PGtS ke 21 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah Afrizal, S.Ag itu diikuti oleh 150 orang siswa/siswi. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Afrizal menyampaikan terima kasih kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Padang yang telah memilih MAN 3 Padang sebagai sekolah penyelenggaraan PGtS. Kepada para siswa peserta PGtS, Kepsek Afrizal berpesan agar mengikuti acara acara serius dan fokus.

“Insyaallah kegiatan PGtS ini akan bermanfaat bagi kalian sebagai siswa yang memiliki masa depan yang jauh di depan. Pencerahan hukum yang akan diberikan oleh pengurus Peradi insyaallah berguna sebagai bekal di kemudian hari”, kata Kepsek Afrizal.

Yang bertindak sebagai narasumber pada PGtS seri ke 21 adalah ketua DPC Peradi Padang Miko Kamal, PhD.

Dalam paparannya, Miko Kamal menekankan pentingnya siswa memiliki rasa empati kepada manusia dan lingkungan. Menurut Miko, punya empati atau tidaknya seseorang tergambar dalam kehidupan sehari-hari.

“Orang yang punya rasa empati yang tinggi pasti tidak mau melanggar hukum yang berlaku. Misalnya, dalam berlalu lintas di jalan raya. Pengendara kendaraan yang punya rasa empati tinggi, pasti memberikan jalan kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang di zebra cross. Atau, pengendara motor yang berempati tinggi pasti tidak akan menggunakan trotoar sebagai jalan bagi motornya. Juga, orang yang berempati tinggi pasti tidak akan membuang sampah pada tempatnya karena banyak mudarat dari membuang sampah sembarangan”, kata Miko.

Di sela-sela paparannya, Miko juga membuat simulasi terkait saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Miko memanggil ke depan anak yang pernah membuang sampah tidak pada tempatnya. Anak tersebut kemudian dinasehati oleh anak lainnya (temannya) bahwa perbuatannya itu salah dan memperingatkan agar tidak mengulangi lagi. Nasehat itu kemudian diterima dengan baik oleh anak yang pernah membuang sampah sembarangan tersebut tanpa marah karena dinasehati.

Seperti biasanya, selain soal hukum lalu lintas dan hukum kebersihan, Miko Kamal juga menyampaikan materi terkait hukum tawuran, hukum ITE dan hukum perlindungan anak.

PGtS seri ke 21 ini juga dihadiri oleh penasehat DPC Peradi Padang Herman Amir, S.H., MH dan advokat Yudhi, SH dan beberapa advokat lainnya.

Di akhir kegiatan, peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan. Peserta sangat antusias. Empat orang anak maju ke depan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang menelantarkan kliennya.

Menjawab pertanyaan itu, Miko Kamal menyampaikan bahwa advokat yang diduga melakukan kesalahan akan diadili oleh dewan kehormatan, dan hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melakukan kesalahan adalah pemberhentian sebagi advokat atau pencabutan kartu advokat.(rls)

The post Peradi Padang Goes to School Sambangi MAN 3 Padang appeared first on Prokabar.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Padang sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Anak-anak muda/remaja yang seharusnya mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin kompetitif justeru melakukan perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum.

Ketua DPC Peradi Padang Miko Kamal, PhD mengimbau aparat penegak hukum di wilayah kota Padang dan Sumatera Barat untuk ikut aktif berkontribusi mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa yang akan datang, di samping melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim untuk turun ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan/pencerahan hukum seperti yang sedang dijalankan oleh Peradi Cabang Padang melalui kegiatan Peradi Goes to School (PGtS)”, kata Miko Kamal.

Seperti yang diketahui, PGtS adalah kegiatan DPC Peradi Padang yang memberikan penyuluhan/pencerahan hukum kepada siswa/siswi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan terkait sanksi hukum terhadap siapa saja (termasuk siswa) yang melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum, termasuk melakukan tawuran.

“Pada setiap gelaran PGtS, salah satu materi yang kami sampaikan adalah tentang hukum tawuran yang punya konsekuensi hukum dan konsekuensi tidak baik bagi masa depan siswa yang terlibat dalam tawuran. Misalnya, tawuran yang menyebabkan korbannya luka baik ringan atau parah, maka pelakunya akan mendapat catatan buruk di kepolisian yang bisa jadi tidak akan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diinginkan,” jelas Miko Kamal.

Mencegah terjadinya tawuran adalah kerja bersama. Tidak hanya orang tua dan guru (di bawah Dinas Pendidikan) saja yang bertanggung jawab. Aparat penegak hukum dan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Akademisi di perguruan tinggi, terutama bidang hukum, juga ikut bertanggung jawab.

“Problem sosial tawuran ini harus ‘dikeroyok’ bersama. Jangan biarkan guru dan orang tua saja yang menyelesaikannya”, tutup Miko. (rls)

The post Peradi Padang : Mengatasi Tawuran Harus “Dikeroyok” Bersama appeared first on Prokabar.