Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar juga menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Hari Penyiaran Nasional tahun 2023.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy yanghadir via Zoom mengungkapkan pentingnya menguatkan entitas lokal yang juga selaras dengan semangat otonomi daerah.

“Tentunya ini menjadi kesempatan bagi penyiaran di daerah melawan dominasi informasi yang Jakarta Centris,” kata Audy Joinaldy merujuk undang-undang tentang sistem stasiun berjaringan (SSJ).

Baca Juga : Ciptakan Terobosan Baru KPID Sumbar Bakal Hadirkan Sekolah P3SPS

Wagub Milenial ini berharap, penyiaran daerah pada era digital harus mampu mengangkat isu lokal yang memiliki dampak global dan membawa isu global dengan dampak lokal.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung pengembangan bisnis penyiaran di daerah, baik lewat regulasi atau pun kebijakan afirmatif.

“Salah satunya, kita mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penyiaran di Sumatera Barat. Semoga saja Perda ini menumbuhkan industri penyiaran yang memiliki dampak secara ekonomis dan budaya, bagi masyarakat Sumatera Barat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Dasrul menyebut jajarannya terus menjalin komunikasi dengan pusat, karena ia belum lama menjabat.

“Sudah tiga bulan sejak dilantik intens berkomunikasi untuk mendapatkan gambaran dan acuan bagaiamana lembaga negara bekerja” ungkapnya.

Ia memaparkan, tupoksi KPID adalah mengawasi lembaga penyiaran swasta. Salah satunya adalah untuk tetap memuat konten berbasis kearifan lokal minimal 10 persen yang terus ia upayakan.

“Bagi KPID Sumbar, ini tantangan luar biasa. Karena itu, KPID Sumbar tidak bisa sendiri, terlebih masyarakat pemirsa dan pendengar merupakan raja yang dilayani dalam bentuk siaran. Maka, warga Bisa memberi masukan dan tanggapan atas siaran yang diterima,” kata Dasrul. (*/adh)

The post Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, Saatnya Menguatkan Entitas Lokal appeared first on Prokabar.

Sebelumnya penghargaan pertama yang ia terima berkaitan dengan keberhasilannya meningkatkan status Kabupaten Pasaman dari berkembang menjadi maju. Perubahan status Kabupaten Pasaman tersebut dilihat berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2021.

Selama ini IDM dikenal sebagai program pendataan dari Kementerian Desa dalam bentuk indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan

Benny menyebut penghargaan ini bukti nyata hasil dari kerja keras yang berkesinambungan. Ia akan menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah maupun masyarakat Pasaman untuk menjadi lebih baik lagi.

“Saya masih ingat betul bahwa Pasaman pada tahun 2010 atau 2011 baru lepas dari daerah tertinggal dan menjadi berkembang, dan sekarang sudah menjadi daerah maju. Ini bukan proses sehari dua hari saja, melainkan melalui perjuangan yang sangat panjang. Ini membuktikan bahwa di Pasaman ada kesinambungan dalam pembangunan,” ujar Benny menjelaskan.

Mantan jaksa ini tak ingin kemajuan Pasaman hanya sebatas pada penghargaan saja. Ia akan berjuang untuk memastikan semua masyarakat menikmati status kemajuan tersebut.

“Ke depannya maju ini seperti apa? bagaimana tingkat pendidikan, akses masyarakat dan lain sebagainya. Ini akan menjadi tantangan dan kita akan belajar dan berusaha kembali untuk memajukan Pasaman dalam artian maju yang sesungguhnya seperti yang tertuang pada visi misi kita,” terangnya.

Sehari berselang, Selasa (21/12), Bupati Benny Utama kembali diberikan penghargaan sebagai kepala daerah peduli penyiaran, hasil verifikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Mahyeldi bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar.

“Mudah-mudahan penghargaan yang diberikan oleh KPID kepada Bupati Pasaman ini menjadi motivasi bagi kepala daerah lain dan lembaga penyiaran itu sendiri. Tentunya untuk bisa menghadirkan konten yang lebih berkualitas dan lebih baik. Sehingga dapat mengedukasi dan meningkatkan peran masyarakat,” ucap Mahyeldi.

Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang mengatakan bahwa Benny Utama merupakan satu-satunya kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut pada tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Benny dalam membangun penyiaran lokal.

