bisa sekali pakai. Tak jarang para petugas medis yang sedang bertugas harus menahan haus dan lapar hingga berjam-jam lamanya. (beb)

The post Viral! Video TikTok Tenaga Medis Makan Coklat Ini Bikin Jutaan Netizen Kagum appeared first on Prokabar.

Fahira Idris menyatakan keperihatinannya atas kekerasan yang menimpa perawat anggota PPNI ini. Terlebih kejadian ini berlangsung saat perawat sedang menjalankan tugasnya dan pelaku adalah seorang wakil bupati yang harusnya menjadi contoh dan teladan warga.

“Saya mengapreasi solidaritas yang digalang PPNI Jakarta Utara untuk menyuaran persoalan ini. Dan saya berharap PPNI di daerah lain juga menggalang solidaritas di daerahnya masing-masing. Saya juga mendukung penuh upaya hukum yang ditempuh terhadap kasus ini dan meminta Polda Aceh untuk merespon dan mengusut kasus ini secara profesional dan proporsional,” ujar Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Fahira, koridor hukum adalah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kasus ini harus diselesaikan lewat jalur hukum agar tidak menjadi preseden buruk dan tidak terulang kembali di kemudian hari. Perawat adalah profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. “Saya sebagai Anggota DPD RI akan mengadvokasi kasus ini dengan mengawal proses hukumnya yang saat ini sedang berlangsung hingga tuntas,” tukasnya.

Kejadian dugaan kekerasan ini, lanjut Fahira, juga harusnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengatur kembali peraturan tentang tindakan medik apa saja yang dapat dilakukan oleh perawat, dan hal-hal penting lain yang selama ini belum tercantum secara terperinci dan detail. Termasuk menjabarkan form pelimpahan wewenang kepada perawat dalam peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Persoalan lainnya adalah hingga saat ini masih belum jelas siapa leading sektor dipemerintahan untuk mengimplementasikan UU Keperawatan. Ini karena tidak ada vokal point keperawatan di Kementerian Kesehatan. Belum diperbaharuinya aturan teknis terkait praktik perawat juga menjadi hambatan tersendiri bagi kepastian dan perlindungan dalam praktik perawat termasuk perizinan terutama di daerah-daerah.

“Harus diakui Pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan perawat dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Padahal perawat adalah salah garda terdepan. Oleh karena itu berbagai aturan yang belum sempurna harus segera disempurnakan terutama soal perlindungan dan kesejahteraan perawat,” pungkas Fahira. (rel)

The post Fahira Idris Akan Kawal Proses Hukum Kekerasan Perawat appeared first on Prokabar.

Juga telah dilakukan penandatangan MoU Re-Challenge Returnee EPA Program pada tanggal 18 Februari 2019 di Fukuoka Perfecture. Kepala BPPSDM drg. Usman Sumantri, MSc mengatakan sampai tahun 2018 masih ada tenaga perawat sebanyak 653 orang sebagai kandidat perawat Jepang selama tiga tahun melalui kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Dalam masa kontrak tersebut, kandidat perawat diberi kesempatan untuk mengikuti Ujian Nasional Perawat Jepang (Kangoshi) sebanyak tiga kali. Namun hingga saat ini jumlah perawat yang lulus ujian Kangoshi masih sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaannya dan harus kembali ke Indonesia setelah masa kontrak berakhir.

“FPMA menawarkan kerjasama untuk memberikan kesempatan kembali kepada returnee perawat EPA untuk bekerja kembali di Jepang yaitu di Fukuoka Prefecture. Peserta akan diberikan pelatihan pemantapan ujian Kangoshi terlebih dahulu di Indonesia selama satu hingga tiga bulan,” kata drg. Usman Yang dilansir dari infopublik, Minggu (24/2)

Selanjutnya, peserta juga diberikan difasilitasi untuk mengikuti ujian tingkat nasional di Jepang sebagai tenaga perawat (Registered Nurse) maupun ujian tingkat lokal sebagai Asisten Perawat di Jepang (Licensed Assistant Nurse).

drg. Usman berharap peserta yang telah mengikuti program ini akan lulus lebih dari 70 persen. Dalam MoU tersebut, pihak FPMA akan melakukan pelatihan pemantapan dan penempatan tenaga perawat yang telah lulus ujian di RS dan klinik yang berada di bawah FPMA.

Bagi perawat yang hanya lulus Licensed Assistant Nurse, selama bekerja di Fukuoka Jepang akan difasilitasi untuk peningkatan kapasitas agar dapat lulus ujian nasional, sedangkan BPPSDM menyiapkan tenaga returnee yang akan mengikuti program tersebut. (*/hdp)

The post Kemenkes Buka Kesempatan Karier Perawat di Jepang appeared first on Prokabar.

Para karyawan yang mogok mengaku tidak tahan lagi dengan perilaku Kepala Pukesmas dokter Tarigan. Jangankan inovasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, permasalahan internal saja, sampai berlarut-larut, tak kunjung ada tindakan yang diambil oleh Tarigan.

Tidak amanah, tidak bertanggung jawab sampai-sampai tidak bisa lagi memimpin Pukesmas. Begitu benar yang dirasakan karyawan hingga memilih mogok.

“Kami tidak tahan lagi dengan sikap pak kepala, Tarigan. Uang jasa pelayanan selama empat bulan ini belum juga cair-cair. Seharusnya, sebagai kepala, permasalahan ini cepat diselesaikan,” kata salah satu karyawan, Rosneli.

Menurut Rosneli, para karyawan sudah berkali-kali meminta penyelesaian, kapan dana jasa pelayanan itu dibayarkan. Namun tak kunjung mendapat kejelasan.

“Sebenarnya permasalahan di Puskesmas Cubadak ini sudah banyak. Ini bukan hanya persoalan gaji atau jasa pelayanan yang belum dibayarkan,” tuturnya.

Permasalahan lainnya yakni, tidak tersedianya kartu anak, kartu ibu, dan alat suntik KB untuk pasien sejak Maret 2018.
Atas kejadian ini, Tarigan membenarkan karyawannya mogok kerja. Menurutnya, keterlambatan pencaiaran uang jasa atau semacamnya tersangkut pada belum cairnya anggaran dari pemerintah.

“Ini hanya masalah komunikasi. Uang itu masih ada, hanya saja belum cair. Perihal masalah tidak tersedianya beberapa fasilitas (kartu anak, ibu dan suntik KB), itu tidak benar,” kata Tarigan.

Ia memastikan, pasca mogok tadi, pihaknya bakal menggelar koordinasi bersama dengan pihak Dinas Kesehatan, Minggu (21/10). (Ola)

The post Karyawan Puskesmas Cubadak Pasaman Mogok Kerja, Ini Penyebabnya appeared first on Prokabar.