“Pasaman sedang melahirkan lembaga penyiaran lokal yakni radio. Dengan dukungan kepala daerah, kini sudah ada perdanya dan sudah on air dalam beberapa tahun sebelumnya. Namun memang sebelumnya belum ada izin, sekarang sudah ada dan sedang diproses. Insya allah tahun ini siap untuk mengudara, bisa mengedukasi dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Termasuk juga menjadi corong untuk komunikasi publik dengan pemerintah terhadap pembangunan di Pasaman,” jelas Afriendi. (Ola)

The post Satu-satunya di Sumbar, Bupati Pasaman Benny Utama Terima Penghargaan Peduli Penyiaran appeared first on Prokabar.

Komisioner KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting menegaskan perlunya pengawasan publik terhadap konten siaran di televisi maupun radio untuk menjaga kualitas program siaran terus terjaga. Terutama Program siaran lokal dan iklan layanan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Program siaran lokal sangat penting untuk pengembangan potensi daerah, sebab dituntut dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah Sumatera Barat.

Program siaran lokal wajib diproduksi  dan ditayangkan  dengan durasi paling sedikit 10%  dari seluruh waktu bersiaran sehari penuh untuk televisi, dan paling sedikit 30% diantara program lokal tersebut wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.

Demikian halnya iklan layanan masyarakat (ILM), lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10%  dari siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik KPID maupun mahasiswa, ujarnya lewat siaran pers yang diterima Prokabar.

Kadis Kominfo Sumbar, Yeflin Luandri, memperkirakan banyak penduduk di Sumatera Barat yang menonton televisi. Diperkirakan hampir 90% penduduk Sumbar menonton televisi. Penting dilakukan program literasi media untuk menghasilkan masyarakat yang “well informed” serta dapat membuat penilaian terhadap konten media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap media yang bersangkutan.

Kegiatan literasi media tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Penyiaran. Tampil Narasumber : Buya Gusrizal Gazahar, Kadis Kominfo Sumbar Yeflin Luandri,  Hasdi Putra (akademisi), Jimmi Syah Putra Ginting (Komisioner KPID) dan Mardhatillah (Komisioner KPID). (*)

The post KPID Sumbar Ajak Mahasiswa Awasi Media Penyiaran appeared first on Prokabar.

The post Terkait Batas Usia Penonton, KIP dan LSF Belum Sejalan appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan dalam acara Literasi Media yang digelar KPID Sumbar, Rabu (4/9) kemarin di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kegiatan yang dibuka Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri tersebut mengangkat tema memperkuat ketahanan mahasiswa di era konvergensi media.

Komisioner Bidang Kelembagaan Jimmi Syah Putra Ginting yang hadir sebagai Narasumber mengatakan, di era kemajuan internet dan konvergensi media, begitu mudah masyarakat memperoleh informasi. Namun informasi yang diperoleh tidak semua bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Pada umumnya,saat ini masyarakat sudah menggunakan smartphone, dan aktif menggunakan media sosial, tapi jika tidak ada filter, maka informasi yang menyesatkan akan dikonsumsi oleh masyarakat,” kata mantan ketua Kammi Sumbar tersebut.

Lebih lanjut Jimmy menuturkan, KPID Sumbar lewat program kerjanya, terus menggelar literasi media kepada masyarakat dan para mahasiswa, agar semakin banyak masyarakat dan generasi milenial yang paham terhadap efek buruk yang kesalahan penggunaan media di era konvergensi.

Selain literasi media dalam bentuk talkshow, pada kegiatan tersebut juga dilakukan deklarasikan mahasiswa anti hoaks. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumatera Barat, Yeflin Luandri yang juga hadir sebagai narasumber mendukung upaya KPID membentuk forum masyarakat dan mahasiswa peduli penyiaran.

“Saya berharap gerakan mahasiswa peduli penyiaran sehat ini tidak putus sampai ke peserta kegiatan saja, namun kedepan ada yang meneruskan ke mahasiswa baru”, katanya.

Lanjutnya, Yeflin berharap dengan aktifnya mahasiswa berperan dalam mengawasi konten acara di media, minimal ada satu laporan sehari yang masuk ke KPID Sumbar, membuktikan masyarakat peduli terhadap penyiaran tanah air, sekaligus membantu kerja KPID yang memiliki keterbatasan personil dan anggaran dalam pengawasan.

Selain Jimmi Syah Putra Ginting, dan Yeflin Luandri, Koordinator Bidang Kelembagaan, Mardhatillah, juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kegiatan literasi media dihadiri sekitar seratus mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di kota Padang. (rel/hdp)

The post KPID Sumbar Ajak Mahasiswa Awasi Konten Media appeared first on Prokabar.

Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Sumbar beranggotakan LPPL yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten dan Kota, kata Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting di Padang, Kamis (28/3).

“Saat ini anggotanya baru radio saja karena LPPL televisi belum ada di Sumbar,” ungkapnya.

Pembentukan Asosiasi LPPL se-Sumbar, jelasnya bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi terutama untuk menyiarkan program budaya, pembangunan, termasuk mendorong terwujudnya pemilu badunsanak.

Jimmi yang juga merupakan pimpinan sidang saat pembentukan Asosiasi tersebut berharap dengan adanya pembentukan asosiasi ini dapat meningkatkan penyebaran informasi yang positif dan bernilai sehingga masyarakat tercerahkan oleh informasi tersebut.

Kemudian ia menambahkan pendanaan LPPL bersumber dari APBD Kabupaten atau kota, sehingga keberadaan LPPL harus dipayungi oleh Perda. Oleh sebab itu dengan keberadaan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi ini diharapkan dapat mendorong penguatan Kelembagaan LPPL di masing-masing daerah dengan membangun komunikasi positif dan sinergis dengan Pemda untuk mendukung penuh keberadaan dan eksistensi LPPL. 

Sementara Ketua Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Sumbar, Wiza Andrita yang merupakan Pimpinan Radio Sawahlunto FM, mengatakan  pihaknya dalam waktu dekat berkomitmen menyiarkan secara serentak program-program yang mengangkat tema budaya Minangkabau.

“LPPL siap menyemarakkan Pemilu Badunsanak agar terwujud pesta demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat,” ujarnya.

Ke depan, tambahnya Asosiasi LPPL Radio dan Televisi se Sumbar akan melakukan pertemuan berkala untuk membahas konten-konten yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pembentukan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi tersebut, terpilih sebagai ketua yakni Wiza Andrita, Sekretaris Junaidi yang merupakan Penanggungjawab Langkisau Fm, dan Bendahara Dwita Nofalinda selaku Pengelola Radio Luhak Nan Tuo FM. (rel/hdp)

The post KPID Inisiasi Pembentukan Asosiasi LPPL Sumbar appeared first on Prokabar.

“Dengan adanya literasi media ini diharapkan generasi muda lebih memahami dan memilah tayangan yang baik untuk ditonton,” kata Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis di Padang, Kamis (25/10).

Menurutnya saat ini media mainstream terus diawasi dengan baik, dan beberapa tahun belakangan tayangan-tayangan yang disiarkan juga sudah bagus.

Jika sebelumnya konten anak-anak masih minim, maka sekarang sudah mulai bermunculan, sehingga anak-anak tidak kekurangan bahan tontonan.

KPI, lanjutnya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas siaran televisi dan radio. “Kami juga terus merangkul lembaga penyiaran agar terus memberi manfaat kepada penonton,” ujarnya.

Yuliandre menyebutkan pihaknya saat ini mengawasi 16 jaringan televisi, 25 televisi kabel, dan 15 radio.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan mengimbau masyarakat dan generasi muda agat memilih siaran yang berkualitas, karena meskipun tayangan memberi inspirasi, namun akan ada tontonan yang mempengaruhi pola pikir ke arah negatif.

“Berita dan siaran yang berkualitas mudah dimengerti, karena masyarakat memiliki latar belakang yang bervariasi sehingga ada yang mudah memahami ada yang tidak,” ujarnya.

Kegiatan literasi media tersebut juga dihadiri Komisioner KPI Daerah Sumbar, kemudian Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Robert Cenedy juga dipercaya sebagai moderator. (Rel/hdp)

The post KPI Pusat Gelar Literasi Media Di Sumbar appeared first on Prokabar.

Dalam rapat pleno tersebut, Afriendi terpilih sebagai Ketua Komisioner KPID Sumbar, sedangkan Wakilnya dipercayakan kepada Yumi Ariyati yang keduanya merupakan petahana Komisioner KPID Sumbar sebelumnya.

Untuk Kepala Bidang Kelembagaan diketuai oleh Mardhatilah, dengan anggotanya Jimmy Syah Putra Ginting.

Sementara itu, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, diketuai Andres. Sedangkan untuk Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran, dijabat oleh Melani Friati dengan Anggota Robert Cenedy.

Ketua terpilih, Afriendi mengungkapkan, kedepan Komisioner KPID Sumbar akan fokus terhadap konten siaran terutama yang bernuansa politik.

“Ditahun politik seperti saat ini, rawan terjadi pelanggaran isi siaran sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan. Lembaga siaran harus bersifat netral sehingga frekuensi publik yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik”, katanya melalui siaran pers yang diterima Prokabar, Sabtu (25/8).

Lebih lanjut Afriendi menjelaskan,KPID Sumbar juga akan mendorong stasiun televisi nasional, untuk menyediakan konten lokal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran yakni sepuluh persen dari total jam siaran.

Selain itu, KPID Sumbar juga meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi terkait anggaran KPID kedepannya sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengawasan siaran di Sumbar.

Kepada masyarakat Afriendi mengimbau agar masyarakat proaktif dalam mengawasi isi siaran terutama yang terindikasi melanggar aturan, sehingga membantu KPID dalam pengawasan penyiaran.

Sebelumnya, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis yang hadir dalam pelantikan tersebut mengungkapkan, tugas Komisioner KPID kedepannya semakin berat karena berkembangnya media baru seperti Youtube dan sejenisnya.

” Dalam undang-undang penyiaran, disebutkan dalam 24 jam siaran televisi, 10 persen diantaranya harus berisi konten daerah”, kata dia.

Andre menyebutkan Pemerintah daerah berhak meminta KPID untuk memastikan konten lokal di TV Nasional yang menggunakan frekuensi publik, ditayangkan sesuai undang-undang penyiaran. (*/hdp)

The post Usai Dilantik, Komisioner KPID Sumbar Fokus Awasi Konten Siaran appeared first on Prokabar.

ketua KPI pusat Yuliandre Darwis menjelaskan hal tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn)Moeldoko pada kunjunganya di kantor Kepala Staf Kepresidenan. Konsultasi tersebut sebagai upaya mendorong pemerintah untuk menandatangani penetapan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional.

Hari Penyiaran Nasional melalui Keppres dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ini menjadi kado luar biasa istimewa dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu , tahun ini”, ujar Yuliandre Darwis.

Tak ketinggalan Yuliandre juga menceritakan jika Presiden sudah dijadwalkan untuk meresmikan prasasti Tugu Penyiaran Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah.

Dengan penandatanganan Keppres tersebut, momentum peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini menjadi sangat spesial.

“Dengan Semangat Indonesia bicara baik, kita berharap, televisi dan radio memberian kontribusi optimal dalam menjaga keutuhan NKRI lewat program siaran yang sehat dan juga berkualitas,” pungkas Yuliandre. (rls)

The post Hari Penyiaran Nasional Tunggu Presiden Tanda Tangani Kepres appeared first on Prokabar.

Saat ini sinetron asing masih menjadi favorit masyarakat, terbukti dengan rating paling tinggi. KPI tidak bisa berbuat banyak karena aturan menegaskan tayangan asing bisa diaiarkan 40 persen dari total jam siaran.

Dalam dialog yang membahas kondisi terkini dunia penyiaran di Indonesia ini, Yuliandre didampingi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Andalas (Unand), Alfan Miko, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ), Harmonis.

Menurut ketua lembaga negara termuda sepanjang sejarah itu, saat ini masyarakat media harus saling bahu membahu menangkal isu hoax yang sering muncul. “Kami, di KPI butuh regulasi yang baru agar bisa berperan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini, jujur. KPI itu kerdil, tidak bisa memberikan sanksi ke artis stasiun TV dan radio, dampaknya kualitas siaran banyak yang memburuk dan terindikasi tidak mendidik. Apalagi dengan banyaknya produksi isi siaran dari luar yang seringkali tidak sesuai dengan kultur kita,” tegasnya.

Selain itu, Yuliandre juga mengatakan industri media, sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan suatu bangsa. “Jika media lemah, hancurlah suatu bangsa. Saya sengaja hadir dan mengundang pemimpin media di Sumbar untuk mengajak memerangi isu-isu hoax yang bisa memecah belah bangsa secara umum di Indonesia dan Sumbar khususnya. Jadi mari kita perkuat saring sebelum sharing informasi,” katanya. 

Tanpa dukungan dari berbagai pihak yang ada di Sumbar, Kata Yuliandre, dirinya tidak akan kuat dalam memimpin KPI. “Pada kesempatan ini saya minta dukungan dan ingatkan jika keliru dalam bersikap,” pungkasnya.

Selain itu, Yuliandre juga menyinggung beberapa perubahan UU Penyiaran, seperti sanksi denda bagi yang melanggar. (laf)

The post ​Awas, Tayangan Asing Merusak Masa Depan Bangsa appeared first on Prokabar.